Ditemukan 237113 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diedarkan dayat darat dapot dapit dadat dibebankan dimekarkan
Penelusuran terkait : Korupsi (sependapat Tidak dapat dibenarkan) Narkotika (tidak sependapat Dapat dibenarkan) Kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata tersebut tidak dapat dibenarkan Tidak dapat diterima
Pengadilan PN NGANJUK Perdata
Register : 07-12-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PN NGANJUK Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Njk
Tanggal 20 Desember 2022 — Pemohon:
SRI RAHMAWATI
66 — 3
    1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Ridho Jayadi tidak cakap serta tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum sehingga diperlukan untuk ditaruh dibawah Pengampuan;
    3. Menetapkan menurut Hukum kepada Sri Rahmawati sebagai PENGAMPU diberikan hak dan kewenangan yang Sah serta dapat dibenarkan menurut Hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum, mewakili kepentingan hukum Ridho Jayadi;
    4. Membebankan biaya permohonan
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 18-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Kln
Tanggal 17 Desember 2019 — Pemohon:
SUNARNO
120 — 39

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan menurut Hukum bahwa SUKIMAN tidak cakap/ un bevoegheid serta tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum sehingga diperlukan untuk ditaruh dibawah Pengampuan;
    3. Menetapkan menurut Hukum kepada SUNARTO sebagai PENGAMPU diberikan hak dan kewenangan yang Sah serta dapat dibenarkan menurut Hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang berupa menandatangani
    akta-akta jual beli, menanda tangani akta-akta perjanjian yang pada pokoknya berguna bagi kepentingan mewakili kepentingan hukum SUKIMAN;
  • Menetapkan menurut Hukum kepada SUNARTO sebagai PENGAMPU diberikan hak dan kewenangan yang Sah serta dapat dibenarkan menurut Hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum mewakili SUKIMAN, yang berupa menandatangani akta-akta jual beli, menanda tangani akta-akta perjanjian jual beli terhadap Sebidang Tanah Pertanian yang tercatat dalam Sertipikat
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 12-11-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 15-04-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 238/Pdt.G/2012/PTA.Smg.
Tanggal 7 Februari 2013 — PEMBANDING vs TERBANDING
118 — 53
  • Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugatmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai suaminya ke PengadilanAgama Kajen tersebut dapat dibenarkan karena Penggugat sebagai isteri memilikilegal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan ketentuanpasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan pasal 73UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 04-06-2013 — Putus : 28-10-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PA BENGKULU Nomor 315/Pdt.G/2013/PA Bn.
Tanggal 28 Oktober 2013 — Pemohon vs Termohon
45 — 15
  • TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini meskipun telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 19-01-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN KLATEN Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kln
Tanggal 9 Februari 2021 — Pemohon:
Wagiyem. DKK
63 — 32

    1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
    2. Menyatakan menurut Hukum bahwa ROHMAD PURNOMO alias RAHMAT PURNOMO tidak cakap serta tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum sehingga diperlukan untuk ditaruh dibawah Pengampuan;
    3. Menetapkan menurut Hukum kepada PONIJO sebagai PENGAMPU diberikan hak dan kewenangan yang Sah serta dapat dibenarkan menurut Hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum, mewakili dalam persidangan-persidangan, menandatangani
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 08-11-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 29 Januari 2020 — Penggugat:
Didi Suhendar
Tergugat:
PT Roxy Prameswari
245 — 289
  • strong>DALAM KONPENSI

    DALAM PROVISI:

    • Menolak Provisi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan tindakan Tergugat yang kemudian tidak memberikan pekerjaan terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat
    dibenarkan secara hukum;
  • Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat bertentangan dengan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum;
  • Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat membatalkan Surat Keputusan nomor 032/RP-VIII/HRD/2018 tertanggal 20 Agustus 2018;
  • Menghukum Tergugat dengan memerintahkan
Pengadilan PN TUBAN Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN TUBAN Nomor 426/Pdt.P/2020/PN Tbn
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pemohon:
ERNA HAYATI
30 — 30
  • -------------------------------------------------------------------------------
  • Menetapkan menurut Hukum kepada PEMOHON sebagai PENGAMPU diberikan hak dan kewenangan yang Sah serta dapat dibenarkan menurut Hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang berupa menandatangani akta-akta jual beli Sertifikat Hak Milik No.1321 atas nama Sudarsono;----------------------------------------------------------------------------------------
  • Membebankan
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum
Register : 26-10-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 138/PID/2023/PT BTN
Tanggal 21 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum V : MARIO NICOLAS, S.H
Terbanding/Terdakwa : RIKO ARIZKI Alias RIKO bin ALFARED
80 — 50

  • Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pdl, tanggal 9 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

    Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-kebaratan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding nya tidak dapat dibenarkan dan harus di kesampingkan.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/PID.SUS/2019
Tanggal 9 April 2019 — LUANNA WIRIAWATY
3005 — 1601 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
  • Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, kasasiPununtut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo.Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI.tanggal 19 Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakanTerdakwa Luana Wiriawati terbukti secara sah dan meyakinkan
    Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada MajelisHakim Kasasi yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan tidakterbukti bersalah dalam dakwaan primair dan susidair dan oleh karena itumembebaskan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak didukungoleh faktafakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yangbersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwasehingga permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/Terdakwadinyatakan ditolak;
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 28-10-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 117/Pdt.Plw/2016/PN Kln
Tanggal 25 Juli 2017 — -PENGGUGAT: DONNY HERAWAN -TERGUGAT: 1.PRAHWOTO 2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. PUSAT JAKARTA; CQ. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR WILAYAH YOGYAKARTA; CQ. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG KLATEN; 3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
53 — 7
  • Sri Hariyono melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dapat dibenarkan oleh hukum;3. Menyatakan secara hukum Risalah Lelang Nomor : 610/ 2016 tanggal 3-8-2016 yang menetapkan Pelawan I dalam Rekonvensi sebagai peserta lelang / pembeli dengan penawaran harga tertinggi atas tanah dan bangunan dengan sertipikat HM No. 1187 A.n. Sri Hariyono adalah sah;4.
    Sri Hariyono menjadi milikTerlawan merupakan perbuatan hukum yang dapat dibenarkan sertadilindungi oleh hukum.Terlawan membeli tanah dan bangunan dengan sertipikat HM No. 1187a.n. Sri Hariyono melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surakarta dilindungi oleh undangundang sebagaimana diaturPasal 200 ayat 1 HIR, yang menyatakan penjualan barang yang disita dimuka umum dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang.4.
    Sri Hariyonomelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta dapat dibenarkan dalam hukum.Menyatakan secara hukum Risalah Lelang Nomor : 610/ 2016 tanggal 382016 yang menetapkan Pelawan dalam rekonpensi sebagai pesertalelang/ pembeli dengan penawaran harga tertinggi atas tanah danbangunan dengan sertipikat HM No. 1187 A.n. Sri Hariyono adalah sah.Menyatakan secara hukum perbuatan hukum Pelawan dalam rekonpensimembalik nama sertifikat HM No. 1187 menjadi A.n.
    Sri Hariyono menjadi milikTerlawan merupakan perbuatan hukum yang dapat dibenarkan sertadilindungi oleh hukum.Terlawan membeli tanah dan bangunan dengan sertipikat HM No. 1187a.n. Sri Hariyono melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surakarta dilindungi oleh undangundang sebagaimana diaturPasal 200 ayat 1 HIR, yang menyatakan penjualan barang yang disita dimuka umum dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang.3.
    Sri Hariyonomelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta dapat dibenarkan oleh hukum;Menyatakan secara hukum Risalah Lelang Nomor : 610/ 2016 tanggal 382016 yang menetapkan Pelawan dalam Rekonvensi sebagai pesertalelang / pembeli dengan penawaran harga tertinggi atas tanah danbangunan dengan sertipikat HM No. 1187 A.n. Sri Hariyono adalah sah;Menyatakan secara hukum perbuatan hukum Pelawan dalamRekonvensi membalik nama sertifikat HM No. 1187 menjadi A.n.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Putus : 23-10-2013 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 08/Pdt.G/2013/PN-Sim
Tanggal 23 Oktober 2013 — LIAN PURBA Dkk LAWAN GOLDEN ANDY POETRA MUNTHE
53 — 10
  • Menyatakan demi hukum bahwa pembagian bidang tanah bekas areal penggembalaan kerbau (areal bekas Parjalangan) Dusun Saran Ganjang Desa Mariah Dolok Kabupaten Simalungun oleh Para Penggugat sebagai warga penduduk Dusun Saran Ganjang Desa Mariah Dolok Kabupaten Simalungun adalah sah dan dapat dibenarkan ;7.
    menyurat menyangkut bidangtanah bekas areal penggembalaan kerbau ( areal bekas Parjalangan ) DusunSaran Ganjang Desa Mariah Dolok Kabupaten Simalungun yang dimiliki olehTergugat maupun pihak lain adalah batal dan tidak sah ;9 Menyatakan demi hukum bahwa pembagian bidang tanah bekas arealpenggembalaan kerbau (areal bekas Parjalangan) Dusun Saran Ganjang DesaMariah Dolok Kabupaten Simalungun oleh Penggugat atau warga pendudukDusun Saran Ganjang Desa Mariah Dolok Kabupaten Simalungun adalah sahdan dapat
    dibenarkan ;10 Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan dan pengusahaan masingmasingPenggugat atau warga penduduk Dusun Saran Ganjang atas bidang tanah bekasareal penggembalaan kerbau (areal bekas Parjalangan) Dusun Saran GanjangDesa Mariah Dolok Kabupaten Simalungun dengan bagian masing masingadalah sah berdasar dan beralasan ;11 Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkaraini;Atau:Apabila Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili Perkara iniberpendapat
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 07-12-2017 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN AMBON Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 2 Oktober 2018 — BARBALINA HUNILA, bertempat tinggal di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcus Manuhutu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pohon Mangga, RT.002/RW.06, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. ABRAHAM C. TUHUMENA, bertempat tinggal di RT.002/RW.01, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Abraham Hattu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Malaihollo, RT.001/RW.003, No. 14, Kelurahan Matayane (Lorong Jembatan Batu), Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dave A. H. Pooroe, S.H, Sayid Hasan Assagaf, S.H, Khikmanto Supribadi, S.T, Rachmadani Sigit, S.H, kesemuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, No. 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
400 — 584
  • Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 414/Desa Tawiri tertanggal 28 Maret 2001 seluas 1.449 M2 dan Surat Ukur Nomor : 23/1998 tanggal 31 Oktober 1998 milik Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dusun Dati Wurmata milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. 6.
    bahwa terhadap hal itu majelis hakim berpedoman padaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 84K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pat.G/2017/PNAmbdengan kaidah hukum Wal/aupun tidak semua ahli wans turut menggugat,tidaklah menjadi batalnya atau tidak sahnya surat gugatan dan YurisprudensiMARI No. 516K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 dengan kaidah hukumPertimbangan bahve gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahlivaris yang menggugat, tidak dapat
    dibenarkan, karena menurut YurisprudensiMahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat; Menimbang, bahwa selain itu sesuai bukti P7 berupa surat kuasa yangdibuat tanggal 10 Januari 2014, ternyata bahwa Leonora Hunila adamemberikan kuasa kepada Barbalina Hunila untuk mengurus hakhak keduabelah pihak terkait kepemilikan dusun dati sesuai putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmajelis hakim berpendapat jawaban
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 14-07-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1544/Pdt.G/2022/PA.Mks
Tanggal 18 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 1

  • Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat dapat dibenarkan dan diterimaadanya.

    Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di muka, majelis memandang permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya

Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 23-03-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Mks
Tanggal 15 September 2022 — Penggugat:
Supiyati
Tergugat:
Basis Dg. Nai
83 — 31
  • Tamangapa Raya, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi milik Penggugat oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan/dapat dikesampingkan;
  • Menyatakan Tergugat sama sekali tidak memiliki hak/tidak berhak atas bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakukang, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, saat ini Jl.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-04-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 21-06-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 172/Pdt/2022/PT MDN
Tanggal 21 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : Desman Zega Diwakili Oleh : Soziduhu Gea, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Faozatulo Zega Alias Ama Gamawa
Terbanding/Tergugat II : Nurulia Hulu Alias Ina Gamawa
Terbanding/Tergugat III : Adisa Zega
Terbanding/Turut Tergugat : Buala Gea
39 — 27
  • dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 09 Maret 2022,memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugatserta kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, II dan II sertaTurutTergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

    Bahwa alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat

    dibenarkan, karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut bersifat pengulangan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan dalam perkara ini.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 17-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT PALU Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT PAL
Tanggal 24 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : PANJI MOHAMAD HALIL Alias HALIL
94 — 25
  • telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

    Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

    Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

    Menimbang, bahwa keberaratan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya tidak dapat

    dibenarkan karena pertimbanganHakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, maupun dalam penjatuhan pidana kepada Anak tersebut sudah tepat dan benar seperti dalam pertimbangannya pada halaman 14 sampai halaman 26 dalam putusannya, sedangkan mengenai penahanan anak yang dimulai sejak tanggal 06 November 2020dari penahanan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim adalah penahanan yang sah berdasar ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak, dan dalam
    Donggala dalam menjatuhkanpidananya tidak mempertimbangkan penahanan anak yang telah dijalanisejak 06 Oktober 2020 dari penahanan Penyidik, Penuntut Umum maupunHakim, dan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga putusantersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidakmenimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal:;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebutdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa keberaratan dari Jaksa Penuntut Umum dalammemorinya tidak dapat
    dibenarkan karena pertimbangan Hakim TingkatPertama dalam pertimbangan hukumnya, maupun dalam penjatuhan pidanakepada Anak tersebut sudah tepat dan benar seperti dalam pertimbangannyapada halaman 14 sampai halaman 26 dalam putusannya, sedangkan mengenaipenahanan anak yang dimulai sejak tanggal O06 November 2020 daripenahanan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim adalah penahanan yangsah berdasar ketentuan pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sitem Peradilan Anak, dan dalam perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Fahrul Kasim,S.Kom(T1),DK,Suparti Uno,S.E(T2)
541 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair, yaitu dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, ... [Selengkapnya]
  • UNO, SE ;Bahwa kami berpendapat pertimbanganpertimbangan Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut adalah tidakdapat dibenarkan ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kiranya telah jelas HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya.Menimbang bahwa terhadap' alasanalasan kasasitersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat
    dibenarkan karenaputusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa dan Terdakwa Il tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanasebagaimana dalam Dakwaan Primair telah salah dalam menerapkan peraturanhukum, yaitu hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :Hal. 89 dari 104 hal.
    dan Tahun2011 dan melakukan pembayaranpembayaran tersebut masih beradadalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalamjabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa II dalam jabatannyaselaku Bendahara Pengeluaran, maka apa yang dilakukan Terdakwa danTerdakwa II atau perbuatanperbuatan sebagaimana diuraikan di atas belumdapat dikualifisir ke dalam perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair sehingga Dakwaan Primair tidak terbukti,adalah pertimbangan yang tidak dapat
    dibenarkan karena unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawanhukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yangbersifat umum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN AMBON Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
ELON GIEFEN SOHILAIT
Tergugat:
1.ABRAHAM HELAHA
2.YOHANIS KAYA
75 — 25

    1. Menyatakan jual beli dalam bentuk surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 milik Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/terletaknya didalam Tanah Dusun Dati Wosu milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal atau cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
    .Bahwa oleh karena telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudpada posita gugatan Penggugat point 10 diatas, maka Tergugat dan Tergugat II tidakberhak untuk menguasai bahkan memiliki tanah Dusun dati Wosu yangdidalamnya terdapat tanah objek sengketa oleh karena tanah dati Wosu danobjek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat.12.Bahwa surat Pelepasan Hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 milik Tergugat IIyang diperoleh dari tergugat (objek sengketa) adalah tidak dapat
    dibenarkan karenaperbuatan hukum Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut terdapat/ letaknya didalamtanah Dati Wosu milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal demihukum atau cacat hukum dan tidak mempunyal kekuatan berlaku dan mengikat secarahukum.13.Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh tergugat II yangdidasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka kepemilikanTergugat Il maupun sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya harusdinyatakan
    Jika Penggugat adalah anak adat Negeri/Desa Tawiriberarti Pengugat dapat dibenarkan oleh Hukum Adat setempat dengan demikian dalilSubjektif pewaris Penggugat tentang MARTINUS SOHILAIT adalah tidak samaHalaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Padt.G/2020/PN.Ambdengan identitas MARTINUS SOHILAIT yakni moyang Tergugat yang asli sebagaiAnak Adat Nnegeri Tawiri.8.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 23-03-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Mks
Tanggal 15 September 2022 — Penggugat:
Hj. Rahmah Arsyad
Tergugat:
Basis Dg. Nai
35 — 24
  • Tamangapa Raya, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan milik Penggugat oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan/dapat dikesampingkan;
  • Menyatakan Tergugat sama sekali tidak memiliki hak/tidak berhak atas bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakukang, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, saat ini Jl.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perkawinan Isbat Nikah Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian
Kata Kunci : isbat nikah; penggabungan isbat nikah dan perceraian; prinsip isbat nikah
AGAMA/11/SEMA 7 2012
930 — 0
  • Padaprinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecualipernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.

  • Padaprinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecualipernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.