Ditemukan 10639 data
Pembanding/Penggugat II : BAINAH Binti TJETJEP ANWAR
Pembanding/Penggugat III : Hj. NOVIANA Binti TJETJEP ANWAR
Pembanding/Penggugat IV : UCE ARIANTI Binti TJETJEP ANWAR
Pembanding/Penggugat V : YANTO Bin TJETJEP ANWAR
Terbanding/Tergugat I : MUSTOFA
Terbanding/Tergugat II : Dra. SRI ISWARTINI Binti FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat III : HERMAN DARMAWAN
Terbanding/Tergugat IV : FAIRUZ FAIZON Bin FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat V : DINA PURNAMA SARI Binti FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat VI : PT. BANK CENTRAL ASIA UNIT BISNIS KREDIT CONSUMER KANTOR PUSAT
Terbanding/Tergugat VII : RYAN FERDI KUSUMA Bin INDRA KUSUMA
Terbanding/Tergugat VIII : INDAH RIAWINA Binti FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat IX : HARTOJO, SH
Terbanding/Tergugat X : LURAH Kelurahan Kebon Kacang
Terbanding/Tergugat XI : CAMAT Kepala Kecamatan Tanah Abang
Terbanding/Tergugat XII : KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
58 — 34
kehatihatian yang diamanatkan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998tentang Perbankan, dan tindakan pembebanan hak tanggungan tersebut adalahkewajiban hukum yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mengambil langkahlangkah yang tidak merugikan dan atau mengamankan usaha Tergugat VI maupunTergugat sebagai nasabah;Bahwa dengan demikian sehingga perbuatan dan/atau tindakan Tergugat VI tidakmemenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud Arrest tahun 1919
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
388 — 720
;Bahwa perbuatan melawan hukum dalam rumusan pasal 2 ayat (1) UUTipikor sebagaimana dalam beberapa putusan MKRI, tidak berlaku dalamarti luas (Arres 1919), namun terbatas dalam konteks asas legalitassebagaimana sifat perbuatan melawan hukum perbuatan pidana (Vide:Meljatno, ASasasas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 140147) dan tentang akibat (kerugian negara) juga dinyatakan sebagai delicmateril (akibat) bukan formil sesuai yang dirumuskan dalam UU Tipikor(Vide:Halaman 26 dari 82 Putusan
111 — 39
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut.Dengan mengaitkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan Putusan PerkaraLindenbaumCohen (Arrest 1919), dapat dilihat banwa segala tindakan dariTERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dapat dikatakanmempunyai sifat melawan hukum, yang atas segala perbuatan melawanhukum tersebut telah
79 — 43
yang menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagaimana yang didalilkanPenggugat;2 22222 n nnn nnn nena nnnMenimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggarhukum sebagaimana didalilkan Penggugat, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yangberbunyi: tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian ; == 2222 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn eneMenimbang, bahwa sejak tahun 1919
1.Efi Janita
2.David Surya Dharma
Tergugat:
2.PT Masabaru Guna Persada
3.BONEVASIUS NOBER DARMUN
147 — 118
Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkaraLindenbaum Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteriaperbuatan melawan hukum, yaitu:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tata susila;4.
1181 — 625
Sehinggapenyertaan menyalahgunakan kekuasaan = danmenganggapkan pada dirinya ada kekuasaan disinimengandung pengertian kesengajaan.Bahwa yang dimaksud melawan hukum menurutArrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatutindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnyamelanggar hak ~ subyektif Seseorang menurutundangundang ataupun melakukan suatu tindakantercela (tidak patut dalam masyarakat).
457 — 227
NORMA HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM24.25.26.27.Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365KUHPerdata yang dijelaskan sebagai berikut: Tiap perbuatanmelanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkaraLindenbaum versus Cohen, konsep Perbuatan Melawan Hukum telahberkembang dan mengalami perluasan dan sejak itu terdapat 4(empat) kriteria
1.TOMY SUPRIONO
2.YUNIZAR
3.ROBERT ANTONY SIREGAR
4.EDI SUCIPTO
5.JAMIN
6.HUDIONO ANDRIWEDA
7.MUHAMMAD RAPI
8.DONI HENDRA
9.KOTIB
10.DENI ELFIA
11.MURZI JENITA
12.TOGI SIMBOLON
Tergugat:
12.PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
13.WALIKOTA BATAM
14.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
223 — 114
(SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas maka Tergugat Iltidak terdapat perbuatan melanggar hukum (vide putusan Hoge RaadHalaman 31 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Btmtanggal 31 Januari 1919 dalam perkara lidenbaumcohen) sesuai denganyang diuraikan oleh Penggugat;Sehingga dengan demikian Tergugat II tidak bertentangan dengankewajiban hukumnya (tidak melakukan perbuatan melawan hukum).3.
57 — 7
;Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgBerkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum (unrechtsmatig) di dalam hukum perdatasebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
162 — 126
Konsep perbuatan melawan hukum diatur berdasarkan yurisprudensi HogeRaad dalam Arrest 31 Januari 1919 yang memutuskan perkara antaraLindenbaum v. Cohen dimana perbuatan melawan hukum diartikan secaraHal 68 dari 100 hal.
Terbanding/Tergugat I : Elizabeth L iem Sioe Lian alias Grace Elizabeth Liem
Terbanding/Tergugat II : Freddy Budiono, S.E
75 — 43
S 1919 No. 81 di Kantor Catatan SipilSalatiga;Hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi telah berakhir karena perceraian sebagaimanaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2001 dan Akta Perceraian Nomor37/i/2002 tanggal 25 Februari 2002;Selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu:a.
150 — 91
(Satochid Kartanegara, ibid); Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagisejak adanya Lindenbaum Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentangpengertian onrechtmatigdaad adalah perbuatan yang mempekosa hakhakOrang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangandengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harusdiindahkan dalam pergaulan masyarakat Matschappelijke betamelijkeheid.
IRFAN
Tergugat:
1.HAJI NAWAKIT
2.AMIR HAMZAH
3.MARDIANSYAH
4.DARMAWANSYAH
5.HARDIANSYAH
6.KAPSAH
7.SITI DARWISYAH
8.KEPALA KELURAHAN CILINCING
9.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
134 — 60
Bahwa menurut Hoge Raat tahun 1919, Perbuatan MelawanHukum diartikan, sebagai berikut : Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku; Melanggar subyektif orang lain; Melanggar kaedah tata susila; Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hatihatiyang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor: 445/PDT.G/2016./PNJKT.UTR.11.
Pembanding/Penggugat II : H. Maskur Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat III : Hj. Soliha Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat IV : Al Jufri Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat V : Ahmad Juanda Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat VI : Siti Nurhabibah Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Buana Media Nusantara
Terbanding/Tergugat II : P.T. Mutiara Auction
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Alm Nissan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pejabat Lelang Kelas II F.X. Tri Sumaryanto SH., MH., Wilayah Jabatan Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Tata Kota Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat V : Kecamatan Taruma Jaya
Terbanding/Turut Tergugat VI : Desa Pahlawan Setia
Terbanding/Turut Tergugat VII : Bank Tabungan Negara BTN Pusat
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
128 — 148
Bahwa selain itu dalil perbuatan melawan hukum dalam suratgugatan PENGGUGAT, sangat tidak memenuhi keempat unsur perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdatajJuncto Anret Hoge Raad 31 Januari 1919 serta berdasarkan doktrin hukumyang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H., yaitu sebagai berikut:a.
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI DJIWASRAJA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Tergugat III : J.N. SIREGAR, SH
Turut Terbanding/Penggugat II : NY. DRA. MED. LILIA IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. NATALIA IBRAHIM
88 — 65
Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah AgungRepublik Indonesia mensitir tentang Kriteria Perbuatan melanggarhukum berdasarkan Yurisprudensi tetap Hoge Raad NegeriBelanda Tahun 1919, terdapat 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukumyaitu :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;2. Melanggar Hak Subyektif orang lain ;3. Melanggar kaidah tata susila ;4.
229 — 145
Mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maupun Keputusan Hoge Raad tanggal 31Januari 1919, dan Tergugat I akan membuktikan bahwa Tergugat I tidakmelakukan perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata maupunKeputusan Hoge Raad; Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa TJiapperbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.
Terbanding/Tergugat I : PT LINDUNG ALAM BATAM
Terbanding/Tergugat II : PT ARSIKON GROUP
Terbanding/Tergugat III : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
61 — 32
Perbuatan itu melawan hukum;Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum jika: Perbuatan melanggar undangundang Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukumc. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku, istilahkewajiban hukum ini yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajibanyang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulismaupun tidak tertulis.d.
33 — 6
;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
114 — 28
Adanya hubungan kausalitet atau sebab = akibat antarahubungan Pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatanyang telah dilakukan oleh TergugatMenimbang ,bahwa kriteria perbuatan melawan hukumsebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudsensi HIR sejaktahun 1919 telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia danmenjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ,sehinggapengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas , yangterdiri dari 4 ( empat ) kategori perbuatan yaitu1.
140 — 100
bisamenyerahkan Tanah secara sukarela.BAHWA DAPAT DILIHAT DENGAN JELAS BAHWA TINDAKAN PARATERGUGAT DI ATAS PATUT DIDUGA MERUPAKAN SUATU KONSPIRASIATAU PERMUFAKATAN YANG PENUH DENGAN ITIKAD BURUK ANTARAPARA TERGUGAT UNTUK MENGUASAI TANAH YANG DIMILIKI OLEHPENGGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM.Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Bahwa setelah putusan Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919