Ditemukan 3279 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1551 1519 1599 1359 1556 1959 1659 1557 15159 1579
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-11-2015 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 212/PDT.G/2014/PN.Blb
Tanggal 23 Nopember 2015 — - TONO SUHARTONO ( PENGGUGAT ) - FINA FERLITA alias SITI SOFINGATUN alias ATUN ( TERGUGAT I ) - H. RASYADIN alias ROYADIN ( TERGUGAT II ) - PT. BANK BRI SYARIAH Cq. KANTOR CABANG BANDUNG CITARUM PT. BANK BRI SYARIAH cq. KCP BANDUNG - KOPO PT. BANK BRI SYARIAH ( TERGUGAT III ) - PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk Cq. KANTOR CABANG BANDUNG PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk Cq. KCP PT. BANK PUNDI INDONESIA KATAPANG KOPO ( TURUT TERGUGAT I ) - KARTIKA SAKTI SULENDRA KUSUMA, SH., Notaris/PPAT ( TURUT TERGUGAT II ) - ANI SURYANI, SH., Notaris dan PPAT, ( TURUT TERGUGAT II ) - DYAH ASTUTI PERTIWI, SH. M. Kn., ( TURUT TERGUGAT IV ) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN PUSAT) Cq. KANTOR WILAYAH (KANWIL) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT( TURUT TERGUGAT V) PT. BALAI LELANG ROYAL ( TURUT TERGUGAT VI )
168 — 250
  • Pasal 1459KUHPerdata mengatur bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,seketika setelahnya orangorang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebutdengan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belumdibayar, kemudian didalam Pasal 1559 KUHPerdata mengatur bahwa Hak Milik atasbarang yang dijual tidaklah berpindah kepada si Pembeli, selama penyerahannya belumdilakukan dengan penyerahan secara nyata, dilakukan dengan jalan membuat akta otentikatau
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Srh
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
NURSIAH PURBA
Tergugat:
1.ASTI BORU GULTOM
2.MARSAULINA BORU SIBORO
3.RAPIA BORU SINAGA
4.SABAM SIAHAAN
5.TOGI RAHMAD SIREGAR
6.ARGIDE LUMBAN RAJA
7.ROMA MARLINA Br. LUMBAN RAJA
8.ERITA Br. LUMBAN RAJA
9.LIJON LUMBAN RAJA
10.HOTBIN LUMBAN RAJA
11.JUNIAR Br. LUMBAN RAJA
12.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk KANTOR CABANG TEBING TINGGI UNIT KAMPUNG PON BRI KCP KAMPUNG PON
13.NOTARIS YUNASRIL, S.H., Mkn.
15.PEMERINTAH RI Cq KNA dan TRBPN Cq KanWil BPN Prov SumUt Cq Kantor Pertanahan Kab Serdang Berdagai
16.PEMERINTAH RI Cq Pemerintah Kab Serdang Bedagai Cq Pemerintah Kec Tanjung Beringin Cq Pem Desa Pematang Cermai
17.ROMA MARLINA BORU LUMBAN RAJA
18.ERITA BORU LUMBAN RAJA
19.JUNIAR BORU LUMBAN RAJA
20.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.q. Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, C.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, C.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Berdagai
21.PEMERINTAH RE
166 — 46
  • Petitum gugatan tidak jelasMenimbang, bahwa dalam hal ini terhadap bentuk eksepsi gugatan kaburkarena tidak jelasnya obyek sengketa maka sebagaimana ditegaskan dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984halaman 55 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pat.G/2020/PN Srhdan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April1979 yang pada pokok kaidahnya mengatakan dapat terjadi disebabkan karenatidak disebutkannya batasbatas obyek sengketa,;Menimbang
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Srh
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
NURSIAH PURBA
Tergugat:
1.ASTI BORU GULTOM
2.MARSAULINA BORU SIBORO
3.RAPIA BORU SINAGA
4.SABAM SIAHAAN
5.TOGI RAHMAD SIREGAR
6.ARGIDE LUMBAN RAJA
7.ROMA MARLINA Br. LUMBAN RAJA
8.ERITA Br. LUMBAN RAJA
9.LIJON LUMBAN RAJA
10.HOTBIN LUMBAN RAJA
11.JUNIAR Br. LUMBAN RAJA
12.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk KANTOR CABANG TEBING TINGGI UNIT KAMPUNG PON BRI KCP KAMPUNG PON
13.NOTARIS YUNASRIL, S.H., Mkn.
15.PEMERINTAH RI Cq KNA dan TRBPN Cq KanWil BPN Prov SumUt Cq Kantor Pertanahan Kab Serdang Berdagai
16.PEMERINTAH RI Cq Pemerintah Kab Serdang Bedagai Cq Pemerintah Kec Tanjung Beringin Cq Pem Desa Pematang Cermai
17.ROMA MARLINA BORU LUMBAN RAJA
18.ERITA BORU LUMBAN RAJA
19.JUNIAR BORU LUMBAN RAJA
20.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.q. Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, C.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, C.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Berdagai
21.PEMERINTAH RE
110 — 44
  • Petitum gugatan tidak jelasMenimbang, bahwa dalam hal ini terhadap bentuk eksepsi gugatan kaburkarena tidak jelasnya obyek sengketa maka sebagaimana ditegaskan dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984halaman 55 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pat.G/2020/PN Srhdan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April1979 yang pada pokok kaidahnya mengatakan dapat terjadi disebabkan karenatidak disebutkannya batasbatas obyek sengketa,;Menimbang
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 727/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Murjani Harto dahulu bernama Ong, Pwee Jan Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Pembanding/Tergugat II : Sundoro Harto dahulu bernama Ong, Tiong Hoe Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Pembanding/Tergugat III : Handoko Harto dahulu bernama Ong, Tiong Kie Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Pembanding/Tergugat IV : Samuel Harto dahulu bernama Beno Sarkoro atau Ong, Kim Hok Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Pembanding/Tergugat V : Puro Kastowo Harto disebut juga Purokastowo Harto dahulu bernama Ong, Kian Gwan Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Terbanding/Penggugat : PT. Kereta Api Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
447 — 486
  • Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunyaHukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan di dalam Bab 10 (Tentang Eksepsi danBantahan Pokok Perkara), Hal. 450 menyebutkan :(1) Tidak disebutnya batasbatas objek sengketa (tanah)Gugatan yang tidakmenyebut batas objek tanah sengketa oleh Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983dinyatakan obscuur libel, dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalamPutusan MA No. 1149 K/Sip/1975.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Tanah
Register : 15-11-2011 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 08-10-2013
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 5/Pdt.G/2011/PN.Tg.Slr
Tanggal 2 Juli 2012 — PERDATA : PAULUS SALU RANTE DKK MELAWAN PT. TUNAS BORNEO PLANTATIONS
113 — 46
  • Hal ini sesuai pula dengan PutusanMahkamah Agung RI No.1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan PutusanMahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yangmenyatakan :Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batasbatas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima ;9.
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
1.SYLVANA YUNITA
2.HENDRIK DONDOKAMBEY
3.HENDRIK SUMAKUD
4.LISA SUMAKUD
5.RITHA SUMAKUD
6.MEYTI SUMAKUD
7.SANTJE SUMAKUD
8.JULIANA SUMAKUD
9.DIEGO ARMANDO SUMAKUD
10.SEMYANA SUMAKUD
11.LAURINA SUMAKUD
12.RIIM SUMAKUD
13.ADELIN NOVA SUMAKUD
14.LANNY ELISABETH SUMAKUD
15.STELLA RINNY SUMAKUD
16.NURHAYATI SUMAKUD
17.FEMMY FRIDA SUMAKUD
18.ALBERT SUMAKUD
19.DOROTHEE LIDUINA TICOALU
20.MARGARITHA TICOALU
21.JOPPY TICOALU
22.RUTH SUMAKUD
23.VENCE RATAG
24.DANCE SUMAKUD
25.DOLFPHIE SEMUEL SUMAKUD
26.SANDRINA SUMAKUD
27.AGUS RORINGPANDEY
28.HELENA RORINGPANDEY
29.AMELIA RORINGPANDEY
30.EDUARD RORINGPANDEY
31.ESTHER RORINGPANDEY
32.DEYVI ADRIAN RORINGPANDEY
33.ROMALS RORINGPANDEY
34.REFLY M. RORINGPANDEY
35.KENEDY EDUARD RORINGPANDEY
36.ORBY RORINGPANDEY
37.ROYS MAPI ARTHER RORINGPANDEY
38.MARFICE SUMAMPOUW
39.KAMBEY KAUNANG
4
Tergugat:
1.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2.PT ANGKASA PURA I PERSERO CABANG BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA
5.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Perhubungan cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
6.PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat cq PT ANGKASA PURA I (PERSERO) CABANG BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI
7.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
8.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA,
105 — 16
  • Angkasa Pura (PERSERO)).Hal.29 dari 92 Putusan Perkara No. 123/Pdt.G/2020/PN MndBahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan Gugatan tidak dapat diterimakarena gugatan tidak menyebut secara jelas batas obyek sengketa.Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan Selayang menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak DapatDiterim.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — PT. Sarinah Persero, dkk vs Farida Djaya, dkk
120 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23101984 dan No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 1241974,terhadap gugatan perkara a quo yang tidak jelas dan kabur maka majelishakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;8. Bahwa dengan demikian mengacu pada Pasal 8 Rv dan Yurisprudensitersebut di atas, maka sangat jelas dan terang gugatan a quo tidak jelas dankabur (obscuur libel).
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 33_Pid_Sus_TPK_2017_PT_DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — 1.IRMAN 2.SUGIHARTO
375 — 272
  • PersetujuanTerdakwa tersebutdilakukan denganmenandatangani suratpersetujuan addendumkontrak No. 027/1559/IK tanggal 23Nopember 2011 danaddendum kontrak IINo. 027/1569/IKtanggal 24 November2011.Addendum ketiga, padapokoknya pada tanggal20 Desember 2011Terdakwa II menyetujuidan menerima hasilpekerjaan konsorsiumPNRI meskipun belummemenuhi targetpekerjaan tahun 2011yakni yang seharusnyakonsorsium PNRImemproduksi blangkoKTP berbasis chipsejumlah 67.015.400keping, namun hanyaterealisasi sejumlah1.675.033
    PersetujuanTerdakwa tersebut dilakukandengan menandatangani suratpersetujuan addendum kontrak No.027/1559/IK tanggal 23 Nopember2011 dan addendum kontrak II No.027/1569/IK tanggal 24 November2011.Addendum ketiga, pada pokoknyapada tanggal 20 Desember 2011Terdakwa II menyetujui danmenerima hasil pekerjaankonsorsium PNRI meskipun belummemenuhi target pekerjaan tahun2011 yakni yang seharusnyakonsorsium PNRI memproduksiblangko KTP berbasis chipsejumlah 67.015.400 keping,namun hanya terealisasi sejumlah1.675.033
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 29-06-2019
Putusan PN MAROS Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrs
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat:
1.AMIRUDDIN
2.ABDUL SALAM
3.MUSTAFA Dg. SIRUA
4.A S R I L
5.JAMALUDDIN
6.H. JAGA ISMAIL
7.DARWIS B
8.MUHAMMAD AMIR
9.NORMA BEDDU
10.SAHARUDDIN
11.ROSMAN S
12.KAMARIAH
13.PATAHUDDIN
14.HAMKA NURSAL
15.Ny. MAEMUNA
16.DJALIL MAJID
17.M U S T A P A
18.ABDUL RAHMAN
19.H. SALENG
20.ZAINUDDIN
21.H. HAYA MADDO
Tergugat:
1.ALI MUHAMMAD NUR
2.Pemerintah Kabupaten Maros
122 — 18
  • dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimademikian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatantidak sempurna dan juga Yurisprudensi tentang gugatan yang tidak menyebutsecara jelas batasbatas obyek sengketa putusan putusan mana telah menjadiyurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April1979, Putusan No. 1559
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-01-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Psb
Tanggal 1 Oktober 2015 — -WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG, Cs LAWAN -KETUA KERAPTAN ADAT NAGARI AIR BANGIS, Cs
230 — 142
  • Bahwa mengenai luas maupun batasbatas objek tanah yangdisengketakan dalam mengajukan gugatan kepemilikan secara yuridisizinkanlah TERGUGAT Ill mengutip Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI No.1559 K/Pdt/1983, dan Putusan mahkamahAgusng RI No. 1149 K/Sip/1975, menyatakan gugatan yang tidakmenyebutkan dengan jelas letak dan luas batas objek tanah sengketadinyatakan obscuur Libel;Berdasarkan uraian Yuridis tersout, demi hukum Tergugat Ill mohon kepadayang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 19-08-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 220/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
H. ASARI
Tergugat:
1.H. ABDUL GHONI b. FAKEH
2.NURYANAH, Amd.Par
3.MOHAMAD ARIFIN
4.SUDAMSIK
113 — 122
  • No.1559 K/ Pdt/ 1983, tanggal 23 Otober 1984 jo. Putusan MA. No. 1149 K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1979, maka Permohonan Intervensi dari ParaHalaman 38 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2019/PN.SdaPemohon Intervensi dapat dikualifikasikan sebagai obscuure libel, demihukum Permohonan Intervensi Tussenkomst (Menengah) dinyatakanditolak untuk seluruhnya.TENTANG PARA PEMOHON ~ INTERVENSI ADALAH PARA PEMOHONBERITIKAD BURUK DALAM PERMOHONAN INTERVENSI6.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Rap
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HASAN AFIF MUHAMMAD SH MH
Terdakwa:
SUPRIANTO, SP
104 — 29
  • Desember 2010 :SPT Masa PPN Sebelum Pembetulan : Tl.Masa Lembar Pengawasan Arus DokumenNo Pembuata NilaiPajak (LPAD) aNomor Tanggal SPT MasaSPT Masa1 Januari S 1802 1802 Nihil Halaman 43 dari 125 halaman Putusan Nomor : 141 / Pid.Sus /2019/ PN Rap 1074/WPJ.26/KP.0307/PPN/20 2010 (201010S1503 15032 (Februari 1559/WPJ.26/KP.0307/PPN/20 Nihil2010 (201010S1304 (05043 Maret 2123/WPJ.26/KP.0307/PPN/20 Nihil2010 (201010S1405 (06054 April 2822/WPJ.26/KP.0307/PPN/20 Nihil2010 (201010S0906 (07065 Mei 3338/
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-11-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 28 Nopember 2017 — SEPTIAN HERVIANTO
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • angsuran) ;6) Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp14.000.000(Empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun ;7) Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima jutarupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun ;8) Membeli TV Samsung 60 Inc seharga Rp 15.000.000 (Lima belas jutarupiah) ;9) Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000 (Satu juta delapanratus ribu rupiah) ;10)Membeli 1 (Satu) Unit Truk Mitsubishi center wama kuning NomorLambung 1559
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 18-01-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Edi Nuryanto
2.JUMARI
3.RAHMAT WIDODO
4.MUSLIMIN
Tergugat:
1.HAFZUL M.ZEN, S.E.
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
70 — 5
  • Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkanoleh karena tidak disebutkan batasbatas objek sengketa,sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RINomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;3. Petitum gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:a. Petitum tidak rinci;b.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-09-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 111/PDT/2018/PTBTN
Tanggal 4 September 2018 — PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk, beralamat di Jl. KH. E.Z. Mutaqien No.94 RT. 004/RW. 002 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Tangerang, dalam hal ini memilih kediaman hukumnya di kantor kuasanya bernama Tantawi J. Nasution, SH., Emmanuel Christianto, SH., Boby Roganda P. Manalu, SH., Agus Abadi, SE.,SH. dan Iqmal Dawami, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum, WJN TANTAWI & PARTNERS, beralamat di Menteng Square Blok AR-18 Jl. Matraman Raya No.30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat. M E L A W A N 1. HANDOYO SANTOSO, beralamat di Jl. Kebayoran Lama No.557 Rt.006/Rw.001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya bernama Andi Agus Ismawan, S.H.,M.H., Hosland Benjamin Hutapea, S.H., Christien Agung, S.H.,M.H., Alfi Noormansyah, S.H., dan Yopy Firman Rizki, S.H., M.H.para Advokat pada JUSTITIA AGUNG Law Firm, beralamat di Jl. Dharmawangsa XI No. 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.003/SK-JA/III/18 tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, berkedudukan di Jl Perintis Kemerdekaan Kav.5 Cikokol, Kota Tangerang Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imbiar, SH., Saleh Yahya, SH.MKn, Rahma, SH., Marlin Ardiningsih, S.Kom, Esther Lina, S.Si., dan Romlih, Keenamnya Warga Negara Indonesia memilih domisii pada kantor Pertanahan Kota Tengerang, Jl. Perintis Kemerdekaan Kav.5 Cikokol, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.502/600.7.36.13/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, selanjutnya disebut Turut Terbanding-I/Pembanding-II semula Turut Tergugat-I. 3. PT BANK CENTRAL ASIA,berkedudukan di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H Thamrin No.1 Jakarta 10310, yang dalam hal ini diwakii oleh Kuasanya Bibit Gunawan, Edward Sulistyo Nugroho, Adityo Bagus Rihandono, Filisa Konifianti, Gunito Wicaksono, Joko Bandung Pamungkas, Frank Hizkia Pebrianto Purba, Ivna Adisurya, Christy Natalia Br. Tampubolonberdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 467/ST/DIR/2017 tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut Turut Terbanding-II/Pembanding-III semula Turut Tergugat-II.
218 — 80
  • BTNPenyebutan secara jelas baik lokasi maupun batasbatas tanah objeksengketa sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 danPutusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1149/Sip/1975 tanggal17 April 1979 yang pada intinya menyatakan bahwa surat gugatan yangtidak menyebut dengan jelas letak dan batasbatas tanah sengketa,berakibat gugatan tidak dapat diterima..
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 520/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sondang Patar Manurung Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat II : Lili Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat III : Amislan Surbakti Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat V : Albert Sagala Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VI : Tongozatulo Giawa Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VII : Jaswadi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VIII : Junis Aritonang Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IX : Mieke Dumasary Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat X : Duma Raya Pakpahan Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XI : Bori Buhori Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XII : Adrianus Musila Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj Sahati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIV : Sapran Adi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XV : Sonang Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XVI : Subur Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat XXII : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
132 — 89
  • Surat Perintah Nomor : Sprin/1559/X/2016, tanggal 24 Oktober2016, yang melibatkan anggota TERGUGAT V dan anggotaTERGUGAT VI;b. Surat Perintah Nomor : Sprin/1561/X/2016, tanggal 25 Oktober2016, yang melibatkan anggota TERGUGAT V dan anggotaTERGUGAT VI;c. Surat Perintah Nomor : Sprin/1572/X/2016, tanggal 26 Oktober2016, yang melibatkan anggota TERGUGAT V dan anggotaTERGUGAT VI;7.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
1.YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
114 — 128
  • Karenatanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batasbatas dan luasnyadengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima ;Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN PlwMenimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannyatentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batasbatas obyek sengketa,putusanputusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain PutusanNo. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 27-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 07-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 33/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : IRENE PUTRI, SH.
Terbanding/Terdakwa I : IRMAN
Terbanding/Terdakwa II : SUGIHARTO
907 — 2549
  • PersetujuanTerdakwa tersebut dilakukan dengan menandatangani suratpersetujuan addendum kontrak No. 027/1559/IK tanggal 23Nopember 2011 dan addendum kontrak II No. 027/1569/IKtanggal 24 November 2011.3.Addendum ketiga, pada pokoknya pada tanggal 20Desember 2011 Terdakwa II menyetujui dan menerima hasilpekerjaan konsorsium PNRI meskipun belum memenuhitarget pekerjaan tahun 2011 yakni yang seharusnyakonsorsium PNRI memproduksi blangko KTP berbasis chipsejumlah 67.015.400 keping, namun hanya terealisasisejumlah
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 16-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 137/Pdt/2017/PT DPS
Tanggal 16 Nopember 2017 — ERNI SETIAWATI; ANDREW SURYANTO disebut Para Pembanding Melawan : ESTER JUBLINA PASSA disebut Terbanding I Ir. ELLEN ELISABETH BASTIAN NGGADAS als. Ir. ELLEN NGGADAS disebut Terbanding II; BASUKI JUNI NUGRAHA, SH, Notaris/PPAT disebut Terbanding III
58 — 32
  • atas gugatan Para Pembanding semula ParaPenggugat , Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI:Formulasi Gugatan Para Penggugat kabur berkenaan dengan batasbatas objeksengketa;Selain permasalahan diatas, kekaburan gugatan juga terlihat/ nampak daribagaimana Penggugat menyusun gugatannya yang samasekali tidakmenyebutkan/ menjelaskan batasbatas obyek sengketa secara pasti;Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa oleh PutusanMahkamah Agung No. 1559
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata Tanah
Register : 03-03-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 2/Pdt.G/2017/PN. Tjt
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat : SURYADI Bin NGADIYO 1. PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG Ltd 2. ABDUL WAHAB BIN ABDUL RAHMAN 3. SATTARI SAMIT, 4. AZWAR A
115 — 67
  • Hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah AgungMA RI No. 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan surat gugatan yang tidakmenyebutkan dengan jelas letak, luas dan batasbatas tanah sengketa, berakibatgugatan tidak dapat diterima;Bahwa disamping hal tersebut di atas kekaburan gugatan yang diajukanPenggugat semakin jelas karena didalam gugatan Penggugat terdapat ketidaksinkronnya antara Posita dengan Petitum hal ini terlihat pada Posita Penggugathalaman