Ditemukan 5687 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fores fance filce majene majeri forte folce florce fonce majekur mansure majenne mannure majerun
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 21-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 241/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — 1. Bungur Supriyatin, 2. Daskimah, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
75 — 43
  • atas tempat tinggal) merupakankewajiban dan tanggungjawab Pemerintah (dengan demikiantermasuk TERGUGAT).Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan:Pemenntah wejib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalamUndangundang ini, peraturan perundangundangan lain, dan hukuminternasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negaraRepublik Indonesia..Bahwa oleh karena itu sebagai negara hukum, maka prosedurpengusiran paksa (force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
369 — 184
  • This appears tobe another attempt to use the law to force further payment from aforeign investor, said Peter Fanning, chairman of the InternationalBusiness of Chamber, an association of foreign business groups inIndonesia.Terjemahan berdasarkan Penterjemah Tersumpah Sutan Amri AgusArifin, S.H. adalah :Putusan No.408/Pdt.G/2007/PN .Jkt.Pst. 213(iv)138.139.Bagi investor asing, kasus ini telah membangkitkan perhatian yangserius terhadap sistem hukum di Indonesia dan sejarah korupsinya.Ini sepertinya
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-06-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.
Tanggal 7 Juni 2012 —
38 — 12
  • berapa uang yang telahdikeluarkan/dibayarkan ketika berakhirnya masa kontrak, karena denganadanya pembayaran uang muka seharusnya diikuti adanya prestasiPutusan Nomor 30/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 169 dari 252namun faktanya sampai berakhir masa kontrak belum ada prestasi samasekali;Bahwa kalau ada bukti bahwa telah ada penerimaan barang sebelumpembayaran 100% maka tentu saja dapat diperhitungkan sebagaipengurang jumlah kerugian keuangan negara;Bahwa kalau memang terjadi kKeadaan mendesak (force
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DJONI SAMSURI, SH., MH.
Terdakwa:
1.FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. Anak Dari NYONO MARTOWIJOYO.
2.MEINDAHLIA PRATIWI, S.T. Binti WAHYUDI PRASETYO.
207 — 63
  • Bahwa benar ahli menerangkan menurut definisi, yang dimaksud dengankerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatuperbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yangseharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milikNegara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yangberada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum;
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — dr. SAHRONI, SH.MH.Kes Bin (Alm) H. Muhammad
88 — 93
  • menerangkan sebagai berikutBahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pengadaan genset, dimanaanggarannya masuk dalam APBDP ;Bahwa awalnya saksi selaku Kepala Seksi menerima informasi /usulanusulan dari masingmasing bagian, usulanusulan tersebutkita tampung untuk kita koordinasikan ke Pemda dalam hal iniBapeda untuk diusulkan ;Bahwa pengusulan pengadaan genset dalam bentuk Nota Dinas danada 3 Nota dinas dan disetujui dalam APBD perubahan ;Bahwa pengadaan genset mengalami keterlambatan sehubunganadanya gangguan force
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 09-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 208/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 16 Agustus 2018 — Rabiatun Sa Diah alias Irawati Kurniawan
480 — 126
  • World Salexpo Co Limited, pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar USD 400,000.00; 16) 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar USD 300,000.00;17) 1 (satu) bundel Fotocopy Police Report (NP299) Singapore Police Force tanggal 21/03/2017 atas nama Pelapor Kong Ying Jie, Kenneth;18) 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Green Palm Capital Corp
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
249 — 88
  • Cara mengakomodir kesempatan tersebutsudah tertuang dalam kontrak awal, apabila terlambat karenakesalahan penyedia bukan karena force major atau kopensasi, PPKdapat memberi kesempatan dengan analisis tanpa addendum kontrak,addendum kontrak pemberian kesempatan hanya dibuat apabilapemberian kesempatan melampaui tahun anggaran, harus dibuatkanaddendum namun isinya hanya perpindahan beban anggaran contohsemula harus selesai anggaran 2018 pemberian kesempatan akandibayarkan dengan anggaran 2019, addendum
    isinya bukan mengenaiperpanjangan waktu.Bahwa addendum perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan apabilaada force major atau kesalahan dari PPK.
    tidak mampu panitia harus bertanggungjawab, seringterjadi kasus demikian.Bahwa dalam paktek pelaksanaan konstruksi ada kepala proyekmenurut ahli tanggungjawab dan kewenangan kepala proyek adadiorganisasi penyedia bukan disisi pemerintah, sebagai contoh kepalaproyek harus membuat report dan mengecek sesuai kontrak, apabilaada kecelakaan karena kelalaian maka kepala proyekbertanggungjawabBahwa ada aturan besaran pembayaran uang muka ahli lupabesarannya, perpanjangan waktu hanya boleh apabila ada force
    bisamenyelesaikan ditanggal 31 desember maka jangan dibayar di depan,yang dibayar didepan apabila yakin akan dapat di 100% kan di tanggal31 Desember dengan memberikan jaminan garansi, apabila tangal 31Desember tidak selesai jaminan tersebut dicairkan dan blacklist,mekanisme yang digunakan pemberian kesempatan bukanpembayaran didepan Bahwa tidak selesai di tanggal 31 Desember, apabila kesalahan tidakmutlak kesalahan penyedia, menurut ahli apabila menjelang akhir adadua kejadian kesalahan penyedia, force
Pengadilan PN LANGSA Perdata
Register : 25-10-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PN LANGSA Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lgs
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penggugat:
MUHAMMAD SYAHPUTRA
Tergugat:
1.ACHMAD RIANDA, A.Md
2.PUTRI SYAPTIANI, S.E.
3.HADY WIJAYA, S.STP.,MSP
124 — 13
  • Umumnya berisi hak dan kewajiban para pihak, harga barang, cara pembayaran, cara penyerahan, keadaan wanprestasi, keadaan force majeur, proses penyelesaian sengketa, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh para pihak;

    e. Penutup;

    Pada bagian penutup, harus ditegaskan bahwa surat perjanjian yang dibuat merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan di kemudian hari jika terjadi sengketa/konflik.

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-10-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK
299 — 166
  • 20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit harddisk merek HDD Orico warna hitam kapasitas 500 GB;

    20) 1 (satu) buah DVR merek HIK Vision No.Seri D77656696 berikut 1 (satu) buah adaptor DVR;
    21) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk Cruzer Force

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 14 Nopember 2016 — Ir. LINANG GUNARTO bin PARINO
70 — 34
  • perobuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangHalaman 169 dari 221 Halaman Putusan Nomor 62/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Bdgada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — Drs.Suwondo
154 — 102
  • Kesehatan dan KB yang diperoleh dari Perusahaan Pendukung.Fotokopi keterangan tertulis dari pihakpihak yang terkait.Bahwa benar Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — ANDIANTO SETIABUDI, JULIA SRI REDJEKI, YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, CECE KADARISMAN, S.E
475 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • modal di Koperasi Cipaganti KaryaGuna Persada dari brosur dan karena tertarik dengan isi brosur saksidatang ke kantor Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang ada diJalan Gatot Subroto Nomor 94 Kota Bandung bertemu dengan salahsatu sales marketing atau financial consultant koperasi mendapatkanpenjelasan intinya terkait penyertaan modal di Koperasi CipagantiKarya Persada dengan jangka waktu tertentu dengan prosentasekeuntungan sekitar 1,6%, perjanjian kerjasama dibuat dihadapanNotaris, jika ada force
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — - LUQMAN Bin ABDUL RAHMAN
80 — 78
  • Fotokopi keterangan tertulis dari pihakpihak yang terkait.e Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang /kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force mayeure).Hal tersebut mengacu pada:e Undangundang Nomor Tahun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2017 — MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI.
120 — 17
  • lalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 18 Desember 2014 — JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB
71 — 63
  • KALLA pasca konflik Posomengalami keterbatasan dana, dan indikator belum diukur karenabelum semua barang datang;Setiap program belum terimplementasi/ dilaksanakan karena masihmenunggu datangnya barang yang dibeli;Keberlanjutan program menggunakan dana rutin;Kelembagaan dan struktur organisasi sudah mendukungpenyelenggaraan pendidikan yakni adanya gedung Rektorat baru akantetapi belum diberi lantai keramik;Revisi Proposal yang diajukan sudah sesuai dengan nilai kontraknamun belum disusun ulang;Task Force
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 10 Februari 2012 —
49 — 10
  • Kejuruan Otomotif kepada Terdakwa selaku PPL (PanitiaPenyelenggara Latihan) untuk disetujui; Bahwa ada 16 (enam belas) jenis barang yang Saksi ajukan, barangbarang tersebut antara lain : Rem Tromol dan Powerstering, RemDisc dan Power Stering, Digital Injektor Tester & Ultrasonic Cleaner,Wheel Aligment, Wheel Balancer, Automatic Tyre Changer, ManualTransmission Jack, Hot dan Cold High Pressure Cleaner, MobilKijang, Mobil Karburator, Car Isuzu New Panther, Car HyundaiAccent, Multitester YX 360, Lift Two Force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 17-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
M.G.S JANCIK CEPI SUDIANA
510 — 234
  • tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokokBULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No. 29Tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda danmemberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003.Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7Tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi PerusahaanUmum (Perum) BULOG.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan KerugianNegara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karenasuatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2017 — KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO.
117 — 22
  • lalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar Kemampuan manusia(force
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 19-07-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 23 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
ISU KANTORO G Alias ISU Bin KANTORO
125 — 19
  • .- untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega force DB pengadaan barang inventaris kantor badan usaha milik desa (BUMDES) 1 unit sepeda motor atas nama penyetor ISU KANTORO;

    9) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/02/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemesanan Barang;

    10) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/01/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penyesuaian nama dalam BPK;

    11) 1 (satu) bundel buku

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2013 — Putus : 23-08-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 23 Agustus 2013 — Drs. H. USEP HENDRAJAT WAHYU
52 — 120
  • adalah kepalaSatker selaku penanggung jawab satuan kerjayang melaksanakan dan berkewajibanmemujudkan suatu visi dan misi kementrianuntuk itulah instansi tersebut memperolehanggaran ;Bahwa dalam Pengeluran uang Negara harusAdanya kesepakatan ; Dalam pengeluaranuang harus dipertimbangkan barang/jasadengan kualitas yang baik ; Pembayarandilakukan setelah barang diterima ;Bahwa Yang dimaksud dengan kerugianNegara Berkurangnya asset Negara karenasuatu perbuatan melawan/melanggar hukum ,lalai ataupun force