Ditemukan 8731 data
853 — 4056 — Berkekuatan Hukum Tetap
Modus operandi yang dilakukan Terdakwa Robert Tantular, MBA bersamaHartawan Aluwi dan Anton Tantular sangat professional yaitu merekasama sekali tidak menjadi pengurus pada PT. Bank Century maupun PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia namun dengan menjadi pemegangsaham (sebagian kecil melalui perusahaan miliknya) pada PT. BankCentury maupun PT.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
671 — 482
Utr.Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH Mengakui modus yangdigunakan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH untuk melakukantindakan Fraud penggelapan dana nasabah sebagai berikut :Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH memprospek calonnasabah yang dia kenal di bank sebelumnya tempat dia bekerja(Commonwealth Bank dan UOB).
Formulir pembukaan rekening diisioleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI, tanda tangan dipalsukan dannomor telepon diisi nomor telepon Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI yangsudah disiapkan (nomor baru) dengan tujuan apabila dilakukan call back darioperasional cabang maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI yang akanmenjawabnya.Kemudian dalam melakukan proses pembukaan rekening calon nasabah,terdapat manipulasi yang dilakukan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRIdengan modus sbb:Modus pertama Terdakwa MERISSA AMELYA
110 — 44
Bahwa prosedur penugasan dalam rangka penghitungan jumlahkerugian keuangan negara sebagai berikut :Berdasarkan surat permintaan bantuan penghitungan kerugian keuangannegara dari Kejaksaan Agung RI, dilakukan ekspose Tim PenyidikKejaksaan Agung RI dan BPKP untuk mendapatkan penjelasan dariPenyidik tentang pokok permasalahan, kasus posisi dan modus operandiserta mengidentifikasi buktibukti yang telah diperoleh Penyidik.Mengumpulkan data/dokumen/bukti melalui Penyidik Kejaksaan Agung RI.Melakukan penelitian
128 — 57
Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal inimerupakan penegasan cara atau modus operandi (strafmodus), untuk membedakan dengantindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidakdilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederechtelijk) int Menurut Mr.D.
73 — 13
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang
HENDRA DUDE, SH
Terdakwa:
1.YOWAN HUMOLUNGO
2.NURMAN HILALA
90 — 27
undangundang, dengan demikian Pompe memandangmelawan hukum sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materil;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, menggariskan bahwa pengertian secara melawanhukum, adalah dalam pengertian formil maupun materil, hal mana jelas dinyatakandalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagaiberikut: Agar dapat menjangkau berbagai modus
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
138 — 597
Eka YogiBahwa permasalahanpermasalahan kredit yang ada pada PT BPRTebas Lokarizki yaitu analisa kredit, survey lapangan, data hasil survey yangtidak kondisi sebenarnya, analisa kredit tidak dilakukan secara benar hanyauntuk melengkapi sehingga verifikasi perjanjian kredit dicairkan denganperjanjian kredit di atas kertas, dan aliran dananya tidak ada;Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif, modus operandiyang ditemukan terkait proses pembentukan kredit (KPR) PT BPR TebasHalaman 130 dari 341
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
93 — 53
Di dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun1999, disebutkan : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang inidirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perouatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum dalampengertian formil dan materiil;Menimbang, bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawanhukum
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
ROBBI FAJAR ISKANDAR, S. H.
194 — 121
Eka YogiBahwa permasalahanpermasalahan kredit yang ada pada PT BPRTebas Lokarizki yaitu analisa kredit, survey lapangan, data hasil survey yangtidak kondisi sebenarnya, analisa kredit tidak dilakukan secara benar hanyauntuk melengkapi sehingga verifikasi perjanjian kredit dicairkan denganperjanjian kredit di atas kertas, dan aliran dananya tidak ada;Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif, modus operandiyang ditemukan terkait proses pembentukan kredit (KPR) PT BPR TebasHalaman 130 dari 324
241 — 132
Penentuan unsurunsur tindak pidana perpajakan, yaitu : subjek,perbuatan, modus operandi, pasalpasal yang dipersangkakan dankerugian negaranya;. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuatkan laporannya.e Bahwa dasar hukum Pemeriksaan Bukti Permulaantersebut, yaitu:.
212 — 66
Halmana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.
89 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai perjalanan dinas fiktif Terdakwa telah menerima;Bahwa, modus operandi perjalanan dinas fiktif dalam perkara a quodengan cara Terdakwa menerima seluruh uang perjalanan dinas akan tetapiTerdakwa batal/tidak ikut melaksanakan perjalanan dinas karena ada tugas lain,namun Terdakwa tidak berhak untuk menerima penuh uang perjalanan dinastersebut;Bahwa, pengembalian uang menunjukkan adanya perbuatan dankesalahan Terdakwa, akan tetapi menjadi alasan meringankan hukumTerdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan
Terbanding/Jaksa Penuntut : Maulidah, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUPRIYADI, SH.
83 — 28
59 tahun2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yangmenyatakan : Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpenerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaansurat bukti dimaksud.Menimbang, bahwa penyimpangan tersebut menurut Majelis HakimBanding terjadi sebagai modus
192 — 290
Wiwit Puspasari, SH, CFE:Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kasus ini, saatitu ahli menjabat sebagai Asisten Direktur di Bank IndonesiaKantor Pusat Jakarta dan saat ini ditugaskan sebagai InvestigatorSenior pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi250Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor PusatJakarta.Bahwa riwayat keahlian ahli dalam memberikan keterangan ahlidalam perkara tindak pidana korupsi khususnya dengan modus(predicate crime) tindak pidana perbankan untuk beberapa
145 — 101
Marketing) telah secara nyatanyatadan secara sadar tergambar tujuan untuk memberikan keuntunganbagi pihak lain terutama kepada Pengurus Koperasi KaryawanPDAM Tirtanadi MedanKetidak hatihatian Terdakwa di atas kemudian di pertegas olehMajelis Hakim dalam pertimbangan halaman 320 alinea 1, sebagaiberikut :betes sehingga perbuatan terdakwa dalam hal ini dapat dikatakantelah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukan yang adapadanya yang hal itu dapat dilihat dengan adanya kemudahan yangdiberikan selaku modus
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak
135 — 43
Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikankeuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsimerupakan delik formil, yaitu. adanya tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnyaakibat; 2222222 22 n nnn nnn inne nn nnn nnn nnn n nn nn nee Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian
121 — 96
sebagai Pelaksana Marketing) telah secara nyatanyatadan secara sadar tergambar tujuan untuk memberikan keuntunganbagi pihak lain terutama kepada Pengurus Koperasi KaryawanPDAM Tirtanadi MedanKetidak hatihatian Terdakwa di atas kemudian di pertegas olehMajelis Hakim dalam pertimbangan, sebagai berikut :sv aeeee sehingga perbuatan terdakwa dalam hal ini dapat dikatakantelah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukan yang adapadanya yang hal itu dapat dilihat dengan adanya kemudahanyang diberikan selaku modus
124 — 29
Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undangundangmerumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan327penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agardapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkayadiri sendiri atau
93 — 24
Modus operandi perbuatan memperkayadalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya denganmembeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lainatau korporasi menjadi bertambah kekayaannya; (vide: Lilik Mulyadi, S.H,Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17);Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dalampersidangan, yaitu mengenai laporan kemajuan pekerjaan yang dibuatoleh
239 — 170
Royal Industries Indonesia juga tidakmenyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut untukmasa Januari sampai dengan Desember 2016 ;Bahwa modus tidak pidana perpajakan sehubungan dengan kewajibanPajak Pertambahan Nilai PT. Royal Industries Indonesia, NPWP02.418.901.1057.000 masa pajak Desember 2015 sampai dengan April2016 adalah PT.