Ditemukan 8731 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moruk moses madur modis mondus madus modul morus
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 19-10-2012 — Upload : 13-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 03-K/PMT.III/AD/III/2011
Tanggal 19 Oktober 2012 — Sukijat Letkol Inf (Purn) Nrp 26495
86 — 33
  • Purnawirawan Sukijat selaku Wakil Ketua DPRD KotaMadiun Periode tahun 1999 s/d 2004 tersebut dilakukan secaraberturutturut dan berlanjut dari tahun 2002 berlanjut ke tahun 2003dan berlanjut ke tahun 2004 dengan modus yang sama berupapenerimaan dan Penggunaan dana pos Anggaran DPRD yangbersumber dari APBD dan setelah diterima dan digunakan ternyatatidak ada pertanggung jawaban keuangan APBD dimaksud berkaitandengan kinerjanya dan sesuai peruntukannya.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 20 Mei 2014 — IMAM SANTOSO, SH, MM
98 — 16
  • benar, apalagi terhadap pengertian melawan hukumdalam pasal 2, para ahli hukum pidana, aparat penegak hukum, dan yang mempunyaikewenangan dalam memutuspun mempunyai berbagai macam pengertian yang berbedabeda.Pembuat Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1991 yangkemudian dipertegas lagi dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001, dimana telah secarategas dan jelas memberi pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materil, dengantujuan agar dapat menjangkau berbagai macam modus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R RIZA
Terdakwa:
UDDIN, S.Sos Bin SALAMUN
84 — 46
  • Jur Andi Hamzahtersebut adalah paling tepat dipakai pengertian melawan hukum sebagai tidakmempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkanagar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diaturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo Ir. HADI PUTRANTO DENI HERDIAN
96 — 38
  • tanggal 13 September 2007,halaman 163, 166 dan 166 c.1) jo Pasal 7 jo 8 Undangundang Nomor 12 Tahun2011 jo Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UUNomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 14 Tahun1985 jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 14 Tahun 1985 jo SEMA Nomor 07 Tahun 2012 jo SEMA Nomor 04 Tahun2014 jo Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung, tanggal 8 s/d 10Maret 2012 huruf C angka 10 pendapat ke1 : Sekalipun modus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
142 — 23
  • Terdakwa) dan Saksi diminta untukmembujuk Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan sempatdikembalikan dengan cara di angsurr dengan total nilai Rp.5.633.609.000,00 Saksi sempat beberapa kali membujuk Terdakwauntuk mengembalikan semua namun menurut Terdakwa uangnyasudah tidak ada lagi selain uang yang sudah di kembalikansebelumnya.Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara Terdakwamelakukan mark up TPP tersebut, sewaktu Saksi di panggil Diknas punSaksi juga tidak di beri tahu bagaimana modus
    Dengandemikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukumharus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapaltujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasitersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, danketerangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukandipersidangan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
326 — 183
  • tidak tertulis, sebaliknyaajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangandengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dariPerbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;Menimbang, bahwa UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 juga menganutperngertian melawan hukum formil dan materili, hal ini dijelaskan di dalampenjelasan umum UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang menjelaskan : Agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
159 — 112
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasanumum undangundang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Juni 2016 — 1.HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH Alias TAGOR Bin KEMAL CHAZALI NASUTION 2.RISMAYENI S.Pd Binti NAZARUDIN MUNCANG P
130 — 54
  • denganketerangan saksi dan keterangan para terdakwa maka sepanjang mengenaijati diri para terdakwa telah lengkap dan jelas, sehingga terbukti bahwa paraterdakwa sebagaimana tertulis dalam identitas diatas inilah yang didakwamelakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari dakwaan tersebutdiancam dengan pidana, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 23 Mei 2019 — - ABRAM MOKODOMPIT
165 — 106
  • Dalamketentuan ini, kata dapat sebelum frase merugikan keuangan atau perekonomiannegara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaituadanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatanyang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit,
Pengadilan PN PAGAR ALAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.PGA
Tanggal 1 Desember 2016 — MY.SUMARTO Bin A.GUNO MARTOYO
257 — 104
  • Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudianmenjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang dalam145perkaraperkara narkotika dan psikotropika antara lain sebagaiberikut :e (1).Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsuuntuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.e (2).Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain biasanya kuriratau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasakeuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekeningdikuasai oleh pelaku untuk menampung
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2016 — Putus : 26-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 26 Agustus 2016 — MUHAMMAD WALDI ( Terdakwa)
101 — 22
  • yangdiajukan oleh Terdakwa selaku pihak penyedia jasa.Menimbang, bahwa mencermati rangkaian kegiatan yang telahdilakukan oleh Saksi USMAN TAUFIQ selaku PPK dan TerdakwaMUHAMMAD WALDI selaku Kontraktor Pelaksana dalam kegiatanpengadaan seragam Linmas lapangan lengkap Kabupaten/Kota di ProvinsiKepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Majelis mendapati bahwa telahterjadi adanya persamaan kehendak yang saling mendukung antarakeduanya untuk memperoleh keuntungan dari keuangan Negara yangdikelolanya dengan modus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 April 2019 — Alam Rahadian Muharam
88 — 35
  • Dealdeal tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar danmerupakan modus/indikasi perobuatan melawan hukum.Bahwa apabila rangkaian pelaksanaan pemberian hibah tidak sesuai denganaturan, maka ada kerugian negara, termasuk orangorang yang mendapat danahibah tersebut.Bahwa menurut Ahli para pihak yang mendapat dana tersebut pasti mengetahuibahwa uang yang diterima melalui rekening tersebut berasal dari dana hibah.Bahwa auditor harus berdasarkan fakta dan informasi awal kerugian negara bisasaja sudah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 280/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
203 — 99
  • dengankegiatan usaha.b) Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yangtidak ada transaksinya (fiktif).c) Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif SPT Masa PPNtanpa dilengkapi Faktur Pajak.2) Memperkecil Pajak Keluaran yaitu, antara lain :a) Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitunganPajak Keluaran.b) Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak ataumenerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPTMasa PPN.c) Melaporkan penjualan dalam negeri sebagai ekspor.Bahwa Modus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2018 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 10 April 2018 — ADI WIJAYA Bin H. M. IDRUS
223 — 49
  • Bunga Arafat yang berasal dari BantuanKeuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, berdasarkandata/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianDaerah Kalimantan Timur.Oleh karena itu, pihakpihak yang diduga terlibat, modus operandidan unsur melawan hukum atas penyimpangan yang terjadimenjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.Data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianDaerah Kalimantan Timur telah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
595 — 406
  • memiles PT Kam and Kam tidak memiliki perizinanusaha di bidang perdagangan (2) adanya kegiatan member get memberdalam menjalankan usahanya melalui Memiles (3) adanya kegiatan pemberianrewatd yang nilainya terlalu tinggi sehingga tidak wajar (4) tidak ada kegiatanriil/nyata perdagangan barang/jasa yang dijual sebagai kegiatan perdagangan(5) bonus dan komisi yang diberikan kepada member berdasarkan jumlahkeanggotaan yang mendaftar di memiles (6) kegiatan top up iklan di aplikasimemiles hanya sebagai modus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
108 — 68
  • Hal ini disebabkansangat beragamnya modus operandi kasuskasus penyimpangan/korupsi terjadi.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Juni 2015 — HARI OETOMO ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
106 — 31
  • Oleh penjelasan umumUndangUndang No. 31 Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara danperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitusuatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapijika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
RICHI RAHMAN Bin ARDIN
70 — 28
  • sosial dan ekonomi masyarakatsecara luas, sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime yangpemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa; Kedua: dampak dari tindak pidana korupsi, selain merugikan kKeuangandan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan sertakelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; Ketiga: sebagai upaya merespon perkembangan kebutuhan hukumdi masyarakat, agar dapat lebin mudah dalam pembuktian, sehingga dapatmenjangkau. berbagai modus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 10 September 2012 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE
59 — 22
  • dilakukan perjalanan dinas di duatempat sekaligus, masalah ada SPPD bisa tumpangtindih hal itu pertama tidakterlepas dari peranan Sekwan karena pihak Sekwan yang membikinkan SPPD,seharusnya juga ada kontrol dari Sekwan, dan kedua juga peranan Bapak SEWAYAHALI, STh yang mengatur perjalanan dinas anggota DPRD Kota Bontang mestinyadia tahu itu.Bahwa banyaknya SPPD tumpang tindih / yang ternyata fiktif atau menyimpang,saksi menjelaskan penyimpangan SPPD yang dilakukan anggota DPRD KotaBontang itu ada 2 modus
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — - LUQMAN Bin ABDUL RAHMAN
83 — 78
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil., Kemudian penjelasan pasal