Ditemukan 6241 data
516 — 185
Dimana pembangunan yang dilakukan oleh ParaTerbanding/Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002Tentang Bangunan Gedung yang menyatakan:Pasal 7 ayat (1) setiap bangunan gedung harus memenuhipersyaratan administrative dan persyaratan tekhnis sesuaidengan fungsi bangunan gedungPasal 7 ayat (2) Persyaratan administrative bangunan gedungsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratanstatus hak atas tanah, status kepemilikan bangunan
AGUS SUBAGYA, SH
Terdakwa:
Drs MAHMUDI BIN WIRYA SUHARTA
163 — 50
melakukan pemeriksaan terhadap keadaanatau. kondisi kelengkapan barang/jasa/kontruksi/oangunan sebelumdipasang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan yangberlaku pada kegiatan proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 KotaBanjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015;Bahwa Saksi sejak ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaantidak pernah merasa berkompeten untuk tugas tersebut dan Saksi maumenandatangani berita acara karena menurut PPTK pekerjaan tersebutsudah diperiksa oleh Tim Pengawas, Tim Tekhnis
104 — 24
pertanian, perikanan dankehutananPemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang penyuluhanpenyuluhan pertanian, perikanan dan kehutananPembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang penyuluhanpertanian, perikanan dan kehutananPenyelenggaraan Administrasi KesekretariatanPelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya;Bahwa adapun untuk uraian tugas selengkapnya berdasarkan PeraturanBupati Majalengka Nomr 8 tahun 2011 tentang rincian tugas pokok danfungsi lembaga tekhnis
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
144 — 65
Putusan No. 20/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiBahwa untuk besaran uang makan minum para petugas Damkar dalam DPA yaitusebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang setiap harinya bagi parapetugas Damkar baik PNS ataupun yang honorer dan pada tahun 2017 tersebutyang mengelola dana kegiatan makan minum para Petugas Damkar adalahsaksi sendiri;Bahwa untuk tekhnis pencairannya setelah saksi mengajukan permohonan lalu danakegiatan tersebut dimintakan ke bagian keuangan yang kemudian menerbitkan SPPdan
58 — 10
muka persidangan yang pada pokoknya telahmemberikan keterangan sebagai berikut :40 Saksi TUTI SUSILAWATI, SE,Ak, yang keterangannya dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27 Oktober2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Susunan tim koordinator bidang tim investigasi;Pengendalian mutu;Pengendalian tekhnis
67 — 24
Kemudian pelaksanaan pekerjaan oleh saksiKASMADIYANSAH Bin MASKUR yang tanpa menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis sebagaimana yang dimasukkan di dalam dokumenkualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.
123 — 63
Berdasarkan uraian tersebutpermohonan hak tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkandenngan syarat: Penggugat telah memenuhi persyaratan tekhnis,yuridis dan administrativeBahwa jelas dalam dalilnya Penggugat telah mengakui bahwa Penggugatbaru menyelesaikan persyaratan teknis dan adminsitratif, sementarapersyaratan yuridis termasuk pelepasan hak dan ganti rugi dari pemeganghak belum dilakukan.4 Hal itu bersesuaian pula dengan dalil Penggugat yangmenyatakan: bahwa Hak Guna Bangunan atas 7 (enam
82 — 17
Tasikmalaya sebagai dasar untuk menyusun anggaran kegiatan,tahun 2012 UPTD wilayah Tasikmalaya menganggarkan pengembanganPLTMH di Desa Harumandala di Dusun Cibuluh dan pada tahun tersebutdilaksanakan proses pembangunannya.e Bahwa benar dalam hal pembangunan PLTMH tersebut saksi tidak terlibat,saksi hanya mengetahui adanya pembangunan PLTMH tersebut, dalamdiskusi masalah PLTMH secara keseluruhan saksi memang sering diskusikarena saksi pernah mengikuti diklat PLTMH dan saksi hanya melakukanbimbingan tekhnis
140 — 24
Dilakukan evaluasi Penawaran oleh Pejabat Pengadaan, apabilamemenuhi syarat kriteria administrasi,tekhnis dan harga maka akanditunjuk sebagai pemenang dan dapat dipertanggungjawabkan.e.
110 — 74
Pihak kedua(PT.Surya Barokah) memberikan pertanggungjawaban kepada pihakpertama (KUD Rukun Mas dan KUD Sumber Indah)apabila terjadikesalahan tekhnis yang dilakukan oleh pihak kedua (PT.Surya Barokah) ;Bahwa pemberian/pencairan dana kredit (KKPA) tersebut dilakukan secarabertahap atau tidak sekaligus ;Bahwa sumber dana kredit KKPA tersebut dari KLBI :Bahwa yang diperlukan/dilampirkan dalam pencairan kredit (KKPA) untukpencairan selanjutnya adalah Laporan perkembangan / kemajuanperkebunan tersebut
YOGI APRIANTO, S.H.
Terdakwa:
RIYANTO, S.Pd. MM Bin BADRUN
158 — 45
Fotocopy legalisir Permendikbud RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tanggal 05 September 2019.
85 — 38
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatanperencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Knusus, namun mempunyai keahlian pengadaantanah melekat karena jabatan yang Ahli pegang;Hal 180Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
137 — 764
dipergunakan oleh KONIsetiap tahunnya dari pemerintah Kota Pekalongan melalui APBD.Bahwa Selama saksi menjadi pengurus KONI pada bidang Penelitiandan Pengembangan tidak pernah mendapat biaya operasional, jadiuntuk keperluan selama menjadi pengurus saksi ambilkan dari uangpribadi bahkan untuk honor pengurus saksi tidak mendapatkan.Bahwa saksi mendengar KONI Kota Pekalongan mendapatkan danahibah dari Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014 dari Ketua KONI KotaPekalongan pada saat jeda rapat pembahasan tekhnis
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
122 — 39
dan diberikantanpa ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangantersebut.Saksi sebagai kepala bidang pendapatan diDinas Pendapatan danPengelolaan keuangan kota Surabaya, sesuai dengan SK WalikotaSurabaya dengan Nomor : 821.2/ 3503/ 436.7.6/ 2014, tertanggal 11Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Walikota Surabaya yaitu SdriTRI RISMAHARINI.Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabayadengan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan FungsiDinas Kota Surabaya sebagai berikut :1) Pemprosesan tekhnis
74 — 25
yangsebenarnyaBahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK)untuk 9 kegiatan di bidang akuntansi sesuai dengan KeputusanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong dengan Total pagu Rp. 2.529.231.940,.Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala bidang Akuntansi sejakakhir tahun 2007 s/d awal Tahun 2013 sekarang dengan Tupoksisaksi sebagai Kabid Akuntansi secara umum membanitu KepalaDinas guna penyusunan laporan keuangan daerah.Bahwa Selain Saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
85 — 0
- 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
- 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
- 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
- 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
- 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
58 — 8
Kegiatan Penyusunan Rencana Tekhnis Ruang Kawasan.9. Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidupc. 6 (Enam) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban lengkap kegiatan Bidang Prasarana Wilayah pada Bappekab Jember, Tahun Anggaran 2009 tentang :1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi beserta produk berupa Buku Laporan Akhir Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi.2.
NELLY, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN Alm
239 — 113
Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Teknis/Pendukungtahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat KPU Kab Selumadari tahun 2018 s/ d 2019 bertugas dan bertanggungjawab dalamMembantu di Sub Bagian Tekhnis dan Membantu Kegiatan KPU KabSeluma.Bahwa Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018 Desember 2018 adalah Sdr.ANGGI ANGGRAINI S.Kom.
Bensin kePemda Bengkulu antara surat Tanggapan Masyarakat Daftar Calonsementara, uang yang diterima Rp.50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah)untuk satu orang, dari SPPD Ke SMA Negeri 01 (Sosialisasi PendidikanPemilin Tanggal 10092018, Honor yang diterima Rp.150.000.00(Seratus lima puluh ribu rupiah) dari Biaya transport penempelanpengumuman kelulusan tertulis PPS 5 Orang, honor yang diterimaRp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari sdr DAHAYAN selakuKasubag Tekhnis
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
311 — 188
termuat dalamberita acara penyidikan;Saksi agak lupa berapa jumlah IUP khusus pertambangan mineral logam diProvinsi Sulawesi Tenggara saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas ESDM;Mekanisme persetujuaan RKAB adalah adanya permohonan kepada DinasESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yang bersangkutan yakni bidangminerba selanjutnya pihak ESDM mengundang instansi lain untuk menghadirirapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapat yang dilampirkan dalam rapatRKAB adalah dokumen RKAB baik dokumen rencana tekhnis
dan non tekhnis;Pelaksanaan RKAB tahun 2019 disetujui olen Saksi dengan rentan waktukurang lebih 1 bulan;Sebelum melakukan persetujuan dokumen RKAB pemegang IUP, Saksi selalumempertanyakan kepada bidang lain sebelum melakukan persetujuan RKABdan sebelum saksi tandatangan draft persetujuan RKAB sudah adatandatangan pemeriksa, kepala seksi, kepala bidang dan selanjutnya saksiyang bertandatangan;Evaluasi yang Saksi lakukan dalam persetujuan RKAB adalah dalam halproduksi dan penjualan sehingga Saksi
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
297 — 211
termuat dalamberita acara penyidikan;Saksi agak lupa berapa jumlah IUP khusus pertambangan mineral logam diProvinsi Sulawesi Tenggara saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas ESDM;Mekanisme persetujuaan RKAB adalah adanya permohonan kepada DinasESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yang bersangkutan yakni bidangminerba selanjutnya pihak ESDM mengundang instansi lain untuk menghadirirapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapat yang dilampirkan dalam rapatRKAB adalah dokumen RKAB baik dokumen rencana tekhnis
dan non tekhnis;Pelaksanaan RKAB tahun 2019 disetujui olen Saksi dengan rentan waktukurang lebih 1 bulan;Sebelum melakukan persetujuan dokumen RKAB pemegang IUP, Saksi selalumempertanyakan kepada bidang lain sebelum melakukan persetujuan RKABdan sebelum saksi tandatangan draft persetujuan RKAB sudah adatandatangan pemeriksa, kepala seksi, kepala bidang dan selanjutnya saksiyang bertandatangan;Evaluasi yang Saksi lakukan dalam persetujuan RKAB adalah dalam halproduksi dan penjualan sehingga Saksi