Ditemukan 3594 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : disertai disersi dicerai diserang disarah derahi dirahi diserahã diserah diketahi disertasi
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
206 — 144
  • BahwaTergugat IX Intervensi, Tergugat XI Intervensi dan Tergugat XIImenolak dengan tegas tahapan pemasukan gugatan intervensi olen PenggugatIntervensi,Bahwa sesuai acara persidangan kali lalu, masingmasing Para TergugatIntervensi diserahi gugatan Intervensi, seharusnya masingmasing TergugatIntervensi hanya diserahi atau diberikan permohonan intervensi dengan dalildalil atau alasan ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat Intervensi yangterganggu, dan sesudah Para Tergugat Intervensi meneriman
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
171 — 69
  • yang berlaku, yaitu wajib dilaporkan dan dalam hal tempotertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap sebagaisuap, keculai dapat dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UUNo. 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalahsetiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkatoleh Pejabat yang berwenang dan diserahi
    Unsur Pegawai Negen Atau Penyelenggara Negara:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UUNo. 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalahHalaman 315 dari 434 halaman Putusan No.35/Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.Pstsetiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkatoleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri ataudiserahi tugas Negara lainnya dan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
413 — 1074
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yang dimaksud Pegawai Negeri adalahsetiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yangditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatujabatan negeri, atau diserahi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
454 — 1713
  • Oleh , karenanya kami tetapberpendapat :> Isi maupun redaksi dari vonnis tersebut jelaslah benar adanya;> Pada saat itu khusus untuk warga Kraton Surakatra PenghuluAgeng masih diserahi tugas Peradilan;> Yang menandatangani vonnis itu) sendiri sudah sesuaiketentuan pasal 5 Stbl 1882 Nomor 152 yaitu ketua RaadAgama, saat itu dijabat oleh K.R.H.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 17-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Februari 2017 — 1.JOHAR FIRDAUS 2.SUPARMAN
506 — 222
  • Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinyasalah satu saja dalam unsur elemen tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UUHal 172Putusan Pengadilan TIPIKORNo.62/Pid.Sus.TP K/2016/PN.PbrNo. 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalahsetiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkatoleh Pejabat yang berwenang dan diserahi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 21-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 241/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — 1. Bungur Supriyatin, 2. Daskimah, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
78 — 44
  • Serta jelas bahwa sebagai pelaksana transportasikereta api, TERGUGAT hanya diserahi wewenang atas sarana danprasarana perekeretaapian, sarana dan prasarana manaberdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tidak mencakup tanah danbangunan rumahrumah negara (termasuk yang dihuni PARAPENGGUGAT).Tidak Memenuhi Unsur Keadilan Bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 79 tidak memenuhiunsur keadilan, karena jelasjelas PARA PENGGUGAT merupakanpenghuni yang sah atas rumahrumah negara berdasarkan suratsurat penunjukan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
Drs. H.MUHAMMAD JAMIL
122 — 64
  • Bahwa pada keesokan harinya setelah saksi melakukan pencairan cek di BankBNI Cab Bengkulu, saksi diminta kembali oleh Saudara Oga Chandra untuk melakukanpencairan cek Bank Bengkulu No 642968 dengan jumlah Rp 500.000.000 (lima ratusjuta rupiah), saat itu saksi bersama dengan Saudara Oga Chandra berangkat dengansatu mobil yang dikemudikan oleh Saudara Hasim, dan di dalam mobil tersebutsaksi diserahi cek Bank Bengkulu No 642968 oleh Saudara Oga Chandra dan saksidiminta untuk melakukan pencairan cek
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
125 — 34
  • penyelenggaranegara, dengan demikian apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, makaunsur Pegawai Negeri atau Peneyelenggara Negara telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa batasan Pegawai Negeri dirumuskan dalam UndangUndang Nomor : 8 tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (diubahdengan UndangUndang Nomor : 43 tahun 1999) yang rumusannya sebagaiberikut : Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yangtelah memenuhi syaratsayarat yang telah ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang, diserahi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
116 — 34
  • Desa terdakwaSunaryo dan pada saat pengambilan RKA tersebut tersebut saksi Sunardengan Kepala Desa dan peragkat lainya menyereahkan DPA yang sudahdi berikan coretan perbaikan untuk di ketik ulang dan setelah selesai saksidisuruh menyimpan DPA tersebut, dan pada hari itu juga saksi di suruhmengetik buku kas umum, daftar hadir yang sisinya di bacakan olehKepala Desa Sunaryo, mengetik daftar upah pekerja yang namanamanyadibacakan saksi Sarwan serta mengetik dan mencetak kwitansi, blankoblanko dan diserahi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2017 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 26 Mei 2016 — AGUS MULYADI Bin (Alm) H.ATEP
108 — 24
  • akan ditetapkan dalam amar putusan ini tidaklah bermaksud sematamatauntuk memberikan hukuman kepada Terdakwa atas perbuatan pidana yangdilakukan Terdakwa yang menyalahgunakan wewenang dalam jabatannyaselaku Kepala Desa Sumur Batu dan selaku Team Teknis BP3 TA.2012Kecamatan Cikeusik sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapijuga bertujuan untuk mencegah supaya perbuatan serupa tidak terjadi lagidimasa yang akan datang baik bagi Terdakwa maupun bagi pejabat lainnya diDesa Sumur Batu yang diserahi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
117 — 14
  • hak istimewa untuk mengeluarkan diskresi ;e Bahwa mengenai tanggung jawab pemberi wewenang dan penerima wewenang ataudelegasi dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang kalau sudah didelegasikan dia yangmemberi delegasi tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi tapi adalah penerima delegasi yangbertanggung jawab ;e Bahwa Pelimpahan kewenangan ada dua yaitu secara mandat dan secara delegasi,kalau secara mandat yang bertanggung pemberi mandat, secara delegasi yang bertanggungjawab adalah yang telah diserahi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 16 September 2019 — Penuntut Umum:
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
FERIZAL
124 — 40
  • Alias selaku Bendahara Pengeluaran yangmenyatakan telan mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan KemajuanPelaksanaan Pekerjaan pada Minggu ke XI (Sebelas) tanggal 31 Juli 2016 dimanakemajuan fisik telah mencapai bobot 100% (seratus porsen) dan berhak menerimapembayaran langsung sebesar 100% (seratus porsen).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengatakanbahwa sebelum mencek kelapangan Terdakwa diserahi kelengkapan PHO olehRizalwin berupa Surat Permohonan PHO, MC0O, Laporan Mingguan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Yusirwan (Terdakwa)
162 — 42
  • Zaini Yahya.Bahwa dalam hubungan kerja tersebut tidak ada dibuatkan surat perjanjian kerja,pekerjaannya sitim borong;Bahwa sebagai pedoman kerja, saksi ada diserahi gambar untuk dilaksanakan.Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi menerima pembayaran pekerjaan sebesarRp. 30.000.000, ( tiga puluh juta rupiah) dari Fitrianto;Bahwa setahu saksi, Terdakwa Yusirwan adalah bos saksi M.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
73 — 34
  • yang hilang sudah cukup merupakanmembuktikan kerugian negara ;Bahwa dalam praktek ternyata dilematis , dalam korupsi formilsedangkan Hakim wajib menggali undangundang berartimateril ;Bahwa kontruksinya beda antara Pasal 2 dan Pasal 3 , makaloncat dari Pasal 2 ke Pasal 3 sulit karena sulit dalammerumuskan ;Bahwa dalam penilaian membuat putusan , Majelis Hakim dalammembuat pertimbangan tersirat dalam materil , secara spesifikmateriilnya,sehingga biar masyarakat tahu menilainya.Bahwa seseorang yang diserahi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 16 September 2019 — Penuntut Umum:
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
ARWINSYAH
137 — 43
  • Alias selaku Bendahara Pengeluaran yangHal 171 dari 194 Putusan No. 6/Pid.SusTPK/2019/PN.Pdgmenyatakan telan mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan KemajuanPelaksanaan Pekerjaan pada Minggu ke XI (Sebelas) tanggal 31 Juli 2016 dimanakemajuan fisik telah mencapai bobot 100% (seratus porsen) dan berhak menerimapembayaran langsung sebesar 100% (Seratus porsen).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferizal yang mengatakanbahwa sebelum mencek kelapangan saksi diserahi kelengkapan PHO oleh
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
590 — 215
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ; Menimbang, bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 tahun 1974tentang pokokpokok kepegawaian yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999, yang dimaksud Pegawai Negeri adalah :"setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratsyaratyang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang diserahi tugasdalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara
    Fusli Zainal1076 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRsebagai Gubernur juga telah diangkat oleh pejabat yang berwenang in casuPresiden RI diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugasnegara dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundangundangan yangberlaku, artinya mendapat gaji dari kKeuangan Negara atau daerah, olehkarena itu juga masuk dalam kwalifikasi Pegawai Negeri menurut UndangUndang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 43 Tahun 1999.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
445 — 221
  • penyelenggara negara.Menimbang, bahwa rumusan unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negaraini bersifat alternative, sehingga jika salah satu terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut UndangUndang Nomor :43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1974 tentangPokokPokok Kepegawaian, dalam Pasal angka 1 yaitu Setiap warga Negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi
    tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negaralainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 14-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns
Tanggal 1 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NURMALINA HADJAR,S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN,BAcc
163 — 132
  • Terdakwa diserahi menyimpanbarang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, 2. Terdakwamenyimpan barang itu karena jabatannya, 3. Karena mendapat upah uangbukan upah yang berupa barang, selanjutnya mengenai unsurunsur tindakpidana penggelapan yaitu 1. Unsur Subyektif, unsur ini berupa kesengajaanpelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalampasal undangundang melalui kata dengan sengaja. 2.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 33/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS
Tanggal 20 Januari 2016 — Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI
65 — 50
  • Namun beberapa bulan kemudiansekitar bulan Juli tibatiba isteri saksi diserahi SK CPNSnya oleh bagiankepegawaian, saksi tidak tahu kenapa tibatiba begitu namun saksi senangHalaman 107 dari 209 Putusan Nomor 33 /Pid.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
275 — 638
  • tanggung jawab atas orangorang yangmenjadi tanggungannya yakni para menteriBahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill adalah Menteri yang memilikikedudukan yang dinyatakan dalam Pasal 17 UUD 1945 yaitu :1) Presiden dibantu oleh MenteriMenteri Negara.2) Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden3) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.Bahwa Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat 15 UndangUndang No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa Menteri adalahmenteri yang diserahi