Ditemukan 1154 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembenaran pembunahan pembedahan pembenihan pembunuhan pembebasan pembekalan perbenihan pembebanan pembelahan pembenanan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor - 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk
Tanggal 6 Desember 2016 — - Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si
130 — 54
  • 23 Pebruari 2012 saksi mengetahui bahwa danatersebut sudah tidak ada di dalam rekening Kas Daerah;Benar benar, saksi mengetahui bahwa dana sebesarRp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) pernahada di rekening kas derah setelah saksi dilantik menjadi Kepala BPKADProvinsi Papua Barat pada tanggal 23 Pebruari 2012 saat itu saksi mulaihalaman 73 dari 122Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnkmelakukan pembenahan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-09-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 30 September 2015 — PT. PESEROAN DAGANG L’AUTO NV melawan WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA dkk
175 — 84
  • Dalam rangka peringkatan/renovasi/pembenahan Gedunggedung sebelahutara Balai Pemuda di Jalan Yos Sudarso, sementara aktifitas dan inventariskantorkantora). BAPARDA Kotamadya Surabaya ;b). SPS! Dati Il Surabaya ( Tergugat IV ) ;Cc. PRAMUKA Cabang Kotamadya Dati II Surabaya ;d). CABANG VETERAN Dati II Surabaya ;)))e). Sebagaian Ruang Olah Raga Seni DKS ;f). Sekretariat LEMKARI Cabang Surabaya ;g).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
JOHAN ISKANDAR
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
1.FIFI TANANG
2.TAN TJIN LIE
318 — 681
  • Oleh karenanya saksimenggunakan hak suara tapi dengan cara absten tidak memilin makanyadisitu ada 22 suara yang kebanyakan adalah saudara saudara dari IbuFifi yang memilin dia, lalu 11 Pak Budi dan yang ketiga absten salahsatunya saksi;Bahwa saksi pernah menjadi pengurus sejak tahun 2013 sampai tahun2016 jabatan sebagai sekretaris terhadap kondisi di dalam apartemenMangga Dua Court, saksi ingin melakukan perubahan anggaran dasarpada saat itu dan melakukan pembenahan sertipikat, tapi yang terjadiada
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Smd
Tanggal 6 Desember 2016 — Hj. TITING RUKASIH dkk sebagai Penggugat dan PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG dkk Sebagai Tergugat
55 — 16
  • tersebut,Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil gugatan ParaPenggugat serta untuk membuktikan dalildalil Eksepsi dan Jawabannyaserta menguatkan dalildalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat telahmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut :1.Foto copy Surat Nota Dinas dari Kepala Bidang Ekonomi BappedaKabupaten Sumedang No. 050/6/BappEk tanggal 16 Pebruari 2011perihal Laporan hasil Rapat mengenai keluhan dari warga pasarkaitan dengan perlu adanya pembenahan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 25-02-2013 — Putus : 24-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 57/Pid.B/2013/PN.Yk
Tanggal 24 Mei 2013 —
41 — 6
  • tidak termasuk harga yang diberikan padakonsumen;Bahwa tidak ada standar biaya harga pemeliharaan;Bahwa selisin uang pemelihnaraan yang pegang adalah Saksi, tidakdisetorkan kasir, uang tersebut digunakan untuk fee marketing, dansupaya meningkatkan semangat kerja karyawan;Bahwa Terdakwa melakukan pemeliharaan namun tidak kami laporkanpada sdr.Prem;Bahwa toko tersebut dalam keadaan tidak teratur dan barang yangdisediakan tidak layak jual, sudah usang, dan tidak ada display sertamemerlukan banyak pembenahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
395 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibatnya, pelayanan publiksarana pekerjaan umum akan menjadi rusak dan dibiarkan tanpa perbaikanatau. pembenahan, justru inilah yang akan menyebabkan kerugianNegara/Daerah jika tetap dibiarkan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1709 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — ARMAINI SEVANTI
239 — 555 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru memberikan disposisi dalam PAKReview tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisikedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masihperlu normalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalurpanen dan perumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidakada uraian yang memadai dan terinci yang disertai nominal mengenairencana penggunaan fasilitas KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tigamiliar rupiah);Bahwa kemudian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-06-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/PN.Plg
Tanggal 11 Nopember 2014 — ABU YAZID BUSTOMI, SE,MM Bin CIK DUNG,dkk.
81 — 15
  • rekeningsaksi di BRI; saksi terima pada saat pekerjaan sesuai volume per termin dengancara saksi membuat permohonan pembayaran kepada BPBD;Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Kristiana pejabat lelang untuk mengambilkontrak di Abu Yazid, tetapi saksi dilarang untuk menanda tangan kontrakkarena saksi sebagai kuasa direktur lalu saksi menghubungi pemilik CV.TepianBendung yaitu Iskandar untuk di tanda tangani;Bahwa pencairan uang saksi yang mengurus sendiri dengan memalsu tandatangan pemilik perusahaan; dan pembenahan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2329 — 1524
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Untuk itulahdiperlukan kerangka hukum yang jelas dan tegas yang mengaturbagaimana para aparatur negara/pemerintah bertindak,sebagaimana diupayakan agar terbangun prinsip /egal rationalimpersonal, sehingga setiap interaksi dan persoalan dikantor/kedinasan diselesaikan menurut hukum.Tujuannya adalah dalam rangka pembenahan penyelenggaraanpemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yangbaik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegahpraktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 27-04-2023 — Putus : 23-05-2023 — Upload : 23-05-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG
Tanggal 23 Mei 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Tubagus Gilang Hidayatullah, S.H.
Terbanding/Terdakwa : EKO KAMSONO Bin WIRO SUTARYO
389 — 41
  • puluh juta rupiah);

    • Dikembalikan kepada Saksi Arif Suharno

    1. Asli 1 (satu) bendel nota Kegiatan Sewa Alat Berat;

    1. Asli 1 (satu) bendel nota Kegiatan Pembuatan Kolam Renang anak dan Pembenahan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-08-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 14-03-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SUWARNI WAHAB, SH.,MH.
Terdakwa:
LAUALANG, SH.
91 — 17
    1. 1 (satu) rangkap Foto Pembenahan AMDK PDAM Kab. Takalar.
    1. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Takalar No. 207.A tahun 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kab.Takalar tanggal 01 April 2019.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
917 — 1571
  • Muhtaruddin di RSUD Kraton Rp.1.276.800 (pasienBPJS)Total 171.292.300BULAN JULIKegiatan/ JumlahNo Penggunaan (Rp) Keterangan1 Pembuatan Rak 6.000.000 Bayar pembuatan rak penyimpanandokumen Akreditasi dokumen Akreditasi (Sapek) sebesarRp.6.000.000 sesuai Nota Staf 24Nopember 2015 Hal. 120 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg Perkara Tindak Pidana Korupsi 2 Pembenahan 3.200.000 Sesuai nota staf tanggal 17 Mei 2014 biayaGedung/Fisik perapihan dan pembenahan sebesarRp.3.200.000 (Sapek)3 Pemeliharaan
    Muhtaruddin di RSUD Kraton Rp.1.276.800 (pasienBPJS)Total 171.292.300BULAN JULIKegiatan/ JumlahNo Paredufaan (Ro) Keterangan1 Pembuatan Rak 6.000.000 Bayar pembuatan rak penyimpanandokumen Akreditasi dokumen Akreditasi (sapek) sebesar Hal. 198 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp.6.000.000 sesuai Nota Staf 24Nopember 20152 Pembenahan 3.200.000 Sesuai nota staf tanggal 17 Mei 2014Gedung/Fisik biaya perapihan dan pembenahan sebesarRp.3.200.000 (Sapek)3 Pemeliharaan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
60 — 9
  • M.Kes panggilan NILMAmenjabat sebagai direktur AKPER Pemda Padang Pariaman, dirinya telah melakukanberbagai pembenahan terhadap proses belajar mengajar, baik secara internal maupuneksternal demikian pula halnya dengan legalitas AKPER. Terutama sekali mengurusakreditasi AKPER tersebut melalui Departemen Kesehatan. Selanjutnya DepartemenKesehatan merekomendasikan kepada Dikti.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 64 /Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 28 Maret 2016 — - BUDI PRIHARTONO Bin KOES MIJANTO
88 — 26
  • SARINI ketoko saksi meminta Nota kosong yang sudahdisetempel Toko dengan penjelasan untuk pembenahan tulisan yang tidakjelas pada Nota.e Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan tanda tangan di bukti kaspengeluaran memang Asli milik Saksi, hal tersebut bisa terjadi (waktunyalupa, tetapi setelah pelunasan) datang Hj. SARINI ketoko saksi denganmenyodorkan lembaran bukti kas pengeluaran agar ditandatangani olehSaksi, dijelaskan oleh Hj.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 25-04-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 07-K/PMT-II/AD/IV/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — AGOES HARI SOEWANTO KOLONEL INF
142 — 70
  • Peringkat ke 4 Tontangkas Angkatan Darat.MenimbangTahun 2015 menjadi juara 3 Lomba Binter tingkat AngkatanDarat dan mendukung Pemkot Bandung memenangkanAdipura dengan pembenahan TPA Sarimukti di Cipatat.3. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadianini dan tidak akan menggulangi perbuataannya dan berjanjjiakan berdinas dengan baik dilingkungan tentarasebagaimana penugasan yang telah dilaksanakan olehterdakwa dengan baik diantaranya :a. Satgas Operasi TimorTimur tahun 1993 sampaidengan 1994b.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1130 — 951
  • Total biaya pengaktifan fungsi ekologispada lahan bekas terbakar yang akandipulinkan sebesar5.221.050.000,ratus dua puluh satu juta lima(lima miliar duapuluh ribu rupiah) Biaya pembangunan/ perbaikan systemhidrologi (water management) dilahanGambutSalah satu) masalah yang membuatlahan gambut mudah terbakar adalahtidakberfungis dengan baik, untuk itu makakarena system hidrologinyaperlu. dilakukan upaya pembenahan/perbaikan agar mengikuti standarsebagaimana diatur dalam PP No. 71tahun 2014, PP No.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR Smg
Tanggal 1 Maret 2012 — SULKIN Bin H. ROSIDUN (TERDAKWA)
66 — 16
  • LKMD 2009 saksi mendapatkan tunjangan sebesar93Rp. 280.000, tanoa potongan, mengenai adanya pemotongan saksitahu yaitu pengurus Rt/Rw. terima masingmasing Rp.240.000;Bahwa hal tersebut muncul karena ada pembenahan ataupenggantian anggotaanggota dalam lembagalembaga atau aparaturyang ada di Desa sehingga untuk tunjangan tersebut ada yangdiberikan ke anggota yang baru dan yang lama, sebagai Lurah pakSulkin karena ketidaktahuannya maka yang dijadikan patokan adalahpemerintahan sebelumnya tahun 2007,
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 20-10-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
ALI KELIOBAS alias ALI
110 — 43
  • ;Bahwa saat saya melaksanakan tugas sebagai pendamping desa, pekerjaanbelum jalan masih pembenahan administrasi ;Bahwa saya pernah ikut kegiatan Musrembang Desa.;Bahwa saat diadakan musrembang Desa tidak ada Kepala Desa, yangmengadakan musrembang Desa adalah dari perangkat negeri dan BPNA.;Bahwa tidak pernah diberikan kwitansi untuk saya tanda tangani ;Bahwa saya pernah melaporkan secara lisan kegiatan dana Desa pada negeriAdministratif Rumadurun kepada pendamping Kecamatan.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 4 April 2017 — NICOLAS PAMARATANA, ST Alias NICO
57 — 36
  • selaku ketua komite;Bahwa yang menjadi dasar saksi menyatakan pekerjaan pembangunan USBSMPN 2 Nggaha Ori Angu sudah selesai 100 % hanya berdasarkanpengamatan pekerjaan fisik saja selanjutnya saksi membuat surat pernyataanpenyelesaian pelaksanaan pekerjaan (SP4) yang saksi tanda tangani bersamaNICOLAS PAMARATANA dan BAMBANG YUNARTO, ST selaku team leaderCluster 42 tanggal 19 Nopember 2009;Bahwa pasca dilakukan serah terima tahap pertama oleh saksi selaku ketuakomite pembangunan, saksi melakukan pembenahan
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN Bgl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
956 — 2471
  • TentangPerubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun2017 ~~Tentang Pendelegasian Sebagian KewenanganPenandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PemerintahProvinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;e Bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pencegahan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : B4066/1015/04/2016 tanggal 29 April 2016, Turut Tergugat (Gubernur Bengkulu) melalui instansi terkait melakukan penataandan pembenahan