CD Interaktif;Berisi pengenalan huruf, mengeja, angka, katakerja, warna, bentuk, nama hari, nama bulan, dan tematikreading time. Kardus Lembar Peraga Guru + Kardus Kit.KIT GURU, jenis Mer Pamauta Indonesia terdiri dari :Papan Peraga untuk Guru, digunakan untuk peragaan Bahasa Indonesiadan Bahasa Inggris, Papan dapat dilipat menjadi 4 bagian untukmemudahkan dalam penyimpanan. Dilengkapi dudukan huruf klasikal danlembar peraga untuk 4 (empat) baris.

Sedangkan huruf lainnya dan tandaHalaman 21 dari 183 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg8.baca masingmasing ditambah 1 (satu) keeping sehingga masingmasing warna berjumlah 160 keping huruf;Lembar Kerja Klasikal 1 set = 10 lembar bergambar termasuk lembarkerja Hidden Word, bahan Duplek 350 gram divernis, separasi empatwarna, Ukuran 38 x 193 mm;CD Interaktif;Berisi pengenalan huruf, mengeja, angka, kata kerja, warna, bentuk, namahari, nama bulan, dan tematik reading time.

ditulis RATISA (hanya dengan 1(satu) huruf S) ;e Nama SONY pada nama Terdakwa dapat ditulis SONI karena adanyakesamaan bunyi, sama halnya dengan RATISSA (dengan 2 (dua) huruf S)yang berpeluang untuk ditulis RATISA (dengan (satu) huruf S) ;e Nama MEY pada nama MEY RANGKORATAT berpeluang juga ditulisMEI dengan alasan yang serupa yaitu adanya kesamaan bunyi ;Menimbang, bahwa hal itu dapat dikesampingkan apabila di persidanganterungkap fakta bahwa Terdakwa menyebutkan nama IGOR YONLY RATISSAdengan cara mengeja

HARRY Alias HARRY CAHYONO pada Hari Jumat tanggal 06Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di restoran Hanamasa Cibubur,adapun orang tersebut mengaku bernama HARI (Terdakwa tidakmengetahui bagaimana mengeja namanya karena tidak menunjukkanidentitas pada saat itu).Bahwa saat ini keberadaan uang USD 125.415 (Seratus dua puluh limaribu empat ratus lima belas dollar amerika Serikat) yang Terdakwaterima dari PT. ANUGRAH MEGA PERKASA sebesar USD 15 (limabelas dollar amerika Serikat) ada pada Sdr.

hakim bukanlah robot atau mesinyang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undangundang melainkan kepekaannyaterhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukummendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalammembongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluasluasnyadalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadiladilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakatmaka hakim tidak sematamata mengeja

kebenaran surat tersebut karena pada dasarnya penulisan kataVerponding menjadi Perponding tidak merubah makna,karena yang dimaksud darikalimat itu adalah untuk obyek yang sama yaitu tanah yang merupakan harta tetapsebagaimana maksus dari surat dalam bukti T/PR3 tersebut adalah dalam rangkapembelian tanah oleh Pemerintah Indonesia terhadap tanah/harta milik swasta untukmenjadi tanah negara, dan kesalahan penulisan kata seperti ini karena dipengaruhi olehbahasa adat suku di Indonesia, kerap kali mengeja

PRAmaka hakim tidak sematamata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undangundang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undangundangsehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untukmenggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalahmenegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undangundang semata;Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakanundangundang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan

proses audit yang dilakukan auditor BPKPtidak memenuhi syarat peraturan perundangundangan yang berlaku, datadasar yang digunakan untuk perhitungan kerugian keuangan Negara dariLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pegawai Dinas Bina Marga tidak memilikisertifikat penilai ahli, Laporan Hasil Audit tidak mengacu dan tidak berpedomankepada UndangUndang Nomor : 15 Tahun 2004, tentan PemeriksaanPengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara ;Menimbang, bahwa, membaca undangundang tidak bisa diartikansebagai mengeja

hakim bukanlah robot atau mesinyang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undangundang melainkan kepekaannyaterhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukummendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalammembongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluasluasnyadalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadiladilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakatmaka hakim tidak sematamata mengeja

bukan merupakan pemilikbarang berupa sabusabu tersebut, dibuat di Lembaga PemasyarakatanSidoarjo, inisiatif yang membuat Penasihat Hukum Terdakwa , yangmenulis, menandatangani saksi sendiri, dan yang mendikte adalah GunadiPenasihat Hukum Terdakwa; Bahwa awal mulanya Saksi disuruh membuat surat pernyataan tersebut,Penasihat Hukum datang ke Lapas Sidoarjo, kemudian Saksi dipanggil;e Bahwa Saksi dipanggil dengan yang lainnya yaitu Yus Winarno, dan WawanPurdianto;e Bahwa surat pernyataan itu ada yang mengeja

PRAmaka hakim tidak sematamata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undangundang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undangundangsehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untukmenggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalahmenegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undangundang semata;Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakanundangundang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan

hakim bukanlah robot atau mesinyang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undangundang melainkan kepekaannyaterhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukummendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalammembongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluasluasnyadalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadiladilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakatmaka hakim tidak sematamata mengeja

hakim bukanlah robot atau mesinyang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undangundang melainkan kepekaannyaterhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukummendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalammembongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluasluasnyadalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadiladilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakatmaka hakim tidak sematamata mengeja

dikendalikan olehundangundang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dankeras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untukselalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkarkediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluasluasnyaHalaman 122 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsgdalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yangseadiladilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan ataskepentingan masyarakat maka hakim tidak sematamata mengeja

sedangkanhakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dandikendalikan oleh undangundang' melainkan kepekaannyaterhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripadahukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan danintelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakimmempunyai kebebasan yang seluasluasnya dalam menemukanhukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadiladilnyayaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentinganmasyarakat maka hakim tidak sematamata mengeja

hakim bukanlah robot atau mesinyang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undangundang melainkankepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripadahukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinyadalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yangseluasluasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukumyang seadiladilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentinganmasyarakat maka hakim tidak sematamata mengeja

hakim bukanlah robot atau mesinyang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undangundang melainkan kepekaannyaterhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukummendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalammembongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluasluasnyadalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadiladilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakatmaka hakim tidak sematamata mengeja

hakim bukanlah robot atau mesinyang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undangundang melainkan kepekaannyaterhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukummendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalammembongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluasluasnyadalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadiladilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakatmaka hakim tidak sematamata mengeja

Bersifat kritis dan fungsional.Menurut Dr.Satjipto Raharjo Hukum Progresif merupan hukum yang bebas,hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, yang penerapanya tidakdilakukan dengan hanya mengeja pasalpasal dalam UU tertulis tetapimembebaskan diri dari situ demi keadilan dan kebutuhan manusia, dan HukumProgresif lebin mengutamakan hasil atau tujuan yang sebenarnya daripadamenurut bunyi UU saja.Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menuntut penjatuhan pidanatambahan berupa uang pengganti kepada

dikendalikan olehundangundang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dankeras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untukselalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkarkediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluasluasnyaHalaman 122 dari 140, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Gsgdalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yangseadiladilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan ataskepentingan masyarakat maka hakim tidak sematamata mengeja

dan 75 ; Tergugat X VII dengan SertiflkatHak No. 73 dan 77 ; Tergugat XVIII dengan Sertifikat Hak No. 74 ; yang masingm asingseluas +2 Ha yang menyangkut tanah objek terperkara (tanah Partuanon Bandar Pulo) tidakmempunyai kekuatan hukum, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untukmenilainya, maka beralas hukum untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat I dan II point 7 yang menyatakandemi hukum bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat X VIII yang mengusahai dan menguasaiserta mengeja