UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa kayu yang dijadikan barang bukti perkara tersebut saat Ahli periksaberjumlah 13 (tiga belas) batang kayu jenis sonokeling, berumur kirakira 13(tiga belas) tahun, identik dan tumbuh di Hutan Konservasi Suaka MargaSatwa Gunung Tunggangan Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen ;Bahwa Sanksi bagi para pelaku yang mengambil pohon/kayu adalah sepertiyang tertuang dalam Pasal 83 huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan denganancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara ;Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukkan saksiyang meringankan bagi dirinya ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 bertempat di rumahterdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena

Bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan, sebagaimana penjelasan Pasal 15 UndangUndang Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan . Bahwa daripengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada setiap pengangkutan, atau pemilikanhasil hutan pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi suratsuratyang sah sebagai bukti.

Apabila antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya HasilHutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupunvolumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yangsah sebagai bukti.Menimbang, bahwa berdasarkan amanat dari UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkankayu sebagai hasil dari hutan dalam pengangkutan, penguasaan

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

Pasal 12 huruf b UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Perseorangan ;2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki jin dari pejabat yang berwenang ;3. Yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan ;4.

Pasal 12 huruf b UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan tunggal ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan danmenurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlumemerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1. 1 (satu

Para Terdakwa sopan dalam persidangan ; Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi ; Para Terdakwa belum pernah dihukum ; Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya .Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana jugadijatuhi hukuman pidana denda atau kurungan ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) huruf b UndangUndang RI No. 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 12 huruf b UndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum, sehingga supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum ;Menyatakan bahwa Terdakwa Lusianto Bin Paijan tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,menguasai dan atau memilik hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izinmelanggar Pasal 12 huruf d jo Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti dakwaanSubsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga supaya terdakwa dibebaskan daridakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;Menyatakan terdakwa Lusianto Bin Paijan terbukti bersalah melakukan tindakpidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuaidengan izin pemanfaatan hutan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secaraberurutan, yang apabila Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka DakwaanSubsidair dan Lebih Subsidair tidaklah akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknyajika Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti maka Dakwaan Subsidair dan LebihSubsidair lah yang akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatutindak pidana, maka harus

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Orang;2 Memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut, menguasai dan ataumemiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;Ad.1.Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam DakwaanPrimair, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tentang setiap orang dalam DakwaanPrimair diambil alih dan dijadikan pertimbangannya dalam Dakwaan Subsidair;Ad.Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurnyaadalah sebagai berikut:1 Setiap Orang;2 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai denganizin pemanfaatan hutan;3 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehorang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau disekitar kawasanhutan;Ad.1.Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam DakwaanPrimair, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tentang

Lengkong, Kabupaten Nganjuk atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang Undang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :@ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 setelah selesaisubuh Terdakwa berangkat dari rumah dengan

mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2019/PN Nijk.faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimanadiatur dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Unsur Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan SecaraTidak SahMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 2 UndangundangNo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdi maksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa BUDI ILYASA PULUNGAN Als UDAK Bin ITHAMPULUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mengangkut, menguasai, atau memliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2.

Nomor 365/Pid.Sus/20 16/PNPLWdiri para terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga para terdakwatersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masihtergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsurunsur daripasal yang didakwakan ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanPenuntut Umum yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidakdilengkapi bersama dengan surat sahnya hasil hutan sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis HakimHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PNPLWberpendapat bahwa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturanperundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI.

7arang tersebut sebanyak Rp. 1.800.000, (delapn ratus ribu rupiah). bahwabenar KM Tanpa Nama tersebut telah terdakwa sewa pada hari Rabu tanggalmOl Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib dari Sdr.AWANG KECK Als ATI Bin MYusuf. bahwabenarkapal KM Tanpa Nama tersebut terdakwa sebesar Rp. 1.200.000, (satujuta dua ratus ribu rupiah) perbulan.Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo. 18 tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Nomor18, tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan danperaturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI.

Pasal 12 huruf e UU RI No.18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwakan dengan dakwaan yangberbentuk tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut,yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No.18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Orang Perseorangan ;2.

Pasal 12 huruf e UU RI No.18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhimaka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Tunggal tersebut;13Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidanganberlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalamdiri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwaharusdinyatakan sebagai

Pasal 12 huruf e UU RI No.18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa MIJON LIMBANG TOBING Bin D.

gobal tipis, seratkayu warna coklat muda nampak jelas;e Akibat perbuatan terdakwa dalam memiliki kayu jati persegen tanpa seijinpihak Perhutani tersebut mengakibatkan kerugian Perhutani sebesar Rp.4.171.309, (empat juta seratus tujuh puluh satu tiga ratus sembilanrupiah) dan kerusakan ekosisitem Hutan dan dapat menimbulkan bencanaalam;Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diaturdan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo.Pasal 12 huruf e UU RINo. 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAU :Hal. 5KEDUA :Bahwa Terdakwa TAMIN Bin KASIMUN pada hari Sabtu tanggal 29 Maret2014 sekira pukul 08.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun2014, bertempat di Dusun Pojok Desa Ngadirejo Kecamatan WonoasriKabupaten Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan sengaja membeli,memasarkan dan atau mengolah hasil hutan kayu yang bersal dari kawasanhutan yang diambil atau dipungut

telah melakukan suatutindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurdari pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa makaharuslah dibuktikan semua unsurunsur pada pasal yang didakwakan padaperbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwamelakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Alternative yaituKesatu melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo.Pasal 12 huruf e UU RI No. 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danKedua melanggar Pasal 87 ayat (8) UURI No. 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternative maka majelisakan langsung mempertimbangkan pasal mana yang terbukti yaitu pasal Kesatupasal 83 ayat (1) huruf b jo.Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsurunsurnyasebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sertaperundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :1617MENGADILI.

Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa DASAN Bin SAKIB tersebut terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki ijin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh perseorangan yang bertempattinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan seperti yang didakwakan dalam dakwaankedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b Jo pasal 82 ayat (2) UURI No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DASAN Bin SAKIB dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perinah agarterdakwa tetap ditahan3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 320 cm x 13 cm =0,053 M3Dirampas oleh Negara C.q.

kilo meterMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanalternative yaitu Pertama pasal 12 huruf b Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) atau kedua pasal 12 huruf b Jo pasal 82ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan(P3H),Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan makaMajelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Setiap Orang ;2 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin daripejabat yang berwenang yang dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggaldi dalam dan atau di sekitar kawasan hutanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keduaMenimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahananyang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Orang perseorangan;2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;3 Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur tersebut di atas dengan faktafakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagaiberikut:Ad.1 unsur orang perseoranganMenimbang

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang MajelisHakim pilih untuk dibuktikan telah terpenuhi sebagaimana yang telah diuraikan di atas,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur orang perseorangan;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, orangperseorangan adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutansecara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat

hukum di wilayahhukum Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka haruslah dibuktikanTerdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan perusakanHalaman 27 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/201 4/PN.MRhutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa perusakan hutan menurut Pasal angka 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahproses, cara, atau

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus puladikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidanapenjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yangbesarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya jugasebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:e 2 (dua) unit accu baterai;e saringan olie Mercedes;e tangantangan;MENGADILI :Menyatakan Terdakwa SYAFRIL BINYASIRUDIN PGL.

P.55/MenhutII/2006 tentangPenata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara antara lain dokumenkayu bulat (FAKB) dan untuk kayu olahan adalah (FAKO) serta UndangundangNo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;e Bahwa mekanisme untuk mendapatkan izin untuk mengangkut, menguasai danmemiliki hasil hutan atau kayu adalah perusahaan atau industry yang terdaftar ataumemiliki izin yang sah dari Dinas Kehutanan Provinsi dan atau KementrianKehutanan sedangkan yang berhak

P.55/MenhutII/2006 tentang Penata Usahaan HasilHutan yang berasal dari hutan negara antara lain dokumen kayu bulat(FAKB) dan untuk kayu olahan adalah (FAKO) serta Undangundang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;e Bahwa benar kayu hutan dibagi menjadi dua jenis yaitu kayu hutan Negaradan kayu hutan masyarakan / rakyat sedangkan termasuk jenis kayu hutanNegara antara lain kayu ulin, meranti, keruing, kapur dan lainlain.

Dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, Hakimharus pula memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara subsidaritas,sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP olehkarena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalamPutusan ini ;Memperhatikan, Undangundang RI No. 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang No. 18 tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan ketentuan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :MENGADILI1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan DAN keduamelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruh pasal yang didakwakan kepada terdakwadi mulai dari dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b UU RINo. 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Unsur Orang Perseorangan;2 Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;3.

Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHPyang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Unsur Orang Perseorangan;2 Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;3.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yangdidakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukanhalhal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itumerupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, makaperlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dansebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkanpasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun

Sedangkan komponen unsurmana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu yang relevan danpaling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan, namun komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap hasil hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayubulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang

berasal dari kawasan hutan;Menimbang, bahwa perbuatan atau kegiatan membawa sesuatu dengankendaraan, kesehariannya lazim disebut dengan mengangkut, sedangkanberdasarkan penjelasan Pasal 16 alinea kedua Undangundang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, melakukanpengangkutan atau lazim disebut dengan mengangkut adalah proses yang dimulaidari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alatangkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Putusan Perkara Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2 017 /PN Pli (Kehutanan) Halaman 13 dari19Menimbang, bahwa oleh karena "mengangkut merupakan salah satukomponen unsur yang dikehendaki oleh unsur ke3, sehingga dengan dapatdibuktikannya salah satu komponen unsur, maka komponen unsur lainnya tidakperlu dipertimbangkan lagi, dan perbuatan "mengangkut tersebut dilakukan olehTerdakwa terhadap kayu olahan yang juga telah digolongkan sebagai hasil hutankayu, maka cukup

Penjelasan Pasal 16 alinea ketiga Undangundang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,barang bukti dimaksud dirampas untuk negara, namun Majelis berpendapat bahwadikarenakan barang bukti tersebut berupa mobil jenis minibus yang bukanlahmerupakan alat yang khusus digunakan dalam pengangkutan kayu, sedangkankeberadaannya masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya sebagai pihak ketigayakni Jailani (orangtua) Terdakwa, untuk mencari nafkah yang digunakan sebagaialat transportasi

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, danmemperhatikan ketentuan Pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasalpasal pada peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ~~ Kel KUHPidana dalam Dakwaan.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55ayat (1) KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan sudah mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Surat Dakwaannyatersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi yang masingmasing telahmemberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Pasal 12 huruf e UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur Orangpersorangan;2. Unsur Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyahasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf3.

Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55ayat (1) KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Majelismempertimbangkan sebagai berikut :Ad 1.

Pasal 12 huruf e UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undangundang Nomor 8 tahun 1981 danmemperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lainyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI311.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiaporang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orangyang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajiob memiliki dokumenyang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

Kalimantan Tengah telah melakukan pengukuran danpengujian terhadap hasil hutan berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua)potong kayu olahan berbagai ukuran jenis halaban kelompok rimbaCcampuran dengan volume 17,9590 M3 (tujuh belas koma sembilan limasembilan nol meter kubik) ;Bahwa benar berdasarkan Pasal 12 huruf e Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,PUTPAAN Nomor : 18/Pid.SusLH/2019/PN.TMLsetiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki

hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH)) ;Bahwa benar berdasarkan Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiaporang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memilikidokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Bahwa benar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakansuratsurat atau dokumen sebagai

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

Pasal 56ayat (1) KUHP, atau ; Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salahsatu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuaidengan faktafakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan

dan disimpan dulu di belakangrumahnya; Bahwa kayu kayu tersebut diambil dari petak 34 milik perhutani dan akandigunakan Terdakwa untuk memperbaiki rumahnya; Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Negara mengalami kerugiansekitar Rp. 10.000.000, ( sepuluh juta Rupiah );Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan DakwaanAlternatif yaitu :Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 82 ayat ( 1 ) huruf c Jo pasal 12 huruf c UU RI No.18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUDakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 50 ayat (3 ) huruf e jo pasal 78 ayat (5 ) UU No.41 / 1999;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, makaMajelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akandipertimbangkan untuk dibuktikan, dan berdasarkan fakta fakta hukum makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidaksah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat ( 13 ) UU No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud hasilhutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat bulat, kayu bulat kecil, kayuolahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat ( 2 ) UU No.18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan kawasan

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diriTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula hal hal yang memberatkan danyang meringankan bagi Terdakwa :Hal hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa dapat merusak Sumber Daya Alam;Hal hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa menyesali atas perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Mengingat pasal 82 ayat ( 1 ) huruf c Jo pasal 12 huruf c UU RI No.18tahun 2013 tentang

pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, danPasal pasal dari UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang HukumAcara Pidana serta Pasal pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILIL:.

YUNIR (Alm) aliasHAMDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 83 Ayat(1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAMDI YULES bin M.

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaJudex facti in casu telah mempertimbangkan dakwaandakwaan PenuntutUmum tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepatdan benar berdasarkan faktafakta di persidangan, dan dalamputusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 83Ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,karenanya

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, maupun dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHPidana;AtauKedua:Bahwa terdakwa Syamsu Rizal, S.E., M.Si Als Iday Bin H.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur:Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggarakomunikasi untuk: (b). meminta informasi pembicaraan melalui telepon ataualat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, mMerencanakan, dan melakukan perusakan hutan;Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur:

Pasal 12 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 46/Pid.SusLH/2021/PN Mrt Hakim Ketua Hakim HakimAnggota Anggota II 1. Orang perseorangan;2.

Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b UndangUndang RI Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;3.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karenanya patut untuk dikembalikan kepada saksi Supan;> 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 0823 7195 5776;> 1(satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna hitam;yang telah disita dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karenanya patut untuk dikembalikan kepada saksi Sumadi;> Buku Tabungan Bank Mandiri KCP

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ,yang unsurunsurnya sebagai berikut:1).

Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanoa memiliki dokumenyang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;ATAUDakwaan kedua pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor: 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Pasal 83 ayat (1) huruf b unsurunsurnya adalah:1). Orang perseorangan yang dengan sengaja;2).

ditolak;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telahmengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidaksependapat dengan memori banding Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim TingkatPertama telah secara serta merta memilih dan mempertimbangkan sertamenyatakan secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 83 ayat (1)huruf b jo pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum mengaitkandengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, namun demikian dalampertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwapasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tidak terbukti;Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim TingkatPertama mengemukakan Dipersidangan tidak terbukti bahwa Terdakwamemiliki kerjasama secara tetap maupun berulang antara dirinya denganHASIN apa lagi MASHURI.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP dapat dibuktikan, maka secara sah danmeyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, karenanya haruslahTerdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar pidana yangdilakukannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat denganTerdakwa sebagaimana dituangkan dalam memori banding danHal 14 dari 18 hal

yang dilakukan olehterdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadaterdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwasecara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalampasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf aUU No. 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif, maka Majelis Hakim untuk runtutnya pembuktian akan langsungmempertimbangkan dakwaan kedua yaitu terdakwa melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP. yang mempunyai unsurunsur hukum sebagai berikut :1. Unsur Barang Siapa;2.

satu) buah gergaji bajulan dan 1 (satu) unitgerobak/geledekan terbuat dari besi tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan untuk 2(dua) glondong kayu dikembalikan ke Perhutani;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karenaterdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini ;Mengingat, pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RINo.18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal55 ayat (1) KUHP Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan Perundangundangan yang berkaitan ;MENGADILI1.