Ditemukan 3849 data
198 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gelar Tjahjo Noegroho ;Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya dalam mengadiliberkaitan dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan ;IV. 3. 1.Bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannyadalam menggali faktafakta hukum yang ada di persidangandengan mengesampingkan alatalat bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga melahirkan pengingkaran adanyafaktafakta hukum yang sebenarnya terjadi sebagai suatukenyataan yang seharusnya dihargai oleh Majelis Hakim ;Judex Facti
241 — 81
juga mengandung kepastian saat terjadinya tagihan kepada negarasehingga memastikan saat keputusan pengeluaran negara harus dilakukan.Dengan mengacu pada halhal tersebut, sebuah kontrak harus ditaati oleh parapihak, yaitu baik oleh pemerintah maupun oleh pihak lain (rekanan).Bahwa yang menjadi dasar filosofi adanya pemutusan kontrak dan dendaketerlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/aja pemerintahPadadasarnya pemutusaan kontrak adalah sebuah hukuman terhadap para pihak yangtelah melakukan pengingkaran
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Menafikan hakwarga negara untuk melakukan upaya hukum dalam rangka mencari keadilan(access to justice) dapat dinilai sebagai pengingkaran terhadap hak asasi manusiadan sekaligus tidak menghormati prinsip negara hukum.
189 — 423
negarasehingga memastikan saat keputusan pengeluaran negara harus dilakukan.Dengan mengacu pada halhal tersebut, sebuah kontrak harus ditaati oleh paraHalaman 257 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN Ambpihak, yaitu baik oleh pemerintah maupun oleh pihak lain (rekanan).Bahwa yang menjadi dasar filosofi adanya pemutusan kontrak dan dendaketerlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/aja pemerintahPadadasarnya pemutusaan kontrak adalah sebuah hukuman terhadap para pihak yangtelah melakukan pengingkaran
230 — 151
juga mengandung kepastian saat terjadinya tagihan kepada negarasehingga memastikan saat keputusan pengeluaran negara harus dilakukan.Dengan mengacu pada halhal tersebut, sebuah kontrak harus ditaati oleh parapihak, yaitu baik oleh pemerintah maupun oleh pihak lain (rekanan).Bahwa yang menjadi dasar filosofi adanya pemutusan kontrak dan dendaketerlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/aja pemerintahPadadasarnya pemutusaan kontrak adalah sebuah hukuman terhadap para pihak yangtelah melakukan pengingkaran
360 — 225
tersebut di atas justru ditunjukkan olehPenggugat sendiri pada saat pengukuran bidang tanah olehTurut Tergugat III sehingga dalil Penggugat sebagaimanatersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar namun lebihmerupakan sebuah pengingkaran terhadap data yuridis yangmenjadi dasar permohonan HPL atas nama PemerintahPropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, mengingatPenggugat terlibat langsung pada saat dilakukanpengukuran yang hasilnya berupa Peta Situasi/Surat UkurNomor 594/155/88 tanggal 15101988 sebagai
289 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
berisi pernyataan/penegasanadanya serangkaian fakta di masa lampau, yaitu tentang permintaanpencairan pinjaman dari Termohon Kasasi 1/dahulu' Terbanding1/Penggugat 1 melalui aplikasi untuk tujuan dimaksud yang bernamadisbursement request, namun demikian, pernyataan/penegasan initernyata tidak sejalan dengan upaya hukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang masih selalu menemuikegagalan untuk mengingkari kewajiban hukumnya, meski telah banyakmengajukan gugatan untuk tujuan pengingkaran
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
142 — 275
;Ketidaktaatan Penggugat dalam memenuhi ketentuan dan prasyarathukum dalam pemberian HGU merupakan bentuk pengingkaran danmenunjukkan itikad buruk Penggugat;Demikian pula hal nya dengan Jajaran di Pemerintahan Desa tidakpernah mengetahui lokasi, tata letak maupun batas objek HGUHalaman 174 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDN22:23.Penggugat.
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
210 — 58
;Ketidaktaatan Penggugat dalam memenuhi ketentuan dan prasyarat hukumdalam pemberian HGU merupakan bentuk pengingkaran dan menunjukkanitikad buruk Penggugat;HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap21.22.23.140.Demikian pula hal nya dengan Jajaran di Pemerintahan Desa tidak pernahmengetahui lokasi, tata letak maupun batas objek HGU Penggugat.