Ditemukan 3268 data
1.SYLVANA YUNITA
2.HENDRIK DONDOKAMBEY
3.HENDRIK SUMAKUD
4.LISA SUMAKUD
5.RITHA SUMAKUD
6.MEYTI SUMAKUD
7.SANTJE SUMAKUD
8.JULIANA SUMAKUD
9.DIEGO ARMANDO SUMAKUD
10.SEMYANA SUMAKUD
11.LAURINA SUMAKUD
12.RIIM SUMAKUD
13.ADELIN NOVA SUMAKUD
14.LANNY ELISABETH SUMAKUD
15.STELLA RINNY SUMAKUD
16.NURHAYATI SUMAKUD
17.FEMMY FRIDA SUMAKUD
18.ALBERT SUMAKUD
19.DOROTHEE LIDUINA TICOALU
20.MARGARITHA TICOALU
21.JOPPY TICOALU
22.RUTH SUMAKUD
23.VENCE RATAG
24.DANCE SUMAKUD
25.DOLFPHIE SEMUEL SUMAKUD
26.SANDRINA SUMAKUD
27.AGUS RORINGPANDEY
28.HELENA RORINGPANDEY
29.AMELIA RORINGPANDEY
30.EDUARD RORINGPANDEY
31.ESTHER RORINGPANDEY
32.DEYVI ADRIAN RORINGPANDEY
33.ROMALS RORINGPANDEY
34.REFLY M. RORINGPANDEY
35.KENEDY EDUARD RORINGPANDEY
36.ORBY RORINGPANDEY
37.ROYS MAPI ARTHER RORINGPANDEY
38.MARFICE SUMAMPOUW
39.KAMBEY KAUNANG
4
Tergugat:
1.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2.PT ANGKASA PURA I PERSERO CABANG BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA
5.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Perhubungan cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
6.PT Angkasa Pura I (Persero) Pusat cq PT ANGKASA PURA I (PERSERO) CABANG BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI
7.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
8.Pemerintah RI cq Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA,
104 — 16
Angkasa Pura (PERSERO)).Hal.29 dari 92 Putusan Perkara No. 123/Pdt.G/2020/PN MndBahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan Gugatan tidak dapat diterimakarena gugatan tidak menyebut secara jelas batas obyek sengketa.Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan Selayang menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak DapatDiterim.2.
Terbanding/Terdakwa I : IRMAN
Terbanding/Terdakwa II : SUGIHARTO
896 — 2479
PersetujuanTerdakwa tersebut dilakukan dengan menandatangani suratpersetujuan addendum kontrak No. 027/1559/IK tanggal 23Nopember 2011 dan addendum kontrak II No. 027/1569/IKtanggal 24 November 2011.3.Addendum ketiga, pada pokoknya pada tanggal 20Desember 2011 Terdakwa II menyetujui dan menerima hasilpekerjaan konsorsium PNRI meskipun belum memenuhitarget pekerjaan tahun 2011 yakni yang seharusnyakonsorsium PNRI memproduksi blangko KTP berbasis chipsejumlah 67.015.400 keping, namun hanya terealisasisejumlah
113 — 62
Hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah AgungMA RI No. 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan surat gugatan yang tidakmenyebutkan dengan jelas letak, luas dan batasbatas tanah sengketa, berakibatgugatan tidak dapat diterima;Bahwa disamping hal tersebut di atas kekaburan gugatan yang diajukanPenggugat semakin jelas karena didalam gugatan Penggugat terdapat ketidaksinkronnya antara Posita dengan Petitum hal ini terlihat pada Posita Penggugathalaman
104 — 21
MenurutYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip1975tanggal 1741979 yang dimaksud unsur "obscuur libel" adalahketidakjelasan mengenai objek gugatan dalam hal tidak disebutkan luas danletak atau batas dari tanah yang berdiri bangunan tersebut dalam suratgugatan;Halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Padt.G/2020/PN RtgMenimbang, bahwa merujuk pada dalil eksepsi kuasa hukum ParaTergugat dinyatakan bahwa
224 — 140
Bahwa mengenai luas maupun batasbatas objek tanah yangdisengketakan dalam mengajukan gugatan kepemilikan secara yuridisizinkanlah TERGUGAT Ill mengutip Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI No.1559 K/Pdt/1983, dan Putusan mahkamahAgusng RI No. 1149 K/Sip/1975, menyatakan gugatan yang tidakmenyebutkan dengan jelas letak dan luas batas objek tanah sengketadinyatakan obscuur Libel;Berdasarkan uraian Yuridis tersout, demi hukum Tergugat Ill mohon kepadayang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
56 — 32
atas gugatan Para Pembanding semula ParaPenggugat , Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI:Formulasi Gugatan Para Penggugat kabur berkenaan dengan batasbatas objeksengketa;Selain permasalahan diatas, kekaburan gugatan juga terlihat/ nampak daribagaimana Penggugat menyusun gugatannya yang samasekali tidakmenyebutkan/ menjelaskan batasbatas obyek sengketa secara pasti;Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa oleh PutusanMahkamah Agung No. 1559
HASAN AFIF MUHAMMAD SH MH
Terdakwa:
SUPRIANTO, SP
103 — 29
Desember 2010 :SPT Masa PPN Sebelum Pembetulan : Tl.Masa Lembar Pengawasan Arus DokumenNo Pembuata NilaiPajak (LPAD) aNomor Tanggal SPT MasaSPT Masa1 Januari S 1802 1802 Nihil Halaman 43 dari 125 halaman Putusan Nomor : 141 / Pid.Sus /2019/ PN Rap 1074/WPJ.26/KP.0307/PPN/20 2010 (201010S1503 15032 (Februari 1559/WPJ.26/KP.0307/PPN/20 Nihil2010 (201010S1304 (05043 Maret 2123/WPJ.26/KP.0307/PPN/20 Nihil2010 (201010S1405 (06054 April 2822/WPJ.26/KP.0307/PPN/20 Nihil2010 (201010S0906 (07065 Mei 3338/
1.Edi Nuryanto
2.JUMARI
3.RAHMAT WIDODO
4.MUSLIMIN
Tergugat:
1.HAFZUL M.ZEN, S.E.
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
70 — 5
Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkanoleh karena tidak disebutkan batasbatas objek sengketa,sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RINomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;3. Petitum gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:a. Petitum tidak rinci;b.
Pembanding/Penggugat II : Lili Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat III : Amislan Surbakti Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat V : Albert Sagala Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VI : Tongozatulo Giawa Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VII : Jaswadi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VIII : Junis Aritonang Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IX : Mieke Dumasary Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat X : Duma Raya Pakpahan Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XI : Bori Buhori Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XII : Adrianus Musila Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj Sahati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIV : Sapran Adi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XV : Sonang Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XVI : Subur Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat XXII : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
113 — 68
Surat Perintah Nomor : Sprin/1559/X/2016, tanggal 24 Oktober2016, yang melibatkan anggota TERGUGAT V dan anggotaTERGUGAT VI;b. Surat Perintah Nomor : Sprin/1561/X/2016, tanggal 25 Oktober2016, yang melibatkan anggota TERGUGAT V dan anggotaTERGUGAT VI;c. Surat Perintah Nomor : Sprin/1572/X/2016, tanggal 26 Oktober2016, yang melibatkan anggota TERGUGAT V dan anggotaTERGUGAT VI;7.
213 — 77
BTNPenyebutan secara jelas baik lokasi maupun batasbatas tanah objeksengketa sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 danPutusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1149/Sip/1975 tanggal17 April 1979 yang pada intinya menyatakan bahwa surat gugatan yangtidak menyebut dengan jelas letak dan batasbatas tanah sengketa,berakibat gugatan tidak dapat diterima..
104 — 74
. : B.1559/Roya/HK tanggal30 Maret 2010, Perihal : Roya Hak Tanggungan atasSertipikat Hak Milik No.191/Rawa Barat (fotokopisesuai dengan asili);: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang berkepala irahirah : DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESANo. : 15/Eks.RL/2010/PN.Jak.Sel tanggal 14 April2010, mengenai Teguran/Aanmaning (fotokopisesuai dengan fotokopi);: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang berkepala irahirah : DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
H. ASARI
Tergugat:
1.H. ABDUL GHONI b. FAKEH
2.NURYANAH, Amd.Par
3.MOHAMAD ARIFIN
4.SUDAMSIK
110 — 122
No.1559 K/ Pdt/ 1983, tanggal 23 Otober 1984 jo. Putusan MA. No. 1149 K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1979, maka Permohonan Intervensi dari ParaHalaman 38 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2019/PN.SdaPemohon Intervensi dapat dikualifikasikan sebagai obscuure libel, demihukum Permohonan Intervensi Tussenkomst (Menengah) dinyatakanditolak untuk seluruhnya.TENTANG PARA PEMOHON ~ INTERVENSI ADALAH PARA PEMOHONBERITIKAD BURUK DALAM PERMOHONAN INTERVENSI6.
72 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
angsuran) ;6) Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp14.000.000(Empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun ;7) Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima jutarupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun ;8) Membeli TV Samsung 60 Inc seharga Rp 15.000.000 (Lima belas jutarupiah) ;9) Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000 (Satu juta delapanratus ribu rupiah) ;10)Membeli 1 (Satu) Unit Truk Mitsubishi center wama kuning NomorLambung 1559
85 — 63
sisi Penggguat mendalikan memiliki 4 unitrumah (2 Kopel) sebagai harta bersama namun disisi lain tidak di jelaskan luasrumah tersebut, karena sangat di khawatirkan oleh Tergugat Rekonvensi jangansampai rumah orang lain juga ikut masuk sebagai obyek dalam gugatan Rekonvensiyang di ajukan Pemohon Rekonvensi.Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata harus jelas mana yangdijadikan obyek sengketa batasbatas, luas dan letak obyek yang disengketakan,bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559
1.SURADI
2.SAMTONI
3.LEGIMIN
4.PARDI
5.WAKIYO
6.SITI
7.DARYONO
8.RUSLI
9.SUYANI
10.SURYADI
11.WAGIMAN
12.EDI OKTA
13.WARDI
14.ZAH ROZI
15.SARWOTO
16.BAKRI
17.SITI MARIAH
18.DAMIRI
19.WARNO
20.ROHMAN
21.SARDI
22.IWAN
23.HOLILI
24.JAINAL
25.SUPANGAT
26.KARYANTO
27.ALIMUDIN
28.EDI SUYANTO
29.MUKRI
30.SUNARMI
31.TASRIFAH
32.DAL DIRI
33.SAKIMAN
34.BUYUNG
35.SUNYOTO
36.ROJIN
37.MEMET
38.SARJONO
39.IFIN SABANI
40.WARTINI
41.WARSI
42.HENDRA SAPUTRA
43.MAS HENDRO
44.MISMAN EFENDI
45.SITI KHADIJAH
46.AHMAD MUSLIM
47.NENGAH ADI SUKIRNO
48.BAHRUDIN
49.SUPARDI
50.ABU BAKAR
51.WAGIMAN.AS
52.MADAMIN
53.ARIEF SYAFARI
54.TOHIRIK
55.KASDULLOH
56.AMIR
Tergugat:
1.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan C.q. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar Kantor Wilayah BPN, C.q Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan
3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat jalan bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas jalan Daerah, Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Satuan Kerja Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II C.q. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Bakauheni Terbanggi Besar
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia C.q Presiden RI C.q Pemerintah Provinsi Lampung
68 — 14
Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkanoleh karena tidak disebutkan batasbatas objek sengketa,sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RINomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;3. Petitum gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:a. Petitum tidak rinci;b. Kontradiksi antara posita dan petitum;4.
1.MAIYUS Pgl YUS
2.HASWITA Pgl Si It
3.AGUSTINA Pgl. Tin
Tergugat:
1.SURMAYENTI Pgl. En
2.FAKRUDDIN Pgl. Ujang
3.RINAWATI, Pgl. RINA
125 — 35
Hal ini sebagaimana terlihatdari kaidah hukum yang disebutkan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RIseperti Putusan Makhamah Agung RI No. 1149 K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 yangmenyatakan bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak, batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima, dan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan gugatanyang tidak menyebut batasbatas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dangugatan tidak
Terbanding/Tergugat I : PT. Total E & P Indonesia Qq. Total Indonesie Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indoensia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan
103 — 62
Yahya Harahap dalam bukunya Hukum AcaraPerdata, halaman 450 yang menyatakan bahwa surat gugatan yang tidakmenyebut dengan jelas letak dan batasbatas tanah sengketa, berakibatgugatan tidak dapat diterima;Selain itu, dipertegas juga dalam Putusan MA No.1559 K/Pdt/1983 danNo.1149 K/Sip/1975 dan Putusan MA No.1391K/Sip/1975, yang padapokoknya menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkandengan jelas letak dan batasbatas objek tanah sengketa dinyatakanobscuur libel, dan gugatan tidak dapat diterima
187 — 114
menyebutkanletak tanah milik secara pastinya ,Penggugat hanyamenyebutkan luas dan letak tanah pada umumnya yang beradadi Kampung Jati Rt. 007/ Rw. 008 dengan luas tanah 70 m2 danluas bangunan rumah 51 m2 ,sedangkan diketahui pada setiapRT (rukuntetangga) terdiri dari beberapa warga yang tinggal danmenempati tempat tinggalnya dengan alamat dan nomor alamatrumahnya , Hal ini sebagaimana dimaksud dalam PutusanMahkamah Agung No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979jounto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1559
HARNOTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
347 — 183
Nomor :1559/ K/Sip/1983, tanggal23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatanyang tidak menyebutkan dengan jelas luas dan batasbatas obyeksengketa, berakibat gugatan kabur gugatan tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan PENGGUGAT sangatkabur dan tidak jelas, sehingga terkesan dalil PENGGUGAT dalamGugatannya hanya Asalasalan saja, Hal tersebut sesuai dengan PutusanMahkamah Agung : Tgl. 21111970 No. 492 K/Sip/1970:Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak
Terbanding/Tergugat I : HJ. SUKMAWATI
Terbanding/Tergugat II : LENNY Alias TIONG TJAI LIANG
Terbanding/Tergugat III : ADRIAN HARTANTO WIJAYA
Terbanding/Tergugat IV : IRENE FEBERIAN WIJAYA
Terbanding/Tergugat V : HARIANTO Alias NGO TJAW SIENG
Terbanding/Tergugat VI : CHANDRA LESMANA Alias LOUW SING TJOEN
Terbanding/Tergugat VII : SUSILAWATI
Terbanding/Tergugat VIII : ISKANDAR
Terbanding/Tergugat IX : MUHAMMAD ALI
Terbanding/Tergugat X : MARDIANA
Terbanding/Tergugat XI : JAINAL AHDIANSAH
Terbanding/Tergugat XII : Hj KASNIWATI Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XIII : SUPIAH Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XIV : JUMILAH selaku istri dari johor ILYAS Almarhum
Terbanding/Tergugat XV : DJALEHA Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XVI : DJAMHARI Bin ILYAS
Terbanding/Tergugat XVII : LINDA Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XVIII : BAMBANG ABDUL HARIS Bin RUSLI BAKAR
Terbanding/Tergugat XIX
202 — 69
PN.Surabaya);Untuk Terbanding VII/Terlawan VII, pada tanggal 29 Nopember 2018;Untuk Terbanding VIII/Terlawan VIII, pada tanggal 28 Desember 2018 (del.PN.Tjs);Untuk Terbanding X/Terlawan IX, pada tanggal 5 Nopember 2018 (delPN.Smr) jo Surat 11 Desember 2018 & 19 Juni 2019 Nomor W418U3/4352/HK01//X11/2018 & W18 U3/1559/HKO1//X11/2019 ;Untuk Terbanding X, XI, XIll, XV dan XXIV/Terlawan X, XI, XIll, XV danXXIV, pada tanggal 28 Nopember 2018;Untuk Terbanding XVI/Terlawan XVI, pada tanggal 29 Nopember