Ditemukan 10629 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1319 1119 1199 1619 1979 1989 1991 1969 1959
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 16-11-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 24-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 220/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 16 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : SUPONO
Terbanding/Tergugat I : PT LINDUNG ALAM BATAM
Terbanding/Tergugat II : PT ARSIKON GROUP
Terbanding/Tergugat III : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
56 — 30
  • Perbuatan itu melawan hukum;Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum jika: Perbuatan melanggar undangundang Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukumc. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku, istilahkewajiban hukum ini yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajibanyang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulismaupun tidak tertulis.d.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-01-2013 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 316/Pdt.G/2012/PN.SBY
Tanggal 23 Januari 2013 — TAN WAN LAN melawan PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk Dkk
219 — 145
  • Mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maupun Keputusan Hoge Raad tanggal 31Januari 1919, dan Tergugat I akan membuktikan bahwa Tergugat I tidakmelakukan perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata maupunKeputusan Hoge Raad; Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa TJiapperbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang berada dan tunduk pada hukum publik maka Pemohon Kasasitidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang.Berdasarkan uraian di atas unsur menyalahgunakan kewenangan yangada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.Ad.7: Pengertian menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UU Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal 1365) dan telahmenjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919
    Bahwa hanya seorang pejabat publik yang mempunyaikewenangan atas dasar atribusi atau atas dasar delegasi yang memenuhisyarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kKewenangan hukum publik dandapat menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UU Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal 1365) dan telahmenjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) kasus Lindebaum Cohen;maka pengertian istilah menyalahngunakan wewenang diadopsi dari hukumadministrasi
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 02-02-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor -56-K/PM.III-12/AD/III/2015
Tanggal 29 Juni 2015 — -MUHAMAD SORI, Praka NRP 31030654171183
70 — 27
  • Yang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti sipelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi olehhukum.55 Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365BW. Mengenai pengertian pengertian Tindakan yang tidak sesuaidengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorangmenurut Undangundang.b. Melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku menurut UU.ec.
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 23-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 35-K/PM.III-13/AD/VIII/2016
Tanggal 27 September 2016 — Teguh Cahyono Putro / Praka / 3910613890869 / Anggota Ajendam V / Brawijaya / Ajendam V / Brawijaya.
108 — 54
  • diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekalitidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari oranglain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengankehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak pihakyang dirugikan.43Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dan pendapatpendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yangdimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 09-12-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 328-K/PM II-08/AU/XII/2016
Tanggal 10 Mei 2017 — Serka Dede Komasudin
133 — 56
  • berartiada pihakpihak yang dirugikan.Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laintidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan.Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapatdigunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 20-04-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
STEFANUS LUKAS WIRABUDI,
Tergugat:
1.ALVIN SUTANTO.
2.GUNAWAN HARSONO
3.ERLYN SUTANTO.
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
2.NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT,
3.SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris,
4.PT. BANK RESONA PERDANIA,
5.PT. SANJAYA PRIMA,
6.NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris PPAT.
76 — 23
  • ., setelah berjanji menurut keyakinannyapada pokoknya menrangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja sebagai dosen S 3 di Universitas Bhayangkara JakartaRaya dan memiliki Keahlian terkait adminidtrasi Negara ;Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) di atur di dalam BW, dimana dahuluPMH hanya sebatas tiap tiap perbuatan yang melanggar hukum dan mebawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugiantersebut karena kesalahannya mengganti kerugian , namun sejak tanggal 31Januari 1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 794/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
CAMELIA SOFYAN ALI
Tergugat:
1.KEPALA BULOG DIVRE JATIM
2.Hj. MULIANTI
Turut Tergugat:
NOTARIS INDRIANI YASMIN, SH, Sp.N
124 — 31
  • perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugiantersebut, sehingga secara teoritis unsurunsur Perbuatan Melawan Hukumdalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah : Adanya perbuatan yang melanggar hukum ; Adanya kesalahan ; Adanya kerugian ; Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan yurisprudensi peradilan diIndonesia, terutama setelah tahun 1919
Pengadilan PN PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat: 1.BAMBANG PRAMUJO 2.AANG WIDIYADMOKO Tergugat: PT. Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL) Turut Tergugat: DJOKO YOGYANTO. S.H Notarias & PPAT di Kota Semarang
103 — 27
  • Bahwa setelahadanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam PerkaraLindenbaum v. Cohen, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luasdimana meliputi berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan ataumelanggar (a) Hak Subyektif orang lain, (b) Kewajiban hukum pelaku, (c)Kaedah Kesusilaan, dan (d) Kepatutan dalam Masyarakat (Vide.
Pengadilan PN MAGELANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-07-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 17/PDT.G/2014/PN.MGG
Tanggal 3 Februari 2015 — .HERRY CHANDRA ALs TJONG SIEN HOO ; umur 52 Tahun, Pekerjaan pedagang 2.SRI SULISTYOWATI : umur 50 tahun, pekerjaan pedagang masing-masing beralamat Jalan Delima Selatan 2 B No. 7 Kelurahan Kramat Utara Kecamata Magelang Utara Kota Magelang 1.SLAMET SANTOSA ; alamat Jalan Tentara Pelajar No. 41 Kemirejo Kota Megelang 2.Pemerintah Kota Megelang Cq.Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Megelang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No. 2 Kota Megelang Jawa Tengah 3.PT PUTRA WAHID PRATAMA SALATIGA, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 97 Salatiga Jawa Tengah 4. PT KUNTJUP beralamat di Jl. Merdeka Selatan III Kav. 09 Lt 2 Kota Salatiga Jawa Tengah
62 — 5
  • Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan kehilangan potensikeuntungan yang diharapkan saja yang benar tidaknya belum dapat dipastikan, yangmana menurut majelis dalam hal adanya perbuatan melawan hukum maka kerugiantersebut harus sudah diperinci berapa besarnya dan juga sudah nyatanyata telahterjadi dan sudah dialami oleh pihak yang dirugikan sebagai sebab akibat dari padaadanya perbuatan melawan hukum itu sendiri;Menimbang bahwa hal itu dapat kita lihat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31Januari 1919
Pengadilan PN MUARO Perdata Tanah
Register : 03-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN MUARO Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Mrj
Tanggal 16 September 2015 — HUSDI GUNAWAN (PT SUMBAR ANDALAS KENCANA) DARAYAT
208 — 61
  • . : 07, Surat Ukur No. 2/SWL SJJ/1999, tanggal 4 Agustus 1999 makaTergugat tidak berhak melakukan perbuatan melarang Penggugat melakukan kegiatanperkebunan seperti memasuki kebun, melakukan pemupukan, merawat, maupunmemanen tanaman kelapa sawit di tanah yang disengketakan tersebut, sehinggaperbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai malfeasance;2 Perbuatan tersebut harus melawan hukumMenimbang, bahwa sejak tahun 1919 melawan hukum diartikan dalam arti yangluas yaitu melanggar undangundang, melanggar
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 24-06-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 302/Pdt.G/ 2015/PNBks
Tanggal 27 April 2016 — PT. NADYA VILLA sebagai Penggugat Melawan 1. MAIN BIN MALIH sebagai Tergugat I 2. R.E.BARINGBING sebagai Tergugat II 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat III 1. WIDYO BUDI sebagai Turut Tergugat I 2. PURNAWIRAWAN JENDERAL POLISI DRS. WINARTO SUTIANTO sebagai Turut Tergugat II 3. ASELIH BIN RIMAN sebagai Turut Tergugat III 4. SUBYAKTO MASRUR sebagai Turut Tergugat IV 5. AHLI WARIS ALM MISLAM BIN MAJIH sebagai Turut Tergugat V
61 — 16
  • Melawan hukumBahwa sejak tahun 1919 setelah adanya putusan ada kasusCohen v. Lindenbaum pengertian PMH tidak lagi hanya mengacupada melanggar hukum saja, tetapi berkembang meliputi setiappelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalampergaulan hidup masyarakat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3037 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — DRS. SETIAWAN SUMANANG VS MUHAMAD ANDY ARSLAN DJUNAID, SE., DKK, dan PT. PAVITRA BUANA SEJAHTERA
123 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MahkamahAgung RI dalam buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung R.1,Tentang Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III Jilid I PenerbitTim Penguji Hukum Mahkamah Agung RI 1991, halaman 121 mengutip pendapatSetiawan menyatakan sebagai berikut:Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919,terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-07-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 203/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim
Tanggal 29 Juli 2014 — 1. Hj. ROHMAN Binti NASUHA Cs lawan 1. OEMROTIN alias DEMI RUDY SYARIEF 2. PEMDA DKI JAKARTA Cq YAYASAN PULOMAS 3. YAYASAN PENDIDIKAN WIRASWASTA INDONESIA 4. YAYASAN JAYA BAYA 5. PEMERINTAH RI Cq MENTERI NEGARA AGRARIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN DKI JAKARTA Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
88 — 23
  • NADJI BIN BAIR yangHalaman7 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Timsekarang menjadi hak PARA PENGGUGAT tanpa memberikan ganti rugiyang layak, perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria perouatan melawanhukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Juncto ArrestHoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum sertaberdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 563/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Tuan HENRY HIDJAJA ,CS
Terbanding/Tergugat I : PT. JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANDUNG ASRI MANDIRI PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
166 — 76
  • yang sama sekalitidak terikat dengan BEBANBEBAN sehingga PARAPEMBANDING telah dibiarkan MEMBELI Objek yang denganadanyaBEBANBEBAN tersebut terkaitadanya PerjanjianKerjasama Nomor 33/PKS/XI 1985 tertanggal 7 November1985, yang seharusnya apabiladilihatdariKonstruksiHukumnyaadalahmerupakan OBJEK SEWA adalahmerupakan suatu) Perbuatan Melawan Hukum yang telahmenimbulkan kerugian bagi diri PARA PEMBANDING,sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, dimanadalam putusan Hoge Raad pada 31 Januari 1919
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Juni 2013 —
129 — 84
  • dan teoripenyebab kirakira (proximate cause), sehingga menjadi telah terbuktiadanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kesalahan dan PerbuatanMelanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang telah menyebabkantimbulnya kerugian bagi Penggugat ;Bahwa lebih lanjut pada halaman 6 9, Ahli Hukum Bisnis dan Perdata, DRMUNIR FUADY SH MH LLM, dalam buku Perbuatan Melawan Hukum,Pendekatan Kontemporer, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, antaralain menegaskan sebagai berikut :Sejak tahun 1919
    benda Meterai yang diduga bertentangandan melanggar UU Perbankan serta atas sikap berdiam diri, sikap pasifberbuat untuk tidak berbuat serta pembiaran yang dilakukan Tergugat VIII XVI atas perbuatan Tergugat I VII yang diduga melanggar UU Perbankanadalah bertentangan dengan kehatihatian dan ketelitian atau keharusandalam pergaulan masyarakat yang baik (zorgvuldigheid) karena tindakanPara Tergugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil ;Bahwa sebagaimana Putusan Arrest Hoge Raad 1919
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-06-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Juli 2015 — 1. NY. TUTY RIDWAN TJANDRA, 2. NG CRISTINE NUSA, 3. TARUNODJOJO, 4. WIRJATIN NUSA, 5. TARUNO HARTO, Lawan 1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS, 2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, 3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. KOORDINATOR SATUAN TUGAS KHUSUS PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN BARANG SITAAN EKSEKUSI, 4. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 5. DAVID NUSA WIJAYA, 6. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
131 — 45
  • Cohen Arrest (1919) terhadap kriteria barumengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu : suatu perbuatanyang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabilaternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulanmasyarakat;b. Harus ada kerugian yang diderita, kerugian yang disebabkanoleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian maiteriilmaupun kerugian nonmateriil yang nyatanyata diderita dankeuntungan yang seharusnya dapat diperoleh.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-06-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 32/Pdt.G/2016/PN sml
Tanggal 16 Februari 2017 — - WILZON LAYAN (Penggugat) melawan - AYUB SABONO FIDLELA (Tergugat) - APOLOS TUTUL FIDLELA (Tergugat) - WEMPI FIDLELA (Tergugat)
112 — 30
  • Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara LindenbaumCohen pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawanhukum, yaitu:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tatasusila;Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml4.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 11-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
137 — 96
  • perbuatan melawan hukummaka haruslah dipenuhi adanya unsurunsur yaitu adanya perbuatan yang bersifatbertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dankelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengankerugian;Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukumsebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999(Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
236 — 1059
  • , dimana obyeksengketa a quo merupakan tanah adat peninggalan dari datukdatuk/leluhurSOA MARAWALIHITU, SOA LAULAMA LAMAKARI dan SOA ROLATUROUPESSY sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai yangdikuasai secara turun temurun dan tidak terputus oleh Penggugat sebelumTurut Tergugat melakukan pembukaan lahan di atas obyek sengketa a quopada tahun 1994, juga berdasarkan pada perspektif kewilayahan (territorial)sebagaimana dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam DutchSketch Map dated 1919