54) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto No : 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina MargaDinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016.

AJID (PPTK) di Bidang Pendas, dan sdr DIDI SURYADI, S.Pd,M.Pd meminta dibantu untuk pengadaan seragam dan sepatu dariawal sampai akhir yaitu pembuatan HPS dan dokumen teknis untukdimasukan ke ULP.Pada akhir bulan Mei di ruangan sdr AJID (PPTK), saksi dengan sar.DIDI SURYADI, S.Pd,MM membicarakan tentang pembuatan HPSdan tekhnis pembuatan spek serta dokumen tekhnis untukpelelangan, dimana pertama yang dibahas adalah harga seragamdan sepatu yang ada dalam DPA Pendidikan Dasar, yaitu :a.

Untuk penghapusan nilaikontruksi karena pada saat lelang pertama para peserta lelang gugurpada tahap evaluasi tekhnis karena persyaratan spek yangditawarkan gugur pada nilai kontruksi, dan untuk nilai toleransikomposisi dirubah dari + 38% menjadi maksimum dan minimum.

hartaisteriMenimbang, bahwa oleh karenanya baik Penggugat ataupun Tergugat 1dibebani tanggung jawab atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat 1 denganperhitungan masingmasing antara Penggugat dan Tergugat menanggung 1%(Seperdua) dari hutang bersama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersamahal mana kemudian dalam pembagian harta bersama apabila tidak dapat dibagisecara natura, maka menggunakan mekanisme penjualan objek sengketa di mukaumum (lelang), sehingga mengenai tekhnis

yang dikeluarkan oleh Bapennas dan diperpanjang sampaidengan sekarang, dan juga saya juga menjadi pemeriksa, pengawas,PPTK, panitia dalam pengadaan barang dan jasa di kab demak.Bahwa AHLI bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) diLingkungan kantor DPU PE kab Demak, AHLI menduduki jabatansebagai staf bidang Cipta karya berdasarkan SK Bupati Demak, Dalammenjalankan tugas AHLI melaporkan tugas AHLI kepada Kepala Dinasmelalui kKepala bidang Cipta karya, Tugas AHLI antara lain adalahmenyusun renca tekhnis

Syarat tekhnis Metode pelaksanaan pekerjaan jadwal dan jangkawaktu pelaksanaan,spesifikasi teknis barang yang diterapkanberdasarkan contoh brosur dan gambar , identitas / jenis baranglayanan purna jual , jaminan keaslian barang , garansi barang, hasil ujilab bahan , sertifikat ISO, sertifikat merk , brosur gambar untuk barangthink mode, tenaga ahii..3. Dokumen harga4.

sebanyak 7 (tujuh) unit Provinsi Baliberbahan fiberglass dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,00 dan HPS Rp. 4.418.361.847,00.Bahwa dalam proses lelang Pokja ULP dibantu oleh Tim ProyekManagement Unit (PMU) Direktorat Kapal PerikananDan AlatPenangkap Ikan Tahun Anggaran 2015.Bahwa Kelengkapan dokumen yang diberikan oleh PPKuntuklelang, antara lain :1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR);2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp. 4.418.361.847,00.3) Gambar;4) Spesifikasi Tekhnis

Zus Tambengi;Bahwa Sistem penilaian yang digunakan dalam proses lelang adalah sistemgugur, dengan pertimbangan menetapkan perusahaan sebagai pemenangberdasarkan hasil evaluasi data kualifikasi, data administrasi, tekhnis danharga, sehingga dituangkan dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Penawaran yangdilakukan oleh Panitia Lelang, maka yang ditetapkan sebagai Pemenangadalah CV.

MAWARDI, MT Bin PURWASURAYA; Ahlibekerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dan jabatan ahli sebagai stafdosen/pengajar di Program Studi Teknik Sipil UNIBBahwa Ahli ada memiliki Sertifikasi Keahlian tekhnis yaitu antara lain :. Tanda daftar Tenaga Tekhnik Bidang Sipil Nomor : 11439/08/JK/97 tanggal 21Agustus 1997, yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum, KantorWilayah Propinsi DKI Jakarta yang memiliki masa berlaku tidak terbatas..

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2 /3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang PTO (Petunjuk Tekhnis operasional)Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) maupun melanggar SOP yang ada.Menimbang, bahwa Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telahterbukti secar sah dan meyakinkan.Ad5.

Kalbar dansaksisaksi lainnya yang menerangkan bahwa proyek tersebut telah lunas ;103Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sebagaimana dalam surat dakwaan jaksapenuntut umum adalah bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut ada ditemukanpenyimpangan, tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana dalam kontrak / RABtermasuk amandemen sehingga ditemukan adanya kelebihan pembayaran kepada penyediabarang dan jasa PT.

Monitoring dan Evaluasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan oleh DivisiEvaluasi dan Pengkajian;Bahwa benar yang menjadi kriteria dimaksud adalah sebagaimana tercantumpasal 4 dalam Juknis No.36/2010 tentang Petunjuk Tekhnis PemberianPinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, yaitu :1. Usaha yang dibiayai layak secara bisnis;2. Memiliki badan usaha dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuanperundangundangan;3. Memiliki laporan keuangan yang terstruktur 2 (dua) tahun terakhir, dengankeuntungan positip;4.

terakhir Rapat Anggota Tahunan, untuk dua tahun terakhir.e Identitas Pengurus dengan Foto Kopi kartu Identitasnya.e Perizinan Koperasi yaitu antara lain Tanda daftar Perusahaan, SIUP,SK Domisili atau SITU.Setelah itu pihak LPDBKUMKM melakukan verifikasi dalam bentuk ceklist mandatory (verifikasi awal) terhadap proposal beserta lampirannyatersebut dan apabila lolos mandatory dan kelengkapan dokumen,selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk survey on the spot (OTS).Adapun objek yang di survey secara tekhnis

selaku pihak ketigaseharusnya tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, karena disamping itemitempekerjaan tidak jelas termasuk letak lokasinya, pekerjaan tersebut tidak didasarioleh suatu ketentuan yang dapat dipedomani bahkan antara Terdakwa denganpemberi kerja hanya berpegang pada perjanjian lisan, sedangkan dalam pekerjaantersebut segala pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapidengan bukti untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana yang ditentukandalam Bab V butir C Pedoman Tekhnis

perluasan areal tanaman pangan Tahun2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, sehingga perbuatan dantindakan Terdakwa Junaidi Alias Edi Bin Talib tersebut telah bertentangan denganBab V butir C Pedoman Tekhnis perluasan areal tanaman pangan Tahun 2013tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan adanyakesempatan Terdakwa Junaidi Alias Edi Bin Talib selaku pihak ketiga untukmemanfaatkan peluang memperoleh

Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015peminjaman itu dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompokdikarenakan bertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis oprasional)yang menjadi pedoman kegiatan PNPM TA. 2014 dan seterusnya.

saksi sudah dimutasi dari Dinas PU Pengairan Kab.Mojokerto pertanggal 4 Nopember 2011 sebagai Kabag Pembangunan Setda Kab.Mojokerto ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam Pembelaan ;2 Saksi DIAN SUGENG ROKHMAN H, ST :22nnenn nnnBahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalamBAP Penyidik adalah benar semua ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi perencanaan Tekhnis

Bahwa saksi menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Nomor : 800/DKPSET/373, tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK).. Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhilyaitu saksi H.

Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saksi dalam melaksanakantugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalamkegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4/ 1X / 2012/ SPK66, tanggal 7 September 2012.b) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

ada kodekode anggaran dan menurutAhli setiap lembaga bedabeda kode anggarannya; Bahwa sebagai ilustrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan adapenyerahan barang milik negara dalam program kegiatan budidayatambak udang yang tentunya berdasarkan adanya surat keputusan dariinstansi terkait yang kemudian dihibahkan atau dipindah tangankan kepihak lain, kejadian demikian menurut Ahli penyerahan barang miliknegara harus mengacu kepada Kementerian Keuangan dan mengenaikejadian tersebut adalah bersifat tekhnis

oleh karenanya Ahli sebagaiAhli tidak akan menjawab karena itu sifatnya tekhnis; Bahwa menurut Ahli tidak boleh barang milik negara dihibahkan dengancara memberikan kepada masyarakat; Bahwa mengenai adanya kegiatan program budidaya tambak udangbarangbarang diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkantentunya harus dimanfaatkan sesuai kepemanfaatannya dan kalaubarang tersebut rusak setelah dimanfaatkan maka harus dilaporkankepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dan barangbarangtersebut tetap

BCA Finance Cabang Jambiada dilakukan pengecekan terhadap kondisi dan keberadaan kendaraantersebut karena tugas saksi hanya memverifikasi atau memvalidasipersyaratan adminstrasi, sedangkan untuk tekhnis pengecekan ada padaMarketing yaitu saksi HADIYANTO SAPUTRA. Bahwa untuk kedua Kontrak tersebut telah lunas sejak bulan Desember2014, sedangkan untuk Kontrak lainnya dengan jaminan BPKB an.

Bahwa saksi tidak tahu terkait proses penandatanganan Kontraktersebut, yang lebin mengetahui tekhnis penandatanganan Kontraktersebut adalah Marketing saksi HADIYANTO SAPUTRA.

sawahlunto adalah Mahyudin dengan cara menghubungi melaluitelepon meminta saksi untuk menjemput SK (Saksi sebagai PPTK) keDinas Pendidikan Kota Sawahlunto; Bahwa setelah saksi pergi ke Dinas Pendidikan, untuk menemulMahyudin, S.Pd, lalu beliau menyerahkan foto copy Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto,dalam SK tersebut saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan pada pembangunan Laboratorium Kimia DAK 2014; Bahwa Saksi tidak diberikan petunjuk tekhnis

Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg Bahwa yang bertanggung jawab dalam kontrak perjanjian kerjasama adalah ketua P2S dan PPK; Bahwa menurut ahli laporan pelaksanaan pekerjaan harus sesualyang riil di lapangan; Bahwa menurut ahli apabila laporan tidak sama dengan riil dilapangan itu penyimpangan; Bahwa pedoman P2S dalam melaksanakan tugas pekerjaanpembangunan SMKN 2 Sawahlunto adalah petunjuk tekhnis

, dan apabilaP2S tidak melakukan petunjuk tekhnis maka disebut suatu kelalaian; Bahwa PPK melakukan pengujian terhadap bahan material yangdi pergunakan dalam bangunan SMKN 2 Sawahlunto; Bahwa bentuk pengujian yang dilakukan oleh PPK adalah setiapproses harus ditinjau kelapangan untuk mengetahui proses; Bahwa apabila PPK tidak pernah kelapangan maka tidakmelaksanakan fungsinya sebagai PPK:Halaman 257 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgHalaman 257 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018

Pendidikan Pemuda dan Olahraga.e Kwitansi pembayaran pembelian bahan material dan pembayaranupah yang diberikan bendaharawan kepada penanggung jawabkegiatan untuk ditandatangani adalah berupa kwitansi kosong yangsudah diberi materai.e Penyusunan laporan pertanggung jawaban program tidakdidasarkan atas bukti pengeluaran pembelian bahan material danpembayaran upah yang sebenarnya.Bahwa fungsi P2S dalam pembanguan pengelolaan swakelolaSMKN 2 sawahlunto adalah:v Melakukan persiapan dan perencanaan tekhnis

Syahrul.Bahwa benar pengaturan Pembukaan Program studi diDepartemen Agama diatur melalui Petunjuk PelaksanaanPembukaan Prodi pada PTAI melalui Keputusan MenteriAgama No.387 tahun 2004 pada Pasal 4 yang menyebutkanpersyaratan dan prosedur pengajuan program studi ditetapkandengan Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam.Kemudian secara operasional diatur melalui Surat EdaranDirjen Nomor SE.Dj.I/PP.02.3/04/07 tanggal 23 Agustus 2007dan Surat Edaran Nomor SE.Dj.I/Dt.I.V/PP.00.11/04/2008yang secara tekhnis

Kemudiansecara operasional diatur melalui Surat Edaran DirjenNomor SE.Dj.I/PP.02.3/04/07 tanggal 23 Agustus 2007dan Surat Edaran Nomor SE.Dj.J/Dt.L.1V/PP.00.11/04/2008 yang secara tekhnis menyebutkanmelarang PTAI menerima mahasiswa baru bagi programstudi yang belum memperoleh izin penyelenggaraan dariDirjen Pendidikan Islam, apa sebabnya pihak STAIN SjechM.

Purna SentanaBaja untuk hadir pada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat Divisi Pengadaanuntuk penjelasan tekhnis (aanwijing) pekerjaan Pengadaan Jasa sewa kendaraandinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steelsekaliigus meminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukan penawaran harga ;e Atas permintaan tersebut PT.

Purna SentanaBaja untuk hadir pada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat Divisi Pengadaanuntuk penjelasan tekhnis (aanwijing) pekerjaan Pengadaan Jasa sewa kendaraandinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steelsekaligus meminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukkan penawaran harga ;e Atas permintaan tersebut PT.