Ditemukan 7068 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sakala siala skplb salah suara suala sikala saala
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-08-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 24 Desember 2014 — dr. ENDANG KESUMA WARDANI
164 — 60
  • Perkara korupsi merupakan suatu "Extra Ordinary Crimes yangsangat mengganggu hak ekonomi dan hak social masyarakatdan negara dalam skala besardan sangat sulit pembuktiannya,oleh karena itu penangannya harus juga dilakukan dengan pola"Extra Ordinary;b. Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim, organisasi dan struktur yangbaik;c.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
118 — 37
  • Propinsi mendapat bantuan untuk pembangunangedung rawat jalan, sehingga dana dari APBN diajukan ulang proposalnya untukpengadaan alatalat kedokteran dengan alasan karena dapat bantuan anggarandari APBD Provinsi untuk infrastruktur bangunan sebesar Rp. 7.000.000.000,Bahwa menurut keterangan dari staf ( sdr Nasam dan Ruyani ) didapat daripenawaran distributor yang disampaikan ke RSUD karena sudah ke tekhnis,sudah jadi dan saksi menyetujui hal tersebut.Bahwa pagu anggaran yang didapat berdasarkan skala
    Bor Orthopedi.Yang berasal dari usulan user.Bahwa penyusunan kebutuhan alatalat kedokteran di RSUD KabupatenSumedang Tahun Anggaran 2010 dimulai dengan merekapitulasi usulan dariuser (unit pelayanan) untuk kemudian di masukkan dalam rencana kebutuhanalatalat kedokteran yang di koordinasikan oleh Bidang Penunjang PelayananMedis sebagai data dasar, untuk selanjutnya dimasukkan dalam rencanakebutuhan sesuai dengan skala prioritas dan pagu anggaran yang tersedia;Bahwa Pada saat penyusunan proposal untuk
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
304 — 148
  • Syamrasni: 100 meter:3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah gang: 152 meter;4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Gulama: 84 meter;Halaman 206 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Ukur Nomor :00687/Tangkerang Barat/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang terletak di diKelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, KotaPekanbaruProvinsi Riau, yang pada pokoknya tergambar pada peta skala 1 :1.000, dengan batasanbatasan sebagai
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Hery Susanto
2.Aidil Raya Putera, SH.
Terdakwa:
Hj. NURMINA, S.Pd. SD. Binti BAHTIAR
97 — 67
  • Kesepakatanpenggunaan bos harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah,khususnya untuk membantu mempercepat standar pelayanan minimal(SPM) dan atau standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana diaturdalam :1. lampiran Bab V huruf A angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan nomor 26 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturanmenteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 Tahun 2017 tentangpetunjuk teknis bantuan operasional sekolah.2. lampiran Bab V huruf A angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DWI PRIMA SATYA,SE.,SH.,MH
Terdakwa:
I NYOMAN BERES, S.,Pd
117 — 56
  • untuk kegiatan rehabilitasidan/atau pembangunan prasarana pendidikan sekolah.P2S menyampaikan usulan dan berkoordinasi dengan TimTeknis terkait dengan rencana revisi anggaran biaya kegiatanrehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana pendidikansekolah.Dinas Pendidikan Provinsi melalui Tim Teknis setelahmelakukan reviu terhadap usulan revisi, dapat menerima ataumenolak usulan yang disampaikan dengan memberikanmasukan kepada P2S tentang analisis kebutuhan danperhitungannya dengan memperhatikan urutan skala
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
131 — 36
  • Propinsi mendapat bantuan untuk pembangunangedung rawat jalan, sehingga dana dari APBN diajukan ulang proposalnya untukpengadaan alatalat kedokteran dengan alasan karena dapat bantuan anggarandari APBD Provinsi untuk infrastruktur bangunan sebesar Rp. 7.000.000.000,Bahwa menurut keterangan dari staf ( sdr Nasam dan Ruyani ) didapat daripenawaran distributor yang disampaikan ke RSUD karena sudah ke tekhnis,sudah jadi dan saksi menyetujui hal tersebut.Bahwa pagu anggaran yang didapat berdasarkan skala
    Bor Orthopedi.Yang berasal dari usulan user.Bahwa penyusunan kebutuhan alatalat kedokteran di RSUD KabupatenSumedang Tahun Anggaran 2010 dimulai dengan merekapitulasi usulan dariuser (unit pelayanan) untuk kemudian di masukkan dalam rencana kebutuhanalatalat kedokteran yang di koordinasikan oleh Bidang Penunjang PelayananMedis sebagai data dasar, untuk selanjutnya dimasukkan dalam rencanakebutuhan sesuai dengan skala prioritas dan pagu anggaran yang tersedia;Bahwa Pada saat penyusunan proposal untuk
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 8 April 2014 — IR. ANDI IRAWAN BIN H KARDI
61 — 15
  • Perkara korupsi merupakan suatu Extra Ordinary Crimesyang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak socialmasyarakat dan negara dalam skala besardan sangat sulitpembuktiannya, oleh karena itu penangannya harus jugadilakukan dengan pola Extra Ordinary;b. Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatanyang terorganisir yang meliputi sistim, organisasi danstruktur yang baik;c.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin Alm. MARDIONO
104 — 29
  • peraturan tersebutmengatur mulai dari Proses Perencanaan, Penetapan lokasi, Tata carapengadaan tanah, pengadaan tanah selain bagi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum, pengurusan hak atas tanah,pelaksanaan pembangunan fisik, serta evaluasi dan Supervise sampaidengan pembayaran ganti rugi Serta pelepasan ha katas tanah;Bahwa dalam pengadaan tanah pemerintah berdasarkan peraturantersebut dapat dibedakan untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 Ha danuntuk tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 Ha (Skala
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 26-04-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN
Tanggal 12 Mei 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
436 — 52
  • LKM Ciomas Nomor : 582.3/304/XII-20/PT.LKM.CMS tanggal 17 Desember 2020;

    41. 1 (satu) bundel Fotocopy Kumpulan Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tentang Penyesuaian Skala Gaji;

    42. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan Untuk tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen PT.LKM Ciomas;

    43. 1 (satu) bundel Fotocopy Management Letter Untuk Tahun Yang Berakhir

Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg
Tanggal 19 Agustus 2015 — JONNI SIHOTANG
1059 — 2033
  • Samosir yaitu ganti rugi, reboisasi, dan lainnya sebagai bentukakibat daripada kegiatan pemanfaatan kayu.Bahwa Saksi melihat lokasi berdasar peta kawasan hutan pada sumber register no.38 atau no. 41, SK Kemenhut No. 44 tahun 2005, dan TGHK (Tata Guna HutanKesepakatan) Ketiga sumber tersebut memiliki arsiran yang berbeda namundiselaraskan dengan skala yang sama sehingga dapat disimpulkan lokasi yangtepat.Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Saksi ade charge tersebutdibenarkan oleh Terdakwa;Menimbang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT
176 — 29
  • Penetapan lokasi, Tata carapengadaan tanah, pengadaan tanah selain bagi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum, pengurusan hak atas tanah,pelaksanaan pembangunan fisik, serta evaluasi dan supervise sampaidengan pembayaran ganti rugi Serta pelepasan ha katas tanah;Halaman 89 dari 201 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa dalam pengadaan tanah pemerintah berdasarkan peraturantersebut dapat dibedakan untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 Ha danuntuk tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 Ha (Skala
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 10-11-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 151/Pid.B/2017/PN Pkj
Tanggal 30 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Hasbuddin P. Paseng, SH
Terdakwa:
1.Andi Bahmin Bahri, SE
2.Andi Syarifuddin Page
3.Muh. Basir Mahmud
78 — 9
  • Graha Sahindo Cipta Mandiri, tertanggal 10 Juli 2014 ;
  • 2 (Dua) lembar Surat Skala Prioritas Perusahaan kepada Calon Mitra dan Mitra SHC dan PT. Graha Sahindo Cipta Mandiri No. Surat 52/GSCM-SHC/VIII/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 ;
  • 2 (Dua) lembar Surat Penyampasaksin dari SHC dan PT. Sahindo Cipta Mandiri kepada Perusahaan Mitra dan calon Mitra Pengadaan Batu Bara dengan No.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 14 Nopember 2016 — Ir. LINANG GUNARTO bin PARINO
73 — 34
  • CECE MUCHTAR telah dilakukan pengecekan oleh DinasPertanian dan ketahanan pangan Kota Sukabumi yang mana saksi tidakmengetahui siapa yang melakukan pengecekan tersebut.Bahwa benar terdakwa menerangkan kelompok tani harapan kaya pernahmembuat pupuk organic namun pembuatan pupuk organic tersebut berhasildalam skala kecil pada saat uji coba APPO namun kelanjutannya saksi tidakmengetahui berhasil atau tidaknya pembuatan pupuk organic tersebut, akantetapi pernah saksi ke lokasi kandang sapi bahwa pembuatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
130 — 28
  • WalikotaSurabaya dengan Nomor: 821.2/ 3503/ 436.7.6/ 2014, tertanggal 11 Juli2014, yang ditanda tangani oleh Walikota Surabaya yaitu Sdri TRIRISMAHARINI.Sesual dengan Peraturan Walikota Surabaya denganNomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas KotaSurabaya sebagai berikut:1) Pemprosesan tekhnis perizinan / rekomendasi sesuai bidangnya.2) Penyusunan Perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaanpajak daerah.3) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.4) pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 29/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
Hendra Kusumah
Tergugat:
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok
389 — 237
  • Skala peta;. panah utara;. batas bidangbidang tanah;7m O09 QQ 9jalan, sungai atau bendabenda lain yang dapat dijadikan petunjuklokasi;g. nomor identifikasi bidang tanah;h. tanggal dan tanda tangan Ketua Panitia Ajudikasi;25.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
201 — 74
  • penghitungandenda yang dikenakan, bahwa hal ini juga bertentangan dengan prinsip hukumacara perdata dimana setiap jumlah yang didalilkan haruslah dibuktikan dasarpenghitungannya;Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa denda yang dijatuhkan olehTermohon kepada Para Pemohon Keberatan dalam perkara a quo adalah terlaluberat oleh karena maksud dan tujuan utama pemberian denda adalah untukpembinaan terhadap pelaku usaha supaya tidak melakukan kembali perbuatanyang dilarang oleh undangundang dan juga melihat skala
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-04-2018 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi
Tanggal 27 April 2018 — RIDWAN Bin LABAI
174 — 95
  • LA MUSAkarena perusahaan saksi tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaanpengadaan computer tersebut, dimana dari nilai kontrak dari pengadaancomputer itu mencapai milyaran sedangkan skala perusahaan saksi tidakbisa melakukan pekerjaan diatas milyard sehingga saksi menggunakanPT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.,MH
Terdakwa:
SUYONO Bin HARJO MULYONO Alm
227 — 64
  • Membina dan meningkatkan perekonomian desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuksebesarbesarnya kemakmuran masyarakat desai. Mengembangkan sumber pendapatan desaj. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara gunameningkatkan kesejahteraan masyarakat desak. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 14 Nopember 2016 — ENDANG SURAHMAN bin H. CECE MUCHTAR
70 — 21
  • CECE MUCHTAR telah dilakukanpengecekan oleh Dinas Pertanian dan ketahanan pangan KotaSukabumi yang mana saksi tidak mengetahui siapa yangmelakukan pengecekan tersebut.Bahwa benar saksi menerangkan kelompok tani harapan kayapernah membuat pupuk organic namun pembuatan pupuk organictersebut berhasil dalam skala kecil pada saat uji coba APPO namunkelanjutannya saksi tidak mengetahui berhasil atau tidaknyapembuatan pupuk organic tersebut, akan tetapi pernah saksi kelokasi kandang sapi bahwa pembuatan
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
397 — 1194
  • Dasaad di Way Hanakau Skala 1:100.000Tahun 1984/1985, dengan diberi Kode Bukti P.10 F;40. Peta Proyek HPH PT BG Dasaad Luas 45.000 Ha Terletakdi kawasan Hutan Way Hanakau Reg. 46 Tahun 1983/1984,dengan diberi Kode Bukti P.10O G;41. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 459/Kpts1I/92tentang Berakhirnya Hak Pengusahaan Hutan Atas Nama PT. BGDasaad Tanggal 18 Mei 1992, dengan diberi Kode Bukti P.10 H;42.
    Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 081/Kpts1/88 Tanggal 27 Februari 1988 tentang Penetapan KawasanHutan Produksi Register 46 Way Hanakau Seluas 20.195 HA diKabupaten Dati Il Lampung Utara, Provinsi Dati Lampung.Lampiran SK tersebut adalah Peta Tata Batas Kawasan HutanProduksi Register 46 Way Hanakau Kabupaten Dati II LampungUtara Provinsi Lampung Skala 1:25.000 Luas: 20.195 Ha,dengan diberi Kode Bukti P.17;51.
    Peta LandClearingZone C PTP XXI XXII (Persero) Proyek PGKetapang, skala 1:20.000, dengan diberi Kode Bukti P.57 B;184......
    Peta Batas PTP XXIXXIl (Persero) skala 1:20.000 seluas6.895 Ha, tertanggal Desember 1982, yang dibuat oleh Sub DitHalaman 1085 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuFotogramteri dan Triangulasi Direktorat Pendaftaran TanahDirektorat Jenderal Agraria, dengan diberi Kode Bukti P.57 C;LSB wc vc ces Peta Areal PTPN VII (Persero) UU Bunga Mayang, skala1:40.000, dengan diberi Kode Bukti P.57 D;186.........
    Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Lembar 101134yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional(Bakosurtanal) Tahun 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T. 30. 206 ;225. Surat Gubernur Lampung tanggal 14 Maret 2005 Nomor590/0537/01/2005 Perihal Penyelesaian Lahan Perkebunan PTPN VII UnitUsaha Bunga Mayang di Kabupaten Way Kanan, yang ditujukankepada Bupati Way Kanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T. 30. 207 ;226.