Ditemukan 1056840 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-12-2019 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 563/Pid.B/2019/PN Trg Tanggal 3 Maret 2021 — 1.CECEP SUTARNO Bin SUJONO
2.HAMIDUN Alias MIDUN Bin ALI BADRUN
84 — 10
84 — 10
Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Barang Siapa.
SJA yang diambil oleh Para Terdakwa seolah-olah Para Terdakwa pemiliknya;Menimbang, bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah merupakan unsur subyektif.
SJA, yang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;Ad. 3.
Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah backet Excavator PC-200-7, milik PT.
SJA dilakukan oleh Para Terdakwa dimana Para Terdakwa telah saling kenal dan memiliki peran masing-masing dalam tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian
Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah orang sebagai manusia ataubadan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanyang dilakukan yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untukmempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkanorang yang bernama CECEP SUTARNO Bin SUJONO dan HAMIDUN AliasMIDUN Bin ALI BADRUN, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas,sebagai pelaku
Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum : Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil dapat diartikan bahwaperbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan /Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Trgdiluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggapselesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;Menimbang, bahwa
SUA yangdiambil oleh Para Terdakwa seolaholah Para Terdakwa pemiliknya;Menimbang, bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum adalah merupakan unsur subyektif.
SJA, yang dengan maksud untukmemiliki barang tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telahterpenuhi;Ad. 3.
Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebin dengan bersekutu; Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perobuatan pidana yangdilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanyadengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan, MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah backet ExcavatorPC2007, milik PT.
Register : 17-12-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1357/PID.SUS/2015/PN.Jkt.Tim. Tanggal 9 Februari 2016 — SRI WAHYUNI ENDRASWATI Alias NUNIK
53 — 5
53 — 5
telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1191 gram, setelah diperiksa sisanya 0,0492 gram; 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Hitam dengan No.Sim Card 082227845645;barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian unsur-unsur
Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua terlebih dahulu sesuai Tuntutan dari Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut : - Setiap orang.- Tanpa hak atau melawan hukum - Menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman;Unsur Setiap orang :Bahwa unsur setiap orang orientasinya selalu menunjuk kepada manusia
Setiap orang , telah terbukti secara sah dan meyakinkanUnsur Tanpa Hak atau melawan hukum.
Dimana berdasarkan keterangan para saksi, surat serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berhak atau berwenang dalam hal ini dokter atau dinas kesehatan atau instansi berwenang lainnya sebagaimana yang diatur oleh undang undang dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum , telah terbukti secara sah dan meyakinkanUnsur : Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;Bahwa
Dengan Kesimpulan:Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalan Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaDengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan.
Tanpa hak atau melawan hukum a Menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman;Unsur Setiap orang Bahwa unsur setiap orang orientasinya selalu menunjuk Keraida manusia 1 sebagai subjek ee hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkanperbuatannya.
persidangantidak ada halhal yang merupakan alas an penghapus pidana baik alas an pembenar maupunalas an pemaaf, telah menunjukan kecakapan dan. kemampuan dimanaterdakwa dalam = keberadaannya secara obj ektif mempunyai fisik dan phikis yang schat dan memadai dan tidak: terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungj jawabkan perbuatannya secara hukum,~ lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalah pengertian pasal 44 ae dengan demikianUnsur Setiap orang , telah terbukti secara sah dan meyakinkan Unsur
Dimana berdasarkan keterangan para saksi, surat serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta: bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki i ijin dari yang berhakatau berwenang dalam hal 1 ini dokter atau dinas kesehatan atau instansi berwenang Jainnyasebagaimana yang diatur oleh undang undang dengan demikian Unsur. tanpa hak ataumelawan hukum. . , telah terbukti secara sah dan meyakinkan .: Unsur : Sis Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I; Bahwa berdasarkan
Tahun :2009 tentang Narkotika ;Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan.Halaman 8 dari 11 hal Putusan No.1357/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.A vyang dijatuhkan;"Menimbang, alin sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP dan KUHAP para )~ terdakwa juga dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denta tersebuttidak dibayar. diganti dengan pidana pengganti selama beberapa bulan penj ara;Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka 7: masa penahanan
Register : 15-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Trg Tanggal 29 Juli 2021 — EKO PRASETIAWAN ALIAS EKO BIN NGATIMAN
19 — 0
19 — 0
Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :Ad.1. Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orangadalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.
Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang; Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa
, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :1.
Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Kutai Kartanegara saksi Gugus Tri M dan saksi Sunaryo karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 18.30
Register : 17-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 161/PID/2020/PT BJM Tanggal 15 Oktober 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
195 — 66
195 — 66
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 159/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 25 Agustus 2020 sekedar mengenai uraian pertimbangan unsur dan pemidaan serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa M.
Pengadilan Negeri tentang penjatuhan pidana terhadap diriterdakwa yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;Menimbang, bahwa selain hal di atas Pengadilan Tinggi tidak menekan hallain yang perlu diubah dalam putusan Pengadilan Negeri karenanya pertimbanganlain selain hal di atas diambil alin untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggidalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihatPengadilan Tinggi telan melakukan perubahan tentang uraian pertimbangan unsur
,dan pidana yang dijatunkan karenanya berdasarkan pasal 241 KUHAP PengadilanTinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 159/ Pid.B/2020/PN Plitanggal 25 Agustus 2020 sekedar mengenai uraian pertimbangan unsur danpemidanaan serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapnyasebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah menyatakan putusanPengadilan Negeri telah memenuhi criteria pasal 183 KUHAP tentang batas minimalpembuktian, maka tentang
Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor159/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 25 Agustus 2020 sekedar mengenai uraianpertimbangan unsur dan pemidaan serta menguatkan putusan selebihnya,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Perkosaan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 ( dua ) tahun;3.
Register : 09-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/ 2018 /PN.Jkt.Sel Tanggal 17 April 2018 —
174 — 115
174 — 115
Menyatakan Permohonan Praperadilan menyangkut Pembuktian Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)II. DALAM POKOK PERKARA1. Menolak permohonan PEMOHON Praperadilan Nomor : 36/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama KHAIRIL WAHYUNI (PEMOHON Praperadilan) berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.
Unsur Perbuatan Melawan HukumKronologis:1. Pada tanggal 21 Oktober 2009, PT. PLN (Persero) selaku pemiliksaham mayoritas telah menetapkan business plan PLNBBsebagai arah pengelolaan perseroan yang mengatur 3 (tiga) polauntuk mengamankan pasokan batubara yaitu: (Bukti P8)a. Pola Trading (bersifat sementara);b. Reserved Portfolio (KSO)c.Virtual Mining/Akuisisi Perusahaan Tambang Batubara(Pembelian Saham)2.
Unsur Merugikan Keuangan NegaraBahwa berdasarkan KSO tertanggal 13 Pebruari 2012 uangpengikatan cadangan batubara sebesar Rp 1.364 Milyar dapatdibayarkan setelah Berita Acara Verifikasi ditandatangani.
Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang LainSebagaimana diuraikan dalam Ad.b. di atas, dengan dibayarkannyauang pembayaran dimuka pengikatan cadangan batubara sebesartotal Rp 477 Milyar oleh PEMOHON kepada TME tidakmenguntungkan bagi diri PEMOHON karena yang dbayarkan olehPEMOHON tersebut adalah hak TME yang diatur dalam KSO.Demikian pula dengan TME, meskipun TME menerima pembayaranuang muka sejumlah Rp 477 Milyar tersebut, namun uang mukatersebut akan dikonversi dengan batubara yang dimiliknya,
danselama 30 (tiga puluh) tahun tidak bisa menjual kepada pihak lain,sehingga jelas unsur untuk memperkaya diri sendiri atau orang laintidak terbukti.9.
Demikian pula dengan tidakterpenuhinya penyalahgunaan kewenangan mempunyai akibathukum tidak terobuktinya tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Menimbang bahwa tidak terpenuhinya unsur dapat menimbulkankerugian keuangan negara atau perekonomian negara berakibattidak terbuktinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalamPasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tidak
Register : 23-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Trg Tanggal 6 Mei 2021 — RIZKY ALDY Bin ASEP SURYANDI
29 — 7
29 — 7
Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:Ad. 1.
Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :Ad.1 Unsur setiap orang:Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan didalam uraian pertimbangan dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan terpenuhi, sehingga majelis hakim berpendapat untuk tidak berulang-ulang dalam mempertimbangkan hal yang sama, maka dengan mengambil alih
uraian pertimbangan mengenai unsur setiap orang dari dalam pertimbangan dakwaan Primair kedalam pertimbangan dakwaan Subsidair, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi;Ad. 2.
unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memilikikewenangan dalam melakukan suatu perobuatan, sedangkan yang dimaksuddengan melawan hukum dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatanyang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuatau bertentangan dengan hukum positif atau secara
Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurtersebut sebagai berikut :Halaman 12 Putusan No. 157/Pid.Sus/2021/PN TrgAd.1 Unsur setiap orang:Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkandidalam uraian pertimbangan dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan terpenuhi,sehingga majelis hakim berpendapat untuk tidak berulangulang dalammempertimbangkan hal yang
sama, maka dengan mengambil alih uraianpertimbangan mengenai unsur setiap orang dari dalam pertimbangan dakwaanPrimair kedalam pertimbangan dakwaan Subsidair, Majelis Hakim berpendapatunsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi;Ad. 2.
diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untukmenyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebuttidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukupsalah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggaptelah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat terdakwadiamankan Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita
ini tidakterpenuhi dan terbukti menurut hukum;Menimbang bahwa karena dakwaan Subsidair tersebut tidak terbukti makaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut dan selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umumyaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Setiap Penyalahguna Narkotika golongan (satu) bagi diri sendiri;Menimbang bahwa terhadap unsur
Register : 29-04-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Trg Tanggal 8 Juli 2021 — MULTI PRATAMA Bin HERMANSYAH
24 — 4
24 — 4
Dengan demikian unsur ini terpenuhi;Ad.2.
;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya dan dakwaan ini tidak terbukti sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair; Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:1.
Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.
Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna unsur alternatif, dimana terdapat fakta perbuatan mencoba atau bermufakat jahat.
Bahwa pada saat dilakukan penagkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli atau transaksi jual beli Narkotika jenis sabu.;Bahwa dari uraian tersebut diatas, tergambar perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur tindak pidana yang didakwaan baik seluruhnya maupun unsur alternatif lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang
Dengandemikian unsur ini terpenuhi;Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa rumusan kata atau di antara tanpa hak danmelawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak danmelawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi tanpahak saja atau melawan hukum saja atau bahkan keduaduanya terbukti.
Bahwa pada saat dilakukan penagkapan dan penggeledahanterhadap Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli atau transaksijual beli Narkotika jenis shabu;Bahwa dari uraian tersebut diatas, belum tergambar perbuatanTerdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur tindak pidana yangdidakwakan baik seluruhnya maupun unsur alternatif lainnya sehingga kiranyaTerdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 16 dari 23 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian
diatas, Majelis Hakimmenilai unsur ini tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka MajelisHakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya dan dakwaan ini tidak terbuktisehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair adalah Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna unsur alternatif,dimana terdapat fakta perbuatan mencoba atau bermufakat jahat.
;Bahwa dari uraian tersebut diatas, tergambar perbuatan Terdakwa telahmemenuhi semua rumusan unsur tindak pidana yang didakwaan baik seluruhnyamaupun unsur alternatif lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka unsurkedua dakwaan ini terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danPutusan Nomor 231/Pid.Sus/2021
Register : 14-11-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 87/PID.SUS/2017/PT JAP Tanggal 12 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : YAFETH R. BONAI, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FAHRY SULEMAN
50 — 18
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FAHRY SULEMAN
50 — 18
MENGADILI:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 10 Oktober 2017 nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Jap sekedar mengenai alasan memilih dakwaan Alternatif Kedua, pertimbangan uraian unsur tindak pidana, barang bukti dan rehabilitasi serta menguatkan putusan untuk selebihnya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHRY
barang siapa atau setiap orang adalah merupakan unsur, Dewasa iniMahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehinggaPengadilan Tinggi dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa barangSiapa atau setiap orang bukan merupakan unsur dari Suatu delik, dengandemikian unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a UURI Nomor : 35 tahun 2009tentang Narkotika adalah sebagai berikut :1.
Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salahsatu. komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yangdikehendaki unsur ini dan kKomponen unsur tanpa hak atau melawan hukumtersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkotika ;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atautanpa jin dari yang berwenang, sedangkan, yang dimaksud dengan melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh
hukum ;Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan pekerjaan Terdakwaadalah swasta dan berdasarkan fakta No. 1 dan No. 5 Terdakwa telahmenggunakan Narkotika untuk diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwajib,oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan jjin, maka Terdakwa tidak tergolongsubyek hukum yang berhak atas Narkotika sebagaimana ditentukan diatas,dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong perbuatantanpa hak;Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan komponen unsur
,maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut terpenuhilah apa yangdikehendaki unsur ini, Sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Ad. 2.
UnsurMenggunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsidan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yangdikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi NarkotikaGolongan untuk diri sendiri bukan orang lain;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwatergolong pengguna, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah shabushabu yang dikonsumsi Terdakwa termasuk Narkotika;Menimbang, bahwa
Register : 28-05-2018 — Putus : 10-08-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN SBY Tanggal 10 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FITROH ROHCAHYANTO
Terdakwa:
MOCH. ANTON
401 — 135
FITROH ROHCAHYANTO
Terdakwa:
MOCH. ANTON
401 — 135
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa MOCH ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Pertama ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut
Register : 10-12-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 58/G/2020/PTUN.KPG Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
James A Putu
Tergugat:
Kepala Desa Tubuhue
232 — 94
James A Putu
Tergugat:
Kepala Desa Tubuhue
232 — 94
Salukh pada Jabatan Sebagai Kepala Dusun Nifunenobais;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Tubuhue, Unsur Kewilayahan Nifunenobais, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Atas Nama James A. Putu Dalam Jabatan Sebagai Kepala Dusun Nifunenobais;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
Lulus ujian keterampilan mengetik menggunakanKomputer;(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal (3)hanya berlaku untuk unsur sekretariat dan unsur teknis;Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yangmemenuhi persyaratan sesuai Pasal 2 Peraturan Bupati TimorTengah Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Ketentuan TeknisSeleksi Perangkat Desa menentukan bahwa:Perangkat Desa Diangkat Oleh Kepala Desa Dari Warga NegaraIndonesia Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dengan KeputusanKepala Desa
Lulus ujian keterampilan mengetik menggunakanKomputer;Persyaratan khusus sebagaimana dimakssud dalam ayat (1)huruf 6 hanya berlaku untuk unsur sekretariat dan unsurteknis;Pelaksanaan seleksi perangkat desa formasi unsursekretariat dan unsur teknis didasarkan pada suatupermohonan menjadi perangkat desa tanpa memuat formatJabatan yang dilamar;Pelaksanaan seleksi perangkat desa untuk unsurkewilayahan selain berdasarkan syarat umum sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat mempertimbangkanhak
Kendatipun memperoleh Peringkat I, akan tidak dilakukanpengangkatan dan pelantikan oleh Kepala Desa menjadiperangkat desa untuk unsur kewilayahan;Bahwa berdasarkan alasan terurai diatas maka dapat dikatakanPENGGUGAT sangatlah layak dan sah menurut hukum untukdilakukan pengangkatan dan pelantikan oleh Kepala Desamenjadi perangkat desa untuk unsur kewilayahan, lalu terhadaptindakan TERGUGAT yakni tidak mengangkat dan melantikPENGGUGAT menjadi perangkat desa untuk unsur kewilayahantanpa dasar dan alasan
/ulus uji pengetahuan tentang Desa; dan2. lulus uji ketrampilan mengetik menggunakan komputer.Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bhanya berlaku untuk unsur sekretariat dan unsur teknis.Pelaksanaan seleksi Perangkat Desa untuk formasi unsur Sekretariatdan unsur Teknis didasarkan pada surat permohonan menjadiPerangkat Desa tanpa memuat formasi jabatan yang dilamar;Pelaksanaan seleksi Perangkat Desa untuk unsur kewilayahan selainberdasarkan syarat umum sebagaimana dimaksud pada
Sekretariatdan unsur Teknis meliputi lulus uji pengetahuan tentang Desa dan lulus ujiketrampilan mengetik menggunakan komputer dan tidak diberlakukan untukseleksi perangkat desa unsur kewilayahan atau Kepala Dusun;bahwa Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 38 Tahun 2018tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa besertalampirannya menentukan bahwa~ rekomendasi Camat wajibmemprioritaskan peringkat terbaik calon Perangkat Desa khususnya untukCalon Kepala Dusun berdasarkan ujian
Register : 27-10-2022 — Putus : 13-04-2022 — Upload : 17-04-2023
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 18-K/PMT.I/AD/X/2022 Tanggal 13 April 2022 — Oditur Militer Tinggi: Letkol Chk P.R. Sidabutar, S.H.
Terdakwa: Mayor Arh Gede Henry Widyastana, S.IP.
634 — 131
634 — 131
/BB Nomor STR/1742/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang perintah kepada para atasan dilarang berbuat sewenang-wenang terhadap anggota sehingga berakibat mengganggu keamanan dan ketentraman satuan, dan perintah hindari tindakan kekerasan di satuannya terutama pada pelaksanaan orientasi tradisi satuan yang dapat berakibat fatal sehingga dapat merugikan personel maupun satuan.b. 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad Nomor STR/59/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Perintah kepada setiap Dansat dan unsur
pimpinan disatuan harus memiliki kepedulian dan secara aktif melaksanakan pengawasan/kontrol, khususnya pada jam-jam tertentu disatuan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan oleh atasan/senior terhadap bawahan/junior.c. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/108/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Perintah kepada setiap Dansat dan unsur pimpinan disatuan harus memiliki kepedulian dan secara aktif melaksanakan pengawasan/kontrol, khususnya pada jam-jam tertentu disatuan untuk
Register : 03-06-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Liw Tanggal 10 Juni 2015 — BOBBY SAPUTRA Bin APRILLIZAR
103 — 51
103 — 51
kekeluargaan serta saling memaafkan (sebagaimana surat perjanjian damai tertanggal 06 April 2015);Pasal 4 Pihak kedua (Orang tua Anak Korban) telah diberikan dengan kemampuan pihak pertama (Orang tua Anak) atas perbuatan anak kepada pihak kedua (Orang tua Anak Korban dan Anak Korban) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai sebagai bentuk rasa penyesalan Anak atas perbuatannya;Pasal 5 Pihak Kedua (Orang tua Anak Korban dan Anak Korban) tidak akan menuntut untuk dinikahkan atau ada unsur
dendam dengan pihak pertama (Orang tua Anak dan Anak) dikemudian hari;Pasal 6Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para Pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;Pasal 7Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun; Menimbang bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;Memperhatikan Pasal 12, Pasal
damai, kekeluargaan sertasaling memaafkan (sebagaimana surat perjanjian damai tertanggal 06 April 2015);Pasal 4Pihak kedua (Orang tua Anak Korban) telah diberikan dengan kemampuan pihak pertama(Orang tua Anak) atas perbuatan anak kepada pihak kedua (Orang tua Anak Korban dan AnakKorban) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) secara tunai sebagai bentuk rasa penyesalanAnak atas perbuatannya;Pasal 5Pihak Kedua (Orang tua Anak Korban dan Anak Korban) tidak akan menuntut untukdinikahkan atau ada unsur
dendam dengan pihak pertama (Orang tua Anak dan Anak)dikemudian hari;Pasal6Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para Pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkandalam proses persidangan;Pasal 7Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan danpenipuan dari pihak manapun;Menimbang bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangandengan peraturan PerundangUndangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;Memperhatikan Pasal 12, Pasal 52 Ayat (5) Undangundang
Register : 11-10-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN SUMENEP Nomor 226/Pid.B/2017/PN Smp Tanggal 20 Desember 2017 — Sofwan alias P. Dela bin Sahlan
32 — 5
32 — 5
Pencurian ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:1.1.
Wildi, Siti Qomariyah dan Marhana selaku pemilik;Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Bahwa selanjutnya akan
dipertimbangkan unsur delik didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;Ad.2.
Bahwa unsur delik dalam dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen disertai dengan kekerasan terhadap orang, dalam penguraian unsur delik ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan
Bahwa unsur delik dalam dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dalam penguraian unsur delik ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan
Register : 04-09-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN SUMENEP Nomor 219/Pid.B/2017/PN Smp Tanggal 20 Desember 2017 — Achmadiyanto alias Mat Celleng bin Moh. Ari
30 — 4
30 — 4
Pencurian ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:1.1.
Wildi, Siti Qomariyah dan Marhana selaku pemilik;Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Bahwa selanjutnya akan
dipertimbangkan unsur delik didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;Ad.2.
Bahwa unsur delik dalam dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen disertai dengan kekerasan terhadap orang, dalam penguraian unsur delik ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan
Bahwa unsur delik dalam dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dalam penguraian unsur delik ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan
Register : 20-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mkm Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.TERESIA DELIANA BR TARIGAN, S.H.
2.GUSMILIYANSYA, SH.
Terdakwa:
MARIONO Bin JOYO MANDUNG
74 — 31
1.TERESIA DELIANA BR TARIGAN, S.H.
2.GUSMILIYANSYA, SH.
Terdakwa:
MARIONO Bin JOYO MANDUNG
74 — 31
Ka MH 8BG41CACJ751512;
Dikembalikan kepada Saksi ARI DWI SANTOSO Bin SUPRIYADI;
- Membebankan kepada Terdakwa unsur membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur inadalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya;Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwaMariono Bin Joyo Mandung yang identitasnya telah disebutkan dalam suratdakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkaraini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungandengan dakwaan yang
diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangantentang apaapa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan halhal yangmenerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadapperbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulanbahwa unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2.
Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barangyang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain danbarang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yangdimaksud dengan sengaja adalah dimana seseorang yang melakukan suatuperbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harusmenginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalahpemegang barang
ini telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 372 KUHP telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena
Membebankan kepada Terdakwa unsur membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Mukomuko, pada hari KAMIS, tanggal 5 DESEMBER 2019oleh kami, Dr.
Register : 16-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Gin Tanggal 21 Juli 2021 — Pemohon:
Ida Ayu Putu Eka Kartika,SS,
Termohon:
1.Kepolisian Resort Gianyar
2.Kejaksaan Negeri Gianyar
130 — 93
Ida Ayu Putu Eka Kartika,SS,
Termohon:
1.Kepolisian Resort Gianyar
2.Kejaksaan Negeri Gianyar
130 — 93
L I
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi dari Turut Termohon;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), Nomor: B/104/IX/2013/Res.Gr, Tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan Termohon atas Petunjuk dari Turut Termohon adalah Batal / Tidak Sah;
- Menyatakan petunjuk Turut Termohon, yang menyatakan: unsur
Adapun Petunjuk JPU Kejaksaan Negeri Gianyar (Turut Termohon)yang pada intinya menyatakan: unsur dengan Sengaja Belum terpenuhi,sehingga Kejaksaan Negeri Gianyar dalam Permohonan Pra Peradilan iniditempatkan sebagai : Turut Termohon ;5.
Pasal 317 ayat (1) KUHP yang dipersangkakankepada Michael Jhon Renehan (Terlapor) semua Sudah Terpenuhi;Adapun Analisa Yuridis dari Kabidkum terhadap Pasal 317 ayat (1)KUHP dalam Surat Kabidkum Polda Bali (BUKTI P5) sebagai berikut:Unsur Barang Siapa :Dalam perkara ini unsur barang siapa adalah Tersangka Michael JhonRenehan, lakilaki 63 tahun, agama katolik, pensiunan, kewarganegaraanAustralia, Alamat, Br.Pande Desa Pejeng Kecamatan Tampak SiringKabupaten Gianyar (Terpenuhi);Unsur dengan sengaja
Lebih lanjut berdasarkan Berdasarkan uraiansebagaimana dimaksud sudah barang tentu tindakan yang dilakukanoleh Turut Termohon sah menurut hukum;Bertolak dari hal tersebut, dalil pemohon yang menyebutkan bahwaSeluruh Unsur dalam pasal 317 ayat (1) khususnya unsur DenganSengaja yang disangkakan termohon kepada Michael John Renehantelah terbukti sebagaimana Analisa Yuridis dari Kabidkum Polda Balltelah terpenuhi tidaklah tepat, adapun berdasarakan Surat P19 dariTurut Termohon Nomor B884/P.1.15/Epp.1
Pada pokoknya menjelaskan Unsur Dengan Sengajatidak tepenuhi berdasarkan keterangan saksi Ida Ayu Putu Kartika, SS.
dengan Sengaja BelumTerpenuhi, bertolak dari hal tersebut, dalil pemohon yang menyebutkan bahwaSeluruh Unsur dalam pasal 317 ayat (1) khususnya unsur Dengan Sengajayang disangkakan Termohon kepada Michael John Renehan telah terbuktisebagaimana Analisa Yuridis dari Kabidkum Polda Bali telah terpenuhi tidaklahtepat, adapun berdasarakan Surat TT 1 dari Turut Termohon Nomor B884/P.1.15/Epp.1/04/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Pengembalian BerkasPerkara atas nama Michael John Renehan yang disangka
Register : 20-04-2018 — Putus : 20-04-2018 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 4/Pid.C/2018/PN Kla Tanggal 20 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
EDI SAPUTRA
Terdakwa:
BUDI HARTONO Bin AMSIR WIJAYA, Dkk
27 — 12
EDI SAPUTRA
Terdakwa:
BUDI HARTONO Bin AMSIR WIJAYA, Dkk
27 — 12
Pasal 5
Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.
Register : 04-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 641/PID.SUS/2019/PT MKS Tanggal 10 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SYAKARIA, SH
Terbanding/Terdakwa : MOH. IKBAL, SH Alias IKBAL Bin ISKANDAR
37 — 25
Terbanding/Terdakwa : MOH. IKBAL, SH Alias IKBAL Bin ISKANDAR
37 — 25
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 52/Pid.Sus/ 2019/PN Pky, tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai salah pengetikan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan salah pengetikan nama satuan kerja.
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Tingkat Banding.Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari PenuntutUmum tidak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Banding, karena semua sudah dipertimbangkan dan termuat dalamputusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu beralasan memori bandingPenuntut Umum tersebut dikesampingkan;Menimbang bahwa sesuai surat dari Ketua Negeri Pasangkayu NomorW22.U26/760/HPDN/12/2019 tanggal 2 Desember 2019 dan lampiran suratpernyataan, bahwa telah terjadi salah pengetikan unsur
Pada halaman 9, yakni pada unsur pasal 112 (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertulis tanpa hak melawanhukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang seharusnyatertulis tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.2.
Pada halaman 24, tertulis nama satuan keja Pengadilan NegeriKepanjen yang seharusnya Pengadilan Negeri Pasangkayu.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makadengan mengambil alin pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pkytanggal 2 Oktober 2019 haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedarmengenai salah ketik unsur pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 dan kesalahan ketik nama satuan kerja sebagaimana
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pky, tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut,dengan perbaikan sekedar mengenai salah pengetikan unsur pasal 112ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan salah pengetikannama satuan kerja.3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.5.
Register : 07-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 365/Pid.B/2020/PN Trg Tanggal 25 Nopember 2020 — SUDARMIN Als AMI Bin TAJUDDIN
99 — 7
99 — 7
Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi ANTON mengalami kerugian sebesar Rp. 83.428.000,- (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur sebagai berikut;1. Unsur Barangsiapa;2.
Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;3. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh orang yang berhak;4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.5.
Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.
AMI Bin TAJUDDIN yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh para saksi dipersidangan sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;Ad. 2.
Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan; Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WITA di Jalan Timbau Kec.
Unsur Barangsiapa;2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milikkepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Halaman. 17 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Trg3. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidakdiketahui atau tidak diketahui oleh orang yang berhak;4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.5.
Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.
AMI Bin TAJUDDIN yang mana identitasnya sama dengan yangterdapat / tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan olehpara saksi dipersidangan sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;Ad. 2.
Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang berada padanya bukan karena kejahatan;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satusub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, bahwa padaHalaman. 18 dari 26 Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Trgpada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul
Sesampainya di Samarinda, SaksiSYAMSUDIN memberikan bagian hasil curian tersebut kepada Terdakwa berupaberupa 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme C3 warna biru dan 1(satu) unit HP merk OPPO tipe CPH 2059 warna putin tanpa seizin daripemiliknya yakni saksi ANTON sehingga dengan demikian unsur kedua ini harusdinyatakan terpenuhi ;Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yangada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahuiatau tidak
Register : 27-09-2022 — Putus : 24-08-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Blb Tanggal 24 Agustus 2023 — Penggugat:
PT. SELARAS DUA TIGA
Tergugat:
1.LUDIJANTO SETIJO
2.ANNE PATRICIA SUTANTO
3.PT. PAN BROTHERS, Tbk.
Turut Tergugat:
1.PT. TEODORE PAN GARMINDO
2.JULIUS DIRJAYANTO
3.PT. META EPSI Tbk.
4.ANGGARA K
414 — 184
PT. SELARAS DUA TIGA
Tergugat:
1.LUDIJANTO SETIJO
2.ANNE PATRICIA SUTANTO
3.PT. PAN BROTHERS, Tbk.
Turut Tergugat:
1.PT. TEODORE PAN GARMINDO
2.JULIUS DIRJAYANTO
3.PT. META EPSI Tbk.
4.ANGGARA K
414 — 184
MENGADILI:
Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan penunjukkan langsung Turut Tergugat III oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembangunan pabrik milik Turut Tergugat I di Kabupaten Tasikmalaya yang mengandung unsur benturan kepentingan di mana Tergugat