Ditemukan 2778 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — MA'FARI, S.Sos Bin AHMAD SUJANGI
11980
  • penyalahgunaankewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lainatau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karenajabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah ataudiarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasan
Register : 30-04-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 16 September 2019 — Penuntut Umum:
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
ARWINSYAH
13643
  • Babang;bahwa Langkah selanjutnya setelah diverifikasi diserahkan kepada Bendaharadan apakah dibayarkan saksi tidak tahu lagi;bahwa Saksi tidak tahu proyek selesai 100 %bahwa dalam pertemuan itu karena kebiasan selama ini penyedia jasa yangsibuk karena Tim PHO yang buatbahwa Dokumen saksi terima dari Bendahara bernama Alias;bahwa Saksi lupa tanggalnya;bahwa Saksi ingat Berita Acara PHO sekitar bulan Agustus 2016;bahwa Saksi tidak tahu BA PHO diteken tanggalnya sebelum Tim PHO turun;bahwa Setelah dokumen
Register : 05-10-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA MEDAN Nomor 2062/Pdt.G/2016/PA.Mdn
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
110
  • . ,- perbulan, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah anak berdasarkan besaran gaji dan kebiasan permberian belanja Tergugat selama ini, dalam hal ini Majelis Hakim menilai belanja dan kebutuhan 1 orang anak sebesar Rp ,- dinilai telah dapat mendekati standar kebutuhan menimal bagi 1 orang anak bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat, dengan memperhatikan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam juga membaca firman
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
MURIYANI, S.Sos
9322
  • telahmenggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs.Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI diIndonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010); Bahwa dalam hal penyalahngunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
9730
  • Adami Chazawi,SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, BayumediaPublishing, Mei 2010); Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan; Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada inidia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dialakukan dan justru bertentangan
Putus : 11-04-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 247/Pid.sus/TPK/2016/PN Sby.
Tanggal 11 April 2017 — Dr. Drs. H. HUSNUL KHULUQ, MM. Kejaksaan Negeri Gresik
13743
  • Gresik berupasebagian wilayah laut dimaksud, namun sesuai dengan bidangtugas dan kebiasan yang ada pada PT. SMELTING, orang yangbiasanya mewakili PT. SMELTING di dalam mengurus prosessewa aset milik Pemkab. Gresik maupun proses lain yangmelibatkan pihak di luar PT. SMELTING adalah Manager GeneralAffair yang dijabat oleh terdakwa DUKUT IMAM WIDODO.Bahwa saksi tahu dan kenal terhadap terdakwa DUKUT IMAMWIDODO sejak masuk kerja pada PT.
Register : 02-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 16 September 2019 — Penuntut Umum:
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
FERIZAL
12340
  • Babang;Hal 74 dari 196 Putusan No : 10/Pid.SusTPK/2019/PN.Pdg14.bahwa Langkah selanjutnya setelah diverifikasi diserahkan kepada Bendaharadan apakah dibayarkan saksi tidak tahu lagi;bahwa Saksi tidak tahu proyek selesai 100 %bahwa dalam pertemuan itu karena kebiasan selama ini penyedia jasa yangsibuk karena Tim PHO yang buatbahwa Dokumen saksi terima dari Bendahara bernama Alias;bahwa Saksi lupa tanggalnya;bahwa Saksi ingat Berita Acara PHO sekitar bulan Agustus 2016;bahwa Saksi tidak tahu BA PHO
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
NURWATI, A.Md. KL
10425
  • telahmenggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs.Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI diIndonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010); Bahwa dalam hal penyalahngunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Register : 07-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I KOMANG PRASETYA,SH.
Terdakwa:
Lalu Kusnendar
5833
  • TPK/2018/PN Mtrsecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini diagunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukandan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan ataukedudukannya yang dimilikinya ;c.
Putus : 10-08-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 10 Agustus 2020 — Penuntut Umum : JULIANTORO, SH.,MH Terdakwa : SUDIANTO
533471
  • dapatditerapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatukorporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapatterjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAOL MALA
162182
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatanatau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataukorporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhal penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Register : 08-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
18572
  • Bahwa penyisihan tersebut adalah suatu kebiasan yangdilakukan oleh Bendahara sebesar 35%, jika saya menolakuntuk dilakukan penyisihan maka saksi takut berakibat tidakmendapatkan kegiatan selanjutnya. Bahwa saksi mendapatkan dari sisa keuntungan pelaksanakegiatan dilapangan (H. AAT) untuk tahun 2013 atau rekananuntuk tahun 2014 sebesar 3 juta rupiah perpencairanditriwulannya dan ABT di akhir tahun 1 kali, jadi uang yangsaksi terima dari sisa keuntungan pelaksana kegiatandilapangan (H.
Putus : 19-03-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 63/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr
Tanggal 19 Maret 2015 — RAMDAN YUSUF, ST.,SE., Bin YUSUF
617
  • Perintah Membayar atau tidak tanpa Saksimencontren seluruh penelitian kelengkapan Dokumen SPPLS yang mestidilampirkan di SPPLS sebagai kelengkapan SPPLS , karena fungsiPenelitian Kelengkapan Dokumen SPP adalah hanya pemberitahuankepada Pimpinan / PA / KPA bahwa kelengkapan SPPLS yangdimasukkan adalah yang telah dicontren di format Penelitian kelengkapanDokumen SPP ;Bahwa benar yang menyiapkan SPM adalah bagian bendaharaPengeluaran yang kemudian dimasukkan ke PA / KPA untuk ditandatangi,seperti kebiasan
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
DWI INDRIYANI, S.Sos
12550
  • AdamiChazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia,Bayumedia Publishing, Mei 2010); Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan; Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang adaini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dialakukan dan justru bertentangan
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - IIS SUTRISNA, ST bin BENUM SETIAWAN
8524
  • pengawas pekerjaan,pejabat pengadaan dan uang untuk CV fiktif; Selanjutnya sisa uang tersebut ia bawa ke Kantor KecamatanMatraman, lalu ia menghubungi Mandor yang bernama Mulyono dariPemalang yang ia ajak kerjasama sejak Tahun 2013, sebelumnyamandor Waluyo yang sebelum ia menjabat sebagai Kasi KecamatanMatraman sejak 2011. saksi mengganti Mandor Waluyo ke MandorMulyono karena pernah dikenalkan oleh Stafnya di Seksi Kecamatanyang bernama Reza Permana karena ia ingin menunjuk mandorsendiri yang bukan kebiasan
Register : 19-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
13868
  • dapat diterapkan/diberlakukan terhadapPelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
14831
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatanatau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataukorporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhal penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
21063
  • of 274 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgMenimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs.Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI diIndonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010); Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatanyang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada halyang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasan
Register : 08-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
15558
  • RIA (pekerja harian lepas) yang membantu saksidalam penyelesaian kelengkapan berkas SPJ.Bahwa penyisihan tersebut adalah suatu kebiasan yang dilakukan olehBendahara sebesar 35%, jika saya menolak untuk dilakukan penyisihan makasaksi takut berakibat tidak mendapatkan kegiatan selanjutnya.Bahwa saksi mendapatkan dari sisa keuntungan pelaksana kegiatandilapangan (H.
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
RAWI Anak MANUM
9319
  • dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidanakorupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yangmempunyai fungsi dalam suatu korporasi:Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan