Ditemukan 181885 data
122 — 90
109 — 72
98 — 67
menghukum Pemohon untuk melaksanakan sesuaidengan pernyataannya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 149huruf (a), dan (6) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidakmeminta dalam petitumnya namun demi tertibnya pencatatan perceraian bagiumat Islam, maka secara ex
officio Majelis Hakim memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan inisetelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, tempat perkawinanPemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat kediaman Termohondan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKonawe, Kabupaten Konawe, tempat kediaman Pemohon untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena
185 — 0
188 — 126
berketetapan hati untukbercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengarlagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo telah beralasandan tidak melawan hukum, oleh sebab itu) permohonan Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntutsecara tegas mengenai hakhaknya sebagai akibat perceraianseperti. mnafkah iddah dan mutah, namun Majelis Hakimkarena jabatannya secara ex
officio berdasarkan ketentuanPasal 41 huruf (c) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 akanmempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayarkepada Termohon berupa nafkah iddah dan mutah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a danb) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karenatalak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layakdan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjutberdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf = (b)Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 11dari
75 — 42
berketetapan hati untukbercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi MahaMengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo telah beralasandan tidak melawan hukum, oleh sebab itu) permohonan Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntutsecara tegas mengenai hakhaknya sebagai akibat perceraianseperti mnafkah iddah dan mutah, namun Majelis Hakimkarena jabatannya secara ex
officio berdasarkan ketentuanPasal 41 huruf (c) Undang undang Nomor Tahun 1974 akanmempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk ~~ membayarkepada Termohon berupa nafkah iddah dan mutah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a danb) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karenatalak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layakdan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjutberdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf = (b)Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak
36 — 33
grow al ls GMbI Lye je al,Artinya, Dan jika mereka berketetapan hati untukbercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengarlagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo telah beralasandan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntutnafkah iddah, mutah = serta nafkah anak, namun MajelisHakim karena jabatannya secara ex
officio akanmempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayarkepada Termohon berupa nafkah iddah, mutah, dan nafkahanak bernama Ageng Prayogo bin Windi Syahputra =;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a danb) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karenatalak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layakdan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjutPutusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekasisteri
66 — 47
- Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalamgugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secaraex officio siapa pengasuh ... [Selengkapnya]
Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalamgugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secaraex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dandwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita.
52 — 38
Oleh karena itu terhadappermohonan cerai talak ini, secara ex officio, Majeliskarena jabatannya dapat menentukan nafkahnafkah yangtelah disebutkan di atas berdasarkan kemampuan Pemohon,adalah sebagai berikuta. Nafkah selama iddah, sejumlah Rp. 1.500.000,(satu) juta lima ratus ribu rupiah);b.
35 — 16
112 — 86
tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Paniterauntuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak selambatlambatnya 30 harisejak penetapan tersebut dibacakan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuksebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam persidangan tidak mengajukangugatan balik atau rekonvensi mengenai mutah dan biaya nafkah iddah, namunberdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakimkarena jabatannya (ex
officio) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikanmutah dan nafkah iddah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengankemampuan Pemohon, apalagi Termohon tidak melakukan nusyuz; Salinan Putusan Nomor 008/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 16Menimbang, bahwa terhadap mutah yang dibebankan tersebut, Pemohon telahmenyanggupi akan memberikan mutah berupa uang sejyumlah Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah), olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohontersebut dianggap sebagai mutah
- Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukandalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara exofficio siapa pengasuh anak tersebut.
Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukandalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara exofficio siapa pengasuh anak tersebut.
- Pengadilan Agama secara ex officio dapatmenetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut beradadalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam.
Pengadilan Agama secara ex officio dapatmenetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut beradadalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam.
366 — 227
Yurisporudensi Mahkamah Agung RI Nomor280 K/AG/2004 secara ex officio Majelis Hakim dapat menentukankewajiban bekas suami terhadap hakhak bekas istri danMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidaksependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama dalam hal besaranMutah, nafkah iddah, karena mempertimbangkannya hanya menurutkesanggupan Pemohon / Terbanding dalam kesimpulan, selanjutnyaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa usiapernikahan antara kedua belah pihak
99 — 13
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
NASRIL RAJO NAN KAYO >< CAMAT LEMBANG JAYA Ex Officio, DKK
CAMAT LEMBANG JAYA Ex Officio, berkedudukan diBukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, dalam hal ini sebagaiKetua Badan Komisi Pasar Serikat B Bukit Sileh;2. DALIVA MARJUSI, berkedudukan di Batu BajanjangKecamatan Lembang Jaya sebagai Ketua Badan PengelolaPasar Serikat B Bukit Sileh;3. WALI NAGARI SELAYO TANANG BUKIT SILEH ExOfficio, berkedudukan di Nagari Selayo Tanang Bukit Silehsebagai Anggota Badan Komisi Pasar Serikat B Bukit Sileh;4.
WALI NAGARI BATU BAJANJANG Ex Officio,berkedudukan di Nagari Batu Bajanjang KecamatanLembang Jaya sebagai Anggota Badan Komisi Pasar SerikatB Bukit Sileh;6. KETUA KAN NAGARI BATU BAJANJANG Ex Officio,berkedudukan di Nagari Batu Bajanjang KecamatanLembang Jaya, sebagai Anggota Badan Komisi Pasar SerikatB Bukit Sileh;7. WALI NAGARI KOTO LAWEH Ex Officio, berkedudukan diNagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya sebagaiAnggota Badan Komisi Pasar Serikat B Bukit Sileh;8.
KETUA KAN NAGARI KOTO LAWEH Ex Officio,berkedudukan di Nagari Koto Laweh Kecamatan LembangHal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2997 K/Pdt/2013Jaya sebagai Anggota Badan Komisi Pasar Serikat B BukitSileh;9.
KETUA BPN/BMN NAGARI SELAYO TANANG BUKITSILEH Ex Officio, berkedudukan di Bukit Sileh sebagaiAnggota Badan Komisi Pasar Serikat B Bukit Sileh;10.KETUA BPN/BMN NAGARI KOTO LAWEH Ex Officio,berkedudukan di Nagari Koto Laweh sebagai Anggota BadanKomisi Pasar Serikat B Bukit Sileh;11.KETUA BPN/BMN NAGARI BATU BAJANJANG ExOfficio, berkedudukan di Nagari Batu Bajanjang sebagaiAnggota Badan Komisi Pasar Serikat B Bukit Sileh;12.
officio sekarang ini,sebab Para Tergugat 1, Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan Tergugat 11dalam surat perjanjian tanggal 27 Agustus 2004 bukan sebagai pihakkedua, akan tetapi hanya sebagai pihak yang mengetahui saja atasperjanjian tanggal 27 Agustus 2004 tersebut, sehingga keliru/salahmenggugat Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan Tergugat 11 dalamkwalitas jabatan Ex Officio;Bahwa dengan digugat Para Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan Tergugat11 dalam kwalitas jabatan Ex officio dalam
58 — 5
CAMAT LEMBANG JAYA EX OFFICIO, Dkk.
NASRIL RAJO NAN KAYO, Umur 50 Tahun, beralamat di Jorong Kopi NagariSelayo Tanang Bukit Sileh, Kecamatan LembangJaya, Kabupaten Solok, , yang selanjutnyadisebut sebagai : PENGGUGATMelawan :1 Camat Lembang Jaya ex officio, alamat di Bukit Sileh Kecamatan LembangJaya dalam hal ini sebagai Ketua Badan Komisi Pasar Serikat B Bukit Sileh,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2 Daliva Marjusi , alamat Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya sebagaiKetua Badan Pengelola Pasar Serikat B Bukit Sileh, Selanjutnya
disebutsebagai TERGUGAT II ;3 Wali Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh ex officio , alamat Nagari SelayoTanang Bukit Sileh sebagai Anggota Badan Komisi Pasar Serikat B BukitSileh, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;4 Ketua KAN Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh ex officio, alamat NagariSelayo Tanang Bukit Sileh sebagai Anggota Badan Komisi Pasar Serikat BBukit Sileh, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;5 Wali Nagari Batu Bajanjang ex officio, alamat Nagari Batu BajanjangKecamatan Lembang
Jaya sebagai Anggota Badan Komisi Pasar Serikat BBukit Sileh, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;10111213Ketua KAN Nagari Batu Bajanjang ex officio, alamat Nagari Batu BajanjangKecamatan Lembang Jaya, sebagai Anggota Badan Komisi Pasar Serikat BBukit Sileh, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;Wali Nagari Koto Laweh ex officio, alamat Nagari Koto Laweh KecamatanLembang Jaya sebagai Anggota Badan Komisi Pasar Serikat B Bukit Sileh,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ;Ketua KAN Nagari
Koto Laweh ex officio, alamat Nagari Koto LawehKecamatan Lembang Jaya sebagai Anggota Badan Komisi Pasar Serikat BBukit Sileh, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII ;Ketua BPN/BMN Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh ex officio, alamat BukitSileh sebagai Anggota Badan Komisi Pasar Serikat B Bukit Sileh ,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX ;Ketua BPN/BMN Nagari Koto Laweh ex officio, alamat Nagari Koto Lawehsebagai Anggota Badan Komisi Pasar Serikat B Bukit Sileh, Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT
officio sekarang ini , sebab para tergugat 1,tergugat 3,4,5,6,7,8,9,10 dan tergugat 11 dalam surat perjanjian tanggal 27Agustus 2004 bukan sebagai pihak kedua , akan tetapi hanya sebagai pihakyang mengetahui saja atas perjanjian tanggal 27 Agustus 2004 terebut ,sehingga keliru/ salah menggugat tergugat 1,3,4,5,6,7,8,9,10 dan tergugat11 dalam kwalitas jabatan Ex Officio.Bahwa dengan digugat para tergugat 1,3,4,5,6,7,8,9 ,10 dan tergugat 11 dalamkwalitas jabatan Ex officio dalam perkara ini, sangat
INKI RIZQIA
Tergugat:
Ir Sony Widodo Ex Officio Direktur Utama PT Purna Sentana Baja PT PSB
77 — 34
Penggugat:
INKI RIZQIA
Tergugat:
Ir Sony Widodo Ex Officio Direktur Utama PT Purna Sentana Baja PT PSB
132 — 45
tersendiri, sudah barang tentu denganmenyempurnakan gugatannya secara sempurna, sesuai dengan ketentuanhukum acara dalam mengajukan sebuah gugatan ;Menimbang, bahwa sekalipun Termohon/Pembanding tidak menuntutnafkah iddah, maskan dan kiswah serta mutah, akan tetapi karena Termohon/Pembanding tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Nomor 499 K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003 dan Nomor 2 K/AG/2002 tanggal 6 Nopember 2003Hakim secara ex
officio dapat membebankan kepada bekas suami membayarnafkah iddah, maskan, kiswah dan mutah, dalam hal ini Pengadilan TinggiAgama dengan melihat kepatutan dan kemampuan mewajibkan kepadaPemohon/Terbanding agar membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah,maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar apa yang sudah ditetapkanoleh Hakim tingkat pertama yaitu.