Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-01-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 05/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 14 Mei 2013 — Pembanding/Terdakwa : H. RAJA ZAHEDI, SP
Terbanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
111 — 79
  • Propinsi Riau No.050/DisbunPerenc/042 tangggal 25 Januari 2007 dan hal ini berdasarkan pada SuratSekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember2006 yang merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :Hal. 17 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR903/476/BAKD tanggal O7 Juni 2007 yang menyatakan Bahwaperpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diberikanoleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak dan wajaryaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force
    majeur, lalukemudian sekitar bulan Oktober 2007 Drs.H.R.MARJOHAN YUSUF selakuPlt.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengesahkan DPAL TA.2007tersebut dengan Kode Rekening Nomor : 2.01.2.01.01.19.3400.5.2sebesar Rp. 2.437.322.611,00 ;Bahwa Proyek Pekerjaan Peremajaan/ Pengembangan Kebun KaretRakyat Propinsi Riau TA.2006 di 5 (lima) Kabupaten/Kota tidak adamelakukan perubahan kontrak baik berupa pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeur sebagaimana Surat Menteri DalamNegeri Nomor : 903
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2015 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 538/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Agustus 2016 — PT. PROFESIONAL MUSIC X SAMUEL HENDRA SIMORANGKIR Dan Atau HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR
208 — 37
  • Asasini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "every treaty in force isbinding upon the parties to it and must be performed by them in good faith"(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikadbaik) Halaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 538/Padt.G/2015/PN.Jkt.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 16-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 6 Nopember 2017 — Penggugat:
1.E. KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI
71 — 13
  • Sifat preseden dalamsistem Common Law adalah the binding force of precedent atau disebutjuga asas stare decisis. Bagi negara Common Law (Inggris, AmerikaSerikat dan Afrika Selatan), yurisprudensi merupakan sumber hukumterpenting. Judge made law mengambil tempat terpenting di sampingundangundang.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 02-02-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2017 — - SIAU YONG 9PENGGUGAT I) - NEOH BIAN BIE (PENGGUGAT II) - YUSMITA SARI (PENGGUGAT III) - YAP JU TJAI (PENGGUGAT IV) - LISNAWATI (PENGGUGAT V) - PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK. CABANG MEDAN (TERGUGAT)
137 — 57
  • ., selaku Senior Manager Litigasi dab ROMEL NATARIDASIBORO,S.H.M selaku Supervisor Litigasii, ROY HERMANTO PURBA S.Pdselaku Task Force Collection dan ARNOLD K.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 30 April 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
Terbanding/Terdakwa : ZULMAN ZAST, SH
114 — 49
  • Kabupaten/Kota yangbelum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapat dilanjutkan lagipelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan Surat SekretarisDaerah Nomor : O50/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yangmerujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal07 Juni 2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaanpekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa denganpertimbangan yang layak dan wajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahandesain dan force
    /Kota yang belumselesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapat dilanjutkan lagipelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan Surat SekretarisDaerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yangmerujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggalO07 Juni 2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaanpekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa denganpertimbangan yang layak dan wajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahandesain dan force
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 17/Pid/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 30 Mei 2013 — SUGANDI bin HAMDHANI;
81 — 20
  • Kabupaten Tanggamus, diantaranya yaitu : masakontrak dan perpanjangan waktu kontrak yaitu selama 90( sembilan puluh) hari kalender yaitu dihitung sejak tanggalditerbitkan SPK tanggal 5 September 2006 s/d tanggal 4Desember 2006. sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat s/dayat 6 kontrak kerja, pekerjaan tambah kurang yaitudilaksanakan hanya dapat diberikan atas usulan konsultanpengawas dan tidak dapat lebih dari 10% dari nilai kontrak(vide pasal 8 kontrak kerja), resiko kenaikan harga dankeadaan Kahar (Force
    diantaranya yaitu : masa kontrak dan perpanjangan waktu kontrak yaitu selama 90( sembilan puluh) hari kalender yaitu dihitung sejak tanggal diterbitkan SPK tanggal 5September 2006 sampai dengan tanggal 4 Desember 2006 sesuai dengan ketentuan pasal 6ayat sampai dengan ayat 6 Kontrak Kerja;Bahwa pekerjaan tambah kurang hanya dapat diberikan untuk dilaksanakan atasusulan konsultan pengawas dan tidak dapat lebih dari 10% dari nilai kontrak (vide pasal 8Kontrak Kerja), resiko kenaikan harga dan keadaan Kahar/(Force
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Perusakan
Putus : 07-06-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 38/Pid.B/2013/PN.Mab
Tanggal 7 Juni 2013 — -Zohiri als Heri bin Zikwan -Yusmizar als Yus bin Hamdan -Alek Mubin Samidar als Alek bin Mubin Samidar
120 — 28
  • didalam KUHP terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang selaludisebutkan bahwa barang itu haruslah sebagian atau seluruhnya adalah milik ataukepunyaan orang lain seperti pasal 362 KUHP atau pasal 406 KUHP artinya secarakeperdataan barang tersebut (seperti dalam pasal 362 KUHP dan 406 KUHP) harus adapemiliknya;Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP tersebut berada di dalam Buku ke II Bab ke VKUHP tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum dan berdasarkan sejarah, pasaltersebut terdapat Vis publica, force
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 19-02-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BAUBAU Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bau
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat:
1.WA ZIA
2.WA NJAENA
3.WA EBU
Tergugat:
1.ZAAMI RIANTO
2.HAMID
3.DARMIN
4.RANDI
110 — 49
  • Bahwa dalam kaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas thebinding force of precedent dimana suatu putusan Pengadilan dijadikan acuanuntuk mengadili perkara lainnya, disebabkan setiap perkara memilikiperbedaan = karakteristik pada subjek yang hendak bertindak gunamempertahankan kepentingan hukum ataupun menuntut haknya yang dilanggarkemudian bertindak selaku penggugat, dapat saja berbeda antara satu denganyang lain, olehnya menurut
Pengadilan PN Parigi Perdata
Register : 26-02-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN Parigi Nomor 7/Pdt.G/2018/PN PRG
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
MOHAMAD DJAMIL
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Mandiri Persero Tbk.SME micro collection Recovery x atau sulawesi dan maluku
2.Koriyanti
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang KPKNL Palu
4.Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Parigi Moutong
94 — 19
  • JoPasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pembatalan lelangsetelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal : a.keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; atau b. terjadi gangguan teknisyang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran PesertaLelang;Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat telah dibuat dengan tidaksempurna karena dibuat dengan tidak sesuai hukum acara dan patut untukdinyatakan
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2013 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BATAM Nomor 178/Pdt.G/2013/PN.BTM
Tanggal 4 Maret 2014 — - PT. ANDALAN MITRA BAHARI; 1. PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING, DKK
146 — 410
  • Jika Terjadi FORCE MAJUR maka Builder49dapat menunda serah terima Tongkang sesuai dengan kesepakatan kedua belahpihak.b) PEMBELI harus memenuhi kesepakatan yang telah diatur dalam kontrak,begitu juga sebaliknya.c) Jika PEMBELI sudah melakukan pelunasan pembayaran maka PEMBELIharus mengambil tongkang dari builder maksimum dalam 30 (tiga puluh) hari.d) Biaya Towing/penarikan tongkang dari Shipyard BUILDER atas beban.Berdasarkan Hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI menahan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 06-10-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 829/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.SUPARJAN,SH.,MH
2.MAGDALENA MANJORANG
3.SUNARTO S.Pd, SH.,MH.
4.MUHAMAD RAMLI, SH
5.WULAN SWESTY BESLAR, SH
Terdakwa:
NUGERAHA PUTRA OETAMA ALS NUGI
100 — 85
  • ZACKY ZAHRAN , QQ : ELEGANT FORCE E L ;
  • 1 lembar Project order No.93 kepada FFM AUTO pada tanggal 21 Desember 2020 dengan no. 530201220465 atas kendaraan HONDA CRV 1.5 TC PRESTIGE CVT dengan harga Rp.517.000.000, dan nama pembeli an.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 08-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/PDT.SUS/2011
RATNAWATI, DKK. ( 32 ORANG ); 1. MICHAEL LMI POHAN, SH., EKS. TIM KURATOR PT. FIT-U GARMENT INDUSTRY 2. PT. BANK CHINA TRUST INDONESIA
942 — 945 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FitU Garment (dalam pailit);6 Jika terjadi keadaan memaksa (force mayor) kami akan memobilisasi solidaritasburuh se Kabupaten Bandung untuk melakukan aksi besarbesaran, baik di kantorBank China Trust, Kantor Kurator, PN Jakarta Pusat, KPKLN ata dilokasipabrik;7.
Pengadilan PN Kaimana Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN Kaimana Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kmn
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 53
  • Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force majeureyang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidakmemungkinkan untuk memenuhi perjanjian;4.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Lha
201 — 130
  • baiksengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli beroendapat bahwa KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahngunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padahalaman 170 dari 337 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Mnkseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
    Kerugian keuangan negaraterjadi sebagai akibat dari tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkanoleh keadaan di luar Kemampuan manusia (force majeure).Bahwa prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yangAhli dan tim lakukan pada saat melakukan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi atas Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 23 /Pid.sus/2012/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2013 — 1.Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY 2.OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS 3.Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA 4.FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS 5.LENGU MARSELINUS Alias MARSEL
159 — 170
  • Apakah bila orang lain diluar Akta PendirianPerusahaan yang menandatangani Surat Penawaran, makamelanggar dan secara otomatis Penawaran Lelang dinyatakansecara Administrasi gugur dan yang bertanggung jawab adalahPanitia ;Bahwa mengenai pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu bolehdiadendum perpanjangan waktu dengan alasanalasan yang telahdiatur dalam Keppres No. 80 tahun 2004 yaitu dengan alasanalasan darurat / diluar penguasaan manusia / bencana alam /perang / force majeur /overmacht ;Bahwa alasan
    cuaca buruk tidak dapat dijadikan alasan force majeur/ kondisi dalam keadaan darurat untuk alasan perpanjangan waktu,karena seharusnya sudah diperhitungkan dan masuk dalam JadwalPerencanaan ;Bahwa mengenai keuntungan yang wajar dalam Keppres No.80tahun 2003 tidak diatur, jika mengacu Perpres No.54 tahun 2010maksimum 15 % dianggap keuntungan yang wajar, selebihnyaberarti tingkat keuntungannya tidak wajar ;Bahwa Dokumen lelang merupakan dasar untuk menilai dokumenpenawaran jadi dokumen lelang harus
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Umum
Register : 02-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 179/Pid.B/2020/PN Sag
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.Andi Salim, SH
2.HENRY ELENMORIS TEWERNUSSA,S.H
Terdakwa:
LAY TJOK NEN Alias ANENTORO Anak Dari LAY BIE HIAN Alias BURHANUDDIN
134 — 58
  • Dengankekerasan secara terbuka dimaksudkan, bahwa vis publica atau force ouvertedari Code Penal pasal 440 atau Pemploi public et flagrant de violence itudilakukan terhadap manusia atau barang. dikutip dari Arrest HR 30 Nopember1931, N.J.1932, 461, W.12440 (sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF.LAMINTANG,SH dalam bukunya : Hukum Pidana Indonesia ; Sinar Baru,Bandung, Cet.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 179/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Nopember 2016 — MUNTOHIR Kejaksaan Negeri Tuban
52 — 17
  • Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeur)yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Koperasi, Usaha Mikro danKecil selaku penerima bantuan dalam mengelola bantuan ;Bahwa batasan tentang standar mutu yang di tetapkan pemerintah adalahberdasarkan surat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil MenengahNomor : 540/Dep.4.3/VII/2013 tentang perihal Penyampaian SK ProgramBantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi T.A 2013angka 2 menjelaskan bantuan dana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/PDT.SUS/2012
PT. SILIWANGI KNITTING FACTORY, LTD.; FATONAH, DKK.
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Penggugat meminta Tergugat untuk membuktikankerugian yang dialami oleh Tergugat akan tetapi Tergugat sampai hari ini tidakmau memberikan tembusan laporan keuangan yang membuktikan perusahaanmengalami kerugian dan jelas diatur oleh UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan :Pasal 164 :(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 07-02-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bgr
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 46
  • Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yangmemutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut Secara paksa(execution force). Sedangkan yang di maksud Eksekusi adalah hal menjalankanputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-06-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 2 Juni 2017 — SURIYADI Bin SAMSURI ; KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
114 — 64
  • SURIYADI BIN SAMSURI, ahli mengaku barutahu pada waktu ahli melakukan klarifikasi di Polres Sumenep dan tidakada hubungan keluarga;e Bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saran yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalain seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar Kkemampuan manusia (force
    majeure).Berdasarkan makna tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan kerugiannegara, sebagai berikut :e Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang,barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;e Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dariyang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;e Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima(termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);e Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah