Ditemukan 5678 data
150 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Danperistiwa tersebut patut ditafsirkan sebagai peristiwa force majeur yangterjadi diluar Kemampuan Terdakwa;Berdasarkan fakta yuridis tersebut unsur tindak pidana jika penggunaansurat itu dapat menimbulkan kerugian dari Dakwaan Ketiga Jaksa PenuntutUmum sama sekali tidak terbukti, dan Terdakwa tidak dapat dibebankanHal. 42 dari 50 hal. Put.
HANDOKO SINGOPRANOTO
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. PERWAKILAN WILAYAH JAWA TIMUR
152 — 174
. ; 2) Bab III Huruf B angka 13: Kriteria alasan sah sehingga rekomendasi dapatdipertimbangkan tidak dapat ditindaklanjuti adalah:1) Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi,bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yangmengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.,;2) Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: Pejabatmenjadi tersangka dan ditahan; Pejabat menjadi terpidana; dan Objek yangdirekomendasikan dalam sengketa diperadilan. ;3) Rekomendasi
111 — 18
Sehinggaketika Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il dianggap melakukan ingkarjanji atau waprestasi. Dalam teori hukumnya ada empat bentuk ingkar janjiyaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitor terlambat memenuhi perikatan;3. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;4.
156 — 539
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya wajid mengeluarkan keputusan tertulis diterima atauditolak disertai alasannya atau permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerimapermohonan tersebut.Pasal 113Ayat (1)Huruf a:Yang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat ini, antara lain ;perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemic, gempa bumi, banjir,kebakaran dan bencana alam diluar Kkemampuan manusia.Huruf b :Yang dimaksud
113 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 220 PK/Pid.Sus/2015 multilingualPembacaan : Digital dilengkapi Printer Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700mmDiax length : 124mm x 1,000 mmCenterdistance : 406,4mmRevolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPowersource : PowerBox : 220V, 60 Hz/50 Hz:Drivemotor : AC 220/380 V, 3P, 60
1.NGERA
2.YULIANA KUHUS
3.YULIANA R. LAVINA
Tergugat:
YENI
113 — 103
Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri KutaiBarat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 15 Juli 2020 halaman 33,yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak dimasukkannyaseluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara, mengakibatkan gugatanyang diajukan menjadi tidak lengkap/kurang pihak atau plurium litisconsortium, maka Majelis Hakim dalam perkara aquo berpendat bahwa,Majelis Hakim tidak terikat dengan putusan tersebut oleh karena dalamsistem Indonesia menganut asas the persuasive force
86 — 38
dengan demikian Perjanjian Distribusitersebut adalah SAH BERLAKU DAN MENGIKAT bagi Penggugat danTergugat.Bahwa hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat telah diatur dalamPasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Dsitribusi, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 5Hak dan Kewajiban sebagai Eksportir (Penggugat)1.Eksportir wajib memberikan pelayanan informasi tentang produk,dan bantuan teknis yang memadai kepada Distributor mengenaiProduk yang dipasarkan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjianint.Kecuali dalam hal force
Terbanding/Terdakwa : Mikael Kambuaya
266 — 234
BEP mengajukan permohonan dispensasi keterlambatan danmeminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai 100% dan Berita Acara SerahTerima (BAST) Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani, Karena kondisi tersebutmerupakan kondisi force majeure.
BEP mengajukan permohonan dispensasi keterlambatan danmeminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai 100% dan Berita Acara SerahTerima (BAST) Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani, Karena kondisi tersebutmerupakan kondisi force majeure; Atas laporan tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan untuk menyatakanpekerjaan telah selesai 100% dan BAST Pertama Pekerjaan tetap ditandatanganimeskipun tidak didukung dengan dokumen tertulis apapun yang menyatakan bahwamemang benar terdapat kondisi
HENDRIK WIJAYA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
286 — 188
yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuanMenimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadapkeputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankankepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkanbantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan dan/afau kesepakatan tertulis keduabelah pihak ;Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force
Putusan Pengadilan TinggiTUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan:halaman 71 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.MksMenimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganut sistem thebinding force of jurisprudence atau stare decisions, namun MajelisHakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan MahkamahAgung sebagai sumber hukum materil yang telah banyakdiputuskan sebagaimana disebutkan' diatas yang seluruhnyamenyatakan gugatan
672 — 658 — Berkekuatan Hukum Tetap
khususnyapemberian Hak Tanggungan yang menjadi alat bukti adanya penjaminandengan pembebanan Hak Tanggungan adalah pada Akta Pemberian HakTanggungan yang dibuat oleh PPAT sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (2) UUHT, dengan demikian adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum karena telah dilakukan dengan akta PPAT dan telahberdasarkan asas konstante handeling, karena akta otentik isinya harusdianggap benar "res judicata pro veritate habitur dan mempunyaikekuatan hukum mengikat (bindende kracht, binding force
189 — 45
, kecuali terdapat halhal yang tidak terduga, seperti krisis ekonomiyang menycbabkan sebagian besar lembaga perbankan masuk dalam proerampenyehatan ,Bahwa dengan adanya program pemerintah dalam rangka penyehatan perbankan makaperjanjianperjaryian yang telah terjadi sebelumnya dapat batal demi hukum :Bahwa berlakunya suatu peraturan yang bersifat Nasional yang menyebabkan suatuperjanjian tidak dapat dijalankan sebagaimana diperjanjikan dapat saja terjadi apabilatimbul suatu kejadian tak terduga (force
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena keadaan memaksa (force majeur), diluar kemampuan Debitur;Untuk menentukan apakah seorang Debitur bersalah melakukanWanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana Debitur dikatakansengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tigakeadaan, yaitu:a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; danc.
1489 — 1647 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1554 K/Pid.Sus/20152.2.8.Zoe,dapat dilakukan secara instan dan seketika yang jelasjelas adalahmerupakan peritiwa alam (force majeur); Bahwa oleh karenanya kebakaran yang terjadi di lahan PT. KallistaAlam bukan merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimanaketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor : 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,sehingga peristiwa kebakaran yang terjadi di lahan PT.
200 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
IndonesiaSuper League (ISL) bersamaan dengan terbitnya surat tegorantertulis ke Il tanggal 15 April 2015 dan selanjutnya Tergugatmenerbitkan surat tegoran tertulis kelIl tanggal 16 April 2015serta pada tanggal 1/7 April 2015 Tergugat menerbitkankeputusan objek sengketa.beeeee maka kompetisi Indonesia Super league (ISL) menjadi tidakdapat dilaksanakan karena kepolisian tidak memberikan izinuntuk melaksanakan pertandingan sehingga penggugatmenerbitkan surat keputusan pemberhentian kompetesi denganalasan force
145 — 30
Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
105 — 20
Keadaan memaksa (force majeur)/kahar; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atau k.
77 — 20
namun kenyataannyabahwa perusahaan Tergugat telah melakukan penutupan perusahaandengan alasan perusahaaan tutup, maka tindakan T ergugat tersebut sangatmerugikan para Penggugat.12.13.14.15.16.Bahwa berdasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :"..Pengusaha dapat mefkukan pemutusan hubungan kerja terhadappekena/buruh karena perusahaan tutup bukan karena perusahaanmengaami kerugan 2dua) tahun berturutturut, atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Ricky Makado, SH., MH.
Terdakwa:
WEMPY ARDHINATA, SIP anak dari JONATHAN
634 — 455
Alit Bima Yoga, S.H;
- 1 (satu) bendel print out mutasi Rekening Tahapan atas nama nasabah Deny Widjaja Santoso, SE nomor rekening : 7850791133, periode bulan Oktober, November dan Desember 2017, terdiri dari enam lembar / halaman, diterbitkan dan distempek oleh Bank BCA;
Dikembalikan kepada saksi Denny Widjaja Santoso;
- Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama Wempy Ardhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force
Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama WempyArdhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force 2013, tanda tanganWidjaja Hendra Head of Business Banking, Teguh Lestiono Santoso Product& Business Analyst Head, dikeluarkan oleh Bank UOB. diberi tanda buikti T1;2.
Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama WempyArdhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force 2013, tanda tanganWidjaja Hendra Head of Business Banking, Teguh Lestiono SantosoProduct & Business Analyst Head, dikeluarkan oleh Bank UOB. diberitanda buikti T 1;2.
Sakti Yuharbi, S.H.
Terdakwa:
SARBAINI
184 — 33
mengurangi jumlah dan kualitasBarang/Jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masapenyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dandituangkan kedalam berita acara hasil negosiasi;g. ketua TPK dan penyedia Barang/Jasa menandatanganiSurat perjanjian yang berisi sekurangkurangnya:1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;. para pihak;. ruang lingkup pekerjaan;. tata cara pembayaran;. nilai pekerjaan;. hak dan kewajiban para pihak;. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;. ketentuan keadaan force
majeure; danoO ON OO oF KB W DN. sanksi, termasuk denda keterlambatan.i.
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian tidak ada kewenanganTerdakwa yang disalahgunakan;Bahwa semua saksi dalam perkara ini menyatakan tidak ada kerugianNegara karena rusaknya senderan disebabkan force majeur berupa bencanaalam dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;4. Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa selakuHal. 25 dari 53 hal. Put.