Ditemukan 290 data
18 — 10
harta gono gini dan menjadi kewenanganPengadilan Negeri majelis hakim telah memlertinbangkan dalam putusansela tanggal 21 Januari 2019 bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo berwenangmemeriksa harta gono gini kedua belah pihak; Bahwa eksepsi Pemohon bahwa Rekonvensi Penggugat/Termohon tidakrelevan lagi atau irrelevan karena tidak ada singkronisasi dengan alasanpokok perkara dengan gugatan Rekonvensi maka majelis hakimmemepertimbangkan bahwa dalam hal diajukan permohonan atau gugatancerai oleh salah satu piahak
1.SYAFRI ANDI BOLA
2.AZNAWATI
3.IRVAN AFANDY
4.GLADYS STEPHANIE EKAPUTRI MAIT
5.Dr. Ir. Drs. HASAN SUDRADJAT, MM
6.NURHETTI
7.SANUSI ABBAS
8.SUDJADI
9.SETYONINGSIH
Tergugat:
PT. IBS BUANA SEJAHTERA
121 — 38
dikopensasikan dengan perjalanan ke terusan suez dengan kapalpesiar dianggap bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dantawaran ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), menurutmajelis bahwa perjalanan ke terusan suez tidak dikehendaki oleh ParaPenggugat dan bukan kemauan Para penggugat, kalaulah Para Penggugat ikutdalam tour ke terusan suez tersebut karena tidak bisa menolak tetapi bukankarena kehendaknya, artinya kopensasi tersebut adalah kemauan sepihakbukan kemauan kedua belah piahak
66 — 11
Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.ATAU :Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya (Ex Aequeo et Bono).Bahwa pada persidangan yang ditetapbkan, Penggugat dan Tergugat hadirsecara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusahamendamaikan pihakpihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;Putusan Harta Bersama, nomor 2723/Pdt.G/2018/PA.TA Halaman 4 dari 48Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian maka para piahak
37 — 12
Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan oleh para piahak,c.) Penggugat Rekonvensi telah nusyuz,d.) Menyusuaikan antara kebutuhan dan kemampuan TergugatRekonvensi sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Maros,Pertimbangan mana sesuai dengan kebutuhan Pasal 80 ayat (4) KompilasiHukum Islam dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3Tahun 2018 Hasil Pleno kamar agama pada point 2 yang menyempurnakanrumusan Kamar Agama dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16;4.
44 — 30
Petitum yang menghukum Turut Tergugat Intervensi untuk mematuhi isi putusan,oleh karena putusan Pengadilan pada dasarnya mengikat Para Piahak, maka petitum inidapatdikabulkan ;6.
133 — 42
Gunung RoayKel Tugujaya Kec Cihideung Kota Tasikmalaya atas nama H Juhar al H Yuhar / H DjoharBahwa Subyek Hukum Pembantah tidak jelas dalam mengajukan bantahan karenaPembantah bukan pemilikm Obyek Sengketa dalam putusan Mahkamah Agung No 1403/K/ Pdt/1995 tanggal 28 Agustus 1997 menyatakan bahwa yang berhak melakukanbantahan eksekusi adalah pemilik atau orang yang merasa bahwa ia pemilik barang yangdisita.Bahwa pihak yang dapat melakukan bantahan terhadap pembatalan atrau penundaanlelang adalah piahak
141 — 36
Hal ini sangat mengganggu Tergugat dalam melaksanakan isi perjanjian.Padahal jelas kesalahan ada pada piahak Penggugat tetapi mengapa Penggugatmenuduh Tergugat wanprestasi?; Ketiga adanya bis beton yang sangat besasr dan berat milik Penggugat di lokasikavling yang harus dikerjakan oleh Tergugat. Memindahkan bis beton ini harusmenggunakan alat berat. Tergugat tidak mempunyai kemampuan untukmemindahkan bis beton yang sangat besar dan berat milik Penggugat.
162 — 51
Mohamad Latief bin Mohamad Amin selakupihak Pertama (Penjual) dan Hartati Santoso selaku Piahak Kedua (Pembeli)Bahwa sesuai dengan buktibukti sah menurut hokum dan fakta hokum bahwaGirik C No. 182a, persil 126 Blok S.I dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No.182a, Persil 126, Blok S.II dan Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 021/1.711tanggal 30 Nopember 1993 serta Surat Keterangan No. 021/1.711 tanggal 30Nopember 1993 digunakan sebagai dasar pembuatan AKTA PENYERAHANHAK DAN KUASA NO. 53 dan 54 keduanya
172 — 79
Morowali Prima dan Terdakwa bukanlahpembuat Surat Kuasa Usaha tanggal 27 Juli 2004 sehingga dakv..aan Jaksa mengenai halini tidak terbukti. tetapi fakta menunjukkan Terdakwa telah menandatangani Surat Kuasausaha sehingga LUTFI HAMADE mendapat keuntungan berupa data terlibat dalamproyek pengadaan mobil puskesmas keliling tersebut.Menimbang, bahwa fakta yang menyebabkan Terdakwa menyetujui dapatterlibatnya LUTFI HAMADE dalam proyek pengadaan mobil puskesmas ini karenaadanya persetujuan dari piahak
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ABU NAWAS Alias ABU Bin USMAN
90 — 21
Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan ini, maka pihak kedua harusmengajukan Surat permohonan terlebin dahulu kepada piahak pertama;c. Volume besi tua dan minyak kotor yang akan dikerjasamakan jual belinyadengan pihak kedua disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua;d. Syarat syarat jual beli ditetapkan mengikuti standar Pihak Pertama;e. Pelaksanaan pekerjaan ini dapat dimulai setelah ditandatanganinyakesepakatan bersama ini;Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 Sdr.
Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan ini, maka pihak kedua harusmengajukan Surat permohonan terlebih dahulu kepada piahak pertama;c. Volume besi tua dan minyak kotor yang akan dikerjasamakan jual belinyadengan pihak kedua disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua;d. Syarat syarat jual beli ditetapkan mengikuti standar Pihak Pertama;e. Pelaksanaan pekerjaan ini dapat dimulai setelah ditandatanganinyakesepakatan bersama ini;Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 Sdr.
Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan ini, maka pihak kedua harusmengajukan Surat permohonan terlebin dahulu kepada piahak pertama;c. Volume besi tua dan minyak kotor yang akan dikerjasamakan jual belinyadengan pihak kedua disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua;d. Syarat syarat jual beli ditetapbkan mengikuti standar Pihak Pertama;Halaman 17 dari 155 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tbhe.
54 — 24
mengenal Tergugat dan Penggugat sebagaitetangga dan mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dahuluHalaman 38 dari 63 hal.Putusan 0222/Pdt.G/2016/PA.Kis Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi pada tahun2007 jika Tergugat telah memberikan uang Rp. 150.000.000, dariuang Rp. 300.000.0000 sebagai penyelesaian dari Hartabersamanya ; Bahwa saksi tidak pernah melihat isi perjanjian keduanya danhanya pernah melihat tanda tangannya ;Atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat membenarkannya ;Bahwa piahak
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ANAWAWIK Alias AWI Bin ARPAH
84 — 14
Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan ini, maka pihak kedua harusmengajukan Surat permohonan terlebin dahulu kepada piahak pertama;c. Volume besi tua dan minyak kotor yang akan dikerjasamakan jual belinyadengan pihak kedua disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua;d. Syarat syarat jual beli ditetapkan mengikuti standar Pihak Pertama;e. Pelaksanaan pekerjaan ini dapat dimulai setelah ditandatanganinyakesepakatan bersama ini;Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 Sdr.
Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan ini, maka pihak kedua harusmengajukan Surat permohonan terlebih dahulu kepada piahak pertama;c. Volume besi tua dan minyak kotor yang akan dikerjasamakan jual belinyadengan pihak kedua disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua;d. Syarat syarat jual beli ditetapkan mengikuti standar Pihak Pertama;e. Pelaksanaan pekerjaan ini dapat dimulai setelah ditandatanganinyakesepakatan bersama ini;Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 Sdr.
137 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
tangani surat pembahagian tanah tersebut sebagai pengakuansecara hukum (de jure), bahwa tanah bahagian mereka (Idris dan Miin) yangdapat mewarisinya adalah anakanak mereka dan untuk apa anakanak dariMiin dan Idris dibutunkan menanda tangani di dalam surat pembahagian tanahtahun 1950 tersebut karena objek tersebut adalah merupakan pusaka rendahayahnya dan kapasitas anakanak Miin dan Idris di dalam surat keterangantersebut telah ditegaskan dengan jelas dan terang bahwa kapasitas anakanaknya kedua belah piahak
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
TAMRIN Bin MANGGONG
88 — 56
Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan ini, maka pihak kedua harusmengajukan Surat permohonan terlebih dahulu kepada piahak pertama;c. Volume besi tua dan minyak kotor yang akan dikerjasamakan jual belinyadengan pihak kedua disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua;d. Syarat syarat jual belli ditetapkan mengikuti standar Pihak Pertama;e. Pelaksanaan pekerjaan ini dapat dimulai setelah ditandatanganinyakesepakatan bersama ini;Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 Sdr.
Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan ini, maka pihak kedua harusmengajukan Surat permohonan terlebin dahulu kepada piahak pertama;Halaman 12 dari 168 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Tbhc. Volume besi tua dan minyak kotor yang akan dikerjasamakan jual belinyadengan pihak kedua disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua;d. Syarat syarat jual belli ditetapkan mengikuti standar Pihak Pertama;e.
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
M. JASMIR TAMRIN Bin TAMRIN
103 — 24
Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan ini, maka pihak kedua harusmengajukan Surat permohonan terlebin dahulu kepada piahak pertama;Halaman 6 dari 165 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tbhc. Volume besi tua dan minyak kotor yang akan dikerjasamakan jual belinyadengan pihak kedua disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua;d. Syarat syarat jual belli ditetapkan mengikuti standar Pihak Pertama;e.
Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan ini, maka pihak kedua harusmengajukan Surat permohonan terlebih dahulu kepada piahak pertama;c. Volume besi tua dan minyak kotor yang akan dikerjasamakan jual belinyadengan pihak kedua disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua;d. Syarat syarat jual beli ditetapkan mengikuti standar Pihak Pertama;e. Pelaksanaan pekerjaan ini dapat dimulai setelah ditandatanganinyakesepakatan bersama ini;Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 Sdr.
Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan ini, maka pihak kedua harusmengajukan Surat permohonan terlebih dahulu kepada piahak pertama;c. Volume besi tua dan minyak kotor yang akan dikerjasamakan jual belinyadengan pihak kedua disesuaikan dengan kemampuan pihak kedua;d. Syarat syarat jual belli ditetapkan mengikuti standar Pihak Pertama;e. Pelaksanaan pekerjaan ini dapat dimulai setelah ditandatanganinyakesepakatan bersama ini;Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 Sdr.
91 — 78
Akta Pengakuan Hutang No. 8 tanggal 7 Mei 2004 berikut perubahannya AktaPerubahan Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 10 Juni 2004 dan Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggai 10 Juni2004, maka terdapat hal hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang No. 8 tanggal 7 Mei 2004 berikut perubahannya AktaPerubahan Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 10 Juni 2004 dan Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggai 10 Juni2004, disebutkan bahwa : piahak
345 — 178
hal tidak hadirnya pihak PT Ensem Lestari telahmenuai hal yang negatif terhadap kalangan masyarakat karena dinilai tidakmempunyai itikad baik untuk menyelesaiakn permasalah yang telah terjadi laluAnggota DPRK kembali memanggil PT Ensem Lestari hadir dalam pertemuaanselanjutanya, pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 telah berlanjut pertemuanantara masyarakat, DPRK, PT Ensem Lestari, dalam pertemuan tersebut sempatterjadi ketegangan antar masingmasing pihak karena saling mempertahankanjawaban para piahak
191 — 284
Bahwadalam posita Penggugat sangatlah membingungkan atau punkabur dan tidak jelas karena permasalahan yang diutamakandamalam perkara aquo tidak jelas atau Penggugat hanya menitikberatkan permasalahan system procedural dari pihak berwenangdalam hal ini TNI dan piahak POLRI terhadap penangananpermasalahan dilokasi .i.
53 — 27
Tergugat Bahwa Syaratsyarat balik nama yang harus diajukan kepadaBPN adalah: Sertifikat Asli; AJB KTP Penjual dan pembeli; Kartu Keluarga Penjual PBBHalaman 41 dari 95 Halaman Putusan No. 1248/Pdt.G/2016/PA.GsgBukti BPHTB untuk Jual beli dan harta waris minimal Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);Bukti transaksi Hibah, waris atau jual belliBahwa yang berhak membalik namakan sertifikat bila hartawarisan, maka yang berhak membalik namakan sertifikat adalahsemua ahli waris dan bisa salah satu piahak
107 — 31
Belanja tak tersangka Rp =. 290.000.000,.SSR See eee eee +Rp 1.100.000.000..Bahwa yang mempunyai ide perubahan anggaran tersebut diatas adalah PanitiaAnggaran yang diketuai oleh saksi Wiwik Budi Santoso, SH dan didukung olehsemua anggota DPRD Kabupaten Pati periode 19992004, sehingga sampaidengan pengesahan dari DPRD mata anggaran bantuan keuangan piahak ke IIItidak pernah dibahas secara khusus, namun dicarikan dana tambahan, karenasaksi Wiwik Budi Santoso bersama anggota DPRD Kabuapaten Pati mengetahuikalau
surat nomor : 903/8908, yangditanda tangani oleh Sekda Kabupaten Pati yaitu saksi Ir Slamet Prawiro dikirimRencana Perubahan APBD Kabupaten Pati tahun 2003 kepada DPRD KabupatenPati untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.112Bahwa yang mempunyai ide perubahan anggaran tersebut diatas adalah PanitiaAnggaran yang diketuai oleh saksi Wiwik Budi Santoso, SH dan didukung olehsemua anggota DPRD Kabupaten Pati periode 19992004, sehingga sampaidengan pengesahan dari DPRD mata anggaran bantuan keuangan piahak