Ditemukan 3842 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengangkatan penganggaran peningkatan pengangkaan penyingkiran peninggaran pengingkatan pengangkaran peningkaran
Penelusuran terkait : Pengingkaran anak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2331 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Mei 2016 — Drs. I Dewa Putu Djati, M.M. ;
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya dalam mengadiliberkaitan dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan.Bahwa Majelis hakim telah melampaui batas kewenangannya dalammenggali faktafakta hukum yang ada dipersidangan denganmengesampingkan alatalat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum,sehingga melahirkan pengingkaran adanya faktafakta hukum yangsebenarnya terjadi sebagai suatu kenyataan yang seharusnya dihargai olehMajelis Hakim ;Judex Facti dalam pertimbangan putusannya
Pengadilan MS Simpang Tiga Redelong Perdata Agama
Register : 19-05-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS.STR
Tanggal 7 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 88
  • Kegunaannya agar sebuah lembagaperkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategisdalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upayaupayanegative dari pihakpihak yang tidak bertanggungjawab, misalnya sebagaiantisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorangsuami di belakang hari;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, bukanberarti pernikahan tanoa memenuhi peraturan perundangundangan itu tidaksah, dimana secara syarl nikahnya sudah dianggap sah
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 20/PDT.G/2016/PN Sgl
Tanggal 14 Desember 2016 — Syahrial Ridho, SH.MH lawan Ir. H. IWANSYAH, dkk
91 — 6
  • yang akandisertifikatkan untuk dimintakan persetujuan dan tanda tangan sebagaisaksi perbatasan, pertanyaaan apakah proses penerbitan sertifikattersebut telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah yang mana mensyaratkan pihak pihak yangberbatasan harus hadir untuk memberikan persetujuan atas tanah yangdimohonkan sertifikat;Bahwa berdasarkan hal tersebut sesungguhnya apa yang didalikanPenggugat yang menyatakan Tergugat tidak menyampaikankeberatannya adalah suatu pengingkaran
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-05-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 17 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATI’IF GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN BUPATI TANAH BUMBU PT. BORNEO INDOBARA
178 — 85
  • perundangundangan diIndonesia, di samping ada yang mengakui dan menghormati hak ulayat sepertihalnya dalam UUPA, juga ada yang mengingkari hak ulayat masyarakathukum adat.Pengingkaran tersebut dilakukan dengan cara mengingkarieksistensi tanah ulayat yang dinyatakan sebagai tanah Negara.Dengandinyatakannya tanah ulayat sebagai tanah Negara, menyebabkan hilangnyahakhak masyarakat hukum adat/warga masyarakat hukum adat yangberdasar hak ulayatnya, karena hakhak itu ada di atas tanah ulayat.Olehkarena itu, pengingkaran
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-06-2007 — Putus : 24-04-2008 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel
Tanggal 24 April 2008 — PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk (DALAM LIKUDASI), MELAWAN 1. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN. 2. SIJHARJUN TJAWINOTO, 3. VIVA THEMANJANTY TEDJA, 4. Dra. NETTY SURYADI, 5. NG. MELANI, 6. R. ROBBBY ANWAR 7. ARIANI WIJAYA, 8. BANK INDONESIA,
103 — 70
  • Dirktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan sebagaimana diuraikanpada point 5.5. dan 5.6. di atas, merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas keadilan dan kepastian hukumyang menjadi tujuanutama dalam proses penegakan hukumpidana (criminal justice system), bahkan tregolongperbuatan yang merendahkan martabat dan wibawa Penagdilan serta Kejaksaan selaku aparatur penegak hukumserta sangatmerugikan kepentingan hukum klien kami selaku para korban yang telah dengan susah payah mencari keadilanmelalui
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 30-07-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Bpp
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
FERRY POSUMA
Tergugat:
1.PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
2.Firman SETIA KAWAN
3.EDDIE POSUMA
4.YENI PUDJAWATI, SH.
Turut Tergugat:
1.CHRISTINE POSUMA
2.ERVINA POSUMA
3.GRACE POSUMA
244 — 87
  • Hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan Penggugatmenyatakan bahwa akta yang dibuat oleh Tergugat Ill cacat secarayuridis.Bahwa, bisa dilakukannya pengingkaran atau dalam hal ini Penggugatmenyatakan Akta cacat secara yuridis, apabila para pihak yangmembuat akta melakukan pengingkaran dalam hal : Hari, tanggal,bulan, tahun menghadap ; Waktu, pukul menghadap ; Tanda tanganyang tercantum dalam minuta ; Dengan demikian alasan Penggugatberkaitan dengan penulisan identitas tidak bisa menjadikan akta
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-07-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 245/Pid.B/2013/PN.TTD
Tanggal 12 Juli 2013 — YUANDI Alias ANDI
84 — 8
  • menerimasewa alat berat Whell Loader dari pihak PTPNIV Unit UsahaKebun Pasir Mandoge, PTPNIV Unit Usaha Kebun Sosa, PTPNIVUnit Usaha Kebun Pulu Raja dan PTPNIV Unit Usaha KebunTinjowan dengan menandatangani tandatangan saksi Waris didalam bukti pengeluaran bank dan kwitansi untuk dapatmenerima bilyet giro atas pembayaran sewa alat berat WhellLoader, dengan cara menandatanganinya sendiri ataupundengan menggunakan stempel yang telah tertera tandatanganWaris yang telah ada sebelumnya di Gudang 12 ;Bahwa atas pengingkaran
    Putusan No.245/Pid.B/2013/PN.TIDmenerangkan bahwa pada saat saksi Eli Hakim Saragih memeriksaterdakwa, terdakwa cukup tenang untuk menjawab semua pertanyaan,tidak ada sedikitpun raut wajah yang gelisah karena dibawah ancamanatau tekanan yang terlihat dari wajah terdakwa, dimana setahu saksi EliHakim Saragih tidak ada dari pihak manapun yang ikut campur tanganatas masalah terdakwa ini, baik dari pihak Kepolisian Daerah (POLDA)Sumatera Utara, maupun dari saksi Waris sendiri ;Menimbang, bahwa atas pengingkaran
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 138/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pidana Penggugat : 1.Cokorda Gede Nara Jenana. 2.Cokorda Gede Nara Krisnanda Tergugat : 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
126 — 80
  • GinGD Oka) dan Dewa Ayu Putra Alias Cokorda Istri sebagai pewaris dengan paraPenggugat sebagai ahli warisnya, dimana Akta di Bawah Tangan tersebutmemiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangandianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidakada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangantersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harusdianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isitidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-12-2016 — Upload : 26-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — PT ROYAL STANDARD VS 1. SUMARYONO, DKK., dan KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN – KARAWANG
150 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/201641.42.bukti tersebut merupakan suatu pengingkaran atas proses yang telahdilaksanakan sesuai dengan hukum dan hanya dilakukan untukmemutarbalikkan fakta yang sesungguhnya.Saksi Ine Galvany yang disumpah dihadapan persidangan menyatakan:Bahwa saksi diminta oleh pimpinan untuk menyelesaikan mogok di PTRoyal Standard dan dalam pertemuan tanggal 26 Febuari 2012 antaraPUK dan Management sepakat UMK tahun 2013 adalahRp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang belum sepakat adalahtunjangan
Pengadilan PA PROBOLINGGO Perdata Agama
Register : 18-09-2018 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0433/Pdt.G/2018/PA.Prob
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 33
  • Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat poin No. 3.3.2adalah suatu bentuk pengingkaran atau tidak konsisten dariTergugat dimana sebelum gugatan ini diajukan atau setelahperceraian sudah terjadi kesepakatan dan sampai saat ini masihberjalan dimana atas cicilan pinjaman tersebut Penggugatmembantu sebesar Rp. 1.000.000,00 sedangkan sisanya sebesarRp. 2.000.000,00 lebih sedikit ditanggung Tergugat.Sedangkan untuk hutang bersama berupa Obyek Sengketa VIharus Penggugat tanggung sendiri, Tergugat sama sekali
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Ptk
Tanggal 21 Nopember 2019 — PT. CIPTA MARGA SARANA lawan 1.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 2.Bupati Sekadau 3.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KABUPATEN SEKADAU 4.Kelompok kerja unit layanan pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kabupaten Sekadau 5.PT. Delta Kapuas Konsturksi
243 — 23
  • tampilan 0 (nol) menunjukkan tidak adanya sanggahan;Bahwa surat penunjukan yang Saksi dapatkan lewat WhatApp dari Rudi,fisik suratnya ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sekadau;Bahwa Rudi adalah bagian dari Admin Saksi yang biasa mengurus jjin diSekadau;Bahwa Saksi tidak tahu, apakah surat penunjukkan tersebut didapatdengan cara menguplod dari halaman LPSE (Layanan Pengadaan secaraElektronik) atau tidak;Bahwa setahu Saksi, dasar Kelompok Kerja (POKJA) adalah dokumenpengadaan;Bahwa setahu Saksi, pengingkaran
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 04-01-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 53
  • Sebidang tanah Sawah dengan Luas + 50 Are danobyek sengketa 4.2 Sebidang tanah Sawah dengan Luas + 60 Are adalah merupakanharta peninggalan Amaq Sarisah yang belum dibagi waris kepadapara ahli warisnya;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat 2, Tergugat 3 danTergugat 4 dalam klasifikasi hukum pembuktian menurut MajelisHakim adalah merupakan pengakuan murni dan bulat dimanaTergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 membenarkan seluruh dalildalil yang kemukakan para Penggugat secara utuh dan bulat tanpaadanya pengingkaran
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 15-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Ptk.
Tanggal 15 Februari 2018 — MARULLAH,dkk lawan PT. STEADFAST MARINE
152 — 46
  • Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam posita 2 adalahmerupakan hak pengingkaran dari Para Penggugatterhadap Kesepakatan Halaman 40 dari 108 halaman, Putusan Nomor: 9/Pat.SusPHI /2017/PN.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
219 — 151
  • Dan oleh karena itu, langkah yang dilakukan olehBadan Saniri dan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu adalah pebuatanmelawan hukum serta musyawarah yang dilakukan oleh Para Penggugatmerupakan pengingkaran atas keputusan musyawarah negeri dan harusnyahasil musyawarah dari matarumah/ keturunan Bangsa Roho Ohorella tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.Sesungguhnya bahwa tidak ada rapat koordinasi antara Badan Saniri NegeriTulehu dengan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 21-08-2018 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 02-03-2020
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1256/Pdt.G/2018/PA.Pbr
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
173 — 90
  • Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalamgugatan rekonvensinya yang menuntut pengembalian biaya pendidikanTergugat Rekonvensi adalah merupakan suatu pengingkaran terhadapkewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai suami, terhadap biayatersebut merupakan kewajiban dari Penggugat Rekonvensisebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 2 dan 3 yangmenyatakan:a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumag tangga sesuai dengan kemampuannya;b.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 273/PDT/2016/PT.MKS
Tanggal 4 Januari 2017 — 1. YALA Bin H. PANDANG 2. H. SYAMSUDDIN Bin H. PANDANG 3. ASMAH Binti H. PANDANG 4. Hj. NAHARIA Binti H. PANDANG 5. HASNI Binti H. PANDANG LAWAN 1. Drs. H. ABD AZIS, M.Si 2. Dra. Hj. MUSDALIFAH 3. Hj. MURSANAH
59 — 50
  • onherroepelijk) tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan di dalam Pasal1926 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya suatu pengakuan yang dilakukan di mukaHakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalahakibat dari suatu kekhilafan mengenai halhal yang terjadi karena tak dapatlah suatupengakuan ditarik kembali dengan alasan seolaholah orang yang melakukannya khilaftentang hal hukum;Menimbang, bahwa dalam pengakuan murni dan bulat tidak terselip pengingkaran
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Harta Bersama
Register : 02-07-2015 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 04-03-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk
Tanggal 5 Oktober 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
126 — 88
  • Bahwa dalil butir 5 replik Penggugat dalam Konvensi untuk objek 3.20 gugatanyang terletak di Bogor adalah bentuk pengingkaran terhadap hal apa yang telahdilakukan sendiri oleh Penggugat dalam Konvensi dengan menimbang bahwaPenggugat dalam Konvensi sendiri yang menandatangani perjanjian jual belinyadan sudah ada serah terima sertifikat tanahnya kepada Pihak Pembeli ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
140 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • H ayat 1 Undang Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 40 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan lebih spesifik lagiadalah Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Depok Tahun2012 2032 mengabaikan norma yang terdapat dalam Norma Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan KawasanPermukiman, khusunya Pasal 54 (1) tentang kewajiban Pemerintah untukmemenuhi kebutuhan Pembangunan Perumahan untuk kelompok MBR.13.Di sisi yang lain juga terjadi pengingkaran
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 122/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA ULU Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN AIR HITAM Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat III : OEI BIE LAN Diwakili Oleh : PARULIAN SINAGA, SH
Pembanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA Diwakili Oleh : ATMAJIANSYAH, SH.
Terbanding/Penggugat : H. FAZRI
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RASINAH sebagaiIstri
Terbanding/Turut Tergugat II : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNAH sebagaiAnak
Terbanding/Turut Tergugat III : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu INOOR sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNIAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat V : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RABIYATUL ADAWIYAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VI : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu HAMIDAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VII :
83 — 45
  • seharusnya diperoleh PENGGUGATREKONPENSI Rp.100.000.000, /per bulan X 7 tahun = Rp. 8.400.000.000,(delapan milyar empat ratus juta rupiah). perhitungan ini akan berjalan terussampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/dieksekusiKerugian inmateriil : PENGGUGAT REKONPENSI mengalami tekanan lahirdan bathin, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun rasakeadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah)Bahwa guna menghindari pengingkaran
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 25 Februari 2021 — Drs.H.KAISUL AMRI, dkk Lawan HATI DERMAWAN SIREGAR, dkk
338 — 249
  • Bahwa Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PNPSBadalah Pengingkaran Penggugatpenggugat sekarang initerhadap Eksepsi Tergugat Tergugat dalam Perkara Nomor3/Pdt.G/2018/PNPsb.