Segala tindakan yang dikuasakan yang melanggar hukum dan/ataupertaran pemerintah dalam bidang perdangangan/ ekonomi adalahtidak sah terhadap perseroan akan tetapi menjadi tanggungan danbeban serta resiko penerima kuasa sendiri ;c. Bahwa PPN dan PPH menjadi tanggungjawab penerima kuasa, dantanda bukti pembayaran pajak (Kwitansi) dari instansi yang berwajibharus diserahkan kepada pihak pemberi kuasa ;d. Kuasa ini hanya berlaku untuk proyek/pekerjaan tersebut ;e.

1 bundel asli Kwitansi No. 212 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp393.400 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah atas nama Isra Yonza dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 27 Oktober 2021

317.

MT dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

318.

1 bundel asli Kwitansi No. 214 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.965.000 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Mira Rosi Yanti SKN dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

319.

1 bundel asli Kwitansi No. 215 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.746.750 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Irfan Wahyudi ST, MT dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

320.

1 bundel asli Kwitansi No. 216 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.246.800 750 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Guslim dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

321.

Bahwa tujuan BUMDES mendorong dan menampung seluruh kegiatanekonomi, meningkatkan ekonomi masyarakat desa.Selanjutnya Jenis Usaha Bumdes meliputi :1) Jasa Penyewaan Alatalat Hajatan dan Peminjaman Modal2) Perdangangan sarana dan hasil pertanian yang meliputiperkebunan, peternakan,perikanan, Agrobisnis dan Holtikultura3) Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat4) Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desadan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

1 bundel asli Kwitansi No. 212 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp393.400 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah atas nama Isra Yonza dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 27 Oktober 2021

317.

MT dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

318.

1 bundel asli Kwitansi No. 214 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.965.000 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Mira Rosi Yanti SKN dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

319.

1 bundel asli Kwitansi No. 215 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.746.750 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Irfan Wahyudi ST, MT dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

320.

1 bundel asli Kwitansi No. 216 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.246.800 750 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Guslim dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

321.

1 bundel asli Kwitansi No. 212 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp393.400 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah atas nama Isra Yonza dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 27 Oktober 2021

317.

MT dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

318.

1 bundel asli Kwitansi No. 214 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.965.000 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Mira Rosi Yanti SKN dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

319.

1 bundel asli Kwitansi No. 215 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.746.750 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Irfan Wahyudi ST, MT dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

320.

1 bundel asli Kwitansi No. 216 tanggal 26 November 2021 sebesar Rp2.246.800 750 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah atas nama Guslim dalam rangka mengikuti studi banding dan sharing infomasi tentang pelaksanaan kebijakan bidang perdangangan dan pasar di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tanggal 25 28 Oktober 2021

321.

PASI.Halaman 161 dari 235 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/PN GtoBahwa sesuai ketentuan SK Mentri Perdangangan mengenai PenetapanPejabat Pengelola Kegiatan Pembangunan Pasar, bahwa dokumenpencairan diberikan kepada LATIF M.

Puspa Agro, dalam menjalankan pengurusanPerusahaan seharusnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan, dimana dalam menjalankan usahaperdagangan umum, tidak menggunakan aturan aturan yang baku yangmengikat pelanggan (customer) serta tidak ada pula Standar OperasionalProsedur (SOP) yang harus dipedomani oleh para pegawai / karyawan,sehingga dalam melaksanakan usaha perdangangan umum berlaku sesualdengan kebiasaan jual beli pada umumnya yakni apabila terjadi jual belli

Dharma UG dari permohonan Rekomondasi atas proposal program pengembangan kelapa terpadu tersebut dimanasaksi sebagai Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo; Bahwa sebagai Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menerima gaji tunjangan jabatan, dan tunjangan Kinerja (TKD) bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo; Bahwa tugas saksi selaku Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi usaha danmenengah, usaha kecil perindustrian dan perdangangan

PASI.Bahwa sesuai ketentuan SK Mentri Perdangangan mengenai PenetapanPejabat Pengelola Kegiatan Pembangunan Pasar, bahwa dokumenpencairan diberikan kepada LATIF M.

harus ada dua hargapembanding, yang dapat diperoleh antara lain dari :1 Perusahaan penilai/appraisal, asuransi, dll.4 Penilaian jaminan oleh appraisal (penilai) independen.11 Bab I Sub Bab A No IN/0044/PMR tanggal 18April 2001 perihal persyaratan calon debiturtermasuk legalitas usaha mengatur sebagaiberikut :1 Persyaratan umum permohonan kredit bagi Perusahaan dilihat dari legalitas usaha,harus memenuhi :Akte Pendirian berikut perubanhannya yang terbaru.Kartu Tanda Penduduk (KTP).Surat Ijin Usaha Perdangangan

sumber (salahsatunya kari kebakaran hutan dan lahan) sesuai dengan yangditetapkan dalam Perpres 61/2011, Indonesia tidak akan dikenakansanksi akan tetapi implikasinya secara politis sangat besar.Pelanggaran atas kesepakatan tentang perubahan iklim ini dapatberakibat berkurangnya bantuanbantuan dari negara lain baikbersifat bilateral maupun lainnya, selain itu tentu secara politikIndonesia juga akan selalu menjadi sorotan sebagai Negarapengemisi besar dan secara tidak langsung juga akanmempengaruhi perdangangan

Persyaratan umum permohonan kredit bagi Perusahaandilinat dari legalitas usaha, harus memenuhi :1) Akte Pendirian berikut perubanhannya yang terbaru.2) Kartu Tanda Penduduk (KTP).3) Surat Ijin Usaha Perdangangan (SIUP).4) Surat ljin Tempat Usaja (SITU).5) Surat Ijin UndangUndang Gangguan (SIUUG/HO).6) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 8) Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).9) Legalitas Usaha Lainnya.Halaman 49 dari 372 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2014/PN.

Yudistira Borneo Mandiri bergerak dibidang perdangangan barangdan jasa yaitu apsc, konstruksi, mekanikal, elektrikal, pengadaan kendaraanroda 2 & 4, alat kesehatan, alat farmasi, reagensia, alat ukur, alat survey,alat tehnologi informatika, alat telekomunikasi, alat peraga sekolah, bukubacaan & pelajaran, atk, percetakan, meubelair, furniture, elektronika,komputer, alat keselamatan angkutan darat, laut & udara (SAR), alat/bibit &usaha pertanian, peternakan, perikanan & kehutanan, pertisida, pupuk

Bab Sub Bab A No IN/0044/PMR tanggal 18 April 2001 perihalpersyaratan calon debitur termasuk legalitas usaha mengatur sebagaiberikut : e Persyaratan umum permohonan kredit bagi Perusahaan dilihat darilegalitas usaha, harus memenuhi :1) Akte Pendirian berikut perubanhannya yang terbaru.2) Kartu Tanda Penduduk (KTP).Halaman 32 dari324 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/201 4/PN.PBR3) Surat Ijin Usaha Perdangangan (SIUP).4) Surat ljin Tempat Usaja (SITU).5) Surat Ijin UndangUndang Gangguan (SIUUG

DEARMA PINDO yaitu :Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP) Menengah Nomor : 0514705/PM/P1/1.824.271, tanggal 22 Mei 2013, atas nama PT. DEARMAPINDO.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 03.289.240.8.009.000, atasnama PT. DEARMA PINDOSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM0001840/WPJ.20/KP.0803/2013, tanggal 13 Juni 2013, atas nama PT. DEARMAPINDO.Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM01144/WPJ. 20/KP.0803/2013, tanggal 3 April 2013, atas nama PT.

Sumenep untuk melaksanakan penyedia barang/jasa, SuratDinas Perindustrian dan Perdangangan kepada ULP Kab. Sumenep,RAB dan Gambar Pekerjaan Perencanaan Teknis Renovasi PasarPragaan Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh CV GunaHarsa Konsultan dan bendel Dokumen Perjanjian Kontrak KerjaPerencanaan Teknis Renovasi Pasar Pragaan Kec. Pragaan Kab.Sumenep nomor kontrak : 01/KTR/RENC/ 435.112/2014, tanggal 7Mei 2014 senilai Rp.114.831.000, atas nama pelaksana CV. GunaHarsa alamat JI.

MULTI USAHA SYARIAH, Nomor: 174, tanggal 26 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL , SH, MKn;

Register : 00219-08/PKG-R/XVI/2013 yang telah dilegalisir.156. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdangangan UD. Jaya Mulia Yusuf Nomor : 476-10/437.56/SIUP.K/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 yang telah dilegalisir.157. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan UD.

MULTI USAHA SYARIAH, Nomor: 174, tanggal 26 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL , SH, MKn;