sebesarRp638.243.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratusempat puluh tiga ribu rupiah); Diberikan kepada Panitia Pengadaan sebesar Rp339.250.000,00(tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Diberikan kepada Staf Distamben sebesar Rp42.850.000,00 (empatpuluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),; Diberikan kepada PHILIPUS WAROMI (PPTK) sebesarRp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus riburupiah); Digunakan untuk Pengurusan SP2D di DPKAD

sebesarRp638.243.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratusempat puluh tiga ribu rupiah);e Diberikan kepada Panitia Pengadaan sebesar Rp339.250.000,00(tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);e Diberikan kepada Staf Distamben sebesar Rp42.850.000,00 (empatpuluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);e Diberikan kepada PHILIPUS WAROMI (PPTK) sebesarRp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus riburupiah);e Digunakan untuk Pengurusan SP2D di DPKAD

Bahwa benar penerbitan SP2D atas SPM tersebut terhambat karena ada pergantianKepala Daerah termasuk pergantian Kepala DPKAD atau Bendahara Umum285Daerah (BUD) dari LALU SURAPATI,SH, kepada SASWADI dan selanjutnyakepada H. RANU, SH.8.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 saksi AGUNG NUGROHOmengajukan 22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 100 s/d 121/SPPLS299BANTUAN untuk 314 penerima bantuan senilai Rp. 1.010.000.000,00 dan atas SPPtelah disetujui oleh Kepala DPPKAD selaku pengguna Anggaran (SASWADI) denganditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 100 s/121/SPM/Bant/2009tanggal 5 Mei 2009.Menimbang, bahwa penerbitan SP2D atas SPM tersebut terhambat karena adapergantian Kepala Daerah termasuk pergantian Kepala DPKAD

rupiah).Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 saksi AGUNG NUGROHOmengajukan 22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 100 s/d 121/SPPLSBANTUAN untuk 314 penerima bantuan senilai Rp. 1.010.000.000,00 dan atas SPPtelah disetujui oleh Kepala DPPKAD selaku pengguna Anggaran (SASWADI) denganditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 100 s/121/SPM/Bant/2009tanggal 5 Mei 2009.317Bahwa penerbitan SP2D atas SPM tersebut terhambat karena ada pergantianKepala Daerah termasuk pergantian Kepala DPKAD

Lalu berkas diserahkan kePihak Desa untuk selanjutya dibawa ke DPKAD untuk penyalurannyake Rekening Kas Desa;Bahwa Saksi selalu. melakukan Pengecekan usulan Tahap (pertama) berupa: Rekomendasi Camat; Berita Acara Hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan; Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa; Surat Pernyataan siap melaksanakan berdasarkan ketentuan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Perundang Undangandari Kepala Desa; Dokumen APBDes dan juga RAB hasil print out dari Siskeudes;

;Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dantidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan Saksimemberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada waktu di penyidikantersebut keterangan yang berdasar pada halhal yang Saksi ketahuisendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD

Bukti Pembayaran ditandatangani oleh pihak ketiga, BendaharaPengeluaran dan KPA.Kemudian seluruh dokumendokumen tersebut diajukan ke Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (KA DPKAD)untuk dapat diterbitkan SP2D, sebelum SP2D diterbitkan, disyaratkanmelampirkan Hasil Verifikasi Tim 9 yang dibentuk berdasarkan SK BupatiGorontalo Utara, dalam hal ini Berita Acara Verifikasi yangditandatangani oleh seluruh Tim 9;Bila Berita Acara Verifikasi tim 9 ini sudah ada dan dokumendokumenkelengkapan

melakukanpengecek kelengkapan dokumen (chek list dengan form) yang diajukan olehKPA, apabila dokumendokumen yang diajukan lengkap, maka selanjutnyaHal. 263 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.Gto29.secara berjenjang ditandatangani oleh masingmasing Tim Verifikasi (tim 9)sampai terakhir ditandatangan oleh Saksi selaku Ketua Tim Verifikasi;Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani olehTim Verifikasi (tim 9) tersebut merupakan yang disyaratkan untuk dapatdilakukan pembayaran oleh DPKAD

dibuat oleh KARTIN ABDULLAH (SekretariatTim Verifikasi);Bahwa sebelum ditandatangani, Saksi KARTIN ABDULAH telah melakukanpengecek kelengkapan dokumen (chek list dengan form) yang diajukan olehKPA, apabila dokumendokumen yang diajukan lengkap, maka selanjutnyasecara berjenjang ditandatangani oleh masingmasing tim verifikasi (tim 9);Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani olehTim Verifikasi (tim 9) tersebut merupakan yang disyaratkan untuk dapatdilakukan pembayaran oleh DPKAD

Saksi buat sendiri;Hal. 268 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.GtoBahwa sebelum ditandatangani Saksi telah melakukan pengecekkelengkapan dokumen (chek list dengan form) yang diajukan oleh KPA,apabila dokumendokumen yang diajukan lengkap, maka selanjutnya secaraberjenjang ditandatangani oleh masingmasing tim verifikasi (tim 9);Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani olehTim Verifikasi (tim 9) tersebut merupakan yang disyaratkan untuk dapatdilakukan pembayaran oleh DPKAD

tetap menandatanganiBerita Acara Verifikasi, yang dibuat saksi sendiri;Bahwa sebelum ditandatangani Saksi telah melakukan pengecekkelengkapan dokumen (chek list dengan form) yang diajukan oleh KPA,apabila dokumendokumen yang diajukan lengkap, maka selanjutnya secaraberjenjang ditandatangani oleh masingmasing Tim Verifikasi (tim 9);Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani olehTim Verifikasi (tim 9) tersebut merupakan yang disyaratkan untuk dapatdilakukan pembayaran oleh DPKAD

Menyusun laporankeuangan ke DPKAD Kab. Sijunjung;Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;Hal 49 dari 102 Putusan Nomor 40/Pid.SusTP K/2020/PN PdgBahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa menempati rumah dinas dari Januarihingga Desember 2018;Bahwa Rumah dinas di mana posisinya saksi tidak tahu;Bahwa Yang saksi tahu, sekitar bulan Septemper 2017 Kabag Umummenyampaikan pimpinan DPRD Kab.

koordinasi dengan instansi terkait Sesuai bidang tugasnyadalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;11.Melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan jadwal untukmengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatifpemecahannya;12.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agartugas terbagi habis;13.Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secaraberkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya ;Bahwa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD

DirekturJenderal Perimbangan Keuangan ;Bahwa, setelah ditetaopbkan Pagu DAK Perubahan tersebut, DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab.Pidie Jaya mengonsep Surat tentang Perubahan APBK Pidie JayaTahun 2016, yang selanjutnya telah ditandatangani oleh Bupati PidieJaya sebagaimana Surat Bupati Pidie Jaya Nomor : 900/3350 Tahun2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Perubahan APBK Pidie JayaTahun 2016, yang pada pokoknya menyampaikan kepada seluruh SKPKdalam Kabupaten Pidie Jaya

MAHFUDDIN NOOR Als UDIN kepada saksi untuksaksi serahkan kembali kepada DPKAD Kabupaten Sukamara untuk proseslebih lanjut; Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MULYANTO, ST (Terdakwa) yang manaSdr.

INA NASYITHAH Bahwa saksi bekerja di DPKAD Kabupaten Sukamara dari tahun 2006 s/d2013 dan DISPERINDAGKOPTAMBEN Kab.

Ms MAHFUDDIN NOOR Als UDIN kepada saksi untuk saksi serahkankembali kepada DPKAD Kabupaten Sukamara untuk proses lebih lanjut;Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatbahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;INA NASYITHAHBahwa saksi bekerja di DPKAD Kabupaten Sukamara dari tahun 2006 s/d2013 dan DISPERINDAGKOPTAMBEN Kab.

denganpinjaman daerah dengan terlebih dahulu BUD memberitahukan hal tersebutkepada Bupati dan jika disetujui maka proses selanjutnya dilaksanakan olehBUD sebagaimana wewenangnya untuk menyiapkan pelaksanaan pinjamandan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;Bahwa surat permohonan peminjam yang ditanda tangani oleh Terdakwaselaku Kabag Ekonomi tidak dapat digunakan untuk melaKukan pinjamanDaerah di Bank Aceh dan yang menandatagani seharusnya Bupati AcehUtara;e Bahwa sejak saksi menjabat Kadis DPKAD

Subussalam tahun anggaran 2015 ini;Halaman 57 dari 131 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN Bna Bahwa yang mengangkat sdr.saksi menjadi kKuasa bendahara umumdaerah kota Subussalam adalah Walikota Subussalam tanggal 2 Januari2015 dengan Nomor SK : 188.45/03/2015; Bahwa acuan sebagai dasar sdr.saksi dalam melaksanakan tugassebagai kuasa bendahara umum daerah adalah Permendagri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah danregulasi lainnya; Bahwa benar SP2D ada dikeluarkan oleh DPKAD

denganpinjaman daerah dengan terlebih dahulu BUD memberitahukan hal tersebutkepada Bupati dan jika disetujui maka proses selanjutnya dilaksanakan olehBUD sebagaimana wewenangnya untuk menyiapkan pelaksanaan pinjamandan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;Bahwa surat permohonan peminjam yang ditanda tangani oleh Terdakwaselaku Kabag Ekonomi tidak dapat digunakan untuk melaKukan pinjamanDaerah di Bank Aceh dan yang menandatagani seharusnya Bupati AcehUtara;e Bahwa sejak saksi menjabat Kadis DPKAD

duaratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Berita Acara Rapat TimPertimbangan Hibah Pemerintah Kota Bandung untuk T.A 2019, tanggal30 Mei 2018; Bahwa dalam praktek dilapangan pihak FKDM Kota Bandung bermitradengan KESBANGPOL untuk program kewaspadaan dini, melakukanbimtek yang ditujukan kepada pihakpihak terkait knususnya anggota danpengurus FKDM; Bahwa dalam pelaksanaan dilapangan pihak KESBANGPOL hanyamenerima laporan tembusan penggunaan dana hibah sedang pihaklaporan resminya diberikan kepada DPKAD

kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selakuKetua Tim Anggaran Pemeritah Daerah (TAPD) Kota Bandungberdasarkan Surat Nomor : 900/524.1 Inspektorat tanggal 04 Juni 2018Perihal Laporan dan Penyampaian daftar rekomendasi TimPertimbangan Hibah Tahun 2018 untuk tahun 2019 untuk dimasukan /dianggarkan dalam RAPD (Rancangan Anggaran pendapatan Daerah);Bahwa sepengetahuan saksi khusus untuk pemantauan dan laporanpertanggungjawaban penggunaan dana hibah dilakukan pengawasanoleh SKPD terkait dalam hal ini DPKAD

SrgBahwa proses pencairan SP2D pada DPKAD adalah permintaan dariSKPD yang bersangkutan mengajukan SPM (Surat PerintahMembayar) dari Pengguna Anggaran dengan dilampirkan SPP olehbendahara dan PPTK SKPD dengan dokumen lampiran :1. Kuitansi.. Berita Acara Pembayaran.. Serah terima pekerjaan sementara (PHO). WwW PP. Sertifikat Bulanan (MC) yang menggambarkan / menyatakanprogress fisik.. Faktur Pajak.. Surat Jaminan Pemeliharaan.. Surat Jaminan Uang Muka Pekerjaan.CON OD O.

PAJERI, SE., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Pihak Pertama) dan TARUNA JAYA, SE., M.Si., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Pihak Kedua);
15.7.4.11. Berita Acara Rekonsiliasi dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan tanggal 7 Nopember 2011.

dari Bupati Gunung Mas ke Kepala DPKAD perihal : Bantuan Dana untuk Pendirian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya diterima tanggal 4 Juli 2011 Nomor Agenda : 1466;
16.4.2.6. Memo dari Kepala DPKAD kepada Bendahara PPKD agar segera diproses sesuai petunjuk Bupati tanggal 11 Juli 2011;
16.4.2.7. SP2D Nomor : 534/SP2D-LS/PPKD/ VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai

16.4.3. Penyaluran Tahun Anggaran 2012 :
16.4.3.1. Nota Pertimbangan Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 12 Juli 2012 Nomor: 900/367/B/DPKA/VII/2012 perihal Penyaluran Dana Bantuan pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya;
16.4.3.2. Surat Kepala DPKAD Nomor : 900/666.C/ DPKA/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012

20.4. Dokumen terkait Penganggaran Hibah Daerah Kabupaten Katingan, berupa :
20.4.1. DPPA-SKPD T.A. 2010 DPKAD Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 tanggal 1 November 2010.

/Rektor Universitas Palangka Raya No.Rek. 00000441-01-30-000002-1
22.6.8. Kwitansi Bank Persepsi pada Bank Kalimantan Tengah Cabang Sampit tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-
22.7. Surat Perintah Tugas dari Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 094/127/DPPKAD/ 2011 tanggal 9 Pebruari 2012 kepada dua orang Staf pada Seksi Pengendalian Anggaran DPPKAD Kab.

Membantu melakukan verifikasi APBDES dalam hal ini kami melakukanverifikasi terhadap ABPDES sebagai dokumen pelaksanaan anggarantahunan Desa Bahwa benar, untuk kegiatan melaksanaan tugas pengelolaan keuangandan asset Desa dan melakukan verifikasi APBDES pada saat PemarintahDesa yang bersangkutan bermohon di buatkan rekomendasi pencairandana ke kantor DPKAD Kabupaten luwu timur.

Dan Analisa Harga Satuan Kegiatan Konstruksi Kota NVTahun Anggaran 2013;1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindtMasyarakat Kota Madiun Nomor : 900/266/401.203/ 2013, tertanggal 20 Maret 2013 perihal pencairan DanaPanwaslu Kota Madiun yang ada disposisinya berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar Surat PernyTanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor : 900/SPTB/01/401.203/2013, tanggal 20 Maret 2013, 1 (satu) kuitansi dinas pembayaran dari Kepala DPKAD

hanya menerima namanama CV saja untuk pertanggung jawaban sesuai dengan Permendagri No.13/2005tentang bentuk pertanggung jawaban.Bahwa pertanggung jawaban konsultasi terlebih dahulu dengan Ketua , yangdimaksud dengan ketua yaitu Pak Sopian (Terdakwa) dimana Pak Ketua (Terdakwa)menghendaki supaya SPJ sesuai dengan ketentuan, yang ada PPK (Arif Budiman)sarannya buat pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan ;Bahwa saksi Sebelumnya tidak pernah menjadi PK dan tahu caracara bikin kontraklihat di DPKAD

, jadi saksi melihat dokumen di DPKAD Bangka Selatan seperti itudimana disetiap kontrak ada tanda tanganBahwaJumlah Fee keseluruhan sebesar Rp 58.000.000, lebih bunganya 2,5 % darinilai kontrak sebesar Rp 2.350.000.000 sedangkan Fee yang dilaporkan hanya Rp54.000.000, yang menyerahkan uang fee adalah Koordinator Konsumsi ;Bahwa Jaminan penawaran sebesar Rp 90.000.000, lebih sumber uang dipinjamdari Karantina setelah selesai kegiatan uangnya ditarik kembali dan dibayarkankepada Katering, uang jaminan

jaminanpenawaran dan jaminan pelaksanaan Sebelumnya saksi sebagai PK Konsultasidengan Penatausahaan keuangan yang waktu itu dijabat oleh Arif Budiman, yangbersangkutan menyarankan supaya membuat jaminan penawaran dan Jaminanpelaksanaan kemudian ditanya kepada Pak Sopian selaku Ketua Koni, bukan dariPejabat Penata usahaan keuangan dibuat jaminan Penawaran dan jaminanPelaksanaan dari Sopian;e Bahwa yang mengangkat saksi sebagai PK diangkat oleh Ketua Koni, SK dari KetuaKoni waktu itu saksi PNS di DPKAD

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011disebutkan bahwa KONI masih menanggung hutang padapihak ketiga sebesar Rp. 8.221.094.520.Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 dalam Bagian IV tentangBantuan Keuangan dalam Pasal 8 ayat (9) disebutkanDalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,Penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangankepada Bupati cq Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah (DPKAD

cuma mengalamikemacetan ;Bahwa setahu saksi ada sekitar 20 (dua puluh) unit rumah yang sudah selesai;Bahwa usaha Perkebunan Vanili itu setahu saksi sudah ada sebelum saksi jadianggota dewan; Halaman 74 dari 123 Putusan Nomor 85/ Pid.SusTPK/2016Bahwa saksi mengetahui kalau Perusahaan Daerah memiliki aset berupa MesinStone Crusher tetapi keberadaannya sekarang saksi tidak tahu;Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan secara resmi, saksi hanyamengetahui hal itu dari temanteman yang ada di DPRD dan DPKAD

Bahwa saksi tidak tahu, namun setahu saya pada tahun 2017 sebelum BPMDmengeluarkan rekomendasi ke DPKAD, BPMD pernah menyuruh kepala desa,sekretaris desa dan bendahara desa Majiko Tongone untuk ke inspektorat gunameneliti LPJ dan pada saat itu inspektorat mengeluarkan rekomendasi ke BPMDbahwa ada dokumen yang belum di lengkapi oleh Desa Majiko Tongone. Bahwa saksi tidak mengetahu dokumen apa saja yang belum dilengkapi oleh desaMajiko Tongone.

WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- ( Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah );

WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- ( Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);