Ditemukan 2887 data
175 — 66
TELABAH NASIONAL TRADING COMPANY.Yang disebut sebagai pihak yang MENYEWAKAN dengan JEFFRY BUDIMANRAHARJA yang mewakili PT.DIWWANGKARA HOLIDY VILLA BALI sebagaipihak PENYEWA;Menimbag, bahwa berdasarkan bukti T1.6 sama dengan bukti P8 jikadihubungkan dengan bukti P15 yang sama dengan bukti T1.59 adalah salingbersesuaian dapat disimpulkan maka diperoleh fakta hukum bahwa benarsesual akta No.39, tanggal 31 Juli 2003 telah benar terjadi sewamenyewadihadapan Notaris mengenai sewa menyewa bangunan kantor
30 — 12
dalam pertimbangan ini ada 3 (tiga) hal yang akandipertimbangkan, karena hal tersebut merupakan perkara komulatif obyektif,pertama tentang perceraian, yang kedua tentang hadhanah dan yang ketiga tentang nafkah;Menimbang, bahwa oleh karena penggabungan gugatan tersebutdibenarkan secara hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 86 ayat 1Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah beberapa kaliterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itupenggabungan tersebut dapat diterima;Menimbag
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYAHMAT, S.Sos.
393 — 794
atas dielaborasidengan doktrin yang dikemukakan oleh Prof Resink tentangWilayahdan waktu berlakuknya norma adalah Norma TKD (Tunjangan KinerjaDaerah) hanya berlaku untuk CPNS dan PNS dalam ruang lingkupKabupaten Lombok Timur;Menimbang, bahwa fakta yuridis yang ~~ terungkapdipersidangan Anggaran TKD yang semula ada pada pos instansiDPPKA telah dialihkan menjadi Bansos Sandang Pangan Tahap Ilyang beralih pada pos Kabag Kesra Pemda Lotim dimana terdakwamenjabat sebagai Kepala Bagian/KPA sekaligus PPK;Menimbag
tentang ruang lingkup berlakunya wewenang, normaTKD (Tunjangan Kinerja Daerah) yang hanya berlaku untuk CPNS danPNS dalam ruang lingkup Kabupaten Lombok Timur;Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkapdipersidangan Anggaran TKD yang semula ada pada pos instansiHalaman 143 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.SusTPK/2019/PN MtrDPPKA telah dialinkan menjadi Bansos Sandang Pangan Tahap Ilyang beralih pada pos Kabag Kesra Pemda Lotim dimana terdakwamenjabat sebagai Kepala Bagian/KPA sekaligus PPK;Menimbag
SUCI MAWARNI, SH
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
172 — 61
tersebut, Hakim Anggota dan Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebutPeraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018), diatur sebagai berikut:(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa adminstrasi pemerintahan setelah menempuh upayaadministratif;Menimbag
193 — 94
;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka MajelisHakim menilai bahwa Penggugat sudah tepat untuk mendudukkan La Tengsebagai pihak sehingga eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya tentang gugatan error in objekto,oleh karena eksepsi ini terkai dengan pokok perkara maka eksepsi ini akandiperiksa lebih lanjut bersamasama dengan pokok perkara;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugatsebagaimana telah terurai di muka;Menimbag
Tn HERMAN PURWADINATA
Tergugat:
Tn DJEMAHAT SALEH
Turut Tergugat:
KEPALA DESA BATU HITAM, KECAMATAN SIJUK, KABUPATEN BELITUNG
103 — 29
terbukti Gugatan Penggugat adalah tidakjelas atau kabur (obscuur libel), maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untukmenyatakan Eksepsi Ad.2 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak Jjelas(Exceptio Obscuur Libel) beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat yang menyatakanGugatan Penggugat tidak jelas (Exceptio Obscuur Libel) telah dinyatakandikabukan, maka terhadap Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut;Dalam pokok perkara;Menimbag
1.TRI ENDRA WIDADA
2.WIYONO
Tergugat:
KEPALA DESA BALONGREJO, KECAMATAN SUGIHWARAS, KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR
184 — 292
atas nama Dita Kusumaningtyas dan menetapkan atasnama Tri Endra Widada yang mendapatkan nilai urut rangking kedua sebagaiCalon Sekretaris Desa ;Menimbang, bahwa dari bukti P49, P50 dan P51 sesuai denganasli, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat diangkat sebagai perangkatdesa di Balongrejo sejak 2 April 2020 dengan jabatan masing masing sebagaiHalaman 79 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBYSekretaris Desa Balongrejo dan Kasi Kesra Desa Balongrejo, KecamatanSugihwaras, Kabupaten Bojonegoro ;Menimbag
176 — 209
Nomor 21/PUUX1V2014 tanggal 28 April2015, maka Penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan sah;Menimbag, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon disangkaloleh Termohon, maka menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikanatas dalildalil dari permohonannya dan kepada Termohon diwajibkan pulauntuk membuktikan atas dalildalil sangkalannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas dalil permohonannyaPemohon telah mengajukan bukti Surat berupa P1 sampai dengan P39;Menimbang, bahwa terhadap
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NASIR
105 — 87
Konawe Kepulauan TA 2016 berdasarkan SuratKeputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 294, tanggal 18 Mei 2016;Menimbag, bahwa yang menjadi tugas pokok dan kewenangan terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3) Rancangan Kontrak.. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;Menandatangani Kontrak;.
Kdidiserah terimakan atau belum di PHOkan, sehingga dana pemeliharaan sebesar 5% atau sejumlah Rp 81.550.000, (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluhribu rupiah) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Prov.Sulawesi Tenggara;Menimbag, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang Melakukan,Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi dan telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang
55 — 43
,tanggal 08 Pebruari 2012 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkanterhadap Terdakwa I : LILIK SRI SUPARNI menjadi seperti amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I : LILIK SRI SUPARNItidak ditahan (ditahan dalam perkara lain), oleh karena itu amar putusan ini tidak memuatperintah seperti yang ditentukan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;Menimbag, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi jugamenyatakan Terdakwa I : LILIK SRI SUPARNI terbukti
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ANSHARULLAH JAMAL T, S.E.
160 — 85
., M.Si yang sampai dengansekarang ini belum ada pengembalian;Menimbag, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang Melakukan,Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi dan telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 jo.
130 — 23
Sedangkanpelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang disebutkan pada nomor 3 dan nomor4, maka perjanjian yang telah dibuat dianggap batal demi hukum (tanpadimintakan pembatalan telah dianggapbatal);Menimbag, bahwa dari uraian diatas maka telah tidak terpenuhinya syaratsahnya dalam perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata;Menimbang, bahwa dari uraian diatas untuk membuktikan apakah BuktiT.2. sampai dengan Bukti T.4 = apakah jual beli/peralihan hak/gantikerugian/SKGR objek tanah sengketa terjadi dengan
91 — 30
Penggugat Rekonvensi secara yuridis tidaklahmemenuhi syarat mateeiil maupun formil sebagai gugatan rekonvensioleh karena gugatan rekeonvensi pada bagian petitumnya tidakdidukung oleh posita atau dengan kata lain petitum yang diminta tidakdidukung oleh posita seperti pada petitum angka (3) merupakan petitumyang bersifat kondemnatoir (menghukjum) yang pada pokoknyamenyatakan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepadaanak yang bernama ANAK sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)untuk setiap .Menimbag
36 — 314
berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohonwajidb membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohondan Termohonpun wajib membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimanatelah dilaksanakan dalam persidangan;Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya faktafakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untukmembuktikan alasan cerainya tersebut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, Pemohon telahmengajukan alatalat bukti berupa P.1 sampai dengan P.3:Menimbag
52 — 7
Jhon menjual Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabatyang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, unsurPercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikadan Prekursor Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah danmenyakinkan ;Menimbag, bawa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
253 — 206
Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperolehseperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yangkamu buat atau (dan setelah dibayar) utangutangmu;Pertimbangan terhadap Petitum 7: Agar Pembagian objek Waris dapatdilaksanakan;Menimbag, bahwa Para Penggugat memohon untuk membagi hartapeninggalan Almarhum H.
65 — 40
Apalagi kesaksian dari Tim Anggaran Eksekutif maupun BadanAnggaran DPRD yang memproses usulan pengadaan Kapal Patroli ini semuanya tidak adayang menyebutlan adanya tahaptahapan ;Menimbag, bahwa oleh karenanya justru terbukti Terdakwa tidak melakukanpekerjaannya secara professional dan bahkan menunjukkan adanya permainan yang sudahdiatur dalam pengadaan kapal Patroli ini di mana Terdakwa menjadi bagian bersamasamadengan Kepala Dinas Irwan Patty ;Menimbang, bahwa karena jabatannya tersebut Terdakwa
84 — 19
Menimbag ,bahwa oleh karena Yayasan Pembangunan PendidikanMuslimin adalah yayasan yang tidak berbadan hukum pada waktumenyerahkan assetasetnya pada yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin, maka berdasarkan pasal 13 A Undangundang No. 12tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan perbuatan hukumyang dilakukan oleh pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasanmemperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurussecara tanggung renteng oleh karenanya perbuatan hukumpenyerahan asset hak pengelolaan
1.Ir MULIA PAMADI M M Hum
2.PT MULIA REALTY BATINDO
Tergugat:
Ir CHANTRA TJAN alias CHANTRA
161 — 78
tanggal 1 April 2009 yang dibuatdi Notaris Effendi Wirwanto, S.H, ternyata telah dirumuskan dalam pasal 18tentang Domisili Hukum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpandangandengan telah diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimunmaka Penggugat telah memilih untuk menggunakan hak domisili hukum yangtelah diatur dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut olehkarenanya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untukmengadili, memeriksa memutus perkara a quo;Menimbag
142 — 63
Kartu. kuning bukan merupakan produk kantor pertanahan/BPN,dikarenakan kartu kuning atau sejenisnya adalah surat keterangan yangumumnya diterbitkan oleh Kepala Desa dalam rangka untuk menguatkanpemanfaatan tanah yang dilakukan oleh seseorang, di dalamnya memuatdata fisik dan data yuridis, siapa yang menguasai tanah tersebut,sedangkan kantor pertanahan/BPN hanya menyiapkan blankonya saja gunakeseragaman serta membantu seseorang dalam melakukan pengisian;Menimbag, bahwa setelah mengetahui eksistensi