Ditemukan 10620 data
1.RULIDAE
2.ARLANSYAH SYUKUR
3.FRY ARKELLA RINGKIN
4.UCUT ANTANG
5.ROSA VALENTIEN KRISTIAN
6.MUHING LUPER AGAU
7.BOHOISON
Tergugat:
1.TIKIL JUNI SAERANG, SH
2.ALPIAN NONO Alias NONO
Turut Tergugat:
YAYASAN âÂÂKALANG INDAH PERMAIâÂÂ
109 — 22
Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdatatelah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesiadidasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara LindenBaun Cohen Tahun 1919 menetapkan adanya 4 (empat) kriterianperbuatan melanggar hukum yaitu :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku .2. Melanggar hak subyektif orang lain.3. Melanggar kaidah tata susila.4.
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
379 — 690
;Bahwa perbuatan melawan hukum dalam rumusan pasal 2 ayat (1) UUTipikor sebagaimana dalam beberapa putusan MKRI, tidak berlaku dalamarti luas (Arres 1919), namun terbatas dalam konteks asas legalitassebagaimana sifat perbuatan melawan hukum perbuatan pidana (Vide:Meljatno, ASasasas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 140147) dan tentang akibat (kerugian negara) juga dinyatakan sebagai delicmateril (akibat) bukan formil sesuai yang dirumuskan dalam UU Tipikor(Vide:Halaman 26 dari 82 Putusan
82 — 17
PutusanMahkamah Agung RI No.66 K/SipTahun 1953 dan No. 838 K/Sip/1970;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilaiPara Tergugat Konvensi adalah bagian dari pemerintah/penguasa;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara umum diatur dalamPasal 1365 KUHPdt, yang menyebutkan setiap perbuatan yang melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnyamenerbitkan kerugian mengganti kerugian itu;Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Hoge Raad 1919
78 — 49
melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM yaitu PARA TERGUGAT dengan melawan hukum telah menempatitanahdanbangunan yang menjadi Objek Sengketa padahal sebelumnyatelah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGATuntuk menandatangani Akta Nomor: 11 tentang PENGOSONGAN RUMAHtertanggal 2 Mei 2012, Namun hingga gugatan ini diajukan PARATERGUGAT tidak juga mengosongkan dan menyerahkan tanah danbangunan yang menjadi objek Sengketa tersebut kepada PENGGUGAT.Bahwa dalam Putusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919
133 — 35
KUHPerdata yang menegaskan halhalsebagai berikut:Setiap orang yang mendalilkan bahva ia mempunyai sesuatu hak,atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatuhak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkanmembuktikan adanya hak atau peristine tersebut.Bahwa seiring dengan adanya pergeseran atau perubahan nilainilai dannormanorma kehidupan masyarakat, pengertian perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) tersebut diatas kKemudian diperluas sesuaidengan ketentuan arrest Hoge Raad 1919
451 — 268
Adanya perbuatan melawan hukum;halaman 56 dari 100 halaman, Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2019/PA.JUBahwa seperti yang telah diketahul, sejak adanya putusanHoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohenv.s Lindenbaum atau yang lebin dikenal sebagai drukkersarrest, "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365 KUHPerdata mulai ditafsirkan secara luas.Dengan adanya arrest tersebut, maka Perbuatan MelawanHukum dapat diartikan sebagai: Perbuatan yang melanggar kaidahkaidah tertulis
Nirmawati
Tergugat:
Tedy Wijaya (PT. Putra Bali)
77 — 7
Pada tahun 1919 diBelanda erjadi ergeseran mengenai kategori perbuatan. Perbuatandimaksud bukan hanya hak subjektif orang lain dan melanggar undangundang, namun perbuatan melawan hukum juga dikategorikan sebagaiperbuatan yang melanggar kepatutan dan kesusilaan. Kedua, adakesalahan (liability based on fault), kesalahan tersebut tidak ada alasanpembenar dan pemaaf.
112 — 44
PRAbertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dankelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengankerugian;Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukumsebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999(Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudahmenjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangandengan
64 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembeli;Berdasarkan buktibukti dan fakta yuridis tersebut Para Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukumsebagai berikut:Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah bahwa: setiap perbuatan melawan hukum yang membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Arrest Hooge Raad tanggal 31Januari 1919
369 — 132
melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal13865 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum pada awalnyaditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangantertulis, yang kemudian adanya Arrest Hogeraad pada tahun 1919
105 — 7
Adanya kesalahan ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya setelah diputuskannya perkaraLinden Baum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum(pasal 1365 KUHPerdata) yang telah diterima dalam praktek peradilan di Indonesia, yaitu ;1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;2. Melanggar hak subyektif orang lain ;3. Melanggar kaidah tata susila ;674.
133 — 87
Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yangsama, yaitu mengganti kerugian.Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPdt danperbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPdt hanya mempunyai artisetelah ada Putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919,karena sebelum dikeluarkannya Putusan tersebut pengertianmelawan hukum masih sempit. Setelah ada Putusan MahkamahAgung tersebut, pengertian melawan hukum menjadi lebih luas,mencakup juga perbuatan negatif.
191 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa unsur melawan hukum sejak 1919 diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yaitu meliputi:Hal. 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 678 PK/Pdt/2014Melanggar Undang Undang;Melanggar hak orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;Bertentangan dengan kesusilaan atau;029 5 pBertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain;.
Terbanding/Tergugat : PT LION MENTARI AIRLINES
Terbanding/Turut Tergugat I : PT TRINUSA TRAVELINDO atau dikenal TRAVELOKA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT ANGKASA PURA II
Terbanding/Turut Tergugat III : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
176 — 113
Bahwa, sesuai dengan penafsiran Hoge Raad pada tahun 1919,tentang perbuatan melawan hukum yang harus diartikan sebagaiberbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan ataumelanggar :a. Hak subjektif orang lain;b. Kewajiban hukum pelaku;c. Kaedah kesusilaan;d.
Pembanding/Tergugat IV : Asep dodi
Terbanding/Penggugat : H. Abdu Somad Als Abdul Somad Als Umad Bin Haer Diwakili Oleh : Johan Wahyudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
Terbanding/Turut Tergugat II : Harry Soekrawinata, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat III : CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH
44 — 21
IV maka sesuai Pasal 1365 KUHPerdata setiap perbuatan yangmelawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lainmewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian tersebut dan sesuai dengan dalil yang disebutkan dalam positagugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat terbukti telahdirugikan secara materiil dan Immateriil;Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Y urisprudensi MARI yang diperluas melalui Hogeraad dalam kasus Lindebaun Cohen padaTahun 1919
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
Terbanding/Tergugat II : BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI CABANG PEMBANTU KEBAYORAN
Terbanding/Tergugat III : LUSI LUSMIATI
Terbanding/Tergugat IV : ELVIRA EMILIA SALAM
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
94 — 55
Bahwa selain itu perbuatan Para Tergugat termasuk dalam kualifikasiPerbuatan Melawan Hukum yang berlaku dalam praktek dan menjadiyurispridensi tetap serta diadopsi dalam pengertian/ kualifikasi PerbuatanMelawan Hukum di Indonesia adalah sebagaimana putusan Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919 (dalam perkara lidenbaum vs cohen), yaitu:1. Melanggar hak subjektif orang lain;2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;3. Bertentangan dengan kesusilaan;hal 28 Put Nomor 776/PDT/2018/PT.DKI4.
PT. BAHANA WIRYA RAYA
Tergugat:
PT. TJITAJAM
170 — 168
sejalan dengan penjelasan dari perbuatan melawan hukumPutusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt. halaman 20 dari 104berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewayjibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut, pada perkembangan doktrin hukum = danyurisprudensi pengertian tentang perbuatan melawan hukum sudahdiperluas dalam peradilan kita sebagaimana putusan arrest HogeRaad tertanggal 31 Januari 1919
1.HJ. ARYATINI Alias TINI Binti H. KOESASI
2.ERZANIE FAHMI Bin ABDURRACHMAN
3.IKHSANA FAJERIN Bin ABDURRACHMAN
Tergugat:
1.NURLAILA
2.TAUFIKURRAKHMAN
3.BAYU SAPUTRA
4.M. FARKHAN
5.RENDANG ADI
6.YANDI KAMITONO
7.SARI RAHMAWATI
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA MAKMUR MULIA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH BUMBU
116 — 41
Yurisprudensi Arrest31 Januari 1919 sebagai berikut :a. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (dat of inbreuk maaktof een anders recht);b. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/TERGUGAT (instrijdis met des daders recht);c. Bertentangan dengan kesusilaan (hetzij tegen degoede zeden);d.
124 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.Berdasarkan buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial MahkamahAgung RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan masalah HukumReader Ill, Jilid , Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah AgungRepublik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapatSetiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan) :Sejak dijatunkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen padatahun 1919, terdapat 4 kriteria perouatan melanggar hukum.Keempat kriteria tersebut adalah:1.
130 — 67
dengan kehatihatianyang pantas ada dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan diri oranglain atau barang milik orang lain;(Diterjemahkan dari: "dat under onrechtmatige daad is to verstaan eenhandelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in strijdis met des daders rechtsplicht, of incintischt, hetzij tegen de goede zeden,heizij tegen de zorgvuldigheid, weike in het maatschappelijk verkeerbetaamt ten aanzien van eens andesr persoon of goed, H.R. 31 Januari1919, W. 10365, N.J. 1919