Ditemukan 1240 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3831 3832 383g 3859 3439 3339 3739 3889 339 383
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 15-08-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor .24/PID/TPK/2013/PN.TK
Tanggal 15 Agustus 2013 —
69 — 161
  • ,op.cit. hlm. 3839).105Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya denganjabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyekhukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memilikijabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2015 — Putus : 28-12-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 28 Desember 2015 — Pidana Korupsi - NOVI SETIA, SH
180 — 420
  • ., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tjk.
Tanggal 10 September 2015 — - HERI GUNAWAN Bin ENTO SUJATMIKO
80 — 13
  • ,op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya denganjabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyekhukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memilikijabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.Hj ELOK WAHIBA
2.MIFRTAHUR ROIYAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
Intervensi:
PT. KEJAYAN MAS
356 — 451
  • Bukti T II Intv. 3839. Bukti T Il Intv. 3940. Bukti T II Intv. 4041. Bukti T Il Intv. 4142. Bukti T II Intv. 42Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kejayan MasNo. 31 tanggal 05 Oktober 2017 Sriwati, SH.,M.Hum. Notaris di Sidoarjo (fotokopi sesualsalinan);Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT. KEJAYAN MASNo. 213 tanggal 31 Januari 2019, dibuat dihadapanNotaris Sujayanto, SH., MM.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - YANNI MOTTO
114 — 145
  • IlJakarta 2006, him. 3839. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kKedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
384 — 300
  • Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H. dalam buku yang sama hal.3839, menjelaskan lebih lanjut tentang kepentingan dalamkaitannya dengan yang berhak menggugat, yakni suatukepentingan harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalaukepentingan itu jelas:(1)(2)Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinyabahwa untuk dianggap = sebagai orang yangberkepentingan, Penggugat itu. haruS mempunyaikepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-12-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 259/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 18 April 2017 — Penuntut Umum:
MOHAMAD FATIN, SH
Terdakwa:
DEWI KURNIAWATI, SKM.
152 — 93
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. H. PAMUDJI bin H. DJEMAKIR
128 — 92
  • Kedudukan.Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hakyang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambiltindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan denganbaik, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yangdapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuanketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku(R.Wiyono Pembahasan Undangundang Tindak Pidana Korupsi Penerbit SinarGrafika, Hal 3839
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
114 — 54
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut:Menimbang, bahwa kata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
355 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum AcaraPerdata di Indonesia, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, dihalaman 3839, menyatakan sebagai berikut :"Jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapatmengajukan tuntutan hak semuanya ke Pengadilan.
    Dr.Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata diIndonesia, cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, di halaman 3839,sebagai berikut :"Jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapatmengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan. Kalau dibiarkansetiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwapengadilan akan kebanjiran tuntutan hak.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 16-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 186/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
RUJITO BIN NASIR Kejaksaan Negeri Tuban
68 — 22
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
181 — 85
  • Bukti T 3839. Bukti T 39Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 9Februari 2015, Surat Ukur No: 02622/2014, Luas 96 m?,tanggal 6 Februari 2015, terakhir tercatat atas namaOrganisasi Saksi Saksi Yehuwa Indonesia berkedudukan diJakarta ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak MilikNo.21909, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang,Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 9Februari 2015, Surat Ukur No: 02623/2014, Luas 96 m?
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Januari 2016 — Pidana - drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si
134 — 83
  • ., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.SUS-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 23 Nopember 2015 — Dr. H. Ali Imran Mukhsin, SpPD, FINASIM Bin H. Mukhsin Hamzah;
114 — 32
  • Wiyono dalam bukunya Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika,Cet.Pertama, tahun 2005, halaman 3839 mengemukakan bahwa yangdimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranaHalaman 124 dari 152 hal.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 23 Februari 2017 — GUNARA Als. GUN Bin KAPUN
109 — 25
  • WIYONO, SH dalam bukunyaPembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (hal: 3839), yang dimaksud dengan WMenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut, ..... dimana yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 14-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. H. MUNASIR GARWAN
146 — 48
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 September 2013 — Terdakwa KUWAT
56 — 19
  • ., op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kKedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 23-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 7/G/2021/PTUN.YK
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
694 — 604
  • Bukti P. 3839. Bukti P. 39Sesuai dengan aslinya Surat dari Forum GrogolMuslim Padukuhan Grogol 1 Kalurahan BejiharjoKapanewon Karangmojo, Nomor: 07/FGM/2021tanggal 22 Februari 2021, perihal: PermintaanInformasi Surat Tugas Broto Yudono terkaitPengurusan IMB;Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa No: D.623.14.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 17 September 2014 — Muhammad Nur, ST bin Agustina(Alm);
66 — 19
  • Wiyono dalam bukunyaPembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika,Cet.Pertama, tahun 2005, halaman 3839 mengemukakan bahwa yangdimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; Untuk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
335 — 431
  • /POKJA.V FE/BPSDJB/2014tanggal 02/09/2014PT PANAN CITRA MULYARp 5.860.892.400, SMAN 23 CV FERADI REJEKI Rp 5.771.873.800, Nomor : PT RIDO AGUNG SENTOSA Rp5.837.024.600, 3837/POKJA.V FPT RONI PUTRA ABADI Rp 5.857.972.450, E/BPSDJB/2014tanggal 02/09/2014 SMAN 19 PT BINA SAPUTRA TUNGGAL Nomor :Rp 5.854.995.300, 3838/POKJA.V EFPT CELINA TELAGA INTAN E/BPSDJB/2014Rp 5.834. 185.500, tanggal 02/09/2014PT MANDO JAYALLESTARIRp 5.773.155.300, SMAN 16 PT FRANSISKA SINARMATA REJEKI Rp Nomor :5.779.656.300, 3839
    5.843.156.000, E/BPSDJB/2014PT PANAN CITRA MULYA Rp tanggal 02/09/20145.860.892.400, SMAN 23 CV FERADI REJEKI Rp 5.771.873.800, NomorPT RIDO AGUNG SENTOSA) 3837/POKJA.VIRp5.837.024.600, E/BPSDJB/2014PT RONI PUTRA ABADI Rp 5.857.972.450, tanggal 02/09/2014 SMAN 19 PT BINA SAPUTRA TUNGGAL Rp Nomor5.854.995.300, 3838/POKJA.VIPT CELINA TELAGA INTAN Rp E/BPSDJB/20145.834.185.500, tanggal 02/09/2014PT MIANDO JAYA ~~ LESTARI Rp5.773.155.300, SMAN 16 PT FRANSISKA SINARMATA REJEKI Rp Nomor5.779.656.300, 3839
    /POKJA.VIE/PBSDJB/2014 tanggal 2 Oktober 2014yang ditandatangani ole Yuyun Sumirat ketua POKJA VIEbeserta anggota.5 (lima) lembar asl Berita acara pelelangan nomor:3837/POKJA.VIE/PBSDJB/2014 tanggal 2 Oktober 2014yang ditandatangani ole Yuyun Sumirat ketua POKJA VIEbeserta anggota.5 (lima) lembar ash Berita acara pelelangan nomor:3838/POKJA.VIE/PBSDJB/2014 tanggal 2 Oktober 2014yang ditandatangani ole Yuyun Sumirat ketua POKJA VIEbeserta anggota.5 (lima) lembar ash Berita acara pelelangan nomor:3839
    (vide:R.Wiyono, S.H., Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,Cetakan Pertama, Juni 2005, hlm.3839).Hal 377 Putusan No. 04/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi.
    POKJA.VIE/PBSDJB/2014 tanggal 2 Oktober 2014yang ditandatangani ole Yuyun Sumirat ketua POKJA VIE beserta anggota.5 (lima) lJembar ash Berita acara pelelangan nomor:3837/POKJA.VIE/PBSDJB/2014 tanggal 2 Oktober 2014yang ditandatangani ole Yuyun Sumirat ketua POKJA VIE beserta anggota.5 (lima) lJembar asl Berita acara pelelangan nomor:3838/POKJA.VIE/PBSDJB/2014 tanggal 2 Oktober 2014yang ditandatangani ole Yuyun Sumirat ketua POKJA VIE beserta anggota.5 (lima) lJembar asl Berita acara pelelangan nomor:3839