Ditemukan 5678 data
98 — 133
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.Bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang terjadi karenaberkurangnya aktiva negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa dimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseoarang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
majeure).Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang kamilaksanakan mencakup pada kegiatan dan penggunaan dana UPPO tahun 2010 di desaKesesirejo kab Pemalang yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangannegara/daerah.Bahwa bahwa jumlah keseluruhan dana bantuan sosial Program UPPO APBNP Tahun2010 di Desa Kesesirejo Kec.
188 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditemukan dalam pemeriksaan persidangan ;e Putusan MA no. 1832K/Sip/1984, tanggal 23 Desember1985, Putusan Majelis Hakim dinyatakan onvoldoende10.gemotiveerd, karena tidak seksama mempertimbangkanfaktafakta yang ditemukan dalam persidangan ;Alat BUKTI T.I8 adalah merupakan alat bukti yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan akta otentikyang isinya harus dianggap benar res judicata pro veritate habitur danmempunyai kekuatan hukum mengikat (bindende kracht, binding force
94 — 9
Permohonan cuti diajukan oleh karyawan paling lambat 4 (empat) hari kerjasebelum tanggal menjalani cuti kepada atasan langsung karyawan kecuali forcemajor dengan pembuktian yang sah (surat keterangan aparat Desa/lurah tujuan /tempat terjadinnya force mayor lengkap dengan stempel )4. Karyawan dilarang melaksanakan cuti sebelum adanya persetujuan dariatasan karyawan yang berwenang.Dalam hal ini jelas Penggugat tidak melaksanakan apa yang telah berlaku diperusahaan mengenai prosedur cuti.8.
95 — 12
tentang Ketenagakerjaan yangmenyatakan:Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.25.Bahwa tergugat juga melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 164 ayat 1dan 2 undang undang nomor 13 tahun 3002 tentang ketenagakerjaan yangmenyatakan :(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
SUDIRMAN
Tergugat:
PT.Bank Panin Tbk,
Turut Tergugat:
1.PT. Duta Balai Lelang
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
104 — 35
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; teijadi gangguanteknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelangtanpa kehadiran peserta;i. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuail dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauj.
NURI ZULITA BR SURBAKTI
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
51 — 14
Pengusaha melakukan PHK dengan alasan karena keadaanmemaksa (force majeur), maka Pengusaha diwajibkanmembayardua (2) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003, (vide Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003);b. Pekerja/Buruh meninggal dunia,maka Pengusaha diwajibkanmembayar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 (vide Pasal 166 UU Nomor 13 Tahun 2013);c.
263 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hukum kontrak dikenal tiga asasyang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme(the principle of consensualism), asas kekuatan mengikatnya kontrak (theprinciple of binding force of contract), dan asas kebebasan berkontrak(the principle of freedom of contract);Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1388 ayat 1 KUHPerdatayang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Pembanding/Tergugat II : AL BAYYINAH TOURS dan TRAVEL PENYELENGGARARA HAJI DAN UMROH Diwakili Oleh : ASEP NUGRAHA YUSUP. S.H.
Pembanding/Tergugat III : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL BAYYINAH Diwakili Oleh : ASEP NUGRAHA YUSUP. S.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. AYI KOSWARA
Terbanding/Turut Tergugat : PT. QADR JAYA MANDIRI PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI DAN UMROH AL QADRI
194 — 56
keuntungannya(profit sharing), akan tetapi adanya kendala terkait tiket pesawat,fasilitas hotel dan akomodasi lainnya yang hangus dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Al Bayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I.Terkait kejadian hangusnya tiket pesawat, fasilitas hotel danakomodasi lainnya terhadap para Jemaah dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Alayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat , harus dikualifikasikansebagai keadaan kahar (force
H. SAIFUL BAKRI ,SH, Skep, Ners
Tergugat:
1.CV. BANGUN CITRA LOSARI
2.ROHMAD HIDAYATULLOH , SS
164 — 80
Keadaan memaksa (overmach / force mejeur).2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat didugadugaterjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinyasebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkankepadanya.Overmacht di bagi dua yaitu:1. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakanoleh siapapun.2.
81 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
For, if the state were to resotto killing in order to enforce its will, it wouldlegitimize the very behaviour which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settledisputes;Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009Bahwa argumen Beccaria sangat menarik dan ada benarnya.Pembunuhan masih banyak terjadi.
1.SANUDIN
2.SRI ROHNAWATI
3.LATIFAH FATIMAH
Tergugat:
PT. HASANA DAMAI PUTRA
95 — 16
Publik; Oleh karena itu jika memang benar Tergugat dapat membuktikan dasardan alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi maka sudahsepantasnya Penggugat mendapatkan konpensasi sebagaimana diaturberdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
YAN ELHAS ZEBOEA, SH
Terdakwa:
LIAN TAUFIK NASUTION
39 — 22
- 1(satu) buah batterai / accu untuk mobil merek SNI FORCE BATTERIES - 75D31R / N70Z, 12V-80 Ah kondisi tidak terbakar yang merupakan batteray / accu untuk mobil mini bus Merk Toyota No.Pol : BP 7174 ZF No.Rangka : LH1130179641 No. Mesin : 3l3642935.
Mesin : 313642935 yang bertuliskan disamping mobil Hotel 01, pada posisi jok mobil bagian depan sudah rusakakibat terbakar dan pada bagian atap mobil terdapat jelaga warna hitamdiduga akibat bekas api.1 (Satu) buah batterai/ accu untuk mobil merek SNI FORCE BATTERIES 75D31R/ N70Z, 12V80 Ah kondisi tidak terbakar yang merupakanbatteray/ accu untuk mobil mini bus Merk Toyota No.Pol: BP 7174 ZFNo.Rangka : LH1130179641 No.
311 — 82
berakhir pada tanggal 5 Desember 2016 dantuntutan Para Penggugat tentang upah yang belum diterima dari bulan Januari2017 sampai dengan Desember 2017 tidak mendasar dan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Pasal 164 ayat (3) No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Junto Putusan MK No. 19/PUUIX/2011 menyebutkanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
21 — 6
Suami yang sudah mengikrarkan talakknya dengan mudahmelupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidaksanggupan atau menunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force)sementara isteri harus berfikir panjang untuk mengajukan permohonaneksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akandiperolehnya, akibatnya putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan (legaljustice) dan kemanfaatan (legal certanty), selanjutnya dengan sendirinyamembuka ruang kesengsaraan berkepanjangan
222 — 33
/2019/PN.Jmbdalam dalil jawabannya menyatakan bahwa, sebelum dilakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Yusrianto telah dilakukan hal serupa kepada seorangkaryawan PT.Biccon Agro Makmur bernama Ramses Panjaitan;Menimbang, bahwa Undangundang nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) berbunyi Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
65 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan estimasi keuntungan sebesar Rp320.000.000,00 (tigaratus dua puluh juta rupiah) dari estimasi tersebut masingmasing pihak memperoleh:...dstSelanjutnya pada ketentuan huruf D disebutkan jika karena satu dan lain hal terjadikerugian kerjasama, maka seluruh kerugian tersebut menjadi kewajiban dan pembayaranpihak pertama (Penggugat), pada hal dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan pihakpertama dan pihak kedua sepakat, bilaman terjadi halhal yang tidak dapat dihindari/dielakkan termasuk dalam hal force
165 — 61
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknisyang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesu aidengan surat penetapan nilai limit yang dibuat oleh penjual, atauk.
IRMAWANI ARITONANG
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
74 — 17
Pengusaha melakukan PHK dengan alasan karena keadaanmemaksa (force majeur), maka Pengusaha diwajibkanmembayar dua (2) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003, (vide Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003);b. Pekerja/Buruh meninggal dunia, maka Pengusaha diwajibkanmembayar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 (vide Pasal 166 UU Nomor 13 Tahun 2013);c.
168 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;11.8.Bahwa, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka Parapekerja masih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman padaketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
67 — 9
Bahwa andaikata benar terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 3201 K/Pdt /1984, tanggal 30 Januari 1986 yang pada intinya menyatakanpelaksanaan lelang yang tidak dilakukan atas perintah ketua PangadilanNegeri adalah perbuatan melawan hukum, maka Mielis Hakim pemeriksaperkara a quo tidak perlu mengikuti putusan tersebut, oleh karena negarakita Indonesia tidak menganut asas the binding force of the precedentssehingga putusan tersebut tidak mengikat Majelis Hakim pemeriksa perkaraa quo.Bahwa Putusan Mahkamah