Ditemukan 1727 data
924 — 1472
mentransmisikan atau membuatdapat diaksesnya informasi alat elektronik yang muatannyapenghinaan atau pencemaran nama baik, Penghinaan danpencemaran nama baik pengertiannya tadi menyerang kehormatanseseorang itu ketika kehormatan itu diserang bisa ada kerugianHalaman 79 dari 101 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tbkmateriil bisa juga imateriil tapi kalau kKerugian immaterial itu sulit untukdiukur, maka dari itu Pasal 36 tidak ada immateriilnya, itu knusus pasal36 oleh karena itu di pedoman disebutkan itu hanya khusu
42 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
TUNMDN tanggal 22April 2015 pada halaman 49 yang membenarkan adanya pengaturansecara khusu berdasarka jenis lembaga peradilan dan wewenangnyayaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara.Halaman 62 dari 221 halaman Putusan Nomor 474 K/TUN/2015Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagaiberikut :Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994 yang intinya : Meskipun sengketa itu terjadi dariadanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam
TUNMDN tanggal 22April 2015 pada halaman 49 yang membenarkan adanya pengaturansecara khusu berdasarka jenis lembaga peradilan dan wewenangnyayaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara.Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagaiberikut : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994 yang intinya : Meskipun sengketa itu terjadi dariadanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
BAZARO NDRAHA, S.Pd, SD ALIAS AMA NITA
92 — 26
penerbitan SP2D yang ditujukan kepada Bupati NiasCq.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Kab.Nias telah saksi teliti terlebin dahulu baru kemudian saksi serahkankepada Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa adapun yang saksi teliti pada saat pengajuan pembayaran adalahnomenklatur pekerjaan apakah ada di dalam DPA, kemudian persediaandana dan dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan antara lain Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan SuratPertanggungjawaban (SPJ) khusu
Permendikbud Nomor 81 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis DanaAlokasi Khusu Pendidikan SD/SDLB;3. Perdirjendikmen Nomor 04/D/P/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanDana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD/SDLB;4.
125 — 33
SabangNo. 31 Bandung sesuai surat kuasa khusu tanggal 26 Februari 2013selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2 Ahli Waris Alm. MOCHAMMAD ADJIDJI dan Almrh. Ny. Hj.
188 — 166
Bank Oke Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusu tanggal 29 Oktober 2021, sebagai Turut Tergugat I;4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, beralamat di Jalan A.Yani No.41, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.Muktamar Halomoan R, M.Si, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dkk Pegawai pada kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, sebagai Turut Tergugat II;5.
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN AIR HITAM Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat III : OEI BIE LAN Diwakili Oleh : PARULIAN SINAGA, SH
Pembanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA Diwakili Oleh : ATMAJIANSYAH, SH.
Terbanding/Penggugat : H. FAZRI
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RASINAH sebagaiIstri
Terbanding/Turut Tergugat II : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNAH sebagaiAnak
Terbanding/Turut Tergugat III : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu INOOR sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNIAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat V : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RABIYATUL ADAWIYAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VI : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu HAMIDAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VII :
79 — 44
OEI BIE LAN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan NiagaTimur Blok No.07, RT.038, Kelurahan Karang Mumus,Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, yangdalam hal inidiwakili oleh kuasanya MARTUA PARULIAN SINAGA,SH,BORIST HESKIA SIMANDJUNTAK,SH DAN SUJIONO, SH.MHsesuai Surat Kuasa Khusu tertanggal 16 Juni 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda padahari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Nomor: W.18U1/364/HK.02.1/6/2016, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING
197 — 55
&Associates, beralamat di Jalan Nani Wartabone Kelurahan Oluhuta Kecamatan KabilaKabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusu tanggal 27Juli 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Gorontalodibawah nomor 72/AT.03.06/VH/2015 tanggal 28 Juli 2015;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa danmemperhatikan barang bukti dan bukti surat serta bukti foto rontgen
HARY WIBOWO, SH.,MH.
Terdakwa:
NUR AZIZAH Binti DAMI DARJI
63 — 24
pinjaman KSPP kelompok PKK desa Jangkang II sudahlunas dan tidak ada tanggungan dengan keuangan PNPMMPd; Bahwa sepengetahuan saksi di desa Jangkang II ada kelompoklain, yang pinjaaman SPP PNPM yaitu Kelompok Kenanga, Melati,Mawar, dan kelompk KSPP Kamboja; Bahwa saksi tidak kenal dengan Iswandi selaku ketua UPKKecamatan Kubu, pada saat penyerahan uang pinjaman KSPPuntuk kelompok saksi (KSPP PKK), saksi menerima uang dariBendahara Tim Pengelola kegiatan (TPK) Desa (saksi Yarowinsih)tidak ada kwitansi khusu
602 — 886
sengaja dantanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuatdapat diaksesnya informasi alat elektronik yang muatannyapenghinaan atau pencemaran nama baik, Penghinaan danpencemaran nama baik pengertiannya tadi menyerang kehormatanseseorang itu ketika kehormatan itu diserang bisa ada kerugianmateriil bisa juga imateriil tapi kalau Kerugian immaterial itu sulit untukdiukur, maka dari itu Pasal 36 tidak ada immateriilnya, itu knusus pasal36 oleh karena itu di pedoman disebutkan itu hanya khusu
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
159 — 40
Tergugat II merupakankeputusan TUN maka yang berwenang menguji Produk Tergugat dan ProdukTergugat Il tersebut ialan Peradilan TATA USAHA NEGARA bukan PeradilanUMUM ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka MajelisHakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Surakarta kelas A khusus tidakberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsiTergugat , Tergugat Il dan Tergugat III yang mendalilkan Pengadilan NegeriSurakarta kelas khusu
302 — 123
kalau KK Kuala Puntiansaksi tidak tahu.Bahwa mengenai pernyataan Sikap semua masyarakat tidak semuanyakeluar, akan tetapi banyak peserta yang dari luar.Bahwa kalau pengalihan saksi tidak tahu, kalau dialinkan sebenarnya tidakboleh.Bahwa saksi di Banyuasin sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang.Bahwa anggota CPP hanya orang desa setempat yang boleh.Bahwa hibah yang diambil adalah 3.000 ha, Plasma 2.200 ha lahan tersebutadalah lahan Desa.Bahwa yang menjadi dasar sebenarnya tidak ada, tidak ada dasar khusu
50 — 12
PUT ANomor : 144/Pdt.G/2013/PN.Sda.DEMI KEADILAN BERDASDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perkara perdata pada peradilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaa antara parapihak:HARISTA WAHYU NINGTYAS, Perempuan, lahir di Surabaya, 27 April 1987, agama Katolik, Wiraswasta, beralamat di Jl.Majapahit 60, RT.03/RW.01 Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusu tertanggal 12 Agustus 2013,telah
215 — 565
Penerima hak wajib taat pada ketentuan Planologi Kota danPeraturan Daerah Khusu lbukota Jakarta;6. Terhadap bidang tanah yang merupakan fasos fasum agardiserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta sesuai ketentuan yangberlaku;7.
103 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kegiatanpenyelidikan dapat dilakukan, apabila terdapat bukti yang cukup adanyatindak pidana penyuapan ataupun permufakatan jahat, yang menimbulkankontra produktif dan bias dalam pelaksanaan pembangunan, tindakanMajelis Hakim yang main kutif serta menempatkan Surat Jaksa AgungMuda Pidana Khusu, sangat lah tidak tepat serta Majelis Hakim tidakmemahami maksud daripada Surat Tersebut bagi Intern Intitusi kamiKejaksaan yang ditujukan kepada Jaksa Penyelidik Maupun JaksaPenyidik, yaitu tidak diperbolehnkan
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
1.SITTI HASRAH, Bsc
2.AKBAR ACHMAD, SE
115 — 43
Achmad Salareng selaku KetuaKoperasi;Menimbang, bahwa sikap para pengurus Koperasi Simpang Pinjam AmalKarya yang tidak melakukan rapat anggota khusu/luar biasa untuk membicarakanperubahan anggaran dasar terkait dengan hubungan darah atau semendadiantara pengurus maupun perubahan lainnya seperti perubahan usaha koperasidari koperasi serba usaha menjadi koperasi simpan pinjam dan perubahan wilayahdari kota menjadi provinsi bertentangan dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun1992 Tentang Perkopersian yang
Terbanding/Tergugat I : PT BHINEKA MANCA WISATA
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah republik indonesia c,q panglima tentara nasional indonesia berkedudukan di jakarta c,q kepala staf angkatan darat indonesia berkedudukan di jakarta c,q panglima komdan xiii merdeka berkedudukan di manado
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah republik indonesia c,q panglima tentara nasional indonesia berkedudukan di jakarta c,q kepala staf angkatan darat indonesia berkedudukan di jakarta c,q panglima komdan xiii merdeka berkedudukan di manado
Terbanding/Turut Tergugat : pemerintah republik indonesia cq mentri agraria dan tata ruang ATR Indonesia berkedudukan di jakarta cq kepala kantor wilayah ATR provinsi sulawesi utara berkedudukan di cq kepala kantor ATR kabupaten minahasa utara
311 — 217
Dengan tidaksahnya kedudukan Penerima Kuasa maka gugatan tidak dapat diterima.Bahwa dengan demikian alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan denganSEMA Nomor 6 tahun 1994 disebutkan bahwa surat kuasa khusu harusmenyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan,menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihaksecara Jelas dan menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketayang diperkarakan.
169 — 444
Bahwa ketentuan Pasal 837 KUHPerdata khusu mengaturharta peninggalan pewaris yang sebagian dari harta tersebutada yang terletak di dalam negeri dna sebagian yang lainterletak di luar negeri. Sementara dalam perkara aquoPENGGUGAT tidak menjelaskan adanya harta dari orangtuaPENGGUGAT ada di luar negeri;2.
169 — 109
terhadap syaratsyarat khusus kontrak pasal 58 tentangpembayaran khusus poin 58.2 huruf a.3) disebutkan bahwa pembayarandilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (unit rumah khususselesai) tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasipekerjaan, namun yang dipahami dari bunyi ketentuan tersebut bahwapembayaran hanya dihitung terhadap setiap unit rumah yang jadi (sudahSampai proses finishing), dan dalam menilai prestasi pekerjaan sayatidak mendasarkan pada ketentuan syaratsyarat khusu
923 — 419
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri KI.IA Khusu Bandung sejak tanggal 7 Maret 2015.sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 Jenis penahanannya Lapas Klas Sukamiskin Bandung ;. Dibantar sejak tanggal 15 April 20915 sampai dengan tanggal 21 April2015 ;. Ditahan kembali sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei2015 Jenis penahanannya Lapas Klas Sukamiskin Bandung ;.
49 — 13
merupakan Pegawai Negeri Sipil dan diangkat sebagai Pimbagproberdasarkan Surat keputusan Gubernur Gorontalo No. 30 Tahun 2004 Tanggal 20Pebruari 2004 yang tercakup Proyek Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABTuntuk RSU Pohuwato dan RSU Boalemo dengan menggunakan metodePenunjukkan Langsung hemat kami bukan merupakan perbuatan melawan hukumdalam arti luas (umum) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), akantetapi jika memang terbukti lebih memenuhi kepada perbuatan melawan hukumdalam arti yang khusu