Ditemukan 1207 data
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 38 P/HUM/2016 17.18.pembahasan prolegnas di DPR, maka DPD RI memandang perluuntuk melakukan penyesuaian/perubahan' terbatas terhadapPeraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;Bahwa berdasarkan usulan perubahan disampaikan secara tertulisoleh Panitia Perancang UndangUndang (PPUU) DPD RI yangdidukung oleh Komite sampai dengan Komite IV selanjutnyatercapai kesepakatan dengan Panitia Musyawarah (Panmus) untukmenyetujui perubahan tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 secaraterbatas
110 — 63
Putusan No.301/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.17.18.Bahwa jumlah hutang tersebut masih akan terus bertambah seiringdengan meningkatnya bunga dan kerugian serta biayabiaya lain yangtimbul akibat proses penyelesaian perkara.Bahwa untuk menjamin tercapainya tuntutan hak dan kepentingan hukumPenggugat agar tidak menjadi siasia (illusoir), karena adanyakekhawatiran yang didasarkan pada sangka yang beralasan bahwaTergugat akan mengalihkan objek terperkara berupa satu unit rumahmilik Penggugat sesuai serta berdasarkan
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 Tahun 2007, yaituadanya Kepastian dan Perlindungan Hukum, terhadap pemegangsertifikat hak atas tanah, kKarenanya sangat beralasan menurut hukumjika yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat,dan memerintahkan Tergugat supaya mencabut Keputusan Tergugat;Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24Tahun 1997 karena Tuntutan Pembatalan Pendaftaran Peralinan Hak atasTanah yang Dimohonkan PT Nusantara Ragawisata telah Daluwarsa(Lewat Jangka Waktu 5 Tahun);17.18
1.Chandra Saputra Firdaus
2.Apip Pudin
3.Muhamad Ramadan
4.Muhamad Wahyudin
5.Muhamad Bayu Nursugih
6.Gandi Ginanjar
7.Nurul Huda
8.Suparli
9.Dani Andriansyah
10.Sandi Nasrulloh
11.Aa Saepurahman
12.Lilis Suryani
Tergugat:
PT. MILAGROS PUTRA MANDIRI
158 — 42
Bag.17.18.Para Penggugat di dalam gugatannya dalam Pokok PerkaranomorPerkaranomor 24, nomor 25, dan nomor 26, harus dikesampingkan.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadapdalil Para Penggugatdi dalam gugatannya dalam Pokok Perkaranomor 27, dimana ParaPenggugat menghubungkannya dengan posita yang tercantum dalamdalil gugatannya nomor 24.
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
270 — 384
tentang Izin Lokasiadalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperolehtanahyang diperlukan untuk usaha dan/ataukegiatannya danberlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakantanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya,Melalui definisi diatas diketahui, Izin Lokasi adalah izin yang diberikankepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untukkegiatan usahanya dan bukan sebagai dasar hak pemilikan,Halaman 58 dari 193 Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT BDG.17.18
Hal iniHalaman 93 dari 193 Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT BDG.17.18.sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khususdan Terminal Untuk Kepentingan sendiri, yang menyatakansebagai berikut:Pembangunan Terminal Khusus dilakukan oleh pengelolaterminal khusus berdasarkan izin dari Direktur Jenderal.Adapun yang dimaksud dengan Direktur Jenderal adalah DirekturJenderal Perhubungan Laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 17 Peraturan
1.SUWARDI
2.M. SAYUTI
3.NISSA AMBAR SARI
4.M. MAULIZAR
5.JUANDA
6.ZULHAM SATRIA
7.ARDINAL SYAHPUTRA
8.RAMADHAN LYANDI
9.M. ARI RIZKY
10.MAHLIN
11.MAIDATUL FADLI
12.JULI SAPUTRA
13.CHIKA NIA DENISA
14.RACHMAT FEBRIYANTO
15.NAUFAL IJLAL
Tergugat:
PT AYANI FAMILY GROUP
304 — 112
CHIKANIA DENISA Recervation Anggota14 SERVANT O Security Ketua Bidang Advokasi15 NAUFAL IJLAL Steward Anggota 17.18.Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi padapanggilan Dinas tersebut, maka oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja KotaBanda Aceh melakukan upaya mediasi lanjutan dengan memanggil PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT secara resmi dan patut dengan panggilanDinas II hingga Panggilan Dinas III, namun TERGUGAT tidak hadir dankemudian Mediator/Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh membuatkesimpulan
ADE ERIS MUSLIM
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
276 — 1592
BjmVi.17.18.Profesi Polri dan dijatuhi hukuman berupa MutasiKeluar Wilayah;Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkanolehTergugatselain terbukti melanggar ketentuan peraturanperundangundangan dan Tergugat juga terbukti melanggarAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) makaolehkarena itu Batal atau Tidak sah serta Mencabut Objek Sengketatersebut;Bahwa atas uraianuraian dan faktafakta Hukum tersebutdiatas, maka sangat beralasan Penggugat menuntut danmemohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
126 — 45
Sby.17.18.Bahwa mengingat Obyek Sengketa berupa sertipikat Hak GunaBangunan No : 1003, Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean,Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tanggal 21 Juni 1994,sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7 Juni 1994,Nomor 1976/1994, Luas 7.950 M2, tercatat atas nama PT.
320 — 101
2014 tertanggal 8 Oktober 2014, maupun akta Perjanjian PengikatanJualBeli Nomor 33 tanggal 19 Februari 2014, yang merupakan dasar peralihanhak atas tanah (Objek Sengketa).Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum diatas, maka GugatanPENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvankelijke verklaard), EKSEPSI BERKAITAN DENGAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAKJELAS/KABUR (OBSCURE LIBEL): gugatan PENGGUGAT tidak jelasmengenai objek sengketa yang disengketakannya 17.18
26 — 12
Hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni1962;TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTAYANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK ;17.18.Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Penggugat yangmenyatakan pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum sehingga diwajibkan untuk membayar ganti rugiimmateril sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) kepada Penggugatbeserta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,(satu juta
151 — 75
Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;17.18.Surat Pernyataan hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT.Asuransi Astra Buana kepada Lisda Feriyanti sebesar Rp. 137.500.000, (seratustiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;STNK No.
188 — 203
Putusan No.5446/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.17.18.Juncto :Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan sebagaiberikut :Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskankehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan faktahukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, Sesualdengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
45 — 14
Sel.17.18.i. Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan(handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;ii. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dantidak dibantah;iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lainlain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;iv. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan(gonogini)...dst;v.
114 — 35
Oleh karena itu bukti T.17haruslah ditolak;Menimbang, bahwa bukti 17.18 karena tidak dapat diperlihatkan aslinyadipersidangan maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti 1.19 berupa surat keputusan Kepala DesaKamatubun Nomor 141/12/KPTS.KD.Kmt/Xl/2012 tentang pengesahan danpenetapan pengurus lembaga adat Desa Kamatubun Kecamatan WermaktianKabupaten Maluku Tenggara Barat periode 20122018, terhadap hal tersebut tidakada kaitannya dengan pokok sengketa atau sebagai bukti kepemilikan
Terbanding/Tergugat I : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra Seribu Sembilan Ratus Dua Belas
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Bank Yudha Bhakti. Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. Samuel International
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk.
171 — 107
Soeharto dari NURROCHMAD dkk, Para Jaksa, Pengacara Negara, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia cqPresiden Republik Indonesia.Bahwa PENETAPAN No.72 / Eks.Pdt / 2015 / 2015 Jo No.904 / Pdt.G /2007 / PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015, hanya dapat ditujukankepada / diberlakukan terhadap Yayasan BeasiswaSupersemar, yang kurun waktu keberlakuannya adalah tanggal 16Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006,Hal 12 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.17.18.sesuaianggaran
192 — 71
PengadaanTanah Pemda pada Setdakab AcehBarat TA. 2014 17.18/12/201410461/SP2D/LS/2014Pembayaran Langsung BiayaPenyelesaian Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan KawasanUniversitas Teuku Umar an. M. Nasir,Nomor Persil 13 dari Keg. PengadaanTanah Pemda pada Setdakab AcehBarat TA. 201481.463.440 18.18/12/201410462/SP2D/LS/2014Pembayaran Langsung BiayaPenyelesaian Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan KawasanUniversitas Teuku Umar an. Zamzami(Ahli Waris Alm.M.Junid), Nomor Persil2 dari Keg.
Ali Basyah Usman),Nomor Persil 10 dari Keg.Pengadaan Tanah Pemda padaSetdakab Aceh Barat TA. 2014673.816.640 17.18/12/201410461/SP2D/LS/2014Pembayaran Langsung BiayaPenyelesaian Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan KawasanUniversitas Teuku Umar an.
Terbanding/Penggugat : Hj Nurlena, SE
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri PekerjaCq Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Cq Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sofyan Gufron
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawabarat Cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu
Turut Terbanding/Tergugat V : Pitrahari, SIP
Turut Terbanding/Tergugat III : Ny. SRIYATI, SH
45 — 18
menghukumPembanding/Tergugat II untuk menyerahkan jaminan, Pembanding/TergugatIl menafsirkan frasa melaksanakan isi Putusan ini dalam amar tersebutdimaknai sebagai Pembanding/Tergugat II dihukum untuk melaksanakan isiputusan dengan cara menyerahkan jaminan.Bahwa jika penafsiran di atas memang benar, maka Majelis Hakim sangattidak beralasan hukum dalam = menjatuhkan hukuman kepadaPembanding/Tergugat II untuk melakukan pembayaran uang paksaHalaman 74 dari 93 halaman Putusan Perdata No. 242/PDT/2018/PT.BDG.17.18
Terbanding/Tergugat V : Notaris & PPAT Sri Agustina
Terbanding/Tergugat III : Direksi PT, Kereta Api Indonesia ( Persero )
Terbanding/Tergugat I : CV. Bogor Utama Raya ( CV BUR )
Terbanding/Tergugat IV : PT. Kereta Api Indonesia ( Persero) Kadaop I Jakarta
Terbanding/Tergugat II : PT. Pakuan Jaya Grup
Turut Terbanding/Penggugat V : Syafri
Turut Terbanding/Penggugat III : Ade Ruslan
Turut Terbanding/Penggugat VI : Afrizal
Turut Terbanding/Penggugat IV : Zulhendri
Turut Terbanding/Penggugat II : H. Alwi
54 — 28
SH No.252/2011, tangggal 24 Nopember 2011 sah secara hukum.Halaman 62 dari 98 hal putusan No 39/PDT/2017/PT.BDG.17.18.Menyatakan bahwa Tergugat. (CV. Bogor Utama Raya) telah ingkarJanji (Wanprestasi), karena tidak melaksanakan isi perjanjian yangtelah disepakti bersama, terkait hak Penggugat. Ill (sdr. Ade Ruslan)memaanfaatkan hak kontrak lahan dan Pengelolaan PemakaianBangunan ruko/ kios No. AAA5, yang berlokasi di jalan Nyi RajaPermas depan Statsiun kereta Bogor milik Tergugat. Ill / PT.
76 — 17
Putusan No.3452/Pdt.G/2014 /PA.Sda.17.18.untuk selanjutnya agar menjadikan perhatian dan pertimbangan YangMulia Majelis Hakim dalam upaya memberikan putusan perkara in casu;Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dasar dan alasan GugatanPenggugat pada angka 17 (tujuh belas) dikarenakan adanya perkara diPolres Sidoarjo, dimana Para Tergugat sebagai Pelapor, sedangkanPenggugat sebagai Terlapor telah ditetapkan Penyidik menjadiTERSANGKA dugaan Tindak Pidana Penggelapan SuratSurat Berhargapasal 372
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Mendagri Gubernur Provinsi Aceh Bupati Kab Aceh Besar Camat Kec selimum Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
333 — 97
Putusan Nomor 99/PDT/2020/PT BNA.17.18.ganti rugi tanah Penggugat sesuai Nomor Urut Daftar Nominatif Nomor :304 seluas 37.956 M2 dan Nomor Urut Daftar Nominatif Nomor : 301seluas 9.477 M2, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dansebaliknya karena tanah aquo adalah milik Tergugat II dan III sehingga tidakada hak bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi atas tanah tersebut padaTergugat IV dan V;Bahwa gugatan angka 12 adalah tidak benar sehingga harusdikesampingkan karena Turut Tergugat III telah