Ditemukan 5920 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3810 3510 3_10 310 3.1 3.13 3.12 3.16
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Waris Islam
Register : 11-03-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 25-06-2020
Putusan PA GARUT Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Grt
Tanggal 12 Oktober 2016 — Perdata Supriatna bin Masrip Engkon bin Masuri (Alm) (Kuasa Pemohon) ENDANG MASKAR bin MAS'AN (Alm)
128 — 33
  • Yani Heryani binti Jakaria (alm)Pemohon 9 adalah 1/13: (I) 1/13x1.950=150; (II) 1/13x937,5=72,11; (III) 1/13x937,5=72,11; (IV) 1/13x487,5=37,5; (V) 1/13x1.375=105,76; (VI) 1/13x140 =10,76; (VII) 1/13x420=32,30; (VIII) 1/13x350=26,92; (IX) 1/13x437,5=33,65; (X) 1/13x787,5=60,57; (XI) 1/13x157,5=12,11.3.10.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
3612 — 2754
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  • Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitasPasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.3.10 Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat(1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974 beralasan menurut hukum untuk sebagian,sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menuruthukum.4.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 15-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 30/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DIDAKUS LEBA.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
281 — 161
  • Nomor 31/Pid.SusTDK/2020/PN Kpg , dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumtanggal 24 Juli 2020, Nomor REG.PERK: PDS11/N.3.10/Ft.1/2020, tardakwadidakwa sebagai berikut:DAKWAAN:PRIMAIR :Bahwa TERDAKWA DIDAKUS LEBA selaku Pimpinan Bank PembangunanDaerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Kantor Cabang Surabaya (yangselanjutnya dalam dakwaan disebut TERDAKWA) bersamasama denganBONG BONG SUHARSO selaku Wakil Pimpinan Bank NTT Kantor CabangSurabaya
    PDS11/N.3.10/Ft.1/07/2020telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa DIDAKUS LEBA,SE bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primiar.2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa DIDAKUS LEBA,SE dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa barada dalamtahanan.3. Menghukum terdakwa DIDAKUS LEBA,SE untuk membayar denda sebesarRp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam)bulan kurungan.4.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-03-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 108/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP Dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
PT. JATIMJAYA PERKASA
829 — 648
  • Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalampositanya angka 3.10. sampai dengan angka 3.13. pada halaman 12 (duaHalaman 53 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN. Jkt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
630 — 663 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Skycamping Indonesia (dalamPailit);3.10. 2 (dua) lembar catatan tangan;3.11. 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia(dalam Pailit) Nomor : 091/SCPI/VIII/2010 tanggal 25 Agustus2010, hal permohonan Penetapan Penutupan Jalan,tertandatangani Royandi Haichal dan Khairil Poloan,SH.MH;3.12. 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia(dalam Pailit) Nomor : 092/SCPI/VIII/2010, tanggal 25 Agustus2010 kepada PT.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 28-06-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BATAM Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
PT WAHANA PRATAMA MANDIRI
Tergugat:
PT KARYA NUSANTARA INDAH EXPRESS
63 — 33
  • empatpuluh empat ribu enam koma empat puluh rupiah);Dinding depan lantai 3 dengan total harga pekerjaansesuai Surat Uraian Pekerjaan Dan Harga Pekerjaansebesar Rp 2.444.006,40, (dua juta empat ratus empatpuluh empat ribu enam koma empat puluh rupiah);Dinding depan tambahan 1 m dengan total hargapekerjaan sesuai Surat Uraian Pekerjaan Dan HargaHalaman 137 dari 192 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pat.G/2018/PN BtmPekerjaan sebesar Rp 662.112, (enam ratus enam puluhdua ribu seratus dua belas rupiah);3.10
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 150 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 29 Oktober 2015 — DEDI WAHYUDI Bin DADANG ROSAD
76 — 8
  • Sus/TPK/2015/PN.BdgXlll. 3.8 1 (satu) lembar Disposisi dari ASDA Il Kota Banjar kepada KepalaDinas Pendidikan Kota Banjar tanggal 18 Februari 2013XIV. 3.9 1 (satu) lembar Disposisi dari Sekda Kota Banjar kepada ASDA Il KotaBanjar tanggal 13 Februari 2013.XV. 3.10 1 (satu) lembar Disposisi dari Walikota Banjar kepada SekretarisDaerah Kota Banjar tanggal 08 Februari 2013.XVI. 3.11 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana KelompokPemuda Biru Muda yang beralamat di Dsn.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 32/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 24 Maret 2014 — Drs. A. MAKDAMI FIRDAUS, M.Si. Bin HASAN
122 — 230
  • 812 Pembuatan tiang benddera Kwarda jambi 07/01/2010) 2.3 Biaya liputanTVRI Jambi kegiatan parade Januari 2010 26/01/2010) 3.4 Biaya liputanTVRI Jambi kegiatan parade pebruari2010 /2010 3.5 Biaya survey ke buper Pamela sei Gelam 2009 05/02/2010) 1.6 Biaya pelatih KMD Kwarcab Batanghari 22/02/2010) 1. 7 Biaya kebersihan bumi perkemahan Sunagi Gelam 24/02/2010) 2.8 Biaya penugasan BPK Kwarda Jambi dlm rangka pemeriksaan kwartir 2010 25/02/2010) 2:9 Biayaliputan TVRI JambiGelarSenjaMaret2010 0 /2010 3.10
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 08-03-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pdt.Sus-G.Lain Lain/2021/PN-Niaga SBY
Tanggal 8 Maret 2022 — PT. BANK QNB INDONESIA Tbk Lawan DIDIT WICAKSONO,SH.,MH., AGUS SETIA WAHYUDI,S.H., dan EGA SAGITA DESSIANA,S.H.,MH
229 — 52
  • Wahayu Krisma Suyanto, SH, Notaris dan PPAT di Pasuruan ;3.10 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 161 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor : 162, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Wahayu Krisma Suyanto, SH, Notaris dan PPAT di Pasuruan;3.11 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 163 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor : 164, tertanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-03-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 3 Maret 2015 — PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL VS Sa’an Bin Timan , DKK
96 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan Para Penggugat yang pada saat itu shift 3.10.Bahwa Pada Tanggal 15 November 2013 Para Penggugat datang ketempatTergugat untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugatmemerintahkan security untuk mengusir Para Penggugat yang mau bekerja.Hal. 143 dari 308 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.SusDan begitu pula terhadap Para Penggugat yang pada saat itu shift 2 danshift 3.11.Bahwa Para Penggugat yang pada saat itu shift 2 dan 3 mempertanyakanmaksud dan tujuan Tergugat melarang Para Penggugat
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-02-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 02/Pdt.G/2016/PN TBh
Tanggal 5 Oktober 2016 — RAMLAN ASHARI (Penggugat) L A W A N 1. Syamsul Calon Kepala Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2015-2021, Nomor Urut 1, berkedudukan di Dusun Pasar RT 01 RW 01 Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Arsyad, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Legal Konsultans “Moh. Arsyad & Rekan” berkantor di Jalan Tanjung Harapan, No. 33 1B, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum di Kantor kuasanya tersebut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 14 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. ; 2. Kelompok Pemungutan Dan Penghitungan Suara (KPPS) Atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015-2021 Dusun Harapan Jaya Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. ; 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015 - 2021, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III, ; 4. Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015, berkedudukan di Jln. Pendidikan No. 12 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV. ; DAN PARA TURUT TERGUGAT yaitu : 1. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir., berkedudukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 28 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I. ; 2. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Simpang Gaung Periode 2015-2021 Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Riau No.1 Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016, ; Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II. ; 3. Camat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jln. Riau No. 1 Kelurahan Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016.; Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III. ; 4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Riau di Pekanbaru, Cq. Bupati Indragiri Hilir, berkedudukan di Jln. Akasia No. 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam hal ini dikuasakan kapada 1. Marta Haryadi, SH, MH, 2. DR. H. Edwar, SH, MH, 3. Moh. Arsyad, SH. MH, 4. Budi Suprianto, SH, 5. Aditya Taufan Nugraha, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/SK/2016/PN Tbh, tertanggal 21 Maret 2016 Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV ;
79 — 11
  • melakukantahapantahapan dan atau proses sebagaimana yang dimaksud di dalamPasal 72 angka (1) sampai dengan angka (12) junto Pasal 68 angka (4)sampai dengan angka (10) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri HilirNomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihnan, Pengangkatan, danPemberhentian Kepala Desa tersebut;3.9 Bahwa tahapantahapan tersebut wajib dilakukan sebelum mengajukanproses hukum dan atau mengajuakan gugatan kepengadilan, tentangkeberatan tahapan maupun kebertan terhadap hasil pemilihan KepalaDesa.3.10
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama
Register : 03-05-2023 — Putus : 26-05-2023 — Upload : 26-05-2023
Putusan PA AMUNTAI Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Amt
Tanggal 26 Mei 2023 — Pemohon melawan Termohon
61 — 46
  • A.Yani Km.36

    Sebelah Barat : Asmuni

    Sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 530 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarbaru pada tanggal 01 Maret 2004 atas nama Haji Ahmad Noor Helmi;

    3.10.Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan luas 1.317 m2 (seribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) dengan batas-batas

    Keperluan proses balik nama poin amar 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 di atas;

    b. Keperluan proses pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) poin amar 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11 di atas;

    c. Keperluan proses pengalihan hak (dipindah tangan/dijual) poin amar 3.1, 3.16, 3.19 di atas;

    dari harta peninggalan almarhum H. A. Noor Helmi Bin H. Johanes dengan almarhumah Hj.

Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 59/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 5 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Teuku Muhammad Yusuf Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat II : Teuku Muhammad Fauzi Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat III : Cut Fatirawati Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Terbanding/Tergugat I : T. Saiful Bahri, Dkk.
Terbanding/Tergugat II : Indra Mawan
Terbanding/Tergugat III : Rizwan H. Muhammad
Terbanding/Tergugat IV : M. Thaleb Yusuf
Terbanding/Tergugat V : RAHMA YANTI
Terbanding/Tergugat VI : Bakhtiar
Terbanding/Tergugat VII : Marbawi
Terbanding/Tergugat VIII : Rosma Nainggolan
Terbanding/Tergugat IX : Sauddin
Terbanding/Tergugat X : Anti Dewi
Terbanding/Tergugat XI : Idang Jaini
Terbanding/Tergugat XII : P. Samosir
Terbanding/Tergugat XIII : Fakhruddin
Terbanding/Tergugat XIV : Alfian
Terbanding/Tergugat XV : Samsul Bahri
Terbanding/Tergugat XVI : Iskandar
Terbanding/Tergugat XVII : Burhanuddin
Terbanding/Tergugat XVIII : Abdurrahman Ubit
Terbanding/Tergugat XIX : Ab
414 — 257
  • Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT BNA.3.10.tanah di luar yang diduduki oleh 36 orang seluas setengah Ha, dantanah yang diduduki oleh 36 orang tersebut merupakan tanah yangpernah digugat oleh TM. Yusuf BBA dan sekarang merupakan tanahdibawah penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Sabang, bukti inijuga telah membuktikan bila tanah objek sengketa selain tanah yangtelah dikuasai oleh Pemko Sabang adalah tanah milik Budel WarisanAlm. Teuku Djohan yang belum difaraildhkan.Bukti surat dengan kode P.
Pengadilan PA JAKARTA UTARA Perdata Agama
Register : 07-10-2019 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 2340/Pdt.G/2019/PA.JU
Tanggal 22 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 37
  • Abdul Rojak (anak perempuan kandung);
  • Siti Djubaedah binti Yahya (anak perempuan kandung), yang meninggal dunia pada 10 September 1995, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
    1. Mochamad Yasin bin Fulan (duda);
    2. Mohamad Ali bin Mochamad Yasin (anak laki-laki kandung);
    3. Abu Bakar bin Mochamad Yasin (anak laki-laki kandung);
    4. Nanang Kosim bin Mochamad Yasin (anak laki-laki kandung);

    • 3.10.

Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 10-11-2021 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 07-04-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 614/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Tanggal 7 April 2022 — Penggugat melawan Tergugat
137 — 59
  • Brojol Bandi bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);

    3.10 Devi Yuliana binti Samud Dardji (anak perempuan kandung/Tergugat III);

    3.11 Dedi Sulistyo bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung/Tergugat IV);

    3.12 Anton Prakoso bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung/Tergugat V);

    3.13 Indriyati binti Samud Dardji (anak perempuan kandung/Tergugat VI);

    3.14 Jarot Pratopo bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung/Tergugat VII);

    3.15 Marice Liliana binti Samud

Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3006 — 2013
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Hal tersebut dikarenakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU5/1999 tidak menjadikan hukum pidana sebagai instrumen untuk menciptakankesejahteraan sosial dan demokrasi dalam bidang ekonomi sebagaimana citacita UU 5/1999, tetapi sekadar instrumen untuk menghukum semata;3.10 Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti tertulis yang diberi tanda bukti P1 sampaidengan bukti P30 dan mengajukan ahli Gde Pantja Astawa dan Chairul Huda,sebagaimana selengkapnya
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2017 — - MOHAMMAD MAKU, S.Sos, Dkk
88 — 45
  • Sehinggaberdasarkan SPI 102 butir 3.10 yang dimaksud nilai penggantian wajar adalahnilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan denganNilai Pasar atas suatu properti, dengan memperhatikan unsur luar biasaberupa kerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalinan hak atasproperty yang dimaksud. Pada SPI 306 butir 3.10 nilai penggantian wajaradalah diartikan sama dengan nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksuddalam UU Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 9 Tahun 2017
2088 — 1391
  • Tentang : Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung
  • bawah undangundang, dan Pemohonmemiliki Kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga secaraformal dapat diterima;Pokok Permohonan3.9 Bahwa permohonan pengujian peraturan perundangundangan di bawahundangundang adalah pengujian terhadap 51 yang pada pokoknya 61.Bahwa objek pengujian peraturan perundangundangan di bawah undangunganhg bertentangan dengan peraturan perundangundangan, 6 selanjutnya mohon agar objek pengujian peraluran perundangundangan di bawahundangundang dinyatakan ;3.10
    karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dantelah diusahakan musyawarah dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat,sesuai Pasal 30 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakimmemutus dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang dari Pemohon tidak diterima;3.10
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES RONALD SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
245 — 134
  • Perk PDS04/N.3.10/Ft.1/07//2020 tanggal 24 Juli 2020, padapokoknya sebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa TERDAKWA YOHANES RONALD SULAYMAN selaku DirekturCV. MM Linen Indonesia dan pemilik UD.
    PerkaraPDS04/N.3.10/Ft.1/07/2020, tanggal 24 Juli 2020, pada pokoknya sebagaiberikut:1.Menyatakan terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimanaDakwaan Primiar.Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa YOHANES RONAL SULAYMANdengan pidana penjara selama 16 (ENAM BELAS) TAHUNMenghukum terdakwa YOHANES RONAL SULAYMAN untuk membayardenda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam)bulan kurunganMenetapan agar terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
459 — 319
  • Sel3)Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada angka 3.10 halaman30 yang menyimpulkan pertimbangan Mahkamah Konstitusitersebut di atas secara jelas menerangkan bahve untukmenentukansuatukerugian negara ituharusnyata dan pastiserta penghitungannya dilakukan oleh ahli, adalah keliru karenafaktanya Mahkamah Konstitusi hanya memberikan penafsiranbahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapatdihitung, meskipunsebagaiperkiraanataumeskipun belumterjadi.Bahwa kerugian keuangan negara itu harus