Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-03-2009 — Upload : 25-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836K/PDT.SUS/2008
Tanggal 4 Maret 2009 — TJOA LE FIE ; PT. LAUTAN LUAS, Tbk,
871829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) UndangundangNomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPekerja/Buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi Perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan Pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar
Register : 26-11-2014 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 25-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 723/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Agustus 2015 —
182134
  • Distributor mengenei meProduk yang. dipasarkan . sebagaimana ditentukan dalam otee Penanjian ink 8 a : eean : 2: Kecuali dalam hal force majeur sebagaimana dimaksud dalam Eo 2 : Pasal 1 Perjanjian ini, Eksportir waji menjamin. ketersediaan eeae OS Produk atas pemesanan dari Distributor sesuai dengan PO. 0 yang eeee telah diterbitkan. ee fs a ae Ee &ane . 3.
Putus : 03-09-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pdt.G/2014/PN.Sby
Tanggal 3 September 2014 — SENDIAWAN JANTO VS PT. BANK DANAMON (PERSERO) TBK DKK
403
  • Keadaan memaksa (force majeur)lkahar,j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan Suratpenetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poSita angka 11s.d. 12 dan petitum angka 9 dengan alasan hukum sebagai berikut:a.
Register : 14-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
Gabriel Silam
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
252192
  • Karena adanya keadaan memaksa (overmacht/force majure), yangunsurunsurnya adalah:a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmembinasakan benda yang menjadi objek perikatan;b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmenghalang!
Register : 27-11-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 36/Pdt.G/2017/PN PWK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11019
  • didaftarkansehingga menjadi jaminan pelunasan kreditnya apabila ternyata Penggugatwanprestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugatsetelah pembayaran angsuran ke 41 (empat puluh satu) bulan, karenaPenggugat mengalami kondisi financial;Menimbang, bahwa Saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidak bisamenerangkan apakah kondisi financial yang dialami Penggugat tersebut diatasdikarenakan oleh keadaan memaksa (Force
Register : 17-07-2013 — Putus : 19-10-2013 — Upload : 19-01-2015
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 114/Pdt.G/2013/PA Jnp.
Tanggal 19 Oktober 2013 — MULIATI binti PALETTERI LAWAN MUH. IDRUS KAHAR, S.H. bin ABD. KAHAR
5647
  • The Arbitration shalltake place in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of theSingapore International Arbitration Centre ('93STAC Rules'94) for the time being in force which rules aredeemed to be incorporated by reference to this clause, in which case thelanguage of the arbitration shall be in English, or in Jakarta, in thePurchaserrquotes sole discretion, before 3 (three) arbitrators in accordance with theRules (the '93Rules'94) of BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).par pard
Upload : 17-03-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 198/Pid.B/2016/PN Sbr.
ABDULLAH Als ABULLOH Als ABUWO Als BOWO Als RENDI Bin KHALID .
337
  • Dengankekerasan secara terbuka dimaksudkan, bahwa vis publica atau force ouvertedari Code Penal pasal 440 atau Pemploi public et flagrant de violence itudilakukan terhadap manusia atau barang;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RINomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 (sebagaimana dikutip oleh R.SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHAPDilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT.
Register : 16-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN SANGGAU Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Sag
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL
Terdakwa:
JORDANI FAJAR Alias FAJAR Bin WARDIYONO
638
  • sabuseharga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) didalam mobil Nissan GrandLivina milik saya yaitu dengan cara Saksi SIGIT PAHLAWAN Alias SIGIT BinSUGINO langsung memberikan 1(Satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000(Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun belum Terdakwabayar;Bahwa setelan mendapatkan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabuseharga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsungpergi bersama dengan saudara ALDO dengan menggunakan sepeda motorVega Force
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 18 Januari 2016 — REZA GUNAWAN
75143
  • SusTPK/2015/PN.Srg.791.7. pseudopilots can control aircraft terdapat catatan arrow signalway if aircraft decend sould be, item 1.8 executive and asistantcontroller can force, suppress and move datablocks MCP NOTOPTIMAL , item 1.10 flight strip printing not optimal yet, dan seingatsaksi sewaktu saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan ATC Simulator No. FP.BA.38/E/IX/2005tanggal 28 September 2005 yang ditandatangani oleh H.
    Selama masajaminan dimaksud, semua kendala yang terjadi menjadi tanggungjawabpihak kontraktor ;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perobuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
    kekurangan tersebut sebagaiberikut :aa. items 1.7. pseudopilots can control aircraft terdapat catatan arrow signalway 7 if aircraft decend sould be, bahwa pada tampilan pesawat diPseudo Pilot untuk menunjukkan arah naik dan turunnya pesawatditunjukkan dengan tanda panah, namun pada saat dilakukan SAT tandapanah tersebut tidak dapat berubah sesuai dengan arah pesawat yangdikendalikan, walaupun objek pesawat sendiri telah berjalan sesuai denganperintah.b. item 1.8 executive and asistant controller can force
Putus : 25-04-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 6/PID.SUS/2013/PT.BTN
Tanggal 25 April 2013 — EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE., MM
12661
  • Oven Force Air Condition 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NDO-400W 133. Freeze Dryer 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN 134. Homogenizer 1 Unit Merk/Type : DAIHAN - KOREA/MODEL HG-15A 135. Protein Analyzer 1 Unit Merk/Type : GERHARDT - GERMANY ADAM - UK/MODEL DT / 7700 PW 254 136. Bottle Crown Capper 1 Unit Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D 137.
    No. 6/PID.SUS/2013/PT.BTN 66131.132.133.134,135.136.137.138.139,140.141.142.143.144.145.66 Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500 Oven Force Air Condition Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W Freeze Dryer Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN Homogenizer Merk/Type : DAIHAN KOREA/MODELHG15A Protein Analyzer Merk/Type : GERHARDT GERMANYADAM UK/MODEL DT / 7700 PW 254 Bottle Crown Capper Merk/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D Salinity Refractometer Merk/Type : SHIBUYA JAPAN/MODELS1 (CAT.NO.
    Oven Force Air Condition 1 UnitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W 133. Freeze Dryer 1 UnitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN 134. Homogenizer 1 UnitMerk/Type : DAIHAN KOREA/MODELHG15A135. Protein Analyzer 1 Unit Merk/Type : GERHARDT GERMANYADAM UK/MODEL DT /7700 PW 254 136. Bottle Crown Capper 1 UnitMerk/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D Hal. 111 dari 141 hal. Put.
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.G.Plw/2018/PN SON
Tanggal 23 Oktober 2018 — Perdata : SRIYANI melawan BRI, dkk
8442
  • hak milik Pelawan jelas tidak dapatditerima/dikabulkan karena lelang yang dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
Register : 11-07-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
SUDIRMAN
Tergugat:
1.PT. HM Sampoerna, Tbk Cq PT. HM Sampoerna, Tbk Cabang Palu
2.Toko SAPIRI
10665
  • FaktanyaPenggugat merupakan karyawan dari Tergugat Il yang bertugas untukmendistribusikan dalam rangka pemasaran produk Tergugat ;14.Bahwa Penggugat sebagai karyawan Tergugat IIl yang hanya bertugasuntuk mendistribusikan produk milik Tergugat maka Penggugat dinamakansebagai STAR yang artinya Sampoerna Task Force yaitu tenaga kerja yangberada dalam hubungan dan dipekerjakan oleh Tergugat II untukmendistribusikan produk milik Tergugat yang telah dibeli oleh Tergugat Il.Bahwa fakta tersebut membuktikan
Putus : 31-07-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 31 Juli 2019 — - JPU : KASMAWATI SALEH, SKM, SH - TDW :HAMDAN WIJAYA
914
  • Bertanggungjawab terhadap data inventori bulanan; Tutor / Trainer PelatihanIdentifikasi Keaslian Pita Cukai Desain Tahun Anggaran 2014 s.d.2019. yobs melatih pegawai Bea dan Cukai dalam mengidentifikasikeaslian Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung EtilAlkohol; Anggota Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force)Konsorsium Perum PERURI pada Januari 2017 s.d.
Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 162/Pdt.Plw/2014/PN.Sda
Tanggal 28 Mei 2015 — H. USTADI, dkk. M E L A W A N : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.q. KANWIL KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG di Sidoarjo, dkk.
3812
  • Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan oleh Terlawan I dan yang dijukanoleh Terlawan II, secara sewenangwenang menetapkan limit lelang dan melelangdengan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku serta asasasas keadilan dimasyarakat, sehingga assetaset milik Para Pelawan terjual lelang dengan hargayang tidak wajar dan sangat jauh di bawah harga pasar ;Bahwa berdasarkan prinsip yang berlaku dalam Apraisal (penilaian) tidaklahmungkin harga tanah tersebut menurun (kecuali mungkin terjadi bencana alam /force
Register : 15-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.
Tanggal 12 Oktober 2017 — I. YUDIA PRATIWIYANTO, S.E., II. HEINZ HELLMUT IFFOR MARLESSY
13557
  • Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkandengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasamamaupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputimaksud dan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah,jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajibanpara pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (Force majeur),pengakhiran, penyelesaian perselisihanarbitrasi, perpajakan, masaberlakunya perjanjian
Register : 07-02-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN PALU Nomor 03/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN PL
Tanggal 21 Juli 2014 — Ir. KOSASIH ABBAS Bin ABBAS
9623
  • STABILASTRATA ESKAVA, terlebih lagi terjadinya pekerjaan tambah kurang (CCO)tersebut disebabkan oleh karena adanya kejadian alam yang tidak bisadiprediksi sebelumnya (Force Mayor) sehingga menurut ketentuan hukumbahwa sebetulnya PT. STABILA STRATA ESKAVA tidak mempunyai kewajibanatau tidak perlu lagi untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan yangsebelumnya sudah dikerjakan, namun karena akibat banjir pekerjaan itumenjadi rusak. Karena itikad baik saksi Ir.
Register : 12-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — 1. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL, 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA vs PT. SAWIT KALTIM LESTARI;
12659 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab, kalauperkaranya sama atau sejenis tetapi diputuskan tidak sama atau tidakserupa atau bertentangan satu sama lain maka akan menimbulkanketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan mengesankan hakimhakimbertindak berat sebelah atau memihak dalam memutuskan perkaraperkaratersebut, yang putusannya saling bertentangan satu sama lain.113.Bahwa dalam perkaraperkara tersebut di atas, seharusnya berlaku prinsipthe binding force of precedentatau yang dalam Bahasa Latin dikenaldengan prinsip stare decisis
    Adapunargumentasi yang sering digunakan hakim untuk membenarkanpenggunaan prinsip the binding force of precedent atau stare decisis etquita non moveretersebut adalah agar tidak ada kejanggalan kalauperistiwa yang serupa diputus berlainan. Prof. Dr. R.M.
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — ATTY SUHARTI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir Jakarta, 24 November 1955, Agama Islam, Alamat: Jl. Pesantren Komplek PPTM No. C.II, Rt 04, Rw o7, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, Alamat tinggal di Sari Asih IV No. 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Walikota Non Aktif Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya bernama : Andi Syafrani, SH. MCCL., M.A. Fernandez, SHI., MH., Rivaldi, SH., Ade Yan Yan Hs., SH., Mellisa Anggraini , SH.MH. dan Teuku Madar Ardian, SHI., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Z.i.A & A Partners Law Firm, beralamat di Jalan Gedung Darul Marfu lt. 3 Jalan H. Zaenuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai……………….………...………….. PEMOHON.
4652305
  • Pembuktian unsurunsur tindakpidana sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan lagiterhadap tindakan formil yang dilakukan oleh Termohon.Bahwa yang berwenang untuk menentukan nilai kKekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force) dari unsurunsur tindakpidana sepenuhnya menjadi kKewenangan majelis hakim dalam prosespersidangan pengadilan pokok perkara.Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila HakimPraperadilan dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
754910875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Mekanisme perampasan aset sebagaimana NCB asset forfeituresebenarnya telah sejalan dengan beberapa konvensi Internasional yang sudah diratifikasi olehPemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme(diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6 Tahun 2006) dan UNCAC yang diratifikasimelalui UndangUndang Nomor 7 tahun 2006, dan memenuhi standar 40 RecommendationsFinancial Action Task Force (FATF) on Money Laundering yang juga menggariskan pentingnyarezim perampasan
    Pemerintah Republik Indonesia sepertiKonvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme atau International Convention forthe Suppression of the Financing of Terrorism yang diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6Tahun 2006 dan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Antikorupsi atau UnitedNations Convention against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan memenuhi standar Revised 40+9Recommendations Financial Action Task Force
Upload : 30-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/PDT.SUS/2010
ACCOR; PT. TRIA SUMATERA CORPORATION
12399 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Force MajeurJ. Term and Terminationk. Settlement of Marks Litigation etc21.Bahwa selanjutnya, yang dimaksud sebagai perjanjian formal dalamhukum perdata adalah perjanjian yang harus mengikuti bentuk tertentuyang telah ditentukan, seperti harus dilakukan secara tertulis dalambentuk akta atau bahkan harus dengan akta otentik. Hal tersebut sepertiHal. 44 dari 50 hal. Put.