TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal.Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :a) Pengukuran

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal. Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :A.

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis,dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahal kontrak tersebut merupakantahun tunggal;Menimbang, bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek PembangunanGedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahap ,Tahun Anggaran 2015, sesuai keterangan Ahli Ramli dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, hasilpemeriksaan fisik / perhitungan volume yang dilakukan

Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesuai dengan ketentuan

Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.

Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.

2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota BengkuluNomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.10) 1 (Satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36 Tahun 2016tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.11) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Nomor : 47Tahun 2016 tanggal O05 Februari 2016 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis

11Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota BengkuluNomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis /FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadan Peralatan Praktek Siswa DAK Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018.

MM bersama tim menyelesaikandokumen UKLUPL kemudian dilakukan penyerahan dokumen kepadaBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itudilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Tekhnis yang diketuai saksiHans Mamboai, SP.

40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesarRp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) selanjutnya untuk setiapbulannya yang menitipkan uang pada masingmasing SPBU adalahsaksi sendiri kadangkadang ditemani oleh bendahara pengeluaran(saksi RUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januaris/d Maret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulanseterusnya Saksi tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga danKepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

tidak memilki Sertifikat pengadaan barang danjasa; Bahwa dasar terdakwa diangkat menjadi PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala DinasNomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PerhubunganKabupaten kaur Tahun Anggaran 2020; Bahwa Penunjukan terdakwa sebagai PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat; Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah saksi ANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan terdakwaada membayar sisa tagihan bulan sebelumnya;Bahwa Terdakwa tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Terdakwa tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Saksi juga tidak tahu tekhnis pemesanan barang pada Koperlis JawaTimur ;Bahwa saksi tidak tahu sistim Koperlis Jawa Timur mengirim barang ke DPCAKLI Malang.

Sikap masingmasing pihak yangtidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatangeografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baik Pemohonmaupun Termohon tinggal di wilayah Kabupaten yang sama dan relatif masihbisa terjangkau sekalipun dengan alat tranportasi yang sangat sederhana.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dan Termohondalam rumah tangga berlangsung monoton sejak kepergian Pemohon padabulan Juni 2019 hingga saat ini atau sekitar 5 (lima) bulan lamanya

TI7) ;Menimbang, bahwa Penggugat dan rekanan lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat IJ (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPengaman Pantai Mantak TariII Kabupaten Pidie (Bencana Alam), dan perhitungan nilaifisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pid.B/2020/PN Bgrsesuai dengan identitas terdakwa Marjuli Efendi Alias Buyung Bin Marliustersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiappertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orangsebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwaistilah tekhnis

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telahdiatur bahwa adanya kewajiban pengumuman tentang adanya permohonan Hakatas tanah (Hak Milik) yang wajib dilakukan baik di tingkat Kantor PertanahanKota Medan dan Kantor Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempatletak tanah dan juga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwaadanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1869 diatas tanah objekperkara.Bahwa disamping itu pada saat Kantor Pertanahan Kota Medan melakukanpengukurari, secara tekhnis

atausemenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan NegeriSintang dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;e Bahwa saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan masalahpembangunan Gedung Olah Raga di Kabupaten Melawi yangdianggap bermasalah;e Bahwa saksi tahun 200 sebagai PPTK ;e Bahwa Pekerjaan dilapangan tahun 2009 sudah dibayarkan peraitem dandibayar sekaligus ;e Bahwa saksisebagai PPTK mempunyai staf yaitu Staf Tekhnis

OPON tetapi pekerjaan sudah selesai 100To ;e Bahwa proyek pembangunan GOR sudah dibuat Berita Acara serahterima dan masa pemeliharaan 6 bulan dan masa pemeliharaan tidak adamasalah ;e Bahwa pembayaran sudah sesuai dengan pekerjaane Bahwa pekerjaan selama 150 hari kalender ;e Bahwa yang bertanggung jawab pelaksana yaitu kontraktor ;e Bahwa pekerjaan dilakukan serah terima hanya satu kali ;e Bahwa ada berita acara pemeriksaan dan yang tanda tangan Budiantokarena Budianto Staf Tekhnis;e Bahwa saksi

ada melakukan pemeriksaan kelapangan untuk melihatpekerjaan apakah sudah selesai dan saya lihat pekerjaan sudah selesai ;e Bahwa masalah tanah yang belum dibayar kesalahan pemerintah Melawi;e Bahwa tahun 2009 saksi tidak tahu ada addendum ;e Bahwa fungsi PPTK menerima laporan harian, mingguan dan bulanandari staf tekhnis ;e Bahwa pada waktu dilapangan saksi ada memegang dokumen kontrak dangambar ;e Bahwa saksi tidak tahu masalah pencairan tahun 2008;e Bahwa tanah yang diklem H.

OPON pemerintah tidak ada melakukanpembayaran ;e Bahwa saksi tidak tahu masalah surat kuasa Else dengan Herman ;e Bahwa saksi tidak ikut dilibatkan dalam pembayaran yang ikut Budiantosebagai staf tekhnis ;e Bahwa setahu saksi pembayaran tahun 2009 dilakukan sekaligus artinyasatu kali pembayaran kepada kontraktor ;e Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;KETERANGAN AHLI :31 Ahli P.

Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum danPutusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 29 dari 137 Halamandalam Nota

Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.

Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.

Anugerah Bestari, tidak melampirkan daftarkualitas harga maka dinyatakan tidak lulus. pada tanggal 4 November 2012 Panitia Pengadaan melakukanevaluasi tekhnis, korelasi aritmatik dan evaluasi kewajaran hargaterhadap PT.Tiara Donya, PT.Magnum Global Mandiri danPT.Winatindo Bratasena, hasilnya PI.Tiara Donya tidakmelampirkan jaminan penawaran sehingga dinyatakan tidak lulusHal. 82 dari 137 hal. Put.

Berita Acara evaluasi Tekhnis Nomor : 9/PB/BPK/PANRSUD/2012 Tanggal 5 November 2012 yang ditandatanganioleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUDPandan yang bahwa yang memenuhi syarat tekhnis adalahPT.Winatindo Bratasena sedangkan PT.Magnum GlobalMandiri tidak lulus karena beberapa alat tidak mempunyaidukungan.19.Tanggal 21 November 2012 dr.

bahwa terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut,maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dimana pengakuanmerupakan bukti lengkap dan terhadap yang mengemukakannya secara pribadimaupun lewat seorang kuasa khusus, berdasarkan hal tersebut apa yang telahdiakui oleh Tergugat, maka dengan demikian bantahan terguagt tersebut justerumenguatkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/kuasanya mengakui obyeksengketa 6.1 dan 6.4 sebagai harta bersama maka dari segi tekhnis

No. 31, Rt.002 RW. 017 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang,Kota Serang, Provinsi Banten, Agama Islam, PNS(Pegawai Negeri Sipil);Yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait denganmasalah seleksi anggota Panitia KPU dan sebagai ketua tim seleksidengan 4 orang anggota; Bahwa Seleksi anggota KPU berdasarkan SK dari KPU Pusat; Bahwa saksi lupa nomor SK tersebut; Bahwa saksi lupa kapan mulai bekerja; Bahwa rujukan hukum saksi bekerja adalah Petunjuk Tekhnis

Melakukan evaluasi administrasi tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk.g. Menyerahkan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasakepada PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen )h. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepadapimpinan instansi pengguna anggaran.i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaanpengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.j.. Menjawab sanggahan.k.

total 4 (empat)tablet; Bahwa obat gastrul tersebut sebenarnya untuk sakit Maag namun olehdokter kandungan juga digunakan sebagai obat untuk melakukan tindakanaborsi atau menggugurkan kandungan; Bahwa saksi Komeng mengetahui hal tersebut dikarenakan saksiKomeng merupakan lulusan Diploma III farmasi; Bahwa tujuan saksi Komeng mengirim obat tersebut untuk mendapatkeuntungan dari penjualan obat tersebut; Bahwa saat ini saksi Komeng bekerja di Instalasi Farmasi RSPromedika Pontianak sebagai TTK (Tenaga Tekhnis

Rp40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (duapuluh juta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yangmenitipkan uang pada masingmasing SPBU adalah saksi sendirikadangkadang ditemani oleh bendahara pengeluaran (saksiRUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januaris/d Maret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulanseterusnya Saksi tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga danKepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala DinasNomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PerhubunganKabupaten kaur Tahun Anggaran 2020;Bahwa penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas; Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisatagihan bulan sebelumnya;Halaman 121 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.SusTPK/2021/PN.BglBahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUAwannnann Bahwa ia Terdakwa LUTHFI AHMAD Bin ( Alm ) MUHAMMAD BADJURIbersama EDI YUSMIANTO Bin YUSROMIHARJO selaku Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, PRIYORAHARJO bin SETYO SUPARTO (Terdakwa penuntutan terpisah) selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

Rudiyanto;Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat RUKK/ RAB maupungambar dari setiap kelompok tani tersebut;Bahwa ketika membuat usulan tersebut Saksi pernah melihat Proposaldari Kelompok Tani, namun saya tidak pernah menghitungnya dan sayatidak mengetahui apakah seluruh kelompok tani yang diusulkan tersebutterdapat Proposalnya;Bahwa Saksi tidak ada menerima honor selaku Tim Tekhnis;Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Pak Sairan sebesarRp.4.000.000, (empat juta rupiah) yang menurut keterangan

diajak rapat oleh DWI ATMAJImaupun dengan SAIRAN;Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada musyawarah Kabupatenyang dihadiri oleh tim teknis, tokoh masyarakat, LSM, unsur pemerintahdaerah dalam menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan JitutJides;Bahwa sepengetahuan Saksi yang aktif melaksanakan pengelolaankegiatan Jitut Jides tahun 2011 adalah Saudara Sairan dan PriyoRaharjo;Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara kelompok tani penerima bantuanditetapkan;Bahwa sepengetahuan Saksi, secara tekhnis

pernah ada pertemuan untukmelakukan seleksi penentuan kelompok tani penerima bantuan sosial,tidak pernah ada kegiatan identifikasi maupun survei kelompok tani yangdilakukan oleh Tim Teknis;Bahwa yang dimaksud dengan Tim Teknis angggotanya yaitu WALUYO,SAYA, ROSYADI, SAIRAN, PRYO RAHARJO, dan WADUL AIMAN;Bahwa sepengetahuan Saksi yang secara aktif mengurusi ataumengelola adminitrasi Jitut Jides tahun 2011 adalah SAIRAN dansepengetahuan saksi dibantu oleh AIDUL AIMAN dan RUDIYANTO,sedangkan secara tekhnis

Tim tekhnis menentukan kelompok tani mana yang layakuntuk mendapatkan bantuan, dan diajukan ke kepala dinas;4. Dilaksanakan survei desain untuk membuat RAB;5.