Ditemukan 6225 data
198 — 113
Kendari, kemudian ahli menjalankan tugas belajardi ITB dan setelah selesai ahli kembali ke Kendari dan selanjutnyadiangkat sebagai pegawai tetap pada Dinas Pekerjaan Umum KotaKendari pada tahun 1992 dan bertugas pada bagian pengairan; Awalnya ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan distribusi pengadaanair bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010,setelah mendapat perintah tugas dari Pimpinan Dinas PekerjaanUmum Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi tenaga ahli dalampemeriksaan tekhnis
59 — 10
atau kedudukan yang dipangku seseorang.Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan,kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan ataukedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, dariketerangan saksisaksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :Bahwa terdakwa Purnomo Bin Sanwiraji selaku anggota tim tekhnis
1.HAMZAH
2.AYUMAH
3.ROHAYATI
4.JAKARIA
5.YAHYA
6.DEDE KURNIAWAN
7.AWALUDIN
8.NURJANAH
Tergugat:
1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
162 — 59
Sertifikat sebagaimana PP No.2Hal 60 dari Halaman 91 Perkara No. 740/Pdt.G/2017/PN.Tng.tahun 1997 Notaris dan PPAT wajib melakukan pengecekean syarat formaldan meteriil sertifikat untuk suatu proses transaksi;Bahwa makna setempel pengecekan untuk mengetahui keadaan tanahtersebut kalau telah dicek Notaris dan PPAT, bisa dilakukan langkahberikutnya yaitu peralihan hak, dan tidak ada kewajiban pengecekan kelapangan;Bahwa dalam konteks sertifikat data fisik dan data yuridus, fisik siapapemiliknya, data tekhnis
161 — 21
Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2) . Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kaytu olahan baik jatimaupun non jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor ;(3).
116 — 16
Pekerjaan bangunan oleh Tim Tekhnis kekurangan rumah jaga;Bahwa, saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkandipersidangan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;. Dr. Drs. H. ACHMAD TARMIZI, SE., MT., M.Si bin H.
98 — 38
BengkuluSelatan tahun 2012 adalah selaku Koordinator Tim Teknis Perencanaanberdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup KabupatenBengkulu Selatan Nomor: 420/01/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;Bahwa disamping selaku koordinator tim tekhnis terdakwa juga menjabatsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat131Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu SelatanNomor: 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;Bahwa kronologis terjadinya kegiatan
perintah dari Bupati;Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu)lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAANKANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari2012 yang ditandatangani ZAKARIA ZAINUL (Asli), adalah benar barang buktitersebut terdakwa yang membuat berdasarkan Daftar Nama Tulisan TanganCalon Penyedia Barang yang ditandatangani PA/PPk;Bahwa daftar namanama tersebut dibuat sebelum penandatanganan SPK(kontrak);Bahwa tim perencana tekhnis
101 — 57
Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu berat untuk sayakarena saya bukan tenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwa laksanakan saja karenadiperintahkan maka Saksi terima saja ; Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;43 Bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ; Bahwa saksi tidak tahu tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, dan suratsurat lain.Semuanya sudah disiapkan dan Saksi tinggal tandatangan saja ; Bahwa setelah saksi ke galanagan
170 — 88
Brian Sofian telah menerbitkan KeputusanNo. 01 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 yang menunjuk Pejabatdilingkungan Dinas Kayong Utara yaitu dalam jabatan sebagai berikut : Tengku Iskandar Bin Tengku Arbi sebagai PPK (Pejabat PembuatKomitmen); Andi Wijaya sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan); Gunawan H, S. Kom sebagai Ketua PPHP (Pejabat Pemeriksa HasilPekerjaan) yang dibantu oleh :1. Fajar, A.Md. Bin Iskandar (Anggota);2.
101 — 45
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan olehLembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang danjasa(konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha.6.
42 — 6
;c Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah mengkoordinasikan /mengkonsolidasikan skala prioritas yang telah disusun dengan satuankerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (misalnyadengan Satuan Kerja Perangkat Daerah perencana pembangunan ataudinas tekhnis) dengan tujuan untuk memastikan bahwa permohonan/113proposal tersebut belum terakomodasikan dalam Program/KegiatanAPBD.
FADLI MUSAAD alias FADLI MOZAD alias RIMAN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
121 — 64
penegak hukum dan secara teoritisbisa dibuat suatu kontruksi yang dapat menggambarkan keadaan yangmengkhawatirkan, sehingga penahanan terhadap pemohon berdasarkanpenilaian Termohon guna kepentingan penyidikan dan penegakan hukum.3) Syaratsyaratyang harus dipenuhiPenahanan terhadap diri pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1)KUHAP yakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yangcukup tidakdijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undangundang cq KUHAP tetapiditinjau dari segi penegakan hukum dan tekhnis
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
Hj. Besse Berlian
185 — 113
KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2007 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok tahun 2008 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun2013 Fungsional Pemeriksa KPP Madya Makassar tahun 2016Bahwa Ahli sebagai pemeriksa pajak di KPP Madya Makssar dan diklat yangpernah Ahli ikuti adalah : Diklat funsional pemeriksa pajak dasar pada tahun 2007, Diklat pemeriksa pajak menengah tahun 2011, Diklat Tehknis subtantiif spesialisis Tax Treaty angkatan I; Dan pelatinan tekhnis
325 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena peserta tersebut digugurkan padatahap evaluasi administrasi maka kesempatan bersaingnyamenjadi hilang baiksisi tekhnis maupun penawaran ;Bahwa mengenai peryaratan tentang adanya kantor perwakilan daninvestasi bidang perlampuan di Indonesia adalah merupakan persyaratanyang dibuat oleh Penggua Barang/jasa dalam ini Turut Termrohon Kasasi XI(Dina Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKIJakarta), bukan dibuat oleh Pemohon Kasasi dan bukan pula atas dasarpersengkongkolan
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
257 — 1022
dipenuhi dan diajukan kepada BPN Pusat, salah satudeputi Kementrian Agraria di pusat memberitahu dengan menyurati Pemkodan PT.BA Tbk, bahwa proses sertifikasi HPL memerlukan persetujuanMenteri BUMN (pemegang saham) dan menindaklanjuti hal tersebut Pemkoberproses dengan PT.BA Tbk, dan untuk sekarang proses penerbitan HPLbelum selesai; Bahwa saksi menerangkan Bagian Pertanahan Pemko denganSHM Pak Dasri yang ada telah minta informasi Ke BPN Sawahlunto danberdasarkan titik koordinat dari BPN tersebut, tim tekhnis
122 — 81
/PT.Plk10.salah satu) kewenangannya adalah melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga penawaran masuk;Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berkoordinasi kerkenaandengan penyusunan HPS, dengan demikian keliru pertimbangan MajelisHakim yang berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan saksi MarthinLuther telah bersamasama melakukan perbuatan pidana yang berakibatmerugikan keuangan negara;Bahwa kedudukan PT.
147 — 38
dia mau di inbrengkan ke suatu BUMN hanya bisa rumah Negara dan Il tapi rumah Negara III tidak bisa karena didalam pasal 12 di PMK padaunit Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 ayat 4 dan 5 jelas mengatur tidak bisakecuali memang dialinkan dulu menjadi rumah Negara II atau misalnya disinisudah dihuni lebih lebih tidak bisa di inbrengkan kepada BUMN ;Bahwa terhadap suatu aset negara yang belum dlinbrengkan telah dilakukansuatu tindakan hukum dimana pelakunya adalah klien dari Menteri Keuanganatau menteri tekhnis
166 — 50
No. 837/Pdt.G/2016/PAJSo.Bahwa demikian pula mengenai dalil Perlawanan Para Pelawan yangmendasarkan pada ketentuan Mahkamah Agung melalui buku PedomanTehnis Adminstrasi dan Tekhnis Peradilan, pada hal 53 bagian f point(d), telah memberikan petunjuk bahwa dalam hal perwakilan yangbersengketa (perdata) di Pengadilan, maka yang dapat bertindaksebagai kuasa/wakil dari Penggugat atau Tergugat atau Pemohon diPengadilan yang pihaknya merupakan Perseroan terbatas sebagaibadan hukum adalah Direksi/Pengurus
53 — 55
Kalau menurut perspektifdinas perhubungan, saksi tidak tahu;Bahwa dalam tekhnis percetakan saksi tidak mengetahui dan memahaminyae Bahwa saksi melakukan penerimaan hasil pekerjaan stiker parkir berlangganantahun 2012 2013 tersebut bersama sama dengan Sdr. EDY WIYANTO danSUDARMADJI T, SH, bertempat di kantor Dinas Perhubungan danKomunikasi Kab.
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
149 — 134
bukti penerimaan uang atas nama ENNI H masingmasingbulan Januari, Pebruari, Maret April, Mei , Juni, Juli , Agustus dan September2016;34. 57 (lima puluh tujuh) lembar Faktur dan bukti bukti pengeluaran tahun 2016;Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapatdigunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:0 Bahwa Terdakwadrh.Syamsurijal menjadi Kasi Klinik Unit Pelaksana Tekhnis
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
Akhmad Wijaya Bin M. Ali Mukmin
196 — 31
berdasarkanKeputusan Bupati Ogan Komering llir Nomor: 821.2/459/KEPBKD.III/2016tanggal 30 Desember 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatanpejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkunganpemerintah Kab.OKI dan selaku anggota Pengelola Operasional PembinaanProgram Oleh Kader dan Pendistribusian Alokon berdasarkan SK KepalaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Tekhnis