Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1959 1119 1319 1619 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.RULIDAE
2.ARLANSYAH SYUKUR
3.FRY ARKELLA RINGKIN
4.UCUT ANTANG
5.ROSA VALENTIEN KRISTIAN
6.MUHING LUPER AGAU
7.BOHOISON
Tergugat:
1.TIKIL JUNI SAERANG, SH
2.ALPIAN NONO Alias NONO
Turut Tergugat:
YAYASAN “KALANG INDAH PERMAI”
109 — 22
  • Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdatatelah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesiadidasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara LindenBaun Cohen Tahun 1919 menetapkan adanya 4 (empat) kriterianperbuatan melanggar hukum yaitu :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku .2. Melanggar hak subyektif orang lain.3. Melanggar kaidah tata susila.4.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
379 — 690
  • ;Bahwa perbuatan melawan hukum dalam rumusan pasal 2 ayat (1) UUTipikor sebagaimana dalam beberapa putusan MKRI, tidak berlaku dalamarti luas (Arres 1919), namun terbatas dalam konteks asas legalitassebagaimana sifat perbuatan melawan hukum perbuatan pidana (Vide:Meljatno, ASasasas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 140147) dan tentang akibat (kerugian negara) juga dinyatakan sebagai delicmateril (akibat) bukan formil sesuai yang dirumuskan dalam UU Tipikor(Vide:Halaman 26 dari 82 Putusan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2013 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — BACKHTIAR SYARBINI MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA) 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIACQ. GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS MT, 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
82 — 17
  • PutusanMahkamah Agung RI No.66 K/SipTahun 1953 dan No. 838 K/Sip/1970;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilaiPara Tergugat Konvensi adalah bagian dari pemerintah/penguasa;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara umum diatur dalamPasal 1365 KUHPdt, yang menyebutkan setiap perbuatan yang melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnyamenerbitkan kerugian mengganti kerugian itu;Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Hoge Raad 1919
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-05-2014 — Putus : 29-12-2014 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 252/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 29 Desember 2014 — RAMAWATY, Lawan 1. TRIHARTI SOEKARNO, 2. JUDY RAHARJO (AHLI WARIS dari SITI SOEPKANDIJAH), 3. SAPARTIAH SOERJANTO (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 4. BUDI IRMAWAN SOERJANTO (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 5. IRNA GAYANTI (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 6. MIRA RAYANTI (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 7. BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH. 8. KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN,
78 — 49
  • melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM yaitu PARA TERGUGAT dengan melawan hukum telah menempatitanahdanbangunan yang menjadi Objek Sengketa padahal sebelumnyatelah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGATuntuk menandatangani Akta Nomor: 11 tentang PENGOSONGAN RUMAHtertanggal 2 Mei 2012, Namun hingga gugatan ini diajukan PARATERGUGAT tidak juga mengosongkan dan menyerahkan tanah danbangunan yang menjadi objek Sengketa tersebut kepada PENGGUGAT.Bahwa dalam Putusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 578/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2015 — VREDDY Lawan 1. MASIM, 2. ARIFIN WIJAYA, 3. AMSORI HARDYANTO, SH, Mkn, PPAT, dan 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG
133 — 35
  • KUHPerdata yang menegaskan halhalsebagai berikut:Setiap orang yang mendalilkan bahva ia mempunyai sesuatu hak,atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatuhak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkanmembuktikan adanya hak atau peristine tersebut.Bahwa seiring dengan adanya pergeseran atau perubahan nilainilai dannormanorma kehidupan masyarakat, pengertian perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) tersebut diatas kKemudian diperluas sesuaidengan ketentuan arrest Hoge Raad 1919
Pengadilan PA JAKARTA UTARA Perdata Agama
Register : 08-11-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 2651/Pdt.G/2019/PA.JU
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
451 — 268
  • Adanya perbuatan melawan hukum;halaman 56 dari 100 halaman, Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2019/PA.JUBahwa seperti yang telah diketahul, sejak adanya putusanHoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohenv.s Lindenbaum atau yang lebin dikenal sebagai drukkersarrest, "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365 KUHPerdata mulai ditafsirkan secara luas.Dengan adanya arrest tersebut, maka Perbuatan MelawanHukum dapat diartikan sebagai: Perbuatan yang melanggar kaidahkaidah tertulis
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 04-11-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 27/PDT.G/2015/PN Kla
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat:
Nirmawati
Tergugat:
Tedy Wijaya (PT. Putra Bali)
77 — 7
  • Pada tahun 1919 diBelanda erjadi ergeseran mengenai kategori perbuatan. Perbuatandimaksud bukan hanya hak subjektif orang lain dan melanggar undangundang, namun perbuatan melawan hukum juga dikategorikan sebagaiperbuatan yang melanggar kepatutan dan kesusilaan. Kedua, adakesalahan (liability based on fault), kesalahan tersebut tidak ada alasanpembenar dan pemaaf.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 44
  • PRAbertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dankelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengankerugian;Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukumsebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999(Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudahmenjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangandengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pdt/2013
Tanggal 24 September 2013 — HARIJANTO LATIFAH, DKK VS TRI RAHADIAN SAPTA PAMARTA, DKK
64 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembeli;Berdasarkan buktibukti dan fakta yuridis tersebut Para Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukumsebagai berikut:Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah bahwa: setiap perbuatan melawan hukum yang membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Arrest Hooge Raad tanggal 31Januari 1919
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata Tanah
Register : 30-01-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Lmg
Tanggal 12 Oktober 2017 — 1. DANIAL FRANKY, Lahir di Lamongan tanggal 19 Januari 1975, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasata, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No. 8, RT. 001/ RW. 005, Kel. Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Penggugat I; 2. YUNIAR TRI WULANDARI, Lahir di Kediri tanggal 27 Juni 1977, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasata Bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No. 8, RT. 001/ RW. 005, Kel. Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Penggugat II; 3. MOH. ANIS, Lahir di Lamongan tanggal 18 Maret 1965, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jl. Veteran 09/08 Komplek PLN, RT. 003/ RW. 002, Kel. Singosari, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, disebut sebagai Penggugat III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan Benhard Manurung, S.H., M.Hum., Drs. Victor A.Sinaga, S.H dan Soetjipto Hadi Soekrisno, S.H, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hermawan Benhard Manurung, S.H. & Partner beralamat di Jl. Kartini No. 30 Surabaya 60236 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 27 Januari 2017 dibawah Reg. No. 15/2017/PN.Lmg dan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 8 Juni 2017 dibawah Reg. No. 90/2017/PN.Lmg dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Agustus 2017 dibawah Reg. No. 115/2017/PN.Lmg, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT Lawan: KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA CQ PANGDAM V BRAWIJAYA CQ KOMANDAN RESOR MILITER MOJOKERTO CQ KOMANDAN DISTRIK MILITER LAMONGAN, berkedudukan di Pangdam V Brawijaya Cq. Komandan Resor Militer 082/CPYJ Mojokerto Cq. Komandan Distrik Militer 0812 Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 1. AMINAH, Umur 81 tahun, tanggal lahir 23-11-1936, bertempat tinggal di Babat Raya No.218 RT.003 RW.004 Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, untuk disebut sebagai Turut Tergugat I; 2. SAKDIYAH, Umur 62 tahun, tanggal lahir 27-10-1955, bertempat tinggal di Jl Melon RT.010 RW.003, Desa Purwosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, disebut sebagai Turut Tergugat II; 3. AISYAH, Umur 59 tahun, tanggal lahir 02-11-1958, bertempat tinggal di Jl.Johor 12 RT.001 RW.006, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Cantian, Kota Surabaya, disebut sebagai Turut Tergugat III; 4. NUR LAILA, Umur 56 tahun, tanggal lahir 18-09-1961, bertempat tinggal di Mangaran RT 001 RW 003 Desa Mangaran, Kecamatan Magaran, Kabupaten Situbondo, disebut sebagai Turut Tergugat IV; 5. HAMIDAH, Umur 53 tahun, tanggal lahir 08-09-1964, bertempat tinggal di Jl.Tengku Umar 137 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, disebut sebagai Turut Tergugat V; 6. ABU BAKAR, Umur 50 tahun, tanggal lahir 15-12-1969, bertempat tinggal di Jl. Mujair III/4 RT.005 RW 009, Kel.Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, disebut sebagai Turut Tergugat VI; 7. MOEHAMMAD ALI, Umur 48 tahun, tanggal lahir 09-10-1974, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT.003 RW.004 Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat VII; 8. EMMA MAHDIYAH, Umur 45 tahun, tanggal lahir 23-05-1972, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT 003. RW. 004, Desa Babat, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat VIII; 9. SOFIYAH, Umur 43 tahun, tanggal lahir 09-10-1974, bertempat tinggal di Jl. Raya No. 218 RT.003 RW.004 Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat IX; 10. HUSIN, Umur 41 tahun, tanggal lahir 25-12-1976, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT.003 RW.004, Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat X ; untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT; 11. NOTARIS TINTOET INDAH K., S.H., beralamat di Jl. Pramuka No.163 Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI ; 12. NOTARIS HAJJAH DYANA WULAN SARI, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Gotong Royong No.67 D, Babat, Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII; 13. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;
369 — 132
  • melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal13865 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum pada awalnyaditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangantertulis, yang kemudian adanya Arrest Hogeraad pada tahun 1919
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 11-02-2011 — Putus : 11-08-2011 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 06/ Pdt.G/ 2011/ PN.Krw
Tanggal 11 Agustus 2011 — H. USTMAN ABDUL KARIM LAWAN 1. PT. GUNUNG PAYUNG AGUNG 2. Ir. H. ABDUL FATAH SUWITO
105 — 7
  • Adanya kesalahan ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya setelah diputuskannya perkaraLinden Baum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum(pasal 1365 KUHPerdata) yang telah diterima dalam praktek peradilan di Indonesia, yaitu ;1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;2. Melanggar hak subyektif orang lain ;3. Melanggar kaidah tata susila ;674.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Desember 2018 — Sunaryo Melawan Gubernur Propinsi Lampung
133 — 87
  • Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yangsama, yaitu mengganti kerugian.Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPdt danperbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPdt hanya mempunyai artisetelah ada Putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919,karena sebelum dikeluarkannya Putusan tersebut pengertianmelawan hukum masih sempit. Setelah ada Putusan MahkamahAgung tersebut, pengertian melawan hukum menjadi lebih luas,mencakup juga perbuatan negatif.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 PK/Pdt/2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; FARIDA DJAYA, dkk
191 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa unsur melawan hukum sejak 1919 diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yaitu meliputi:Hal. 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 678 PK/Pdt/2014Melanggar Undang Undang;Melanggar hak orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;Bertentangan dengan kesusilaan atau;029 5 pBertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain;.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 694/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 10 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : MUHAMMAD CHOZIN Diwakili Oleh : MUHAMMAD CHOZIN
Terbanding/Tergugat : PT LION MENTARI AIRLINES
Terbanding/Turut Tergugat I : PT TRINUSA TRAVELINDO atau dikenal TRAVELOKA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT ANGKASA PURA II
Terbanding/Turut Tergugat III : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
176 — 113
  • Bahwa, sesuai dengan penafsiran Hoge Raad pada tahun 1919,tentang perbuatan melawan hukum yang harus diartikan sebagaiberbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan ataumelanggar :a. Hak subjektif orang lain;b. Kewajiban hukum pelaku;c. Kaedah kesusilaan;d.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 419/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : Kepala Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia PERSERO Tbk Majalengka Cq Yuliyanto, S.E
Pembanding/Tergugat IV : Asep dodi
Terbanding/Penggugat : H. Abdu Somad Als Abdul Somad Als Umad Bin Haer Diwakili Oleh : Johan Wahyudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
Terbanding/Turut Tergugat II : Harry Soekrawinata, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat III : CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH
44 — 21
  • IV maka sesuai Pasal 1365 KUHPerdata setiap perbuatan yangmelawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lainmewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian tersebut dan sesuai dengan dalil yang disebutkan dalam positagugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat terbukti telahdirugikan secara materiil dan Immateriil;Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Y urisprudensi MARI yang diperluas melalui Hogeraad dalam kasus Lindebaun Cohen padaTahun 1919
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 776/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 4 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : SRI DEWI KARTIKA SARI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
Terbanding/Tergugat II : BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI CABANG PEMBANTU KEBAYORAN
Terbanding/Tergugat III : LUSI LUSMIATI
Terbanding/Tergugat IV : ELVIRA EMILIA SALAM
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
94 — 55
  • Bahwa selain itu perbuatan Para Tergugat termasuk dalam kualifikasiPerbuatan Melawan Hukum yang berlaku dalam praktek dan menjadiyurispridensi tetap serta diadopsi dalam pengertian/ kualifikasi PerbuatanMelawan Hukum di Indonesia adalah sebagaimana putusan Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919 (dalam perkara lidenbaum vs cohen), yaitu:1. Melanggar hak subjektif orang lain;2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;3. Bertentangan dengan kesusilaan;hal 28 Put Nomor 776/PDT/2018/PT.DKI4.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-08-2016 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
PT. BAHANA WIRYA RAYA
Tergugat:
PT. TJITAJAM
170 — 168
  • sejalan dengan penjelasan dari perbuatan melawan hukumPutusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt. halaman 20 dari 104berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewayjibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut, pada perkembangan doktrin hukum = danyurisprudensi pengertian tentang perbuatan melawan hukum sudahdiperluas dalam peradilan kita sebagaimana putusan arrest HogeRaad tertanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 30-05-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 23-08-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bln
Tanggal 29 Januari 2019 — Penggugat:
1.HJ. ARYATINI Alias TINI Binti H. KOESASI
2.ERZANIE FAHMI Bin ABDURRACHMAN
3.IKHSANA FAJERIN Bin ABDURRACHMAN
Tergugat:
1.NURLAILA
2.TAUFIKURRAKHMAN
3.BAYU SAPUTRA
4.M. FARKHAN
5.RENDANG ADI
6.YANDI KAMITONO
7.SARI RAHMAWATI
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA MAKMUR MULIA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH BUMBU
116 — 41
  • Yurisprudensi Arrest31 Januari 1919 sebagai berikut :a. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (dat of inbreuk maaktof een anders recht);b. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/TERGUGAT (instrijdis met des daders recht);c. Bertentangan dengan kesusilaan (hetzij tegen degoede zeden);d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-06-2010 — Upload : 30-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937 K/PDT/2009
Tanggal 30 Juni 2010 — PT. METROPOLITAN TIRTAPERDANA ; KWANG YANG MOTOR Co. LIMITED ; PT. KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA
124 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.Berdasarkan buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial MahkamahAgung RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan masalah HukumReader Ill, Jilid , Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah AgungRepublik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapatSetiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan) :Sejak dijatunkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen padatahun 1919, terdapat 4 kriteria perouatan melanggar hukum.Keempat kriteria tersebut adalah:1.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 154./PDT.G/2014/PN GIN
Tanggal 22 Oktober 2015 — I Made Rundu (penggugat) Ni Made Suci Dkk (Para tergugat)
130 — 67
  • dengan kehatihatianyang pantas ada dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan diri oranglain atau barang milik orang lain;(Diterjemahkan dari: "dat under onrechtmatige daad is to verstaan eenhandelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in strijdis met des daders rechtsplicht, of incintischt, hetzij tegen de goede zeden,heizij tegen de zorgvuldigheid, weike in het maatschappelijk verkeerbetaamt ten aanzien van eens andesr persoon of goed, H.R. 31 Januari1919, W. 10365, N.J. 1919