LUMAPAW atauJOHAN LUMAPAW, luas + 7000 m2, adalah Bukti P.i.Il5 sesuai denganAslinya;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi neterai dan sesu audengan Aslinya maka Bukti tersebut adalah sah, dengan demikian petitumgugatan Penggugat Intervensi Il butir5 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Intervensi II butir 6yaitu memohon Menyatakan perbuatan para Tergugat Intervensi telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad);Menimbang, bahwa dalam Perkara Pokok

perundangundangan yang berlaku menurut hemat Pengadilanmenunjukkan kedudukan yang tidak seimbang sehingga mendominiasi dalammenentukan isi surat Perjanjian antara Tergugat dan Tergugat II (Vide Bukti T.I5sama dengan bukti T.Il1) dan pada akhirnya dalam pelaksanaan surat perjanjiantersebut ada yang merugikan Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Tergugat dalam melaksanakan sebagian dari surat Perjanjian Nomor 0311/3700/ HUKtanggal 17 April Tahun 1984 telah melakukan Perbuatan

Melawan hukum(onrechmatige daad) yang telah merugikan Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta fakta dalambuktibukti yang diajukan Para Penggugat (Vide bukti Bukti P.11, BuktiP.I2, Bukti P.I9, Bukti P.111, Bukti P.112, Bukti P.113, Bukti P.111, BuktiP.Il2, Bukti P.I13, Bukti P.114, Bukti P.1111) peralihan hak atas tanahobjek sengketa dari Tergugat Il kepada Para Penggugat dan mendapatkanHak Guna Bangunan sah menurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut di

Senyatanya Tergugat telahmengatahui bahwa Koperasi Teluk Permai belum berdiri, dan belumHalaman 13 dari 119, Putusan Nomor 45/PDT/2021/PT.PLG.mempunyai kapasitas hukum dalam melakukan tindakan hukummengatasnamakan koperasi teluk permai.Namun atas tindakan Tergugat yang tetap menandatangani usulantersebut tanpa meminta persetujuan dari Penggugat sebagai pemiliklahan adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechmatige daad).11. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat (PT.

Penggugat pada butir 26 s /d 31 gugatan padapokoknya mendalilkan Surat Keputusan No.KEP0058/BP00000/2010/SOsebagai alas hak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugatdan Para Turut Tergugat, karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 20112012, antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat, mengatur pelaksanaanHal 47 dari 121 hal No.276/PDT/2016/PT.DKI10.batas usia pensiun 58 pada 11 Juni 2014;Bahwa kemudian Penggugat pada petita butir 3 (tiga) menyatakan Tergugatdan Para Tergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum(Onrechmatige daad) terhadap Penggugat;Bahwa dalil gugatan Penggugat dengan alasan "Perbuatan melawanhukum" mendasarkan pada Perjanjian kerja Bersama, dengan tujuanmenyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 20082009 yang menyangkutbatas usia pensiun normal 56 tahun dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)20112012, yang menyangkut pemberlakuan batas usia pensiun normal 58tahun adalah tidak sah dan tidak memiliki kKekuatan hukum mengikat bagiTergugat, Para Turut Tergugat dan Penggugat;Bahwa

pribadi Penggugat, maka menurutMajelis Hakim sesuai unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum seperti telah dijelaskan diatas,perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa milik Penggugat tersebuttelah bertentangan dengan Kepentingan orang lain, yakni Pengugat, yang mengakibatkanPenggugat dirugikan, karena obyek tersebut tidak bisa diusahai dan dikelola oleh Penggugat.Oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai obyek tersebut tanpa alas hakmenurut hukum adalah merupakan Perbuatan

Melawan Hukum (onrechmatige daad)sebagaimana diatur menurut Pasal 1365 KUHPerdata ;Dengan demikian permasalahan pokok yang Kedua kini telah terjawab ;Menimbang, bahwa oleh karena kedua permasalahan pokok diatas telah terjawab danterbukti, bahwa pemilik sah secara hukum atas obyek sengketa perkara a quo adalah Penggugat,maka menurut Majelis Hakim terhadap Petitum gugatan No. (2), yakni sebidang tanah seluas +28 Hektar yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Banyuasin I (Perwakilan Talang Kelapa),Kabupaten

Penggugat Konvensi di atastelah merupakan perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum Tergugat IIKonvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat merugikan dan mencederaikredibilitas bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai badanhukum bonafide;Halaman 76 dari 114 Putusan Perdata Nomor 628/Pdt/2016/PT.BDG.Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata jo Putusan HogeRaad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara LINDENBAUM vs COHEN, dapatdipedomani bahwa suatu perbuatan adalah merukana perbuatan

melawan hukum(onrechmatige daad) adalah: Perbuatan Melawan Hukum juga termasukmengenai perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yangbertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepantasan dalam masyarakatdalam hal memperhatikan kepentingan orang lain;3.

Menyatakan menurut hukum Terbanding semula Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad), karenamengenai 3 (tiga) bidang tanah dengan luas 115.565 m2 (lima ribu limaratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di kawasanPelabuhan Perikanan Samudera Belawan Jalan Gabion, Desa/KelurahanBagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara, yang seharusnya sejak tanggal 1 Januari 2016, 3(tiga) bidangtanah dengan total luas 05.565 m2 (lima ribu lima ratus

tersebut menunjukkan adanya PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugatterkait dengan transaksi Jual Beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 1011 yang merupakan alas hak atas tanah Objek Sengketa;Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuanPasal 1365 KUHPerdata :Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.pengertian Perbuatan

Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalamhukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanyaperbuatan yang melanggar undangundang yang tertulis semata akantetap meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidupkebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini,Tergugat telah memiliki Sertipikat ganda atas 1 (satu) bidang tanah,dengan melawan hukum dan bahkan Tergugat II telah secara melawanhukum menyerahkan sertipikat yang diduga palsu/dipalsukan tersebutkepada Penggugat

Perbuatan yang melawan hukum (onrechmatige daad)Menurut arrest Hoge Road 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika:1) Melanggar hak orang lain;2) Bertentangan dengan kewajibanhukum sipembuat atau;3) Bertentangan dengan kesusilaan;4) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain.Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada satupun terBuktiT.XVERGUGAT XV telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige

daad), sehingga petitum PENGGUGAT pada butir 7 halaman5 yang menyatakan Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh dantaat pada keputusan ini sangatlah tidak mendasar dan beralasan,terlebihlagi dalam posita gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan tegasadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT XV,akan tetapi PENGGUGAT hanya menyatakan perlawanan yang salahsubjek dan objek.b.

Bahwa seiring dengan adanya pergeseran atau perubahan nilainilai dannormanorma kehidupan masyarakat, pengertian perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) tersebut diatas kemudian diperluas sesuai denganketentuan arrest Hoge Raad 1919, bahwa kriteria suatu perbuatan melawanhukum adalah :(a) Melanggar hak orang lain; atau(b) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; atau(c) Bertentangan dengan kesusilaan; atau(d) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakatterhadap

tanahterperkara seluas +125 Ha (kurang lebih seratus dua puluh lima hektar)adalah sah areal HGU Penggugat dr/Tergugat dk, dengan demikiantindakan dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang menguasai danmengusahai tanah terperkara dan tindakan dan perbuatan Tergugatdr/Penggugat dk yang telah membuat usaha Real Estate dengan caramendirikan bangunan perumahan diatas tanah terperkara tanpa seizindari Penggugat dr/Tergugat dk selaku pemegang HGU yang sah atastanah terperkara, jelas adalah merupakan perbuatan

melawan hukum(Onrechmatige daad) .11.

membuktikandalildalil gugatan rekonvensinya ;Menimbang, bahwa pada petitum ketiga gugatan rekonvensi Penggugatdr/Tergugat dk adalah menyatakan dalam hukum tindakan dan perbuatanTergugat dr/Penggugat dk yang menguasai dan mengusahai tanahterperkara dan tindakan dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yangtelah membuat usaha Real Estat dengan cara mendirikan bangunanperumahan diatas fanaterperkara tanpa seizin dari Penggugat dr/Tergugat dk selaku pemegang HGU yang sah atas tanah terperkara, jelas adalahmerupakan perbuatan

melawan hukum (Onrechmatige daad), MajelisHakim berpendapat oleh karena Penggugat dr/Tergugat !

melihnat adanya bidang usaha yang relevan dari Tergugatsebagaimana perubahan hak tersebut, sehingga atas dasar itu Majelis Hakimberpendapat bahwa tindakan Tergugat yang memasukkan tanah obyek sengketamilik para Penggugat seluas 22,5 Ha ke dalam permohonan pengajuanperpanjangan eks HGU menjadi Hak Guna Bangunan kepada Turut Tergugatadalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat,sehingga dengan demikian petitum Penggugat point 2 yang menyatakan bahwaTergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum (Onrechmatige daad)tersebut haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 5 yang menyatakandemi hukum bahwa Hak Guna Usaha dalam Sertifikat nomor 1 tahun 1988 adalahtidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenaSertifikat HGU Nomor 1 dengan gambar situasi Nomor 269 tahun 1988 atas namaPT.

Memutuskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (ONRECHMATIGE DAAD);4. Menyatakan SHM No. 289, SHM No. 124, SHM No. 125, SHM No. 129,SHM No. 147, SHM No. 211, SHM No. 131, SHM No. 153, SHM No. 145,SHM No. 126, SHM No. 144, SHM No. 130, SHM No. 146 dan SHM No.182 atas tanah yang dipegang oleh Tergugat dan yang diterbitkan TergugatIl tidak Memiliki Kekuatan Hukum terhadap:5.

melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuatau;4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden),atau;5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruisttegen de zorgvuldigheid, welkwin het maatschappelijk verkeer betamtten aanzien van anders person of goed).Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada satupun terbukti Tergugat Illmelakukan perbuatan

melawan hukum (onrechmatige daad).Terlebih lagidalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan dangan tegasadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Ill dantidak meminta ganti rugi.

Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnyamendalilkan tentang orang tua Para Penggugat yang telah menguasaidan mengusahai tanah objek perkara dengan cara bercocok tanamsebagai petani yakni baik tanaman palawija maupun tanaman tahunan.Namun selanjutnya tanah objek perkara a quo dikuasai secara sepihakdan tanpa hak oleh Tergugat hingga sampai saat ini sehingga perbuatanTergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)Halaman 61 dari 136 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G

Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnyamendalilkan tentang orang tua Para Penggugat yang telah menguasaidan mengusahai tanah objek perkara dengan cara bercocok tanamsebagai petani yakni baik tanaman palawija maupun tanaman tahunan.Namun selanjutnya tanah objek perkara a quo dikuasai secara sepihakdan tanpa hak oleh Tergugat hingga sampai saat ini sehingga perbuatanTergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)yang telah menimbulkan kerugian baik materill maupun immaterill

HOLCIM INDONESIA, Tbk tersebutyang pembayarannya dijamin oleh Eks Bank Garansitersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) dan telah menimbulkan kerugian bagiPENGGUGAT atas biayabiaya yang telah dikeluarkanPENGGUGAT dalam menerbitkan Bank Garansi Dan KontraGaransi seluruhnya sebesar Rp. 1.062. 577. 000, (satumilyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh riburupiah) yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Provisisebesar Rp.625.000.000, (enam ratus dua puluh lima

TindakanPutusan Nomor : 468/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim halaman 811.Tergugat dan Il tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum(Onrechmatige daad), sewenangwenang, pemaksaan kehendak diluar hukum, bentuk arogansi kekuasaan, perampasan hakhak Perdata,menimbulkan kekacauan dan ketidak percayaan Investor asingterhadap penegakan Hukum di Indonesia, tindakan Tergugat dan Iltersebut secara keseluruhan tidak sesuai dengan prinsip negaraHukum sebab:10.1.10.2.10.3.10.4.Tergugat dan II tidak memiliki Hak dan kewenangan

dilanggar oleh Pembanding II dan Para Pembanding lain, olehkarena salah satu kriteria perobuatan melanggar hukum tidak terpenuhi,maka terhadap perbuatan Pembanding Ill atau Pera Pembandinglainnya, tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daaa);Hal tersebut diakui sendiri oleh Majelis Hakim dalam memberikanpertimbangan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam halaman 169s.d. halaman 173;Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa Pembanding IIItidak melakukan perbuatan

melawan hukum (onrechmatige daad), danmembuktikan bahwa Judex Factie tidak konsisten atau salah dan kelirudalam memberikan pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya,sehingga keliru dalam memberikan Putusannya;Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam menilai Vide Bukti P1dan Vide PVI:;a.

Objeksengketa) adalah perbuatan sewenangwenang dan bertentangan denganhukum sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum(Onrechmatige daad);Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata Burgelijk Wetboek (BW)menegaskan bahwa:Pasal 1365 BW:Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut;Pasal 1366 BW:Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkanperbuatannya