Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — WAODE AMALA RABIA M, ST alias WAODE AMALA RABIA MALIM, ST alias WAODE AMALA RABIA M, ST., MT
213 — 129
  • Usaha Baru tidak saja melakukan Pengadaan mesin pompanamun juga melakukan pemasangan bahkan pengetesan terhadap itempekerjaan pengadaan mesin pompa tersebut, namun hal ini tentunya akanterpenuhi jika tidak terjadi halhal yang bersifat kahar (force major);Bahwa benar sebelumnya telah ada perencanaan teknis, namunanggaran untuk pengadaan kabel menjadi tidak cukup setelah rumahgenzet berubah posisi dari tempatnya semula, yang mana ketika kamimelakukan peninjauan lokasi, dimana posisi dari rumah genzet
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
337 — 184
  • desadimaksud yang merupakan perjabat pengambil keputusan di satu sisi, danpejabat pelaksana keputusan disisi lain terkait terutama peran masingmasing sehingga dengan demikian dapat di ukur tanggung jawab masingmasing sesuai dengan Peran, kewenangan dan tanggung jawabnya dalampelaksanaan kegiatan pengeleolaan keuangan Desa dimaksud.Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force
    , antara lain denganmemerintahkan kepada Bendahara Desa untuk menggunakan langsungmembayar tunjangan bagi Perangkat Desa dan juga penyetoran ke BUMDesa,serta tidak mencatatkan pada pengeluaran dalam APBDesa Pemecutan Kajasebagaimana pemeriksa sampaikan di atas telah memenuhi unsur kerugiannegara dapat ahli jelaskan sebagai berikut:Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
238 — 162
  • Terjadinya tumpahan minyak bukan disebabkan oleh adanya kegagalanOperasional di kilang Pertamina RU V, tetapi disebabkan oleh adanyaeksternal extreme force; danb. PT Pertamina (Persero) telah menjalankan 3 (tiga) program strategisdalam penganggulangan dampak, yaitu Program pembersihan areaterdampak (perairan, perumahan penduduk, dan lingkungan), programpenyelesaian sengketa lingkungan dan program pemulihan;Halaman 45 dari 114 halaman, Putusan Nomor: 174/G/2019/PTUNJKT6.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2012 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN AMBON Nomor 41/PID.TIPIKOR/2012/PN AB
Tanggal 3 Februari 2015 — SELVIANA MAYAUT, S Sos
123 — 65
  • Darisekian banyak pasal misalnya ditemukan suatu pasal yangmengatur perihal keadaan darurat atau force mayeur . Dalampasal ini dikatakan bahwa dalam keadaan darurat, prosedurpelelangan atau tender dapat dikecualikan dengan syarat harusmempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Makassar.
Tanggal 9 Juni 2014 — - DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS vS. - JPU
85 — 19
  • Sangkala Ruslan.MS bukanlah Subyek atau orang yangmemiliki kKewenangan dalam pengadaan tanah, sehingga dakwaan dan tuntutanharuslah dikualifikasikan nebis in idem;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa sebagaimana diuraikandatas, meskipun telah ditanggapan pada putusan Sela dalam perkara Aquo,namun majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sbb;Sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas the binding force ofprecedent (keterikatan hakim pada preseden), Hakim di Indonesia tidakterikat dengan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 30-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — MOCH JUENI.
85 — 22
  • maupunlalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal 21Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003 tanggal 2Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-08-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 10 Nopember 2014 — DAUD Bin DAMIRI
52 — 8
  • menurut Surat Edaran Deputi Bidang InvestigasiBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 Tanggal 21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003 Tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr.
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
PT. Jakarta International Container Terminal
Tergugat:
1.Liston Palito Tampubolon
2.Faizal Eriandi
3.H. Akhid
4.Umar Yusuf
5.PT. Empco Trans Logistic
6.Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal
163 — 110
  • Sertaapabila ada kecelakaan, maupun kerusakan hal itu disebabkan karenasituasional pada masa transisi kepemimpinan yang terjadi dalam tubuhPenggugat dengan terjadinya mogok kerja, pekerjaan yang menumpukdan keadaan yang kacau balau dalam keadaan itulah banyak pekerjaPenggugat juga turut bekerja ditambah pekerja operator RTGC TergugatV, sehingga jika terjadi kerusakan, maupun kecelakaan maka itudikarenakan situasi Force manjer/Keadaan Darurat.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-07-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 395/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 21 September 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. Danareksa Sekuritas Diwakili Oleh : PT. Danareksa Sekuritas
Terbanding/Penggugat : PT. Aditya Tirta Renata
Terbanding/Turut Tergugat I : Nancy Urania Latief
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bumi Kalimantan Lestari
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Evio Securities
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Sungroup Managemen Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
341 — 563
  • Pada tanggal 6 Oktober 2015, sebesar Rp642.312.500,00Berdasarkan Cash Movement dari tanggal 1 Oktober 2015 30Oktober 2015;Dimana Tindakan Tergugat yang melakukan force sale tersebut, telahsesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam AktaPembiayaan Nomor 2, Pasal 5.3;10.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 06-01-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
159 — 143
  • darah, nasab atau karenasebab perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadiahli waris dan berhak mendapatkan bagian waris atas peninggalanpewaris dari Cempe alias Inaq Ambit atas peninggalan Tajab aliasAmaq Ikin maka dalam keadaan demikian ahli waris tersebut dapatdimasukkan sebagai ahli waris yang kemudian ditetapkan bagiannyasesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun peratutan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa meninggalnya Cempe alias Inaq Ambitadalah merupakan keadaan force
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 8 Maret 2016 — Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MH.I
100 — 34
  • (pasal 3).Bahwa selaku ahli berpendapat, bahwa Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force mejore).Bahwa Pengadaan tanah tersebut bersumber dari Dana APBN Tahun 2007;Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - LUKMAN HAKIM
74 — 33
  • bekerja BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; Bahwa menurut ahli pengertian kerugian keuangan negara adalahberkuragnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negaratanoa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarnaa yang ada pada seseorang karenaHal 96 dari 134 hal Putusan No.54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PSTjabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 3 Februari 2014 — NURJANAH, SPd
47 — 13
  • YkBahwa kalau itu tidak kembali sampai bertahuntahun, kembalikan lagi kekontrak kerjanya ; Bahwa seandainya terjadi force majeur, dilihat kontrak kerjanya harus lunasbulan berapa, kalau misalnya, Maret harus lunas, tetapi bencana terjadi bulanMei, berarti itu tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, tetapi kalau padawaktu masa pemakaian terjadi bencana, maka LUEP melaporkan bencanatersebut untuk meminta kebijakan kepada dinas ; Bahwa kewajiban pembayaran dari LUEP, kalau mundur harus mengajukanpenundaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 05-07-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
377 — 212
  • Selsebaiknya dilakukan pada tahun saat laporan keuangan perusahaanmenyebutkan kerugian; Bahwa dengan demikian, kerugian yang terjadi dapatditanggung oleh para Pemegang Polis yang ada (in force), sebelumpolispolis tersebut lapse dan/atau Jatuh Tempo; Bahwa secara aspek aktuaria, pembagian kerugian inimemungkinkan diterapkannya basis aktuaria (asumsi, model, dll) yangbaru dalam perhitungan Tarif Premi, Cadangan, Nilai Tunai, etc, yanglebih tepat dan mencukupi; Bahwa meruginya Perusahaan Asuransi berbentuk
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 30-08-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 02 / Pdt.Sus / KPPU /2016 /PN.Bdg.
Tanggal 17 Oktober 2016 — PT. BANDUNG RAYA INDAH LESTARI LAWAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ), DKK
215 — 72
  • Bahwa dengan kondisi darurat sampah yang terjadi di KotaBandung dan sekitarnya, dan di lain pihak TPA Leuwigajahsudah tidak layak digunakan sebagai Tempat PembuanganAkhir Sampah, maka sebagai Warga Kota Bandung yangmemiliki kKepedulian untuk mengatasi keadaan force majeurberupa banjir sampah di Kota Bandung, sehingga PemohonKeberatan mengirimkan Proposal untuk mengadakan kerjasama dengan Turut Termohon Keberatan III dahulu Terlapor IV(PD.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
IRMA, SH
Terdakwa:
Ir. BASO MUKHTAR
295 — 145
  • Palselayaknya Pemerintah melakukan pembayaran terhadap hasilkegiatan tersebut;Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negaraadalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uangyang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnyamenjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat jugaantara lain, karena uang yang berada di
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BATAM Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Btm
Tanggal 21 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
116 — 90
  • pernyataan dalam dua bahasa (bahasaInggris dan bahasa Indonesia) tertanggal 31 Januari 2012 yang dilegalisasioleh Notaris Batam yang bernama Nani Fitriyah, S.H. bahwa yangmembuat surat pernyataan a quo adalah Tergugat Rekonpensi yang isiredaksional dari surat pernyataan a quo adalah dengan frasa sebagaiberikut : ..... dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani sertatanpa paksaan dari siapapun juga (.....sign in it in conscious condition,healthy physical and mental condition, and without force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Mei 2012 — Pidana Korupsi - IR. SUMUDI KARTONO, SP.1
152 — 32
  • hanyaberdasarkan buktibukti yang diajukan oleh PPK ;Bahwa bilamana dikemudian hari diperoleh kenyataanbahwa telah terjadi penyimpangan yaitu dalam bentukpemalsuan terhadpa bukti pembayaran yang diajukanoleh pihak rekanan maka menjadi tanggung jawab PPKkarena pada hakekatnya pengujian materiil dilakukanPPK dalam rangka mempersiapkan SPP ;Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya aset/kekayaannegara karena suatu perbuatan melanggar/melawanhukum, lalai ataupun karena force
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 28-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Yoga Pratomo
Terbanding/Terdakwa : Hadinoto Soedigno
638 — 769
  • "; 244 (empat) lembar dokumen pint out bahasa inggris bertuliskan"But even if they managed to force a new vote, ...". 251 (satu) lembar dokumen pint out bahasa inggis bertuliskan"He said that air traffic is the key for opening up all the islandsof Sulawesi ..." halaman 54; 263 (tiga) lembar surat daRi Connaught International Pte. Ltdyang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjo kepada BarclaysBank PLC tanggal 2 Desember 2015. 271 (Satu) lembar surat dari Connaught International Pte.
    ";24 4 (empat) lembar dokumen pint out bahasa inggris bertuliskan"But even if they managed to force a new vote, ...".25 1 (Satu) lembar dokumen pint out bahasa inggis bertuliskan "Hesaid that air traffic is the key for opening up all the islands ofSulawesi ..." halaman 54;26 3 (tiga) lembar surat daRi Connaught International Pte. Ltdyang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjo kepada BarclaysBank PLC tanggal 2 Desember 2015.27 1 (Satu) lembar surat dari Connaught International Pte.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 06-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smr
Tanggal 6 Oktober 2016 — SARJU, DKK MELAWAN PT. KITADIN
95 — 11
  • Perusahaan /Tergugatkepada Para Pekerja adalah 3 ( tiga ) kali untuk masing masing uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggatian hak( kecuali uang tiket memulangkan pekerja dimana diterima bekerja adalah 1 ( satu ) kali)Pasal 164 ayat (3) Undang undang No 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan ; Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua ) tahun berturut turut ataubukan karena keadaan memaksa (force