Ditemukan 1244 data
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
160 — 73
saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandungpengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakankewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana,yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menurut R.Wiryono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 3839
90 — 78
,op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya denganHalaman 313 dari 346 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN.T jkjabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyekhukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memilikijabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
89 — 42
,op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya denganjabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubungsubyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orangyang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitaspribadi tertentu.
163 — 45
., op.cit. hlm. 3839) ;Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadidan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatanatau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukumorang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatanatau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Ir. RACHMAT MUSA
151 — 45
Catur Indah Agra Sarana 15 September 2015; 10:3839. CV. Aries Karya 15 September 2015; 12:1340. CV. Topa Jaya 15 September 2015; 14:4441. PT. Tri Karya Utama Cendana 15 September 2015; 15:3242. CV. Lanlis Abadi 16 September 2015; 10:0843. CV. Transformers 16 September 2015; 21:5944. CV. Intracon Minat Sejati 16 September 2015; 22:0645. CV. Caisar 16 September 2015; 22:3846. CV. Cempaka Mas 17 September 2015; 11:4847. PT. Akriana Indo Empat W 17 September 2015; 14:2748. CV.
109 — 68
,op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyekhukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenanganerat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olehseseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidakberlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatanatau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribaditertentu.
91 — 29
., op.cit. hlm. 3839).196Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dantidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukanyang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlakuuntuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atauorang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
49 — 23
masing masing nama UKM tahu tempe.Bahwa dengan adanya kesalahan dalam pengajuanpermohonan bantuan tersebut, terdakwa bersama saksiBima Ilham Bastaman, SE Alias Bima merubahpermohonan dengan membuat sebanyak 22 (dua puluhdua) permohonan bantuan pengembangan UKM tahutempe dan ditandatangani oleh masing masing UKMtahu tempe yang ditujukan kepada Gubernur KepulauanRiau tertanggal 19 September 2011 dengan nama namapemohon sebagai berikut : NONAMA UKM/IKMTAHU TEMPENAMA PEMILIK ALAMAT UKM/IKMTAHU TEMPE 3839
299 — 150
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut;Menimbang, bahwa kata
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
437 — 615
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenaJabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki olehpelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
1326 — 3978
Keterangan Saksi Edi Sopati selaku pemilik Toko Novalpada Butir 3035, dan 3839 BAP tanggal 23 Agustus2017 (vide Bukti B8) sebagai berikut: Nal Pertanyaan / WraianJawaban30. Pertanyaan 2 tang ambil darimana?InvestigatorJawaban KTS (Kurnia Tirta Sembada)di cimanggis31. Pertanyaan Dapat harga SO juga 2 tangInvestigator ini?Jawaban lya.32. Pertanyaan Sejak kapan SO di 2 tang?InvestigatorJawaban Lebih dahulu di 2 tangsonya sebelum dapat SO dibalina.33. Pertanyaan LM dapat darimana?
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
322 — 172
Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60 ;tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 3839);3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentangPembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1981 tentang KeputusanDesa;6.
Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH., MH
Terdakwa:
ANANG SUHARI,drg
183 — 48
., dalam bukunyaPembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, EdisiKedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenaJabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukioleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
148 — 39
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiHalaman 211 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN Sbyuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,
152 — 76
Wiyono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, jakarta, 2005, halaman 3839) ;Menurut E. Utrecht Moh.
132 — 42
Il,Jakarta 2006, him. 3839.
150 — 63
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839,yang dimaksud dengan MenyalahgunakanKewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan AtauKedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa
144 — 48
Il,Jakarta 2006, him. 3839. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut.
552 — 406 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya HukumAcara Perdata di Indonesia, Cetakan Keempat, LibertyYogyakarta, di halaman 3839, menyatakan sebagai berikut:"Jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapatmengajukan tuntutan hak semuanya ke Pengadilan.
135 — 57
DIRUGIKAN PADA DIRI PENGGUGAT, MAJELISHAKIM MENGACU PADA DOKTRIN (PENDAPAT AHLI) YAITU ANTARA LAINPENDAPAT PHILIPUS MANDIRI HADJON DALAM BUKUNYA PENGANTARHUKUM ADMINISTRASI CETAKAN GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS,TAHUN 1994, HALAMAN 324 YANG MENYEBUTKAN UNTUK ADANYA HAKGUGAT HARUS ADA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA DANKERUGIAN PENGGUGAT ,; MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA SUDIKNO MERTOKUSUMODALAM BUKUNYA HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, PENERBIT LIBERTYJOGJAKARTA, TAHUN 1993, HALAMAN 3839