Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla pasau palal
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 bebas
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-12-2023 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 29 Mei 2024 — Penuntut Umum:
RASKITA J. F SURBAKTI, SH
Terdakwa:
HUGENG ARI BIMO
91 — 67

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Hugeng Ari Bimo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal
    2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
1.HASRUDDIN, S.H.
2.MAKMUN, S.Pd.
200 — 302

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa I HASRUDDIN, SH dan Terdakwa II MAKMUN, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    Menyatakan Terdakwa I HASRUDIN,SH dan Terdakwa IT MAKMUN,S.Pdterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang undang RI. Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubahdan ditambah dengan Undang undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;2.
    berterus terang terutama Terdakwa1 dalam memberikan keterangannya;HalHal yang meringankan: Bahwa para Terdakwa belum pernah dipidana; Bahwa para Terdakwa menyesali dan sopan di dalam persidangan; Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan halhal yang memberatkandan halhal yang meringankan di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada paraTerdakwa seperti tersebut dalam amar dibawah ini menurut Majelis sudah tepat danmemenuhi rasa keadilan;Mengingat Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sertaperaturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.SRG
Nasirudin Bin Saiman (alm)
141 — 120
  • Menyatakan Terdakwa Nasirudin Bin Saiman (alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 2. Membebaskan terdakwa Nasirudin Bin Saiman (alm) dari dakwaan Primer tersebut ; 3.
    lima rupiah) karena uangsejumlah tersebut dari pembayaran yang pekerjaannya tidakdilaksanakan telah digunakan untuk kepentingan pribadi TerdakwaNASIRUDIN dan AGUS HANDOKO, sehingga merugikan keuanganNegara cq keuangan Kementrian Perindustrian RI sebesar Rp651.936.545,00 (Enam ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tigapuluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.sooncnn= Perbuatan Terdakwa NASIRUDIN sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan perubahan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    dan Agus handoko juga turut menikmati uangproyek COE ini.e Bahwa saat ini gedung COE sudah diserahterimakan dandimanfaatkan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.Membebaskan terdakwa Nasirudin Bin Saiman (alm) dari dakwaan Primertersebut ;3.Menyatakan terdakwa Nasirudin Bin Saiman (alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum pasal3 joPasal 18 UndangUndang
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 06/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 2 Mei 2017 — HAMSIA Binti JABIR Dg. ITUNG
77 — 65
  • ITUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan terdakwa HAMSIA Binti JABIR Dg.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 24 Oktober 2013 — NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO
84 — 25
  • Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo.
    Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ; 3.
    . ; Denda sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulankurungan. dan Membayar uang pengganti sebesar Rp.234.951.000,(dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu riburupiah) ;Bahwa Kami Penasehat Hukum Terdakwa Dengan Tegas Menolak danKeberatan atas uraian Yuridis yang disampaikan oleh Jaksa PenuntutUmum, dalam Surat Tuntutan tertanggal 10 September 2013, karenaUnsurunsur dalam pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 joUU No. 20 Tahun 2001 jo pasal
    64 KUHP sebagaimana tersebut dalamDakwaan Primer yang di Dakwakan Kepada Terdakwa , karenaberdasarkan Fakta Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka UnsurDelik yang tercantum dalam pasal pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 64 KUHP SAMA SEKALITIDAK TERBUKTI ;.
    Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo.
    Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 116 Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64(1)Kitab Undangundang Hukum Pidana.2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;3.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 18 Juni 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD DICE NOVENRA, SH.,MH
Terdakwa:
EDI MUFTI, BE Bin SYAR I HARUN
213 — 270

  • Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo.

    Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

    MemPasal 2

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 28-08-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 17 Januari 2024 — Penuntut Umum:
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
Drg. KORNELIUS PINEM
187 — 82
  • Kornelius Pinem tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-01-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 03-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 14/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 29 Juni 2016 — Jaksa Penuntut:
LILIK INDAH WATI, SH
Terdakwa:
H. BAMBANG WALUYO, SE, MM
62 — 0
  • Menyatakan Terdakwa BAMBANG WALUYO, SE, MM tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    2.

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 10 September 2013 — Drs. ADI DWIJANTORO Bin SAMIRAN ADI WARDOYO
76 — 46
  • ADI DWIJANTORO Bin SAMIRAN ADI WARDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa
    ADI DWWANTORO Bin SAMIRAN ADI WARDOYOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalamdakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan
    Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah). 152 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan TipikorSemarang karena didakwa dengan dakwaan :Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo.
    ADI DWWUANTORO Bin SAMIRAN ADI WARDOYOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalamdakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-05-2024 — Putus : 29-08-2024 — Upload : 31-08-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn
Tanggal 29 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
VINA ANGELINA BANGUN, S.H.
Terdakwa:
HARI KURNIAWAN
97 — 81

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Hari Kurniawan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-01-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 21-06-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2023 — Penuntut Umum:
RD ANDRI FIRMANSYAH, S.H.
Terdakwa:
1.M. BUDI PRAMONO Bin M. ISAM Alm
2.NINING SRI NURWERI Binti KARGO Alm
3.WILIS MURTONO Bin SUTOTO
138 — 58
  • .), terdakwa II NINING SRI NURWERI Binti KARGO (Alm) dan terdakwa III WILIS MURTONO Bin SUTOTO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 21-03-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 6/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 2 Mei 2017 — Pembanding/Terdakwa : HAMSIA Binti JABIR Dg. ITUNG Diwakili Oleh : AMIRULLAH SH
Terbanding/Penuntut Umum : HIRAWANTY ADHYAKSA, SH.MH
81 — 41
  • ITUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
  • Menyatakan terdakwa HAMSIA Binti JABIR Dg.
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR : Bahwa ia terdakwa HAMSIA Binti JABIR Dg.
    ITUNG tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsisecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undangundang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) keL KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan membebaskanTerdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan terdakwa HAMSIA Binti JABIR Dg.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 18 Januari 2016 — REZA GUNAWAN
75 — 143
  • Menyatakan Terdakwa REZA GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;3.
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtelah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama dan menuntut supayaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa REZA GUNAWAN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair)dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;. Menyatakan Terdakwa REZA GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo.
    Srg.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusundalam bentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkanDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang memuatunsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap orang ;2. Unsur Secara melawan hukum ;3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;4.
    Srg.MENGADILIMenyatakan Terdakwa REZA GUNAWAN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 18 Juni 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD DICE NOVENRA, SH.,MH
Terdakwa:
SYAFRIZAL THAHER DS, S.T.,M.T.
166 — 69

  • Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo.

    Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

    MemPasal 2

Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-09-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 30 Oktober 2013 — Drs. ADI DWIJANTORO Bin SAMIRAN ADI WARDOYO
86 — 58
  • ADI DWIJANTORO Bin SAMIRAN ADI WARDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa
    ADI DWNWANTORO Bin SAMIRAN ADIWARDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa harusdibebaskan
    ADI DWWANTORO Bin SAMIRAN ADIWARDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakHalaman 58, Putusan No. 79/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smq.ow4.oPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-03-2007 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876K/PID/2006
Tanggal 9 Maret 2007 — TUMPAK SIMANJUNTAK
165 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perbuatan Terdakwa yang membagikan atau menyalurkanberas miskin (raskin) tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimanamestinya yang telah ditetapbkan oleh Pemerintah maka program raskin tidakterlaksana sesuai dengan tujuan, sasaran dan peruntukannya ;Akibat dari perbuatan Terdakwa Negara dirugikan lebih kurangRp.12.960.000, (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub B UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1)KUHP ;ATAU:KEDUA :Bahwa ia terdakwa Tumpak Simanjuntak (berdasarkan Surat KeputusanBupati Deli Serdang Nomor : 141/05/PKD/tahun 2001 tanggal 30 April 2001diangkat sebagai Kepala Desa Pematang Lalang pada hari dan tanggal yangHal. 2 dari 10 hal.
    No.876 K/Pid/2006mestinya yang telah ditetapbkan oleh Pemerintah maka program raskin tidakterlaksana sesuai dengan tujuan, sasaran dan peruntukannya ;Akibat dari perbuatan Terdakwa Negara dirugikan lebih kurangRp.12.960.000, (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub B UndangUndang Nomor : 31tahun 1999 jo UndangUndang Nomor : 20
    permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima ;Menimbang , bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa Hakim tingkat banding keliru memberikan pertimbangan hukumterhadap pasal dari dakwaan yang diterapkan kepada Terdakwa ;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanPengadilan Negeri telah keliru dalam menerapkan hukum khususnya tentangpaksaan dakwaan yang mengatur perbuatan Terdakwa, yaitu :Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub BUndangUndang No.31 tahun 1999 jo UndangUndangNo.20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Kedua : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Sub BUndangUndang No.31 tahun 1999 jo UndangUndangNo.20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Bahwa Hakim pertama dengan pertimbangan unsurunsurnya telahmenyatakan Terdakwa tidak terobukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umumdalam Dakwaan Pertama dan Kedua
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-05-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
Sakti Yuharbi, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ATIQ
192 — 79

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ATIQ (DPO), telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang secara

    melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal

    18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Tanggal 2 Mei 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan HAMSIA Binti JABIR Dg. ITUNG
139 — 10
  • ITUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan terdakwa HAMSIA Binti JABIR Dg.
    Ada beberapa anggota kelompok yang mengambil pinjaman lebih darisatu kali dimana pinjaman anggota kelompok tersebut sebelumnyabelum lunas/masih tertunggak, dimana hal tersebut tidak benarkandalam Petunjuk teknis Operasional (PTO) PNPMMP.Menimbang, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaanyang disusun dengan bentuk subsidairitas (primair subsidair ) yaitu :Primer :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke1Jo. Pasal 64 KUHPidana;Subsider : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo.
    Jo Pasal 64 KUHPidana;Menimbang, surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentukPrimerSubsider atau Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primerterbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jikadakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsider berikutnya barudipertimbangkan;Menimbang, terdakwa pada dakwaan primer didakwa melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1)Jo.
    Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 Jo.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-12-2023 — Putus : 22-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 22 April 2024 — Penuntut Umum:
Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
Jangcik Bin Sidik
73 — 56

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Jangcik bin Sidik, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-10-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 70/PID.TPK/2013/PT SBY
Tanggal 18 Nopember 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : IWAN WINARSO
Pembanding/Terdakwa : Drs. WIJI SUHARTO, Msi Bin HARDJO SUMARTO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. WIJI SUHARTO, Msi Bin HARDJO SUMARTO
108 — 49
  • WIJI SUHARTO, M.Si Bin HARDJO SUMARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
    Membebaskan Terdakwa Drs.
    WIJI SUHARTO, M.Si BinHARDJO SUMARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (2) dan(3) Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo UndangundangRI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;2.3.59Membebaskan Terdakwa Drs.