Ditemukan 5676 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — - LUQMAN Bin ABDUL RAHMAN
9378
  • Fotokopi keterangan tertulis dari pihakpihak yang terkait.e Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang /kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force mayeure).Hal tersebut mengacu pada:e Undangundang Nomor Tahun
Register : 19-07-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 23 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
ISU KANTORO G Alias ISU Bin KANTORO
14619
  • .- untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega force DB pengadaan barang inventaris kantor badan usaha milik desa (BUMDES) 1 unit sepeda motor atas nama penyetor ISU KANTORO;

    9) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/02/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemesanan Barang;

    10) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/01/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penyesuaian nama dalam BPK;

    11) 1 (satu) bundel buku

Register : 17-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
M.G.S JANCIK CEPI SUDIANA
571234
  • tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokokBULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No. 29Tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda danmemberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003.Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7Tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi PerusahaanUmum (Perum) BULOG.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan KerugianNegara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karenasuatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Register : 19-07-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 23 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
LUKMAN ISU ALIAS LUKMAN BIN ISU KANTORO
14135
  • .- untuk pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega force DB pengadaan barang inventaris kantor badan usaha milik desa (BUMDES) 1 unit sepeda motor atas nama penyetor ISU KANTORO;

    9) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/02/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pemesanan Barang;

    10) 1 (satu) lembar surat nomor : 140/01/P/X/2019/DS-BGL, tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penyesuaian nama dalam BPK;

    11) 1 (satu) bundel

Register : 23-05-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2017 — KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO.
14422
  • lalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar Kemampuan manusia(force
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
34085
  • Pbrpermintaan permohonan perpanjangan waktu dan seterusnya, walaupunada konsultan pengawas tetap wakilnya PPK dibantu dalam menelitipermohonan tersebut oleh P3k;Bahwa tugas P3K memberikan saran pendapat terkait permohonanperubahan tersebut kepada PPK;Bahwa saran pendapat tersebut juga terkait adanya perubahanpenambahan waktu, dalam Perpres tersebut menyatakan perubahan waktuhanya boleh kalau terjadi force majeur atau kalau terjadi peristiwakonpensasi maksudnya terjadi kesalahan pemerintah atau PPK
    Bahwa sebenarnya konsultan perencana itu harus tetap bekerja ketikapekerjaan konstruksi berjalan, namun dalam prakteknya ada kontrakkonsultan perencanaannya selesai hanya Sampai membuat gambar saja, itutergantung kontraknya, namun yang benar menurut UndangUndang JasaKonstruksi yaitu Sampai pekerjaan konstruksi berakhir karena apabila terjadiperubahan kondisi di lapangan maka Konsultan Perencana yang akandipanggIl;Bahwa dalam konteks pekerjaan jasa konstruksi, hambatanhambatan yangdapat dikatakan force
    Keadaan force majeur bisa terjadi kalau ada masalah terhadappembebasan tanah lokasi proyek sehingga menyebabkan serahterimanya lama atau adanya gangguan keamanan misalnya seperti diPapua;2.
    Kondisi lapangan yang berubah karena alam, misalnya longsor ataulokasinya hilang seperti di Aceh;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kemudian untukmengirimkan barang material harus melalui pelayaran antar pulau, jikaternyata pada saat kapal mengirimkan barang material tidak dapatbersandar karena kondisi laut yang tidak memungkinkan, jika kondisidemikian tersebut sudah dapat diprediksikan dari awal maka itu bukandikatakan force majeur namun jika hal tersebut tidak dapat diprediksiHalaman
    Pbrsebelumnya maka itu force majeur;Bahwa mengenai subkon sesuai Perpres terkait pembayaran termin olehPPK kepada Kontraktor Penyedia harus dilampirkan bukti pekerjaan subkonsudah dibayar oleh kontraktor Penyedia, jika bukti itu tidak ada PPK tidakakan membayarkan terminnya kepada kontraktor Penyedia;Bahwa terkait tenaga kerja lokal, di Perpres sudah diatur, dalam rangkamendorong perekonomian di daerah, kontraktorkontraktor besar tersebutharuSs menggandeng kontraktor daerah atau kontraktor kecil,
Register : 03-04-2013 — Putus : 23-08-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 23 Agustus 2013 — Drs. H. USEP HENDRAJAT WAHYU
63120
  • adalah kepalaSatker selaku penanggung jawab satuan kerjayang melaksanakan dan berkewajibanmemujudkan suatu visi dan misi kementrianuntuk itulah instansi tersebut memperolehanggaran ;Bahwa dalam Pengeluran uang Negara harusAdanya kesepakatan ; Dalam pengeluaranuang harus dipertimbangkan barang/jasadengan kualitas yang baik ; Pembayarandilakukan setelah barang diterima ;Bahwa Yang dimaksud dengan kerugianNegara Berkurangnya asset Negara karenasuatu perbuatan melawan/melanggar hukum ,lalai ataupun force
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
392286 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia bagi Agen dankreditur, mengenai aspek Hukum Indonesia yang memiliki relevansiterhadap perjanjian ini, sebagaimana dimintakan oleh Agen;47.Opini dari Penasehat Hukum Indonesia Wiriadinata & Widyawan tertanggal 8Oktober 1996 (vide bukti T119), sebagaimana dirujuk diatas menyebutkansebagai berikut:all corporate actions required under the laws of the Republic of Indonesia toauthorize the entry into and the performance by the Borrower of the Creditagreement have been taken and are in full force
    dikeluarkan oleh salah satu kantorhukum Indonesia, yaitu Firma Hukum Wiriadinata & Widyawan (PendapatHukum Wiriadinata & Widyawan) (vide bukti T211A juncto bukti T211B).Untuk lebih jelasnya, berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan daripendapat hukum tersebut (vide Butir 4, huruf (6), kalimat terakhir):All corporate actions required under the laws of the Republic of Indonesia toauthorize the entry into and the performance by the Borrower of the creditagreement have been taken and are in full force
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - H. SUDARTO, SE bin SUDARMO
29172
  • bebek;Bahwa, saksi menyatakan kuningkuning di UD STRING di klem, artinya karatdan sudah dipisahkan.Bahwa, saksi menyatakan tidak tahu merkmerk apa saja pada saat dipakai,karena tulisannya BKKBN saja.Bahwa, saksi menyatakan efek dari alat berkarat tidak langsung;Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah mengadakan alat sendiri karenasemua alat dari BKKBN;Bahwa, saksi menyatakan tahun 2012 dan 2013 ada safari setiap 1 bulansekali di kota bandung dan diperbantukan untuk safari KB;Bahwa, saksi menyatakan Force
Register : 29-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SILVI MULIANI LESTARI, SH., MH.,
Terdakwa:
SUMONO, S.Pd.I, M.Si Bin H. ABDUL LATIF
16633
  • Ruang lingkup pekerjaan, termasuk Rencana Penggunaan Dana(RPD) dan paket keahlian yang dikembangkan.Halaman 160 dari 358 Putusan Nomor. 9/Pid.SusTPK/2019/PN.JmbKetentuan pelaksanaan pekerjaan.Jumlah dana bantuan, tahapan dan proses penyaluran dana dan= &Sumber dana bantuan.Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.Kewajiban para pihak (pihak pertama dan pihak kedua).Ketentuan tentang Force Majeure.Ketentuan tentang sanksi apabila pihak kedua tidak memenuhiCOND oTkewajibannya.Bahwa maksud dari keterangan
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
310248
  • Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola
    Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
    pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
357240
  • N: 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STSOODMO02, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force
    Z2A00XAQ, P/N: 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 1 (Satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STS500DM002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 1 (Satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force
    : 9YP142303, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Muhammad Nasrudin; 208.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate,Model: STS500DM002, S/N: Z2AGTRAX, P/N: 1BD142302, Kapasitas:500 GB, Pengguna: Mochamad Riza; 209.1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: WesternDigital, Model: WD3200BEKT60V5T1, S/N: WXH1A10T0684, P/N:499053002, Kapasitas: 320 GB, Pengguna: Tamsul Lubis; 210.1 (satu) buah Hardisk, Warna: hitam, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SSD,Merk: Corsair, Model: Force
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
340239
  • Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola
    Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
    pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
26591
  • Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersaangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
344355
  • Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola
    Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
    pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E
8046
  • menjaditanggung jawab;Bahwa Addendum itu terjadi pada saat ada temuan BPK pada bulanNopember 2014 juga karena abutment yang tidak bisa dipotong, dan berakhirpada bulan Desember 2014;Bahwa setahu Terdakwa ada review design karena memang disebabkanadanya abutment yang tidak bisa dipotong;Bahwa Terdakwa membantah keterangan Ahli yang dihadirkan oleh JaksaPenuntut Umum karean pekerjaan awal Ahli tidak pernah mengetahui terlebihdalam setiap kegiatan Terdakwa selalu berkonsultasi dengan PPK misalnyatentang kondisi force
Putus : 28-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 28 April 2016 — Drs. DIDING ISKANDAR
15824
  • Ladder system shall have aload moment controlling unit which shall keep the vehicle and ladder set stable and safe, wind force controlling unit which shall warn and stop the operation if wind speed is above manufactures design limits, rescue cage crashprotection system which shall protect against bottom, left side, right side andfrontal crashes. Crash Control system shall stop the movement only for crashrisk zone and stop at a distance of 50 cm.
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
286308
  • kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).Hal 121 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditrestrukturisasi (Sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.Hal 131 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
    pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Nabil Rao Bin Sholahudin
11129
  • Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat &Banten (BJB), Tbk.Bahwa setahu Saksi ada Tim Task Force yang melibatkan Kantor Cabang,Kantor Wilayah dan pihak terkait, yaitu : Saksi DIDI MUSPIADI, saksi RIKAFATRISIA dan Saksi IRWANDI untuk melakukan penagihan danmelengkapi dokumendokumen yang belum lengkap.Bahwa dapat Saksi jelaskan, setelah Tim menerangkan hasil audit danmeminta keterangan dari Saksi DIDI MUSPIADI, saksi RIKA FATRISIA danSaksi IRWAND, masingmasing menerangkan :Saksi DIDI MUSPIADI menerangkan
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
305216
  • dan atau atas nama Wisnu Afrianto, Jelaskanmenurut saudara apakah keadaan tersebut telah menimbulkankerugian negara karena telah beralinnya tanah atau lahan milikpemerintah kota Bengkulu kepada pihak lain dengan cara dijualkemudian dibuat perumahan untuk keuntungan depeloper ataupengembang maka Ahli berpendapat sebagai berikut:e Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugianNegara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karenasuatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force