Ditemukan 1244 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
16073
  • saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandungpengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakankewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana,yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menurut R.Wiryono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 3839
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — - LUQMAN Bin ABDUL RAHMAN
9078
  • ,op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya denganHalaman 313 dari 346 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN.T jkjabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyekhukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memilikijabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Putus : 05-08-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Agustus 2014 — Terdakwa : MARUHUM GULTOM
8942
  • ,op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya denganjabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubungsubyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orangyang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitaspribadi tertentu.
Register : 12-09-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 29 Januari 2014 — Pidana Korupsi - UMAR RUKHYAT
16345
  • ., op.cit. hlm. 3839) ;Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadidan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatanatau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukumorang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatanatau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Ir. RACHMAT MUSA
15145
  • Catur Indah Agra Sarana 15 September 2015; 10:3839. CV. Aries Karya 15 September 2015; 12:1340. CV. Topa Jaya 15 September 2015; 14:4441. PT. Tri Karya Utama Cendana 15 September 2015; 15:3242. CV. Lanlis Abadi 16 September 2015; 10:0843. CV. Transformers 16 September 2015; 21:5944. CV. Intracon Minat Sejati 16 September 2015; 22:0645. CV. Caisar 16 September 2015; 22:3846. CV. Cempaka Mas 17 September 2015; 11:4847. PT. Akriana Indo Empat W 17 September 2015; 14:2748. CV.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
10968
  • ,op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyekhukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenanganerat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olehseseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidakberlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatanatau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribaditertentu.
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
9129
  • ., op.cit. hlm. 3839).196Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dantidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukanyang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlakuuntuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atauorang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Register : 25-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 8 Juni 2016 — OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (alm) alias ABAH
4923
  • masing masing nama UKM tahu tempe.Bahwa dengan adanya kesalahan dalam pengajuanpermohonan bantuan tersebut, terdakwa bersama saksiBima Ilham Bastaman, SE Alias Bima merubahpermohonan dengan membuat sebanyak 22 (dua puluhdua) permohonan bantuan pengembangan UKM tahutempe dan ditandatangani oleh masing masing UKMtahu tempe yang ditujukan kepada Gubernur KepulauanRiau tertanggal 19 September 2011 dengan nama namapemohon sebagai berikut : NONAMA UKM/IKMTAHU TEMPENAMA PEMILIK ALAMAT UKM/IKMTAHU TEMPE 3839
Register : 19-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum: 1.FADIL REGAN. SH. MH 2.AKBAL PURAM, SH 3.ABDUL RAHMAN, SH 4.KAREL SAMPE, SH 5.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH 6.GAMA PALIAS, SH 7.GALIH MARTINO DWI C, SH 8.FITRIAN YURISTYAWAN, SH Terdakwa: RAHMAD, SE
299150
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut;Menimbang, bahwa kata
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
437615
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenaJabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki olehpelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU dan PT Balina Agung Perkasa
13263978
  • Keterangan Saksi Edi Sopati selaku pemilik Toko Novalpada Butir 3035, dan 3839 BAP tanggal 23 Agustus2017 (vide Bukti B8) sebagai berikut: Nal Pertanyaan / WraianJawaban30. Pertanyaan 2 tang ambil darimana?InvestigatorJawaban KTS (Kurnia Tirta Sembada)di cimanggis31. Pertanyaan Dapat harga SO juga 2 tangInvestigator ini?Jawaban lya.32. Pertanyaan Sejak kapan SO di 2 tang?InvestigatorJawaban Lebih dahulu di 2 tangsonya sebelum dapat SO dibalina.33. Pertanyaan LM dapat darimana?
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
322172
  • Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60 ;tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 3839);3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentangPembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1981 tentang KeputusanDesa;6.
Register : 02-08-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH., MH
Terdakwa:
ANANG SUHARI,drg
18348
  • ., dalam bukunyaPembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, EdisiKedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenaJabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukioleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
14839
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiHalaman 211 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN Sbyuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,
Register : 20-06-2011 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 85/Pid.B/2011/PN-LSM
Tanggal 18 Juni 2012 — ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. BIN BASYAH
15276
  • Wiyono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, jakarta, 2005, halaman 3839) ;Menurut E. Utrecht Moh.
Putus : 13-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juni 2017 — - MEILAN R. HALUTI alias MEILAN
13242
  • Il,Jakarta 2006, him. 3839.
Register : 23-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 18-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 12 Nopember 2020 — SAID SALIM ALMAHDALY Alias SALIM
15063
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839,yang dimaksud dengan MenyalahgunakanKewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan AtauKedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa
Putus : 13-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juni 2017 — - ROSTIN AHMAD alias TINI
14448
  • Il,Jakarta 2006, him. 3839. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut.
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
552406 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya HukumAcara Perdata di Indonesia, Cetakan Keempat, LibertyYogyakarta, di halaman 3839, menyatakan sebagai berikut:"Jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapatmengajukan tuntutan hak semuanya ke Pengadilan.
Register : 09-12-2013 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 121/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 1 Mei 2012 — SENTINA Br.SIPAYUNG ,DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
13557
  • DIRUGIKAN PADA DIRI PENGGUGAT, MAJELISHAKIM MENGACU PADA DOKTRIN (PENDAPAT AHLI) YAITU ANTARA LAINPENDAPAT PHILIPUS MANDIRI HADJON DALAM BUKUNYA PENGANTARHUKUM ADMINISTRASI CETAKAN GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS,TAHUN 1994, HALAMAN 324 YANG MENYEBUTKAN UNTUK ADANYA HAKGUGAT HARUS ADA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA DANKERUGIAN PENGGUGAT ,; MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA SUDIKNO MERTOKUSUMODALAM BUKUNYA HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, PENERBIT LIBERTYJOGJAKARTA, TAHUN 1993, HALAMAN 3839