Ditemukan 10629 data
183 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa unsur melawan hukum sejak 1919 diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yaitu meliputi:Hal. 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 678 PK/Pdt/2014Melanggar Undang Undang;Melanggar hak orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;Bertentangan dengan kesusilaan atau;029 5 pBertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain;.
126 — 78
Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yangsama, yaitu mengganti kerugian.Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPdt danperbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPdt hanya mempunyai artisetelah ada Putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919,karena sebelum dikeluarkannya Putusan tersebut pengertianmelawan hukum masih sempit. Setelah ada Putusan MahkamahAgung tersebut, pengertian melawan hukum menjadi lebih luas,mencakup juga perbuatan negatif.
361 — 132
melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal13865 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum pada awalnyaditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangantertulis, yang kemudian adanya Arrest Hogeraad pada tahun 1919
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembeli;Berdasarkan buktibukti dan fakta yuridis tersebut Para Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukumsebagai berikut:Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah bahwa: setiap perbuatan melawan hukum yang membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Arrest Hooge Raad tanggal 31Januari 1919
Terbanding/Tergugat : PT LION MENTARI AIRLINES
Terbanding/Turut Tergugat I : PT TRINUSA TRAVELINDO atau dikenal TRAVELOKA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT ANGKASA PURA II
Terbanding/Turut Tergugat III : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
169 — 110
Bahwa, sesuai dengan penafsiran Hoge Raad pada tahun 1919,tentang perbuatan melawan hukum yang harus diartikan sebagaiberbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan ataumelanggar :a. Hak subjektif orang lain;b. Kewajiban hukum pelaku;c. Kaedah kesusilaan;d.
Pembanding/Tergugat IV : Asep dodi
Terbanding/Penggugat : H. Abdu Somad Als Abdul Somad Als Umad Bin Haer Diwakili Oleh : Johan Wahyudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
Terbanding/Turut Tergugat II : Harry Soekrawinata, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat III : CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH
41 — 17
IV maka sesuai Pasal 1365 KUHPerdata setiap perbuatan yangmelawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lainmewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian tersebut dan sesuai dengan dalil yang disebutkan dalam positagugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat terbukti telahdirugikan secara materiil dan Immateriil;Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Y urisprudensi MARI yang diperluas melalui Hogeraad dalam kasus Lindebaun Cohen padaTahun 1919
79 — 7
Adanya kesalahan ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya setelah diputuskannya perkaraLinden Baum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum(pasal 1365 KUHPerdata) yang telah diterima dalam praktek peradilan di Indonesia, yaitu ;1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;2. Melanggar hak subyektif orang lain ;3. Melanggar kaidah tata susila ;674.
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang berada dan tunduk pada hukum publik maka Pemohon Kasasitidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang.Berdasarkan uraian di atas unsur menyalahgunakan kewenangan yangada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.Ad.7: Pengertian menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UU Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal 1365) dan telahmenjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919
Bahwa hanya seorang pejabat publik yang mempunyaikewenangan atas dasar atribusi atau atas dasar delegasi yang memenuhisyarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kKewenangan hukum publik dandapat menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UU Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal 1365) dan telahmenjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) kasus Lindebaum Cohen;maka pengertian istilah menyalahngunakan wewenang diadopsi dari hukumadministrasi
123 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
MahkamahAgung RI dalam buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung R.1,Tentang Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III Jilid I PenerbitTim Penguji Hukum Mahkamah Agung RI 1991, halaman 121 mengutip pendapatSetiawan menyatakan sebagai berikut:Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919,terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut:1.
88 — 23
NADJI BIN BAIR yangHalaman7 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Timsekarang menjadi hak PARA PENGGUGAT tanpa memberikan ganti rugiyang layak, perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria perouatan melawanhukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Juncto ArrestHoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum sertaberdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R.
Terbanding/Tergugat I : PT. JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANDUNG ASRI MANDIRI PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
166 — 76
yang sama sekalitidak terikat dengan BEBANBEBAN sehingga PARAPEMBANDING telah dibiarkan MEMBELI Objek yang denganadanyaBEBANBEBAN tersebut terkaitadanya PerjanjianKerjasama Nomor 33/PKS/XI 1985 tertanggal 7 November1985, yang seharusnya apabiladilihatdariKonstruksiHukumnyaadalahmerupakan OBJEK SEWA adalahmerupakan suatu) Perbuatan Melawan Hukum yang telahmenimbulkan kerugian bagi diri PARA PEMBANDING,sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, dimanadalam putusan Hoge Raad pada 31 Januari 1919
103 — 27
Bahwa setelahadanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam PerkaraLindenbaum v. Cohen, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luasdimana meliputi berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan ataumelanggar (a) Hak Subyektif orang lain, (b) Kewajiban hukum pelaku, (c)Kaedah Kesusilaan, dan (d) Kepatutan dalam Masyarakat (Vide.
62 — 5
Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan kehilangan potensikeuntungan yang diharapkan saja yang benar tidaknya belum dapat dipastikan, yangmana menurut majelis dalam hal adanya perbuatan melawan hukum maka kerugiantersebut harus sudah diperinci berapa besarnya dan juga sudah nyatanyata telahterjadi dan sudah dialami oleh pihak yang dirugikan sebagai sebab akibat dari padaadanya perbuatan melawan hukum itu sendiri;Menimbang bahwa hal itu dapat kita lihat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31Januari 1919
208 — 61
. : 07, Surat Ukur No. 2/SWL SJJ/1999, tanggal 4 Agustus 1999 makaTergugat tidak berhak melakukan perbuatan melarang Penggugat melakukan kegiatanperkebunan seperti memasuki kebun, melakukan pemupukan, merawat, maupunmemanen tanaman kelapa sawit di tanah yang disengketakan tersebut, sehinggaperbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai malfeasance;2 Perbuatan tersebut harus melawan hukumMenimbang, bahwa sejak tahun 1919 melawan hukum diartikan dalam arti yangluas yaitu melanggar undangundang, melanggar
62 — 16
Melawan hukumBahwa sejak tahun 1919 setelah adanya putusan ada kasusCohen v. Lindenbaum pengertian PMH tidak lagi hanya mengacupada melanggar hukum saja, tetapi berkembang meliputi setiappelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalampergaulan hidup masyarakat.
100 — 112
dari pihak tersebut, dalam hal ini yangdimaksud dengan kesengajaan adalah Suatu perbuatan, dimana denganperbuatan itu si Pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dariperbuatan tersebut, sedangkan definisi dari kelalaian adalah Seseorangtidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang);Kemudian dengan dimaksud atas perbuatan itu harus ada hubungankausal yaitu berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian;ahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919
57 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.155 K/Pid.Sus/2012Bahwa ketentuan Pasal 1365 BW menyatakan tiap perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut..Bahwa putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkaraLindebaumCohen.
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
120 — 336
puluhmeter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak diJalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan KecamatanKemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan perbuatanTergugat Il yang telah memanfaatkan dan/atau menggunakan tanahobjek perkara berikut bangunan yang berdiri diatasnya gunamelaksanakan kegiatan satuan pendidikan dengan label Sekolah IslamAlAzhar Cairo Indonesia termasuk dalam kategori suatu perbuatan;Perbuatan tersebut melawan hukum;Sejak tahun 1919
108 — 48
Bahwa mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ialah Tiap perbuatan melanggarhukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu. karena kesalahannya untuk menggantikankerugian tersebut;AP Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dalam hal ini pengertiannya bukan sematamata melanggarundangundang, akan tetapi sebagaimana Arrest Hoge Raad 1919 telahdiperluas pengertiannya termasuk pula
Terbanding/Penggugat : Tan Siauw Gie
Terbanding/Turut Tergugat I : Yayasan Kawaluyaan
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat I : Drs. Johanes Marinus Lunel
Turut Terbanding/Tergugat II : dr. Adjitijo A. Amidjojo, SpB
Turut Terbanding/Tergugat III : Ir. Leonardi Sumawidjita
Turut Terbanding/Tergugat IV : Jeannette Indrawahyati Laksmono, SH
Turut Terbanding/Tergugat V : dr. Judianti Kodijat
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lanny Tumewu
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Esther Tedja
Turut Terbanding/Tergugat IX : Agus Tom Kurniawan
206 — 71
Arrest Hogeraad tahun 1919 dalam perkara antara LindenbaumHalaman 10 dari 89, Putusan Perdata Nomor 640/PDT/2020/PT BDG1718.vs Cohen, putusan perkara tersebut merupakan tonggak perkembanganpemahaman mengenai perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatandikatakan melawan hukum jika memenyhi syaratsyarat : Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. Perbuatan bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan.