Ditemukan 7074 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sakala siala skplb salah salam suala sikala soala
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum Penggelapan
Register : 10-07-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl
Tanggal 18 Nopember 2019 — EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN
131 — 57
  • Cipta Artha Indonesiaadalah Terdakwa, nemun tidak ada SK pengangkatannya hanya karenakepercayaan, hubungan pertemanan dan sebagainya;Bahwa dibawah Terdakwa ada Admin namun Ahli belum sampai kesanadalam melakukan investigasi;Bahwa biasanya di perusahaan skala menengah kecil itu tidak ada SOP nyatetapi dari pekerjaan seharihari yang sudah dilakukan itu yang Ahlirangkum sehingga menjadi SOP meskipun tidak secara tertulis;Bahwa ada penyalahgunaan wewenanrg yang dilakukan oleh Terdakwakarena Terdakwa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
197 — 24
  • Dpsh. membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuksebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa ;i. mengembangkan sumber pendapatan Desa ;j.. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara gunameningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa ;. memanfaatkan teknologi tepat guna ;m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;n. mewakili Desa di dalam dan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
YURI PRASETIA, SH., MH
Terdakwa:
MUSTAPA
166 — 125
  • delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M2 ;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
74 — 81
  • Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu :Pasal 50 ayat 1 :Dana perimbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yangdialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi.Pasal 50 ayat 2 :Dana perimbangan terdiri dari :a Dana Bagi Hasil bersumber dari SDA seperti ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);b Dana Alokasi Umum bersumber dari Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN) untuk menghindari adanya gapfiskal yang skala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
902 — 406 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016terhadap hutan/lanan dengan kategori gambutsehingga setiap anggota/petugas pemadam kebakaranmengetahui cara mendeteksi secara dini potensipotensi kebakaran dan mengerti teknik mengendalikanapi dalam skala luas maupun kecil secara profesional.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
86 — 32
  • Dalam dokumen tersebut berisikan nama kegiatanberikut penjelasannya mengenai lokasi, besar dan jenis pekerjaanserta tata cara pelaksanaan kegiatan, syaratsyarat administrasi danpersyaratan teknis, syarat mutu pekerjaan dan keterangan lainnyayang dituangkan dalam bentuk tulisan.Gambar hasil (AsBuilt drawing) adalah gambar hasil yang sudahterpasang (gambar jadi) sesuai dengan kondisi yang terpasang dilapangan dibuat dalam bentuk gambar dengan ukuran yangdisesuikan dengan lapangan dalam ukuran skala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
323 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan pupukmenggunakan alat rotavator & rome plow agaroksigen bisa masuk ke dalam tanah, kenyataannyatidak dilakukan karena masih terdapat bongkahantanah pada Processing pit SBF Monitoring, diperiksadengan parameter analisa limbah meliputi PH, TPH,Benzene, Toluene, dll dan analisa TCLP di dalamnyaunsur loham Plimbum, Arsen dan lainlain;e Konsentrasi TPH tanah yang diolah antara 415%);Bahwa ahli dengan menggunakan sampling yang diambilpenyidik dari Stock Pile, melakukan proses Bioremediasidalam skala
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
129 — 65
  • Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalambentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh pesertarapat.Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhansekolah, khususnya untuk membantumempercepat pemenuhan StandarPelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan para KUPT KecamatanSeKabupaten Bima untuk mengambil dana BOS sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) per siswa tidak pernah melibatkan
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 26-05-2023 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN BATAM Nomor 329/Pid.B/2023/PN Btm
Tanggal 26 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, S.H,. M.H.
2.IKRAR DEMARKASI, S.H., M.H.
3.NANI HERAWATI, SH
Terdakwa:
Budi Sudarmawan
190 — 0
  • JUNAEDI dengan luas +- 43,66 Hektar dengan Skala 1:15.000
  • Salinan Surat Klarifikasi Lahan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 September 2018
  • Salinan Permohonan Pemutihan Kawasan Hutan di Kelurahan Sambau Kec.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
520 — 460
  • Klungkung.Bahwa pada waktu itu belum dibuatkan perjanjian/kesepakatan tertulis antara pemilik tanah dengan pihakPemda Klungkung, waktu itu saksi memberikanmasukan agar dibuat Risalah hasil Rapat ditambah fotofoto, pen nhar:pemili/wakil pemilik dengan Panitia Pembebasan Tanah,SK Pembayaran Ganti Rugi dan sampai saat ini belumdibuat karena saksi selakupemilik tanah belum pernahmenandatanganidokumensepertiyang diberitahukantersebut;Bahwa luas keseluruhannya awalnya adalah 10 Ha,tetapi setelah dihitung dari skala
    lalu saksilangsung diminta oleh Klian Subak Gunaksa I WAYANMARDIKA untuk membantu menentukan batasbatastanah di lokasi tersebut;Bahwa kemudian Klian Subak Gunaksa I WayanMardika memberikan saksi data berupa gambar/peta danDaftar Nama Pemilik Tanah yang tanahnya kena rencanapembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermagaGunaksa lengkap dengan nomor persil dan nomorbloknya;Bahwa selanjutnya berpedoman dari gambar dan datayang diberikan tersebut, lalu saksi bekerja dengan caragambar tersebut saksi skala
    kemudian saksi cocokangambar dengan luas masingmasing kepemilikan, jadikalau dalam dokumen kepemilikannya luasnya misalnya2500 m2 maka dibuat gambar sesuai dengan bentuktanahnya dengan skala yang disesuaikan dengandokumen tersebut, setelah itu barulah dihitung luas yangkena sesuai gambar rencana jalan dan dermaga;Bahwa hasil pekerjaan saksi buat tertulis berupa Petarekontruksi penunjukan batas tanah Yang Terkena Jalandan Dermaga Gunaksa, kemudian saksi serahkan kepadaKlian Subak I WAYAN MARDIKA
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
YURI PRASETIA, SH., MH
Terdakwa:
RIDWAN SETIAWAN, SH Bin ZARKASIH
158 — 108
  • delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M2;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 25 Mei 2016 — Ir. MUHAMMAD ZUHRI, MM Bin SAMSURI
104 — 24
  • pengajuan bantuan kePropinsi Jateng untuk pembangunan gedung perawatan, pada tanggal 7Oktober 2011 pihak RSUD Rembang membuat surat proposal pengajuanbantuan ke Kemenkes melalui Dinkes Propinsi Jateng untuk pembangunangedung IBS ( Instalasi Bedah Sentral ) Pada sekitar bulan Oktober 2011pihak RSUD Rembang koordinasi dengan Dirjen Anggaran Kemenkestentang perubahan pengajuan proposal bantuan yang awalnya untukpembangunan gedung IBS menjadi gedung perawatan karena kebutuhanyang lebih mendesak dan skala
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 Januari 2017 — TAHIRMAN Bin WAHIR
96 — 37
  • Pino Raya berikut harga satuan masingmasingbarang dituliskan pada kolom Harga pada Lembar Formulir PenawaranPengadaan tersebut adalah sebagai berikut : No NamaBarang/ Spesifikasi Volume Satuan HargaSatuan Jumlah HargaJasa TeknisMinimal1 Mesin jahit 30 Buah Rp.1.400.000) Rp.42.000.000Butterfly2 Mesin Obras 6 buah Rp.1.350.000 Rp.8.100.000Butterfly3 Kertas skala 40 buah Rp.4.000 Rp.160.000bolak balik4 Buku Polal 40 Buah Rp.15.000 Rp.600.000Kostum5 Karbon jahit 300 Lbr Rp.6.000 Rp.1.800.000warna6 Meteran
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: BASIR DUWILA Alias OM BA
169 — 64
  • kegiatanBidang Pemberdayaan masyarakat diatur dalam Pasal 8 Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 21 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2016 yang berbunyi prioritas penggunaan penggunaan DanaDesa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan masyarakat Desa,dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitaswarga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatanpendapatan, serta perluasan skala
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2240 — 652
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Mengingat tugas KPK sebagaimanaditentukan oleh undangundang meliputi suatu skala yang sangat luas, danbukan hanya berhubungan dengan tugas penegakan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-09-2018 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI
267 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASLI YAKIN, M.Si.. selaku CamatMurung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biayasempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaan sebesarRp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;Hal. 87 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid. Sus/20183 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH,yang ditandatangani oleh Drs.
    ASLI YAKIN, M.Si. selaku CamatMurung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biayasempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaan sebesarRp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH,yang ditandatangani oleh Drs.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
326 — 365
  • Selanjutnya usulan saksibawa ke Musyawarah Desa untuk dibahas dan disetujui dimana tidak semuausulan disetujui karena dilihat skala prioritas dan anggaran yang tersedia;Bahwa tujuan Musdes untuk memusyawarahkan kegiatan yang akandilakukan oleh pemerintah desa;Bahwa melalui penyerapan aspirasi masyarakat dan pengusulan kegiatantersebutlah peran saksi dalam penyusunan APB Desa;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya pendamping desa dalam halpengelolaan dana desa;Bahwa awalnya saksi ke kantor seminggu
    kebutuhan yang akan digunakan bersama Kepala Desamencairkan uang dengan slip penarikan yang ditandatangani Kepala Desa;Bahwa apabila penarikan nilai kurang dari RP.24.000.000, pernah 2 (dua)kali kuranglebihnya tapi sudah ditndatangani Kepala Desa diantar oleh staffpembantu;Bahwa uang keluar yang membawa uang adalah terdakwa kemudianterdakwa memanggil Kasi/Kaur sesuai perintah Kepala Desa;Bahwa ada yang Kepala desa untuk ditipkan Bumdes penyerahan di ruangKepala Desa dengan Kasi Pembangunan yang skala
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
733 — 1746
  • hubunganperdata.Bahwa frekuensi 2,1 GHz dilelang dikarenakan pada saat itu sudah adapenyelenggara sebelumnya, dan nilainya di bawah yang semestinya,sehingga penerimaan negara lebih kecil, maka dilakukan lelang agarpendapatan negara lebih optimal.Bahwa dilelangnya frekuensi 2,1 GHz karena kelangkaannya.Bahwa kelebihan frekeunsi 2,1 GHz dapat memberikan layanan yanglebih bagus, misalkan 2G hanya bisa memberikan service SMS danVoice, sedangkan 3G bisa dilakukan dengan data dalam bentuk visualatau dalam skala
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 73 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg.
Tanggal 30 Januari 2017 — ARIS RUSLAN bin JUNAIDI
152 — 272
  • Perkara korupsi merupakan suatu "Extra Ordinary Crimes yangsangat mengganggu hak ekonomi dan hak social masyarakatdan negara dalam skala besardan sangat sulit pembuktiannya,oleh karena itu penangannya harus juga dilakukan dengan pola"Extra Ordinary,Halaman 309 dari 329 Putusan No. 73/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgb. Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim, organisasi dan struktur yangbaik;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-12-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 380K/PIDSUS/2007
Tanggal 7 Desember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Vs. H. SUWARNA ABDUL FATAH
87 — 136
  • daripada itu areal yang diberikan rekomendasi oleh Terdakwa tersebut tidak cocokuntuk perkebunan kelapa sawit, sehingga bertentangan dengan pasal 1Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 376/KptslI/1998tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan areal hutan untukperkebunan budidaya kelapa sawit;"Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts11/1999, tanggal 3 Maret 1999, tentang Perizinan Usaha Perkebunan, menyatakan:"(2) Luas Lahan Usaha Perkebungan Besar Skala
    Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000;h. Pernyataan pemilik lahan perusahaanperusahaan atau grup bahwausaha perkebunannya belum melampaui luas maksimum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)."