Ini selalu terjadi /Saksi ARSENY lakukan hingga kemudian Saksi ARSENY mengambiluang kas Kantor Pos Muara Bungo tersbut untuk kepentingan pribadiHalaman 67 dari 140 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Jmb.Saksi ARSENY Bahwa Saksi ARDIANTOselaku Kepala Kantor Pos Muara Bungomaupun yang lainnya sama sekali tidak ada yang mengetahuikesepekatan antara Terdakwa GUNARA selaku Manager Keuanga danBPM kepada Saksi ARSENY selaku kasir terkait pelaksanaan tugaspengelolaan uang Kas Kantor Pos Muara Bungo

PRAYOGOyang memberikan keterangan dibawah sumpah:Bahwa ahli pernah melakukan perhitungan atas mesinpengolahan kelapa sawit di SMK 1 Sarolangun tahun 2009.Bahwa dari hasil perhitungan ahli ditemukan penyimpangan danmengakibatkan kerugian keuangan negara.Bahwa jumlah kerugian keuanga negara didapat dari selesihkerugian antara dokumen kontrak dan barang yang riil ada dilapangan sebesar Rp. 286.221.347, dan hanya untuk peralatansaja.Bahwa metode yang digunakan ahli adalah harga wajar yang adadi pasar

Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi denga PEMDA serta membawa laporan keuanga ke bendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 14 Agustus 2015.270.

Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air;Nomor tiket : 9771034659870C1;Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal: 24 Agustus 2015; rute: Ternate Jakarta;Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal DalamRangka Koordinasi denga PEMDA serta membawa laporan keuanga kebendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd(Sekretaris Daerah Kab.

Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air;Nomor tiket : 9771034659870C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal :24 Agustus 2015; rute: Ternate Jakarta.Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal DalamRangka Koordinasi denga PEMDA serta membawa laporan keuanga kebendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus 25Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd(Sekretaris Daerah Kab.

Perubahan Anggaran (RKAP) danDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Memverifikasi Dokumen Pengajuan Anggaran untuk membiayai /membayar suatu kegiatan keBadan Keuangan Daerah" Bahwa selain sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangansaksi jugasebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan OPD" Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Penata Usahaan KeuanganOPD di Dinas Sosial Kota Pagar Alam berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam, tugas dan tanggung jawabsebagai Pejabat Penatausahaan Keuanga

kepentingan pribadi,golongan atau pihak lain yg secara langsung atau tidak langsungmerugikan Ne@Qara;nn nono nnn c nonce nn nnncneeBahwa sesuai dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 6 poin a, ePengadaan barang/jasa menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif,transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif danakuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapproses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi,teknis dan keuanga

JAYA, SH ) mendisposisi ke Kabag Keuanga (RUPPE.L, SE)kemudian Kabag keuangan mendisposisi ke bendahara pengeluaran bantuan( ARSIL SAAD, SE )kemudian bendahara mengajukan penerbitan SPD (Surat Persdian Dana )dan setelah terbit dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran ) kemudiandibuatkan SK Walikota tentang pemberian bantuan Sosial setelah SK ditandatangani oleh Walikota Palopo kemudian dibuat SPM (Surat PerintahMembayar) dan SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana)bahwa setelah semua proses adminitrasi

NoNamaJabatanTugas 1Siska Fujiyanti, SEKasubbagKeuangan,UmlogVerifikasi pengelolaankepegawaian, keuanga danlogistik Erlinda RemiliaBendaharav PenangungjawabUP/GUP/TUP Penangunggajawab SPJ Penanggungjawab = arsipkepegawaian dankeuanganv Pengelola Buku Bank Yunike Puspita, SEStaf PengelolaKeuangan Pembuat Buku KasUmum 076 Pembuat BKU Pembantu076 (pengawasananggaran,UP/GUP/TUP/LS,Kas tunai)v Pembuat Lap.

jawab Fasilitator Kabupaten pada dana BLM programPNPMMP Kab.Situbondo :Sebagaimana PTO PNPMMP DEPDAGRI Tgl. 5 Nopember 2008 Bab II FasilitatorKab bertugas diantaranya :1.Mensosialisasikan PNPM mandiri Perdesaan kepada pemerintah daerah, DPRD,Pelaku PNPM Mandiri perdesaaan kabupaten lainnya .memberikan bantuan teknis kepada TK PNPM mandiri perdesaan kabupatendalam pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan di KabupatenMelakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatan sertapengelolaan keuanga

kebijaksanaan dalam Perusahaan Daerah atau sebagaipengambil kebijakan, sedangkan penentu atau pengambil keputusan operasional (pelaksanaanlapangan) adalah manajer atau kepala bagian;Bahwa pengelolaan PDAM baik teknis administrasi dan keuangan dilakukan berdasarkanpelimpahan wewenang dengan hak otoritas khusus;Bahwa SR yang dananya dari pelanggan PDAM maka penggunaannya di sesuaikan kebijakanperusahaan dan tetap berpedoman kepada peraturan menteri otonomi daerah nomor 8 tahun 2000,sehingga bukan merupakan keuanga

Perubahan Anggaran (RKAP) danDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Memverifikasi Dokumen Pengajuan Anggaran untuk membiayai /membayar suatu kegiatan keBadan Keuangan Daerah=" Bahwa selain sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangansaksi jugasebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan OPD" Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Penata Usahaan KeuanganOPD di Dinas Sosial Kota Pagar Alam berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam, tugas dan tanggung jawabsebagai Pejabat Penatausahaan Keuanga

YA DAPAT MERUGIKAN KEUANGA EGARA ATAPEREKONOMIAN NEGARA.

Ini selalu terjadi / Saksi ARSENY lakukanhingga kemudian Saksi ARSENY mengambil uang kas Kantor PosMuara Bungo tersbut untuk kepentingan pribadi Saksi ARSENY Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo maupunyang lainnya sama sekali tidak ada yang mengetahui kesepekatanantara SAKSI GUNARA selaku Manager Keuanga dan BPM kepadaSaksi ARSENY selaku kasir terkait pelaksanaan tugas pengelolaanuang Kas Kantor Pos Muara Bungo Bahwa pengamanan kunci kluise itu menjadi tanggung jawab SAKSIGUNARA selaku

Mei 2012 perihal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA T.A. 2012, SNVT Penrencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Kota Metropolitan Jakarta, Kode Satker 495421; 20.1(satu) eksemplar Kertas Kerja RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja T.A. 2012; 21.1(satu) eksemplar Penelaahan Rencana Kerja ANggaran Kementerian Negara/Lembaga (Kementerian PU) T.A. 2012; 22.SURAT NOMOR : SR-876/PW09/5/2014, TANGGAL 22 AGUSTUS 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuanga

Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yangditetapkan oleh berwenang;.

Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;aa.Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;bb.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkanoleh berwenang;cc.

Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yangditetapkan oleh berwenang;.

Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;aa.Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa denganmemenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;bb.Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuanga,seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembagakliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkanoleh berwenang;cc.

JAYA, SH ) mendisposisi ke Kabag Keuanga (RUPPE.L, SE)kemudian Kabag keuangan mendisposisi ke bendahara pengeluaran bantuan( ARSIL SAAD, SE )kemudian bendahara mengajukan penerbitan SPD (Surat Persdian Dana )dan setelah terbit dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran ) kemudiandibuatkan SK Walikota tentang pemberian bantuan Sosial setelah SK ditandatangani oleh Walikota Palopo kemudian dibuat SPM (Surat PerintahMembayar) dan SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana)bahwa setelah semua proses adminitrasi

Dikualifikasisebagai :menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanga Negara atauperekonomian Negara, dengan unsurunsurnya sebagai berikut :1 .Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.2 .Unsur Menyalahguanakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan.3 .Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian

M.Si; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsurMenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan telah terpenuhi;YA DAPAT MERUGIKAN KEUANGA EGARA ATAPEREKONOMIAN NEGARA; n Menimbang, bahwa dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung tahunanggaran 2009 dan 2010 berasal dari dana APBD Pemerintah Kota Bandung tahun2009 dan 2010 yang merupakan dana Daerah Kota Bandung yang disamakan denganKeuangan Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan

pada bulan Desember 2010 jumlah penerimaan dana yang ada padabendahara pengeluaran pembantu sebesar Rp.1.962.019.838, (satu milyarsembilan ratus enam puluh dua juta sembilan belas ribu delapan ratus tigapuluh delapan rupiah), meliputi : saldo pertanggal 1 Desember 2010Rp.14.661.425,, Ganti Uang (GU) tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp.515.166.930, Tambah Uang (TU) tanggal 20 Desember 2010 sebesarRp.1.269.050.000, dan penerimaan pajak Rp.162.140.523,;Bahwa, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuanga

Halmahera Utara tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.119.407.333, (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tigaratus tiga puluh tiga rupiah);Bahwa sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuanga Desa yang menyatakanbahwa semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung olehbukti yang lengkap dan sah;Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan pihak terkait menunjukanbahwa pencairan anggaran DD dan anggaran ADD Desa TorawatTahun Anggaran 2015