Ditemukan 721 data
31 — 7
No. 1510/Pdt.G/2019/PA.Sbysebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaPemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonanperceraian tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena adanya pihak ketiga,dimana Termohon berhubungan dengan lakilaki lain, sebagaaimana bukti P6,P7, P8 dan P9.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
I.G.A.A. Fitria Chandrawati, SH
Terdakwa:
Tamma Efraim Tokilov
28 — 16
yang di lakukan terdakwa sehubungandengan narkotika Gol. yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahanterhadap terdakwa dan terdakwa pun tidak memiliki jin dari pihak yang berwenangsehubungan dengan ditemukannya sabusabu tersebut pada diri terdakwa sehinggaperbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Tamma Efraim Tokilov tidak berhakmenyimpan, menguasai narkotika dan secara melawan hukum telah memiliki,menyimpan, menguasai narkotika sebagaaimana
172 — 80
IDRUS yang tidak jelas ;Nama Tergugat Ill seharunya adalah YASER ARAFAT bukan M.YASER ARAFAT sebagaaimana tertulis dalam gugatan ;Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut,Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknyayang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.BonBahwa gugatan Penggugat sudah jelas, bahwa posisi Penggugat didalam gugatan ini adalah H.
1.A. ASBEN AWALUDDIN, S.H
2.RAMLAH, SH
Terdakwa:
1.Hj. BAHARIAH HUSA, S.KM., M.Kes binti HUSA
2.SABRI bin MUBIN
51 — 34
tersebut tidak dapatdikualifisir sebagai perbuatan yang dapat dipidana (onstrajbaarfeit), sehinggaPutusan No. 67/Pid.B/2018/PN MijnHal. 52 dari 55dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan para terdakwa telah melakukanperbuatan melawan hukum, jelas dan nyata tidaklah berdasar;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, para terdakwa haruslahdilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging),sehingga konsekuensinya sebagaaimana
388 — 349
Oleh karenanya, dalam hal ini Turut Tergugat Imenyatakan tidak ada penyimpangan dalam penerbitan Surat Persetujuan Nomorr 1943/IN/PMA/2008 tanggal 16 Desember 2008. sehingga Persetujuan Turut Tergugat Itersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 18 Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomorv57/SK/2004 te4ntang pedoman Dan Tata CaraPermohonan penenaman Modal yang didirikan Dalam Rangka penenhaman ModalDalam Negeri dan penanaman Modal Asing ( lampiran 3) sebagaaimana telah diubahbeberapa
96 — 37
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat juga patutdiduga bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik,Sebagaaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2.6) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, adapun pertentangan adalah sebagai berikut :a.
112 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengganti;Bahwa namun demikian, pertimbagan hukum Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya yang sepenuhnya diambil alin oleh PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi a quo tersebut diubah dan PemohonKasasi/Terdakwa dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sebesarRp463.494.968,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilanpuluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang jugaberdasarkan pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaaimana
193 — 94
Jual Beli antara Tergugat V sebagai Penjual dengan Tergugat Illsebagai Pembeli, sebagaaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor:593/ 02/ PPATS .KCL/ 2008, tanggal 28 Pebruari 2008 yang dibuat olehdan dihadapan Turut Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat AktaSementara (PPATS) Kecamatan Lobalain;c.
109 — 20
Muhammad Yacob bin Ibrahim) sebagai harta peninggalannya yang dapat difaraidkan kepada ahliwarisnya sebagaaimana tercantum dalam angka 4, 5 dan 6 amar Putusan ini dan satu bagian untuk istri (Tergugat I) ;4. Menyerahkan 1/8 bagian dari harta peningggalan H. Muhammad Yacb tersebut kepada Tergugat I dengan memperhitungkan harta yang telah diterima sebagaimana tercantum dalam angka 6.1.1 dalam Konvensi;5. Menyerahkan 2/3 x 7/8 bagian dari harta peningggalan H.
Tesha Dirgantara, S.H.
Terdakwa:
Ayu Aprilyani Rosalina Banik
114 — 93
lagi tanggal 29 September 2015 sampai bulan Agustus2016 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan September2015 sampai bulan Agustus 2016 sehingga unsur ini telah terpenuhi.Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara berlanjuttelah terpenuhi ;Menimbang bahwa, oleh karrena semua unsur unsur tindak pidanatersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka secara hukum danberdasarkankeyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkanbesalah melakukan tindak pidana sebagaaimana
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini Walikota Metro, sehingga PemohonKasasi bukanlah pihak yang diberi wewenang oleh peraturan perundangan yangbertanggung jawab atas bukti pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan denganAPBD Metro.Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 132 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132Ayat dan 2 menyatakan :Ayat 1 menegaskansetiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sah".Ayat (2)bukti sebagaaimana
HOTMAIDA, SH
Terdakwa:
1.ENJANG YUDIANA Als. KEPOH Als. EPOH Bin JULI .Alm
2.HERI FIRMANSYAH BIN BURHANUDIN .Alm
3.NANA SURYANA Als. PA NAKUM Als. UMAR YASIR BIN EMPUD MAHFUD
4.YUDI NURYADI Als. YUDI Bin JANA SUTIANA
134 — 62
YUDI NURYADI Alias YUDI Bin JANA SUTIANA bersalahmelakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme sebagaimana telah ditetapbkan menjadi UndangUndangberdasarkan UNdangUNdang Nomor 15 Tahun 2003 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UNdangUNdang Nomor 1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang,sebagaaimana
84 — 25
Mohamad Sulemandi Desa Huyula yakni kebun milik Madaa Saila dengan batasbatas sebagaiberikut :e Utara : berbatasan dengan tanah milik Hien Katilie Timur : berbatasan dengan kebun milik Hien Katilie Selatan : berbatasan dengan kebun milik Hien Katilie Barat : berbatasan dengan kebun milik Hien KaitiliBahwa pohon kelapa tersebut dibeli olen Mohamad Suleman dari MadaaSaila sebagaaimana penyampaiaan Yusuf Suleman kepada Saksi.Bahwa yang menguasai pohon kelapa tersebut adalah keturunan RachmanSuleman.e
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SANDY DWI NUGRAHA, S.E Diwakili Oleh : H MUH FAISAL SILENANG SH MH
70 — 46
Dengan ddengan demikianmaka unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;Ad. 2 unsur secara melawan hukumMenimbang bhw pengertian perbuatan secara melawan hukum dalamketentuan Psl 2 ayat (1) UU No. 31 / Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaaimana telah diubah dengan UU RI No. 20/2001Tentang Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perubahan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi No. : 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006yang intinya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalamketentuan
DARMA R SEMBIRING, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KHAIDIR NASUTION, SH.Ptnh
204 — 47
salah satu unsur dari dakwaan PrimairPasal 10 huruf a UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Primair tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan primer tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaankedua sebagaaimana
Pembanding/Penggugat II : SUPRAWOTO MS ALS SALMAN AL FARISYI BIN KASUMITRO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat III : Drs. SUPARNO BIN TRISNO SUWITO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat IV : ENDRO SUDARSONO BIN HADI SUBIYANTO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat V : JOKO SUTARTO BIN SUTARDI Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Pembanding/Penggugat VI : MULYADI, SPd BIN WITO SUMARTO Diwakili Oleh : Moch Aminnudin
Terbanding/Tergugat I : KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ KEPOLISIAN RESORT SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH CQ KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat : menteri keuangan republik indonesia cq direktorat jenderal perbendaharaan cq. kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) surakarta
59 — 109
Smg tanggal 04 April 2017,terhitung mulai tanggal 12 April 2017 sampai dengan 10 Juni2017, di Rutan Kedungpane Semarang dan dibuat Berita AcaraPelaksanaan Penetapan Hakim (BA6) tanggal 05 April 2017;Dengan demikian tindakan / perbuatan Tergugat II melaksanakanpenetapan Hakim yaitu melakukan penahanan dan perpanjanganpenahanan terhadap para terdakwa (Para Penggugagt)sebagaaimana terurai pada poin b dan c tersebut diatas, sudahsesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 14 huruf jKUHAP yaitu
83 — 35
Bahwa apa yang dinyatakan Para Penggugat dalamdalil gugatannya angka 4, selain meninggalkan ahliwaris, Jumaan Rajab juga meninggalkan hartabenda (obyek sengketa) adalah pernyataan yangsalah dan tidak benar, karena sebagaimanadijelaskan sebelumnya, dan sebagaaimana diketahuibersama oleh Para Penggugat, sesungguhnyaJumaan Rajab telah meninggal dunia pada tahun1938, sementara berdasar bukti autentik dan faktayang sesungguhnya terjadi, sesungguhnya obyeksengketa diperoleh dari adanya sewa beli olehMuhammad
133 — 68
Oleh karena uang jaminan tersebut menjadihak Termohon sebagaaimana yang ditentukan dalam Pasal 6.4, maka Pemohontidak dapat meminta bunga moratoir terhadap uang jaminan tersebut. (videBukti T4.B halaman 19 alinea 4).5.
113 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara formilyang berwenang melaakukan tandatangan atas semua dokumen lelangadalah Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri, tetapi Terdakwa/PemohonKasasi faktanya tidak melakukan tugas tugasnya sebagai seorang Direktrisuntuk menandatangani dokumen lelang dan kontrak, dan kewenanganyatersebut tidak dilaksanakanya sebagaaimana mestinya untuk mengikutitender dan pelaksanaan pekerjaan tersebut, padahal patut disadari bahwauntuk mengikuti tender dan pelaksanan pekerjaan memerlukan tandatanganTerdakwa/Pemohon
270 — 137
PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) telah melakukanPerjanjian (Kontrak) Bagi Hasil dalam melaksanakan operasi penambanganminyak mentah dan gas di wilayah daratan Pendopo dan wilayah daratanRaja, Desa Tempirai (Blok Raja) yang keduanya berada di Propinsi SumateraSelatan, sebagaaimana tertuang dalam Production Sharing Contract/PSCtertanggal 6 July 1989 ;00Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi NovawatyShahib, saksi Anmad Lutfi dan saksi Deny Adrian, bahwa Penggugat