Ditemukan 721 data
121 — 22
atau suatu kebijakanMenimbang bahwa selanjutnyaterhadap peraturan yang menjadi dasar melawan hukum dalammenentukan sifat melawan hukumnya perkara ini sebagaimanatelah disebut di muka~= yakni Pasal 193 ayat (1) danpenjelasannya UU no. 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, serta Pasal 18 Peraturan Pemerintah no.39 tahun2007 tentang pengelolaan uang Negara /daearah ,setelahdihubungkan dengan ketentuan khusus (lex specilais) tentangPengelolaan keuangan daearah tersebut di atas, makadipertimbangkan sebagaaimana
109 — 278
didunia perbankan yang tengah berjalandan berlaku bagi penggugat selaku debitur , sehingga pengenaan statuskolektibilitas 5 ( macet ) kedalam sistem informasi debitur oleh tergugat XIV atasstatus Kredit penggugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukumagipula penyelenggaraan sistem informasi debitur oleh tergugat XIV adalahHal 140 dari Halaman 143 Put.No.270.Pdt.G/2011/PN.Jkt.Selmerupakan pelaksanaan pasal 32 ayat ( 1 ) dan penjelasan Undang undanag no23 tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaaimana
337 — 636
./2015/PN Jkt.Sel.3.(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnyakepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yangbersangkutan.(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugiantersebut pada ayat (1), ketua pengadilan sejauh mungkin menunjukhakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yangbersangkutan.(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaaimana ayat (4)mengikuti acara praperadilan.Berdasarkan
93 — 27
., sebagaaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1)huruf h KUHAP, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi dalam pasal ini, telah terpenuhi;Ad. 3.
65 — 33
Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 03.4/Sarkes/V/2010tanggal 14 Mei 2010, pasal 1 Nomor 2 tugas pekerjaan yang akan dilaksanakan olehPihak Kedua adalah sebagaaimana yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja,antara lain : melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan seperti mengumpulkandata dan informasi di lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuatinterprestasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan PemerintahDaerah setempat mengenai peraturan
579 — 214
AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI,keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya hasil Munas AncolJakarta, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI A, Slipi, Jakarta Barat;Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut di atas,Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor 62/G/2015/PTUNJKT pada tanggal 1 April 2015 sebagaaimana tercantum dalamberita acara persidangan, yang pada pokoknya
1.EDI LUKITO BIN SUPENO
2.SUPRAWOTO MS ALS SALMAN AL FARISYI BIN KASUMITRO
3.Drs. SUPARNO BIN TRISNO SUWITO
4.ENDRO SUDARSONO BIN HADI SUBIYANTO
5.JOKO SUTARTO BIN SUTARDI
6.MULYADI, SPd BIN WITO SUMARTO
Tergugat:
1.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ KEPOLISIAN RESORT SURAKARTA
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH CQ KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
121 — 37
Smg tanggal 04 April 2017, terhitung mulaitanggal 12 April 2017 sampai dengan 10 Juni 2017, diRutan Kedungpane Semarang dan dibuat Berita AcaraHal. 40 dari 124 Hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Skt.Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA6) tanggal 05 April2017;Dengan demikian tindakan / perbuatan Tergugat II melaksanakanpenetapan Hakim yaitu melakukan penahanan dan perpanjanganpenahanan terhadap para terdakwa (Para Penggugagt)sebagaaimana terurai pada poin b dan c tersebut diatas, sudahsesuai dengan ketentuan
Terbanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG ANDI PUTRA, SH
154 — 101
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaaimana dakwaanprimair yang oleh majelis hakim berpendapat terbukti telahdilanggar oleh terdakwa, alasan dan pertimbangan hukumnya tidaksepenuhnya dapat disetujui dan tidak dapat diterima pembandingdengan alasan :1. Unsur Setiap OrangBahwa pembanding sependapat dengan pertimbangan dan alasanhukum majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru.2.
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padangnomor: 07/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG dan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tinggkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang nomor 09/PID.SUS.TIP/2013/PT.PDG batal demi hukum dan atau setidaktidaknyamengoreksi kembali kedua putusan/vonis Majelis Hakim a quo yang sangat tinggikepada Terdakwa.B TENTANG SURAT DAKWAANBahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mendakwa Pemohon Kasasidengan dakwaan subsidair dalam Surat Dakwaannya;1 PRIMAIR: Melanggar ketentuan sebagaaimana
347 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 32 PK/PID.SUS/2016(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaaimana Ayat(4) mengikuti acara praperadilan;Berdasarkan ketentuan tersebut, ganti kKerugian yang dapatdituntut oleh Tersangka atau Terdakwa dalam praperadilanadalah:a. Ganti kerugian karena terjadi penghentian penyidikanataupun penghentian penuntutan;b.
142 — 39
FERI WIBOWO BIN SUKIJO (Tergugat II) sebagaaimana tersebut dalam Surat Kuasa tertanggal 18 September 2019;
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HERU KAMARULLAH, SH.,MH
368 — 351
dakwaan tersebut adalah dariketerangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung olehbarang bukti.Halaman 123 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2019/PT SBYDapat kami kutipkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusanperkara a quo halaman 111 s/d halaman 126 berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yangdihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan didukung olehbarang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukumsebagai berikut : sebagaaimana
107 — 56
KOMARI, MSi. sebagaaimana tersebut diatas dapat digduga telahmemenuhi unsur tindak pidana korupsi dimaksud dalam Pasal 3 UU. 31/1999 jo20/2001. Perbuatan yang dilakukan Sdr. Drs.
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
184 — 154
Foto copy bukti T82, berupa : Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antaraSugiarto Tjiptohartono dengan Para ahli waris Asmat Bin H.Punguttertanggal 04 Januari 2013Menimbang, bahwa bukti memilki nilai pembuktian perihal adanyakesepakatan Ghozali Dkk satu pihak sebagai pihak yang menyewakan danSugiarto Tjiptohartono sebagi pihak yang menyewakan dengan objek yangdisewakan bidang tanah seluas 14. 920 M2 sebagaaimana dalam suratKeteranganan tanah Girik C. 3411 Persil 31 II3.
113 — 120
Adapun Unsur Pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaaimana dirubah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. adalah sebagai berikut :Hal 129 dari 174 halaman Perkara Nomor: 35/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps.1301. Setiap orang ;Secara melawan hukum;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5.
Terbanding/Tergugat I : RONALD KAMBU,S.T.
Terbanding/Tergugat II : KARMEL FINGKREUW
Terbanding/Tergugat III : AGUSYINUS ROBERT SAMAY
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertahanan Kota jayapura
113 — 31
Bahwa Pemohon Banding/dahulu Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas tanah seluas 300 m2 yang terletak di Jalan Merpati III , Kelurahan Awiyo,Distrik Abepura, Kota Jayapura sebagaaimana Surat pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 7 April 1982 atas nama Yustinus way/Pemohon Banding, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Agustinus Samay/dan sekarang berbatasan dengan Luther Kambu.
113 — 33
Nur yang namanya tercatatsebagai penerima ganti rugi tahun 1968 sebagaaimana daftar B dan diterangkania tidak penah menerima sepeserpun uang ganti rugi dari pihak manapun ;Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Erfan Effendi, SH ada menemui Hj. Nursiah ;Bahwa Terdakwa tidak ada tanyakan mengenai surat hibah asli milik Hj.Nursiah sewaktu sdr. Erfan Effendi, SH ;Bahwa Sdr.
223 — 113
diajukandalam Novum PK (Peninjauan Kembali) dan barang bukti yang telah disitaoleh Polres Tarakan ternyata tidak sama/tidak identik, baik pengetikan huruf,spasi, paragraf maupun tanda tangan yang didalamnya saling tidakbersesuaian dan begitu juga Gambar Situasi Nomor : 122/BUL/1986 terdapat2 (dua) gambar situasi, yang pertama Gambar Situasi Nomor 122/BUL/1 986terdapat dalam gamabr untuk sebelah Timur ada Gang sedang GambarSituasi No. 11/BUL/1986 lainnya sebelah Timur ada Rencana Gang;Bahwa dari dari uraian sebagaaimana
54 — 15
Bahwa Pemohon dengan Termohon = melangsungkanpernikahan sah di hadapan pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal25 Juli 2002, sebagaaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah Nomor: 575/77/VII/2002 taanggal 25 Juli 2002;10. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam perkawinannyayang sudah berlangsung 10 tahun 3 bulan telah dikaruniaidua anak kandung bernama:1. ANGLE LITA MARSA PRAMESWARI, perempuan, 8 tahun;2. KIRANA DWI AGUSTINI, perempuan, 4 tahun;11.
110 — 24
Untukyang bersumber dari BLUD masuk di APBD tapi tidak masuk di rekeningRKUD karena berdasarkan Pasal 25 Permendagri nomor 13 tahun 2006Halaman 156 dari 231 Putusan Tipikor Nomor 02 /Pid.SusTPK/2016/PN Smgtentang pengelolaang keuangan daerah sebagaaimana telah diubahdengan Permendgri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan keduaatas atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 bahwa seluruhpendapatan BLUD dicatat dalam kode rekening kelompok PAD padajenis lainlain PAD yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.