No. 09/Pid.SusTPK/2021/PN Pbr seingat saksi pada hari itu juga ;Bahwa dipersidangan dibacakan BAP saksi nomor 12.2;Bahwa Dokumen yang disodorkan adalah gambar dan dokumenBQ. yang saksi maksud gambar adalah gambar dokumen desainperencanaan jembatan ;Bahwa dipersidangan diperlihatkan BB No.855 ;Bahwa Saksi membenarkan BB yang ditunjukkan, gambar tersebutyang saksi terima dari ADNAN;Bahwa Tentang spesifikasi teknis yang disodorkan ke saksi, dalamgambar tersebut sudah tercantum spesifikasi tekhnis material

Ada koordinasi setiap 3 bulan yaitu manajer divisimelaporkan portofolio proyek yang menjadi tanggungjawabnya ;Bahwa Rapat periodik 3 bulanan diikuti oleh GM, semua manajerdivisi dan semua manajer proyek ;Bahwa Dalam setiap rapat, manajer divisi maupun manajeroperasional pasti melaporkan setiap progress termasuk kalau adakendalakendala, namun untuk proyek WFC ini seingat saksibukan termasuk proyek yang bermasalah, karena dari skala nyatermasuk proyek kecil serta isuisu tekhnis maupun non tekhnistidak

Berdasarkan daftarrekanan mampu, dilakukan kualifikasi subkon, yang terpilih laludiundang untuk membuat penawaran, negosiasi sampai didapanpenawaran terbaik bai dari segi tekhnis maupun harga ;Bahwa Komite Pengadaan, Ketuanya GM ex officio, Sekretarisadalah Manajer Pengadaan, ada manajer keuangan, ada dariunsur Divisi, manajer proyek, kalau memerlukan aspek teknistertentu bisa juga masuk manajer teknik, atau manajer safety kalauada yang memerlukan safety ;Bahwa Yang melakukan evaluasi terhadap calon

kecuali seluas diatas 25 (duapuluh lima) hektar, jika luas yang dimiliki melebihi yang sudah ditetapkanperkebunan tersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan/ IUP ;Bahwa ada tata cara untuk mengatur IUP (Izin Usaha Perkebunan) diHalaman 101 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwpertanian ;Bahwa setiap usaha kebun seluas lebih 25 (dua puluh lima) hektar harusmengurus IUP (Izin Usaha Perkebunan) ;Bahwa dasar hukum KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ada diKementrian Koperasi ;Bahwa tekhnis

Peputra Supra JayaHalaman 204 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwberdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris;Bahwa benar pembagian TBS terhadap koperasi yang sudah lunas hutangkreditnya yaitu mendapat 98 % dan 2 % untuk penempatan tenaga tekhnis,kemudian bagi koperasi yang belum lunas mendapat 63 % dan 35 % untukcicilan hutang dan 2 % lagi untuk perusahaan sebagai penempatan tenagateknisnya ;Bahwa benar tidak ada dipasang tandatanda/ plang yang menunjukkan bahwalahan

Sicense tingkat SMP

Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;

52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;

53.

Penyediasebagaimana dinyatakan kepada PA memiliki keahlian professional,personil dan sumber daya tekhnis serta telah menyetujui untukmenyediakan pekerjaan konstruksi Sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam kontrak ini.Bahwa Kesepakatannya adalah secara lisan yang saksi sampaikanbahwa pekerjaan ini harus dilakukan secara serius karenanyajaraknya jauh, sehingga ketika itu ada ditunjuk stafnya yang tinggal diNatuna yang bernama saksi NUR SYAMSI.Bahwa terkait peninjauan lokasi saksi jelaskan sebagai

Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 10 Agustus2015 (kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasidan Pemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar ModernKab. Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014.Dengan penjelasan sebagai berikut:1.

Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (Satu) berkas, tanggal 10 Agustus 2015(kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasi danPemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar Modern Kab.Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014. Denganpenjelasan sebagai berikut:1.

pengadaan kepadapengguna barang/jasa.Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa.e Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas tersebut, karena pada saatitu saksi belum tahu mengenai adanya Surat Keputusan (SK), saksibaru tahu adanya SK tersebut setelah akhirakhir ada masalah ini.e Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu siapa inisiator ataupenggagas penunjukan langsung dalam proyek pengadaan bukutersebut, tetapi berdasarkan keterangan Sekretaris PanitiaPengadaan, dan Pengendali tekhnis

sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis

Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis

terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis

Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya

Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.

yangdituangkan di dalam Berita Acara No : 04/BA/BAWASLUPROV/JTM/I/2013,tanggal 2 Januari 2013 dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu ProvJatim yang mana sejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi; e Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis

3 MAXIMA CO 30.313.910 2.756.000 413.350JUMLAH 5.415.752.400 5.192.153.16223.599.2 246.694.0 37.430.4695 35 0096% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedursemestinya adalah menjalankan proses pengadaan harus sesuaidengan tahapan pengadaan barang/jasa Pengadaan langsung (PL)Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi; Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis

pertimbangan putusan Majelis Hakim Judex Facti, Majelis HakimJudex Facti telah mengabaikan, acuh dengan tidak menggunakan faktafakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidanganberdasarkan alatalat bukti yang sah dalam ketentuan UndangUndangKitab Hukum Acara Pidana antara lain, keterangan saksi, keteranganahli, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan petunjukyang ada bahwa saksi HAIRIL ANWAR, S.P. bin MUHAMMA HATTAdalam perkara ini adalah subjek hukum yang bertindak sebagai KetuaTim Tekhnis

tinggimakanya melawan hukum makanya tidak bisa. artinya benar dalamartian sepanjang dia melaksanakan kontrak itu masalah ;Bahwa benar yang menjadi masalah adalah tidak sesuai dengan kontrakakhirnya tidak selesai ;Bahwa mengenai kepanitian karena ada niat ada kemudian rangkaiankerjasama diwujudkan alam perbuatan pidana dalam hubungannya165dengan panitia dan bisaanya kalau sejauh pantia itu melibatkan pimpinan pimpinan daerah atau mungkin juga kepala dinas atau sekda sebagainyaitukan tugas tanggung jawabnya tekhnis

Halmahera Barat tersebut sudahsesuai;e Bahwa dengan berakhirnya pelelangan dengan Pengumuman pemenangmaka Tugas Panitia lelang sudah berakhir dan sudah tidak mencampuriurusan tekhnis lagi ;e Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr.

menempatkan dana diKSP Multidana yang berkantor di Ruko Kaloka, Jalan Pattimura, Salatiga; Bahwa bunga sertifikat simpanan berjangka seingat saksi adayang 17 (tujuh belas) persen dan ada yang 16 (enambelas)persenpertahun; Bahwa suami saksi SAMBUDI SETYADI (Alm) menempatkandana di KSP Multidana, awalnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan kemudian menempatkan dana lagi sejumlahRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah nominal tersebutsemuanya ditempatkan secara bertahap; Bahwa tekhnis

untuk pelayanan masyarakat sekitarIstana Negara Tampaksiring pada tahun 2010.e Bahwa benar Pemerintah kabupaten Gianyartelah melakukan survey dan menemukanSumber air Geroh pada tahun 2005 dan sumberair Bayad sekitar awal tahun 2009 ;Bahwa benar berdasarkan sumber dan datainilah pihak PDAM mengusulkan ke PEMDA yangkemudian dilanjutkan ke Propinsi, dimana pihakPropinsi menyatakan bahwa telah ada dana daripusat (APBN) untuk kegiatan tersebut;Bahwa benar pihak PDAM Gianyar melaluibagian perencanaan tekhnis

keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat di dalam BAP saksi;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Kelembagaan dan Sarpras padaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; Bahwa saksi dilibatkan sebagai Tim Pengelola Dana Bos Provinsi dimanasaksi diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/7Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pembentukan TimManajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun2017, dimana jabatan saksi sebagai Koordinator Tim Tekhnis

mencapai ketahanan pangan nasionaldan ketahanan energy lainnya melalui pengembagan tanamanbahan baku bahan bakar nabati, .Sasaran dari program KKPE adalah terlaksanannya penyaluranKKPE Kepada petani/peternak/pekebun dan pengembalian kredittepat waktu, Terpenuhinya modal bagi petani/peternak/pekebundalam melaksanakan usaha taninya, Meningkatkan penerapanteknologi anjuran bagi petani peternak,pekebun yang dimanfaatkankredit.Dalam progam KKPE Dinas Pertanian dan PeternakanKab.Buleleng sebagai Pembina Tekhnis

subrotokavling 44 jakarta selatan sejak tahun 1988 dan sejak April 2018 sampaidengan sekarang saksi selaku kasubdit pemantauan kepatuhan perizinanperusahaan sector primer dan tersier di derektorat pemantauan kepatuhanperizinan berusaha, deputi bidang pelayanan penanaman modal, yangdipimpin oleh bapak Huzein Maulana sebagai deputi bidang pelayananpenanaman modal;Bahwa tugas saksi sebagai kasubdit pemantauan kepatuhan perizinanberusaha melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaankebijakan tekhnis

2012 saya diangkat menjadi Kepala pada BPMDKabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan Agustus Tahun 2013 posisi sayasebagai Kepala BPMD digantikan oleh Terdakwa, keterkaitan saya dengan ADDTahun 2013 memang ada, yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun2012, mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saat itu ; Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten Pulau Morotai adalahmemimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikan kepada staf menyangkuttugastugas yang bersifat tekhnis

; Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADD Pulau MorotaiTahun 2013 adalah : Menyusun rencana pengalokasian ADDTahun 2013 ; Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukan koordinasidengan instansi tekhnis dalam rangka perumusan kebijakan tentangpenetapan besaran mekanisme penyaluran ADD untuk masingmasing Desa ; Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADD Tahun 2013 ; Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2018 yaitu : Terlebin dahulu melakukan verifikasi

Saksi bertanggungjawab terhadap penyelenggara diklat untuk memberikan materi kepada pesertabaik Golongan II dan Golongan III pelaksanaan Diklat Prajabatan;Bahwabegitu juga Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor =;339.b/KEP/BUP.BB/118/2011 tanggal 9 September 2011, dan Keputusan BupatiBone Bolango Nomor : 339.f/KEP/BUP.BB/118/2011 tanggal 9 September 2011.awalnya telah disiapbkan oleh Bidang Tekhnis yakni Bidang Diklat Pak ArfanMadina dan lbu Femi Luneto, kemudian diajukan kepada saksi selaku KepalaBadan

sebesarRp.355.372.394,60, dengan perhitungan sebagian berikut :Realisasi Pencairan Dana Sesuai SP2D Rp 2.117.830.005,00B Nilai Pekerjaan Rp.1.866.353.749,40Terpasang() Pekerjaan yang tidak Rp.103.896.139,00dapat dimanfaatkanJumlah B Rp 1.762.457.61,40Kerugian Keuangan Negara (AB) Rp 355.372.394,60Bahwa Metode yang digunakan adalah mengurangkan dana yang telahdirealisasikan berdasarkan SP2D yang telah diterima oleh ketua KSMdengan nilai Realisasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan olehahli tekhnis

pertambanganlokal dan/ atau Nasional;Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasi nya dalambidang usaha jasa pertambangan di Wilayah Izin UsahaPertambangan (WIUP) kecuali dengan izin Menteri;Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan perusahaan jasapenunjang;Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUPOperasi Produksi kepada Gubernur Kepulauan Riau dengantembusan kepada Menteri Energi dan Sumber DayaMineral;Menyampaikan proposal yang sekurangkurangnyamenggambarkan aspek tekhnis