Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (Dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(Force Majeur), tetapi perusahaan melakukan Efisiensi, dengan ketentuanPkerja/buruh berhak atas uang pesangon 2 (Dua) kali ketentuan Pasal 156Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuanPasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156Ayat (4).Bahwa Tergugat sama

danmendzolimi Penggugat dan anakanak dengan membakar semua barangbarang Penggugat dan anakanak, sungguh ironisnya perlakuan ayahkandung terhadap anakanaknya yang membekas dan tak akan terhapuskan di hati dan ingatan anakanak sampai sekarang;Sanggahan Tergugat mengenai penjualan motor:Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat dalam persidangan penjualan motorjupiter Z untuk pelunasan tanah yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat,bahwa yang sebenarnnya bahwa untuk pelunasan tanah adalah dari hasilpenjualan motor Force

JADDi PUTERA GEMILANG bilamanalidak terjadi force MAJOUE ooo... ccc ccceeccccesesseeseccostessesseceeeeeee cc.Ro ean anunne near amemnnmmmnennueauunetteccas PENJAMIN TERGUGAT II danTERGUGAT Ill) dengan sepenuh kemampuannya akan mencarialternatif dan sepenuhnya bertanggungjawab agar halhal yangmerugikan tersebut tidak terjadi.Bahwa PENGGUGAT tegaskan secara terang dan jelas, dimana atasPerjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara No. 01///20011 yangdibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT

mendukung sukses dan lancarnya kedua Perjanjian tersebut di atas ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perjanjian PenjaminanPerusahaan (Corporate Guarantee) tersebut dinyatakan, bahwa sebagaimanadisebut surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara tersebut diatas, Penjamin diwajibkan bertanggungjawab sepenuhnya atas sukses danlancarnya kedua perjanjian tersebut di atas dan atas keamanan dana talangantunai beserta dana kompensasi yang menjadi Hak PT Jaddi Putera Gemilangbilamana tidak terjadi force

Joesoep Hadi adalah Pengurangan kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatutindakan melanggar hukum, kelalaian seseorang dan atau disebabkan suatu keadaandiluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeurs) ;Menimbang , bahwa menunjuk kepada kedua definisi tersebut diatas, makadapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalahberkurangnya keuangan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang

karenajabatannya atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeurs) ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan atas 22 (duapuluh dua) paket pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Dinas PekerjaanUmum Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan 30Agustus 2008, ternyata ada 9 (sembilan) paket pekerjaan terdapat kekurangan volume,yaitu :1 Pembuatan goronggorong dan drainase jalan lingkar,dilaksanakan CV Lamandau Putra;2 Peningkatan

Cargo), maka Penanggung sudah tidak lagi mempunyai hubunganhukum untuk didudukkan sebagai Tergugatsebab tidak lagi ada hak bagi Penggugatuntuk menuntut pembayaran klaim kepada Tergugat.Bahwa Penggugat yang menyewa BG Taurus 01 dari pemiliknya, yakni PT AlfaindoKaryakartika, seharusnya tidak menerima begitu saja penolakan dari PTAlfaindo Karyakartika dalam suratnya No. 01 / CMR.38 TRSO1 / IV / 18tertanggal 12 April 2018 yang menyatakan kehilangan dan/atau kerusakanObjek Pertanggungan disebabkan force

R.Joesoehadi ,Kerugian Negara adalah pengurangankekayaan Negera yang di sebabkan oleh suatutindakan melanggar hukum , kelalaian seseorang danatau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dandiluar kemampuan manusia ( force majeure ).3.

berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadi imbangi prestasi yang di sebabkan oleh suatuperbuatan melawan hukum.Mengacu ke pengertian keuangan Negara makakerugian keuangan negara dapat dirumuskansebagai berikut :Berkurangnya kekayaan negara yang disebabkanoleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatanatau kedudukan , kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia ( force

majeure )Bahwa dengan adanya dugaan Kredit Fiktif pada PD.BKK Pekalongan Utara Kota Pekalongan periode Juli2010 sampai dengan Januari 2011 tersebut merugikankeuangan negara/daerah dalam hal ini di PD BKKPekalongan Utara, Hasil audit penghitungan kerugiankeuangan Negara atas dugaan Kredit Fiktif pada PD.

Apalagi kontrak tersebut sudah disertaidengan surat dukungan dari perusahaan perusahaan pendukungyang menjamin ketersediaan barang sesuai kontrak dst nya;Hal senada juga disampaikan oleh ahli Jhon AndariastaBarus, SE ata, yang menerangkan dalam persidangan bahwasesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, addendum dalamkontrak dimungkinkan apabila barang yang dimaksud sudah tidakdiproduksi lagi atau terjadi suatu keadaan force majure dalamkontrak /umpsum tidak diperkenankan adanya tambah kurang ataspengadaan

Ahli menerangkan bahwa Menghentikan sementara kegiatan penambangan denganalasan kehabisan modal bukan merupakan force majeur sehingga dalam hal ini PTKISASINGG cer cvs osmomacemnaras z /Pts.

Resikotersebut muncul sebagai akibat terjadinya kredit macet subprimemorgage yang merupakan kejadian yang terjadi di luar kesalahanPenggugat maupun Tergugat, dengan kata lain disebut sebagaikeadaan memaksa (force majeur). Resiko merupakan buntut dari suatukeadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dariwanprestasi ('Hukum Perjanjian", Prof. Subekti, SH, 2002. Hal. 59);Bahwa sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasanberkontrak Prof.

dalam UU Tenaga Kerja, hanya beberapa tindakan pemutusan hubungankerja yang mewajibkan pengusaha membayar 2 x ketentuan Pasal 156 UUTenaga Kerja, tindakantindakan tersebut adalah sebagai berikut :Dalam hal terjadi PHK karena perubahan status, penggabungan, atau peleburanperusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya (Pasal 163 UU Tenaga Kerja);Dalam hal perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

6.271.600, (enam juta dua ratus tujuh puluhsatu ribu enam ratus rupsaksih), dan Jembatan sebesar Rp. 46.803.053, (empatpuluh enam juta delapan ratus tiga ribu lima puluh tiga rupsaksih);Bahwa apabila seorang Pemborong yang mempunyai keahIsaksin (skill) yang baikpasti mendapatkan untung walau dikerjakan sesuai dengan RAB, namunsebaliknya apabila seorang pemborong yang tidak mempunyai keahlsaksin (skill)yang baik, walaupun sudah mengikuti pekerjaan sesuai dengan RAB bisa sajarugl;Bahwa apabila ad force

STI berjarak sekitar 600 meter) dan saksike lokasi menggunakan/memakai sarana sepeda motor roda 2 (dua) jenisYamaha Force One serta sendiri saja;Bahwa benar saksi ada melihat Terdakwa ada membawa pemukul jeniskayu serta saat itu untuk Korban FAUZ!

Kemudian yang menyangkut TupoksiDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, laluTupoksi yang menyangkut pengentasan kemiskinan karena diNasional Ketuanya adalah Wakil Presiden dan di Propinsi KetuaHalaman 41 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.Gugus Tugasnya (task force) ialah Wagub dan untuk diKabupaten ialah Wabup; Bahwa Saksi tidak masuk di dalam Tim Pengelolaan AnggaranPropinsi Aceh.

Hum tanggal 13 April 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 821.21/255/2018 TentangPenunjukan Technical Assistance Gubernur Aceh atasnama Fenny Steffy Burase tanggal 6 April 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903

/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/41/2017 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force) PercepatanPengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh tanggal 9 Februari 2017;1 (satu) bundel copy cap basah dokumen DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Gubernur/WakilGubernur) Bulan Januari s.d Agustus 2018 dan

Hum tanggal 13 April2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 821.21/255/2018 TentangPenunjukan Technical Assistance Gubernur Acehatas nama FENNY STEFFY BURASE tanggal 6 April2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian Kegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/12

/2018 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian kKegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari2018;1 (Satu) bundel copy cap basah dokumen KeputusanHalaman 432 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.Gubernur Aceh Nomor 903/41/2017 TentangPembentukan Tim Penguatan (Task Force)Percepatan Pengendalian kKegiatan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh tanggal 9 Februari2017

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.

Kalimantan, Bima dan Banyuwangi,Terdakwa mengatakan akan mengajari saksi Sampai bisa, nanti Terdakwayang mengelola dan ada sharing profit dan bahan baku dari Terdakwa dandatang ke lokasi pengolahan sudah berbentuk serbuk atau tepung danmenurut terdakwa disebut KemitraanBahwa Dana Rp. 135.000.000, digunakan untuk membeli bahan bakusebesar 1 truck Tronton yang beratnya 30 TonBahwa Dilokasi pengolahan tambang emas tersebut sudah ada bahan bakuberbentuk bongkahan awal untuk uji cobaBahwa Tidak ada kondisi Force

sering gagal karena alat rusak /putusBahwa YHANI adalah anak buah Terdakwa yang akan memberitahu caramengolah emas, YHANI bukan ahli namun Terdakwa bilang YHANI adalahahli yang mengolah emas, dan saksi beberapa kali kKetemu dengan YHANIBahwa YHANI pernah mengajari cara mencari kandungan emas, pernahdemonstrasi di rumah saksi, pakai alat dari saksi, bahan dari Terdakwakemudian diujicoba di rumah saksi, waktu itu dilakukan sebelum tandatangan perjanjian kerjasama pengolahan emasBahwa Tidak ada kondisi Force

Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700 mmDia x length :@124mm x 1,000 mmCenterdistance +: 406,4mmRevolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPower source: PowerBox : 220 V, 60 Hz/ 50 Hz: Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz/ 50 HzDrive Moter :3,7x2EALift Air Pressure : 10 Kgf/ Cm2Dimensi :

Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700 mmDia x length :@124mm x 1,000 mmCenterdistance : 406,4mm Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG Halaman 31 dari 120 Halaman Revolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPower source: PowerBox : 220V, 60 Hz/ 50 Hz: Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.

Asikin Kusumaatmadja, SHKekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat Persuasive Presedent lainhalnya di negaranegara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decicist et quiranon movere secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensiyang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada asasnya, lembagapreseden dalam sistem hukum Comman law System menentukanketentuanketentuan hukum itu. dikembangkan dalam prosespenerapannya.

Asikin Kusumaatmadja, SHKekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat Persuasive Presedent lainhalnya di negaranegara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decicist et quiranon movere secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensiyang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada asasnya, lembagapreseden dalam sistem hukum Comman law System menentukanketentuanketentuan hukum itu dikembangkan dalam prosespenerapannya.

kelihatan sekali dalam kontraknyaterlihat bahwa itu memang ada penyalahgunaan keadaan meskipun tidakada tawar menawar yang merugikan ;Bahwa Berkaitan dengan kontrak yang bunga sangat tinggi atau denganpenjatuhan denda yang tidak sepantasnya tadi ahli mengatakan itu dapatdikatakan adanya suatu penyalahgunaan keadaan bagaimana kalauseandainya itu dia punya waktu untuk membaca apalagi kalau seandainyaini bukan person dengan person tetapi badan hukum dengan badan hukum,korporasi dan korporasi yang punya in force

;Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force of jurisprudence atau stare decisions, namun MajelisHakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agungsebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskansebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusantetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas,dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan

Jakarta dalam perkara Nomor18/G/2017/PTUN.JKT dengan obyek sengketa berupaHalaman 128 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.LHPKKN yang diterbitkan BPKP (bentuknya serupa denganobyek sengketa @ quo) memberikan pendapat dalamputusannya Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9 Mei 2017(Bukti T16) yang telah dikuatkan dengan Putusan PengadilanTinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4Oktober 2017 sebagai berikut:Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganutsistem the binding force

;Bahwa klausula batal dengan sendirinya tersebut perlu dibatalkan olehlembaga peradilan menurut ahli bahwa Pengadilan merujuk kepadanorma yang mengatakan jika tidak dipenuhi persyaratan yang adadidalam keputusan tersebut maka Pengadilan menguatkan normatersebut;Bahwa didalam sebuah kewajibankewajiban yang harus dilaksanakantersebut ada suatu kondisikondisi yang secara hukum tidak bisa atautertunda dilaksanakan kewajiban tersebut akibat adanya force majeurseperti huruhara yang bersifat nasional akan

tetapi Huruhara yangbersifat nasional mungkin saja dapat dikatakan sebagai force majeurharus dilihat dari skalanya apakah kecil, sedang atau besar ;Bahwa Kondisi Indonesia di bulan Mei 1998 secara sosial politikbergejolak ;Bahwa keadaankeadaan yang ada ditengah masyarakat tersebut bisamenjadi pertimbangan oleh lembaga peradilan untuk mengambilkeputusan;Bahwa didalam hukum administrasi negara secara substansial dikenalbatal demi hukum atau batal dengan sendirinya ;Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi

dipertimbangkan untuk tidak memenuhiHalaman 122 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakkewajibannya dan tidak ada pertanggungjawaban warga negara ketikanegara dalam keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force