Pst.besar pembiayaan proyek PLN didanai dari hutang/debtdengan biaya yang tinggi.Yusuf Mirand minta kepada PHPP mengerti kondisi perusahandan membantu PLN.PPK/GM/Yusuf Mirand mengatakan akan menjamin secarapribadi bahwa material tersebut akan datang pada Medio Maret2013.PPK/GM/Yusuf Mirand menjamin akan aman terhadappemeriksan Itjen maupun BPK.PPK/GM/Yusuf Mirand akan ke bank bersama dengan Bp.Priyadi (PT. Hyfemerindo Yakin Mandiri) untuk menguncirekening PT.

Sebagian besar pembiayaan proyek PLN didanaidari hutang/debt dengan biaya yang tinggi.Yusuf Mirand minta kepada PHPP mengerti kondisi perusahan dan membantuPLN.PPK/GM/Yusuf Mirand mengatakan akan menjamin secara pribadi bahwamaterial tersebut akan datang pada Medio Januari 2013.PPK/GM/Yusuf Mirand menjamin akan aman terhadap pemeriksan Itjen maupunBPK.PPK/GM/Yusuf Mirand akan ke bank bersama dengan Bp. Priyadi (PT.Hyfemerindo Yakin Mandiri) untuk mengunci rekening PT.

MIRAND untuk memproses dengan memberikanpertimbangan sebagai berikut :1.PLN membutuhkan dana APBN untuk pembiayaan proyekproyek karena PLN tidak mampu mendanai sendiri.Sebagian besar pembiayaan proyek PLN didanai darihutang/debt dengan biaya yang tinggi.Yusuf Mirand minta kepada PHPP mengerti kondisiperusahan dan membantu PLN.PPK/GM/Yusuf Mirand mengatakan akan menjamin secarapribadi bahwa material tersebut akan datang pada MedioMaret 2013.PPK/GM/Yusuf Mirand menjamin akan aman terhadappemeriksan Itjen

Sebagianbesar pembiayaan proyek PLN didanai dari hutang/debtdengan biaya yang tinggi.2) Yusuf Mirand minta kepada PHPP mengerti kondisi perusahandan membantu PLN.3) PPK/GM/Yusuf Mirand mengatakan akan menjamin secarapribadi bahwa material tersebut akan datang pada Medio Maret2013.4) PPK/GM/Yusuf Mirand menjamin akan aman terhadappemeriksan Itjen maupun BPK.5) PPK/GM/Yusuf Mirand akan ke bank bersama dengan Bp.Priyadi (PT. Hyfemerindo Yakin Mandiri) untuk menguncirekening PT.

,M.H Jabatan Kasubbag Advokasi HukumMinerba, Setjen, Itjen, dan Informasi Hukum Kementerian ESDM;Wawan Supriawan.S.H. Jabatan: Analis Hukum;Lidya Rahmawati., S.H; Jabatan: Analis Hukum;Rahmat Fitriyadi, S.H Jabatan Analis Permasalahan Hukum;. Putra Maulana S.H Jabatan Analis Hukum;. Shinta Octavia. S.H., M.H Jabatan Analis Hukum;Halaman 2 dari 88 halaman, Putusan No. 1/G/2019/PTTUN.JKT12. Yosephine Anastasia.

7308ea44bf5345a817f360d53bfleda3, SHA1:7197722e4ec8a69dee84ace2fe5c9718700ecbea yang disimpankedalam media penyimpanan elektronik jenis DVDR merk Verbatim,kapasitas 4,7 GB yang ditandatangani oleh TOMMY HANDOKOpada tanggal 26 JUNI 2019. 869.1 (Satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronikdengan nama file "soundrecording.ad1", dengan nilai hash MD5:7a879ac2e9f00bf403a175b083ccf4 tf, SHA:81c1df75d6 7dfc56d87 792497a8825196b0b23be, yang diakuisisi darimedia penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Itjen

7308ea44bf5345a817f360d53bfleda3, SHA1:7197722e4ec8a69dee84ace2fe5c9718700ecbea yang disimpan kedalam media penyimpanan elektronik jenis DVDR merk Verbatim,kapasitas 4,7 GB yang ditandatangani oleh Tomy Handoko pada tanggal26 JUNI 2019.869) 1 (Satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronikdengan nama file Soundrecording.ad1i", dengan nilai hash MD5:7a879a c2e9f00bf403a175b083ccf4 1, SHA1:81c1df75d67dfc56d87792497 a8825196b0b23be, yang diakuisisi darimedia penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Itjen

WXP1A68L9KLE,dan SN(dilihat dengan USB Deview): 575850314136384C394B4C45yang ada pada folder H:sound recording, selanjutnya disimpan kedalammedia penyimpanan data elektronik berupa CDR Merk: Verbatim,dengan kapasitas: 700 MB.870) 1 (Satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronikdengan nama file file "CCTVIBIPMA3.ad1", dengan nilai hash MD5:5844ff371 d3ac0e351f794db2bb4923e,SHA1:93a9e3af5a235014971addf3b0 eO6affl54 bOee3 yang diakuisisidari media penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Itjen

SR4343/PW16/5/2011tanggal 23 Juni 2011 adalah cacathukum dan tidak sah (melanggarPERMENPAN Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang StandarAudit Aparat Pengawas InternPemerintahan) ;Bahwa yang dimaksud dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah menurutPeraturan Menteri tersebut adalah :a Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)yang bertanggung jawab kepda Presiden (Ittama)/Inspektoratyang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala LembagaPemerintah Non Departemen (LPND) ;bInspektorat Jenderal (Itjen

7308ea44bf5345a817f360d53bfleda3, SHA1:7197722e4ec8a69dee84ace2fe5c9718700ecbea yang disimpankedalam media penyimpanan elektronik jenis DVDR merk Verbatim,kapasitas 4,7 GB yang ditandatangani oleh TOMMY HANDOKOpada tanggal 26 JUNI 2019. 869.1 (Satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronikdengan nama file "soundrecording.ad1", dengan nilai hash MD5:7a879ac2e9f00bf403a175b083ccf4 tf, SHA:81c1df75d6 7dfc56d87 792497a8825196b0b23be, yang diakuisisi darimedia penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Itjen

7308ea44bf5345a817f360d53bfleda3, SHA1:7197722e4ec8a69dee84ace2fe5c9718700ecbea yang disimpan kedalam media penyimpanan elektronik jenis DVDR merk Verbatim,kapasitas 4,7 GB yang ditandatangani oleh Tomy Handoko pada tanggal26 JUNI 2019.869) 1 (Satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronikdengan nama file Soundrecording.ad1i", dengan nilai hash MD5:7a879a c2e9f00bf403a175b083ccf4 1, SHA1:81c1df75d67dfc56d87792497 a8825196b0b23be, yang diakuisisi darimedia penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Itjen

WXP1A68L9KLE,dan SN(dilihat dengan USB Deview): 575850314136384C394B4C45yang ada pada folder H:sound recording, selanjutnya disimpan kedalammedia penyimpanan data elektronik berupa CDR Merk: Verbatim,dengan kapasitas: 700 MB.870) 1 (Satu) dokumen elektronik berupa file hasil akuisisi data elektronikdengan nama file file "CCTVIBIPMA3.ad1", dengan nilai hash MD5:5844ff371 d3ac0e351f794db2bb4923e,SHA1:93a9e3af5a235014971addf3b0 eO6affl54 bOee3 yang diakuisisidari media penyimpanan berupa harddisk milik: IBI Itjen

Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan asasasas umum pemerintahanyang baik, jika di dalam konsiderasi atau pertimbangannya yaitu membacaSurat Inspektur Jenderal namun faktanya tidak ada Inspektur Jenderal, yangada hanyalah PLT Inspektur Jenderal, terkait hal tersebut ada dua macam,satu adalah kelembagaannya, kalau di dalam organ pemerintahan itupengawasan ada Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan dalam kementerianitu pengawasan ada Inspektorat Jenderal (Itjen).

., Jabatan Kasubag AdvokasiHukum Bikon, Litobang dan Itjen Hukum II Biro HukumKementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 6.Ednasari, SH., Jabatan Staf Sub Bagian Advokasi HukumBikon, Litbang dan Itjen Bagian Advokasi Hukum II BiroHukum Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat, 7. Nul Hanif Sutama, ST., M.Sc., Jabatan StafBalai Wilayah Sungai Sumatera IV, 8. Michael Ario, SH.

Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Maluku TenggaraBarat yang baru yaitu Saksi JECE JULIA PIERIS, mengajukan penagihandenda keterlambata pekerjaan sebesar Rp.389.820.015, (tiga ratus delapanpuluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima belas rupiah ),melalui suratsurat ;e Surat Nomor PR.808/1/1/UPP.SKI13 tertanggal 05 Juli 2013 yangberisi teguran kepada PT Lautan Nusantara KSO P.T InternusaAdibursa Bahari Shiping karena berdasarkan Hasil Temuan CekFisik oleh Tim Itjen

DIAN SENTOSA;

DIAN SENTOSA perihal Perbaikan Pekerjaan;

STPI2011 tanggal 08Nopember 2011 perihal LaporanPemeriksaan Dan Trainning Pesawat Piperdi Factory, yang ditujukan kepada KepalaBadan Pengembangan SDM Perhubungan;l(satu) lembar asli Surat Kepala PusatPengembangan SDM Perhubungan UdaraNomor UM.202/355/XI/PPSDMPU11tanggal 16 Nopember 2011 perihal LaporanKegiatan Pengadaan Pesawat Piper, yangditujukan kepada Ketua STPI (beserta 2lampiran);l(satu) lembar asli Surat Ketua STPINo.UM.002/1/3/STPI2013 tanggal = =03Januari 2012 perihal Teguran Dari HasilLHA ITJEN

UM.002/1/3/STPI-2013 tanggal 03 Januari 2012 perihal Teguran Dari Hasil LHA ITJEN, yang dutujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Multiyears Sdr.

UM.002/1/3/STPI2013 tanggal03 Januari 2012 perihal Teguran Dari Hasil LHA ITJEN, yang dutujukankepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Multiyears Sadr.ArwanAruchyat, M.Si.;1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. 243/HK.502/STPI2012 tanggal07 Maret 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pengadaan18 (delapanbelas ) Unit Pesawat Udara Piper PA 28 161 Warrior Ill, yangditujukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No.

UM.002/1/3/STPI2013 tanggal03 Januari 2012 perihal Teguran Dari Hasil LHA ITJEN, yang dutujukankepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Multiyears Sadr.ArwanAruchyat, M.Si.;17.1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. 243/HK.502/STPI2012 tanggal07 Maret 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pengadaan18 (delapanbelas ) Unit Pesawat Udara Piper PA 28 161 Warrior Ill, yangditujukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;18.1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No.

UM.002/1/3/STPI-2013 tanggal 03 Januari 2012 perihal Teguran Dari Hasil LHA ITJEN, yang dutujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Multiyears Sdr.

UM.002/1/3/STPI2013 tanggal 03Januari 2012 perihal Teguran Dari Hasil LHA ITJEN, yang dutujukan kepadaPejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Multiyears Sdr. ArwanAruchyat, M.Si.;1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No. 243/HK.502/STPI2012 tanggal 07Maret 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pengadaan 18(delapanbelas ) Unit Pesawat Udara Piper PA 28 161 Warrior Ill, yangditujukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;1 (satu) lembar asli Surat Ketua STPI No.

KelasII Saumlaki Maluku Tenggara Barat yaitu Jece Julia Pieris, mengajukanpenagihan klaim denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.389.820.015,Hal 63 dari 94 hal Putusan No.10/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb64(tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu limabelas rupiah ), melalui suratsurat ;Surat Nomor PR.808/1/1/UPP.SKI13 tertanggal 05 Juli 2013 yangberisi teguran kepada PT Lautan Nusantara KSO P.T InternusaAdibursa Bahari Shiping karena berdasarkan Hasil Temuan CekFisik oleh Tim Itjen

BuktiT12 : Surat Tugas No. 78/I/ITJEN/ST/01/2019, tanggal 30 Januari 2019, atas nama FirdausKomarno, S.E., M.Si., dan Surat Tugas No. 79/I/IT JEN/ST/01/2019, tanggal 30Januari 2019, atas nama 1. Arif Rahman Hakim, ATD., M.M.,Halaman 70 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRGQIA., 2. Khairul a. Hasibuan, S.T., QIA, 3. M. ImanullahDacholfany, S.T., 4. Eka C. Setyawan, S.T., C.Fr.A., 5. RizkyAndy Kresna, S.H., QIA, C.Fr.A., 6. Teguh Dwi Janarko dan7.

Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (lttama)/Inspektoratyang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala LembagaPemerintah Non Departemen (LPND);3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepadaGubernur, dan4.

barulah BPKmeneruskannya ke penegak hukum;Unsur Pasal 2 dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 bersifat komulatif, komulatifartinya keseluruhan dari unsur pasal tersebut haruslah dibuktikan dan barulah bisadiperiksa persidangan dan kemudian divonis; Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TP.Korupsi /2014/PN Ptk72 Baru bisa dikatakan korupsi apabila terpenuhi unsur komulatif obyektif dan subyektif; Yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK, sedangkan lembagalain seperti BPKP, Itjen

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkankepadanya sematamata karena melaksanakan petunjukAtasan (perintah lisan) atau untuk mendukung kegiatan5dan kebijakan Komando Atas (Korem/Kodam) yang tidakterprogram dan Terdakwa melakukan perbuatan itu untukpembinaan satuan dan perbaikan pangkalan sertameningkatkan kesejahteraan anggotanya dan selama initim Wasrik maupun tim verifikasi dari Itdam VI/Wrb,Ittenad, Itjen TNI dan BPK tidak menemukan kejanggalandalam pelaksaan tugas Terdakwa sebagai Dandim1404

Kementerian Keuangane DJP 29e DJBC 9e DJPK 1e Itjen Kemenkeu 4e Set. PP 245b.

Kimia Farma TD perihal tindak lanjut LHP Itjen Depkes RIyang ditandatangani oleh IDA AYU K. SHINTA DEWI, SH, M.Kes selakuPemimpin Bagian Proyek Peningkatan Pelayanan Medik dan Gigi Spesialistik ;Hal. 85 dari 282 hal. Put. No.9 PK/Pid.Sus/201186BB. 215: 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir SURAT SETORAN PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK (SSBP) pada KPKN Jakarta V tanggal 16 Juni 2004 dariPT.

Kimia Farma TD perihal tindak lanjut LHP Itjen DepkesRI yang ditandatangani oleh IDA AYU K. SHINTA DEWI, SH, M.Kes selakuPemimpin Bagian Proyek Peningkatan Pelayanan Medik dan Gigi Spesialistik ;BB. 215 : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir SURAT SETORANPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (SSBP) pada KPKN Jakarta Vtanggal 16 Juni 2004 dari PT.

Telkom, saya hanya berpatokan pada dokumenSPK;e Bahwa Inspektorat tidak berhak menilai, apakah BPKP bolehmelakukan audit lagi atau tidak;e Bahwa BPK dan BPKP memiliki kewenangan masingmasing, auditortergantung tupoksinya;e Bahwa Hasil pengawasan dan pemeriksaan berupa LHP, dan laporanLHP disampaikan kepada BPK dan Itjen Depdagri di Jakarta, SKPDyang bersangkutan dan arsip;e Bahwa Dalam hal ini Itprop sudah mengirim LHP kepada BPK danItjen Depdagri di Jakarta, SKPD yang bersangkutan;e Bahwa Khusus

Telkom, saya hanya berpatokan pada dokumenSPK;Bahwa saksi tidak tahu mengani SBR;Bahwa Inspektorat tidak berhak menilai, apakah BPKP bolehmelakukan audit lagi atau tidak;Bahwa BPK dan BPKP memiliki kewenangan masingmasing, auditortergantung tupoksinya;Bahwa Hasil pengawasan dan pemeriksaan berupa LHP, dan laporanLHP disampaikan kepada BPK dan Itjen Depdagri di Jakarta, SKPDyang bersangkutan dan arsip;Bahwa Dalam hal ini Itprop sudah mengirim LHP kepada BPK danItjen Depdagri di Jakarta, SKPD yang