Ditemukan 4496 data
DABSON
Termohon:
1.Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar
2.Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Riau CQ. Kepala Kejaksaan Negri Kampar
71 — 46
Oleh karenan itu, Negara terutama pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 28l ayat (4) UUD 1945). KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagaiperlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
132 — 41
Sedangkan Terdakwa tidak mempurganakan Perdes Nomor 1 Tahun2013 karenan tidak ada menyebutkan pologoro dalam perdes tersebut;Bahwa benar dana yang ditransfer oleh PT.
17 — 12
Abubakar ) telah terbukti memenuhi alasan hukumdan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapatdikabulkan;Menimbang, karenan harta bersamadicabut maka Majelis Hakim tidakperlu mempertimbangkannya lagi sebab harta yang dituntut oleh tergugattersebut dapat dikesampingkan;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau PejabatPengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh)hari mengirimkan
MUSTOFA
Terdakwa:
SUWANDI ALIAS ANDI
286 — 214
perbuatan Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsurunsur dariPasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor : 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor: 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1)KUHPdapat disimpulkan bahwa seluruh unsurunsur tersebut telah terbuktisecara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karenan
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
YULIAN FIRDAUS, S.E
99 — 137
Karenan memang tidak pernah sama sekali diberikankepada Saksi.Bahwa Saksi mengetahui secara jelas Perwal beban kerja Pegawaipada DPPKA kota bengkulu setelah diperlihatkan oleh penyidikkepada Saksi.Bahwa jumlah uang yang saksi terima dalam Perwal seharusnyasebesar Rp. 9000.000, sementara dalam daftar hanya sebesar Rp.Putusan Nomor 104/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl Halaman 31 dari 135 Halaman4000.000 rupiah terjadi perbedaaan antara aturan perwal dan daftaryang Saksi terima, selisinya sebesar Rp. 5000.000
135 — 33
menjadi Rajatahun 1945; Bahwa saksi menyatakan Raja Hendrikus Rahail Keturunan dari Momerdari Marga Rahail; Bahwa saksi menyatakan Kami semuanya satu pancaran / keturunanhanya dari keturunan kami yang tertua, Leopold yang tengah danPenggugat yang bungsu; Bahwa saksi menyatakan Sebenarnya semua keturunan Rahailmempunyai hak untuk menjadi Raja, hanya tergantung siapa yangditunjuk oleh marga dan melalui mekanisme yang benar; Bahwasaksi menyatakan Bahwa Saya dan penggugatpernah bebincangdi Jakarta oleh karenan
PT. SUSSAM
Tergugat:
1.PT. PERTAMINA (Persero)
2.YAYASAN PERTAMINA (PERTAMINA FOUNDATION) dahulu bernama YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
3.H. NUMAN MUHASIM
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
251 — 381
BrfBahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat IlKonpensiyakni tidak dapat memanfaatkan seluruh tanah SHGB No.1658/Pegadungan selayaknya pemegang hak atas tanah yang sah menuruthukum timbul karenan perbuatan melawan hukum yangdilakukan olehTergugat Rekonpensi/Tergugat dengan menguasai sebagian tanah SHGBNo. 1658/Pegadungan dan/atau menyewakan sebagaian tanah tanah SHGBNo. 1658/Pegadungan tersebut kepada pihak lain secara tanpa hak.Dengan demikian unsur mengenai adanya sebab akibat
82 — 110
., MM. secara umummemiliki kewenangan sepenuhnya dan kesempatan karenan jabatan dan kedudukannyaselaku Pjs.
53 — 11
SuratKeputusan ) Sekretaris KPU Kota Lubuklinggau.Bahwa saksi jelaskan saksi mengetahui bahwa program resmi yang digunakan KPU KotaLubuklinggau seharusnya program aplikasi SITUNG dari sdri ELI pada hari akan dilakukanpelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Lubuklinggau ;Bahwa setahu saksi sistem SITUNG seperti yang dijelaskan oleh Eli hanya mengenaisistem scanner data C.1 yang akan dikirim ke KPU Pusat saja dan saksi tidak mengetahuibahwa ada program SITUNG untuk rekapitulasi surat suara karenan
123 — 62
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikanPenggugat pada point angka 4 dan angka 4.1 hingga 4.8 gugatannya,karenan fakta sebenarnya perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus (Vide Pasal 19 huruf a dan f PP No.9 Tahun 1975) dalamkehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :7.1.
530 — 199
RUPS, Direksi dan/atau Komisaris;Adalah merupakan GUGATAN LANGSUNG yang dilakukan oleh TergugatDalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selaku Pemegang SahamMinoritas (6.07 %) Perseroan kepada PERSEROAN yang dianggap tidakadil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari kKeputusan RUPS(Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri jika dirugikan karena tindakan perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat KeputusanRUPS, oleh karenan
502 — 206
TanjungAlam Sentosa yaitu General manager karenan berdasarkan kontrak KSOdengan PT. Talisan Emas karyawan PT. Talisan Emas merupakan karyawanPT. Tanjung Alam Sentosa sehingga kedudukan saksi sama di keduaperusahan tersebut;Bahwa PT. Tanjung Alam Sentosa bergerak dibidang logging;Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN MshBahwa PT. Tanjung Alam Sentosa tidak memiliki Kawasan Hutan di KabuatenMaluku Tengah tetapi kami melakukan kerjasama dengan PT.
154 — 78
Karenan rbukti nilai kerugian yang diuraikan PARAPENGGUGAT didalam surat gugatannya yang absurd (tidak jelasbentuk kerugian apa yang sebenarnya dimaksudkan) dan tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi dasartuntutannyamengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas/kaburdanselayaknya tidak dapatditerima. (vide. PutusanMahkamah Agung RI. No. 492/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI.
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
ELMIYATI, S.E
96 — 51
Karenan memang tidak pernah sama sekali diberikan kepadaSaksi. Bahwa Saksi mengetahui secara jelas Perwal beban kerja Pegawaipada DPPKA kota bengkulu setelah diperlinatkan oleh penyidik kepadaSaksi.
140 — 72
Sahman pernah bercerita oleh karenan saudarasaudaraTergugat yang lain dibuatkan rumah, maka Tergugat juga dibuatkan rumahyang ada di karang Temu;Jumatri bin H. Murtini Bahwa saksi sebagai tukang mengerjakan rumah Tergugat, padatahun 2005;Hal. 114 dari 164 Hal.
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
MARKUS HURANG, ST
95 — 22
JembatanBeton Sungai Tikah (14m x 8m) pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Mahakam Ulu TA.2015 belum selesai namun Saksi tetapmenandatangani SP2D untuk progress 100%, karena pada waktu ituSaksi tidak sempat meneliti dokumen Saksi tandatangani untukkegiatan apa karena waktu itu dikejar batas waktu pencairan danbanyaknya dokumen Saksi tandatangani;Bahwa yang menjadi dasar Saksi dalam mengambil kebijakan tetapmemproses SPMLS walaupun Saksi tidak melakukan penelitiandokumen pendukung SPMLS sehingga keluar SP2D karenan
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SOFYAN, SE
92 — 44
Karenan memang tidak pernah sama sekali diberikan kepadaSaksi. Bahwa Saksi mengetahui secara jelas Perwal beban kerja Pegawalpada DPPKA kota bengkulu setelah diperlinatkan oleh penyidik kepadaSaksi.
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
IKHSANUL ARIF, S.S., M.M
97 — 50
Karenan memang tidak pernah sama sekali diberikankepada Saksi. Bahwa Saksi mengetahui secara jelas Perwal beban kerja Pegawaipada DPPKA kota bengkulu setelah diperlihatkan oleh penyidikkepada Saksi.
697 — 2002
Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU a quodihubungkan dengan keputusan TERGUGAT yang mengeluarkanObjek Sengketa maka jelasjelas tindakan TERGUGAT a quobertentangan dengan Peraturan Perundangundangan dan AUPB,dan karenanya keputusan TERGUGAT a quo harus dinyatakanbatal atau tidak sah.5, Oleh karenan, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkanObjek Sengketa jelasjelas bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan bertentangan denganketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009
82 — 31
RaNI GHUFRONI, BAE secara umum memilikikewenangan sepenuhnya dan kesempatan karenan jabatan dan kedudukannya selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana tugas dantanggungjawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barangljasa yang meliputi :Spesifikasi teknis barangljasa.Harga Perkiraan Sendiri (HPS); danRancangan kontrak.2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia BaranglJasa;3) Menyetujui bukti pembelian