Ditemukan 5174016 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penganiayaan
Oleh anak
Kekerasan oleh anak
Pencurian
Pencurian oleh militer
Pencurian oleh anak
Register : 20-08-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 13-02-2014
Putusan PA PANGKALAN BUN Nomor 16/Pdt.P/2013/PA.P.Bun Tanggal 4 September 2013 — Pemohon
31 — 5
31 — 5
PENETAPANNomor: 16/Pdt.P/2013/PA.P.BunBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkaraPermohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh seorang bernama :NAMA PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempattinggal di RT.I/RW.1, Desa Bukit Hanum, KecamatanMenthobi Raya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebutPemohon;TENTANG DUDUK
SOpit.Tempat Kediaman : RT. 10/RW.1, Desa Bukit Harum,KecamatanMenthobi Raya, Kabupaten Lamandau.Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menthobi Raya, KabupatenLamandau.Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yangbelum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebutditolak oleh
berstatus perawan dan telah siap menikah untukmenjadi istri.Bahwa menurut hukum, anak saya NAMA ANAK PEMOHON yangperkawinannya ditolak oleh PPN KUA Menthobi Raya, dapat mengajukanpenolakan, oleh karena itu Pemohon agar Pengadilan Agama PangkalanBun memerintahkan PPN tersebut untuk melaksanakan perkawinantersebut.7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku.Berdasasarkan uraianuraian tersebut di atas, Pemohon mohonkepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun2 Memerintahkan
Majelis Hakim Pengadilan AgamaPangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 4 September 2013, oleh kami Drs.
HHelman, MH, sebagai Ketua Majelis, Yunanto, SHI, MH dan Ridwan, SHI,masingmasing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. Abdussahid,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.Ketua MajelisDrs.H. Helman, MHHakim Anggota Hakim AnggotaYunanto, SH, MH Ridwan, SHIPerincian Biaya Perkara :Panitera PenggantiH. Abdussahid, S.Ag 1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya proses :Rp. 50.000,3.
Register : 03-01-2014 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 24-02-2014
Putusan PA PANGKALAN BUN Nomor :1/Pdt.P/2014/PA.P.Bun Tanggal 21 Januari 2014 — Pemohon
17 — 1
17 — 1
:Fotocopy' kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau NIK6209052309740001 tanggal 19 Oktober 2012, (Ibukti P..2.);3 Fotocopi akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor ; 1825/Ist/2002, tanggal 17 September 2002, (bukti P.3. ) ; 4 Fotocopy Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Lamandau, Nomor : 6209051701070020 tanggal 11 April2013
Tahun 1974; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. manerangkan perihal aktakelahiran anak Pemohon yang bernama Sarto yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan pencatat sipil Kabupaten Ngajuk, dengan demikain harusdinyatakan bahwa terbukti anak Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas)tahun 4 (empat) bulan ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang berupa surat keteranganpenolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Menthobi Raya
ketentuan pasal tersebut telahdilakukan dan di usahakan oleh Pemohon dengan menasehati anak Pemohon agarmenunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon istrinya sampaiusianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh parturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut MajlisHakim memahami bahwa maksud pembuat UndangUndang untuk mewajibkan paraorang tua dari pada anakanak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanakadalah sebagai
H., oleh Majelis HakimPengadilan Agama Pangkalan Bun yang terdiri dari H. RUSMAN, SH. sebagaiKetua Majelis, RIDWAN, S.H.I. dan SUWARLAN, SH., masing masingsebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hariitu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingiSOGIANOR, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula olehPemohon;Ketua Majelis,H. RUSMAN, SH.19Hakim Anggota, Hakim Anggota,RIDWAN, S.H.I.
., sebagaiKetua Majelis,Drs.JUAINI,SH. dan H.DJARKASI,S.Ag sebagai HakimHakimAnggota,putusan ......13Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum dengan didampingi AMIN BAHRONLS.HI, sebagai paniteraPengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ataukuasanya; KETUA MAJELIS,37Drs. MAHALLI, SH.HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA IIDrs. JUAINLSH. H.DJARKASI, S.AgPANITERA PENGGANTI,AMIN BAHRONILS.HIPerincian Biaya Perkara :1.
Putus : 09-08-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 K/Pid/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 — 510 K/Pid/2018
67 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa MISLANI alias ABAH bin KURNAIN (almarhum),terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidanadengan sengaja menyebabkan ataumemudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, danmenjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan sebagaimana diaturHal. 1 dari 6 hal.
Putusan Nomor 510 K/Pid/2018Bahwa alasan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwatidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yangmenguatkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri yang menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatancabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagaipencarian atau kebiasaan dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjaraselama 4
Andi Abu Ayyub Saleh,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H.Wahidin, S.H., M.H., HakimHakim Agung sebagai HakimHakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariHal. 5 dari 6 hal.
Putusan Nomor 510 K/Pid/2018dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri HakimHakimAnggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.Oleh karena Hakim Agung Dr. H.
., M.H. sebagai HakimAnggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019,maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu AyyubSaleh, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.sebagai Hakim Anggota I.Jakarta, 17 September 2019.Ketua Mahkamah Agung RI,ttd.Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. Panitera,Panitera Muda Pidana Umum,Dr.
Register : 02-10-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 14-02-2014
Putusan PA PANGKALAN BUN Nomor 18/Pdt.P/2013/PA.P.Bun Tanggal 10 Oktober 2013 — Pemohon
21 — 2
21 — 2
Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telahterpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON)sekarang baru berumur 17 tahun 4 bulan dan belum mencapai umur 19 tahun yangdipersyaratkan oleh UndangUndang Perkawinan No.1 tahun 1974 BAB II Pasal 7ayat dan karenanya mak maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Sematu Jaya, dengan surat Nomor : Kk.21.11.1/PW.00/
Riko Hendriyantoyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor6209CLT2802200911084 tanggal 28 Pebruari 2009, surattersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisirserta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3;4 Fotokopi Kartu Keluarga An.kepala keluarga Suwandidari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KBKabupaten lamandau Nomor : 62090616011070002tanggal 31 Desember 2008, surat tersebut
Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 menerangkan perihal KartuTanda Penduduk dan Akta kelahiran anak Pemohon bernama RIKO HENDRIYANTOyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Lamandau, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saatini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa surat keterangan penolakanpernikahan,.....pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Majelis Hakim Pengadilan AgamaPangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengantanggal 05 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs.
H Helman, MH, sebagai KetuaMajelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Achmad Syauqi, S.H.I, masingmasingsebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. M. Taberani,S.H. sebagai PaniteraPengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.Hakim Anggota, Ketua Majelis, Ttd.Ttd. Ttd.Muhammad Nurmadani, S.AgDrs. H Helman, M.H Achmad Syauqi, S.H.I. Panitera Pengganti,Ttd. H. M. Taberani, S.H.
Putus : 27-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2715 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 27 Juli 2022 — KS
231 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
231 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Penerimaan Pemberitahuan Putusan Oleh Perangkat Desa/Kelurahan
Kata Kunci : Penerimaan pemberitahuan putusan oleh perangkat desa;Penerimaan pemberitahuan putusan oleh perangkat kelurahan
AGAMA/2/SEMA 4 2014 710 — 0
- Bagaimanabila pemberitahuan isi putusan kasasi disampaikan melalui kepala desa/lurahakan tetapi yang menerima perangkat desa/kelurahan?JawabPemberitahuanisi putusan kasasi tersebut tetap sah.
Register : 26-02-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 23/PID.SUS/2014/PN.TBNN Tanggal 20 Maret 2014 — TERDAKWA
124 — 79
124 — 79
Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan ;5.
Oleh karena terdakwa tersesat dan tidak mengetahui jalan kemudian sepedamotor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XG milik saksi korban olehterdakwa ditinggalkan dipinggir jalan didaerah NUSA DUA, selanjutnyaterdakwa menyetop taksi untuk diantar ke terminal Mengwi, setelah membelitiket terdakwa berangkat ke Madura.e Bahwa oleh karena sepeda motor Yamaha Force 1 warna merah nopol P 6163 XGmilik saksi korban belum kembali kemudian saksi korban menghubungi hpterdakwa namun tidak aktif.e Bahwa atas
Oleh karenaterdakwa tersesat dan tidak mengetahui jalan kemudian sepeda motor Yamaha Fl ZR warnamerah nopol P 6163 XG milik saksi korban SAKSI 2 oleh terdakwa ditinggalkan dipinggir jalandidaerah NUSA DUA, selanjutnya terdakwa menyetop taksi untuk diantar ke terminal Mengwi,setelah membeli tiket terdakwa berangkat ke Madura dan saksi korban SAKSI KORBAN 2pernah menghubungi terdakwa ke hp namun tidak diangkat oleh terdakwa melainkan terdakwamengirim sms yang isinya terdakwa minta ijin untuk berlibur
kemudian pegawai Indomaret tersebut meminta waktu untuk menyampaikankepada temannyadan datang saksi SAKSI KORBAN 4 bersama dengan pegawai Indomaretyang tadi ditawarkan laptop oleh terdakwa, kemudian saksi SAKSI KORBAN 4 bertanya kepadaterdakwa mau dijual berapa laptopnya mas selanjutnya terdakwa menjawab satu juta limaratus ribu rupiah oleh karena saksi SAKSI KORBAN 4 hanya memiliki uang sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui laptop tersebutdibeli oleh
Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa TERDAKWA oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan ;5.
Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan dengandihadiri oleh NI LUH SRI EKA PARIARSINI, SH Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tabanan dan dihadiri I GST AG MEI RUSILAWATI S Sos, Petugas BalaiPemasyarakatan, Terdakwa beserta penasehat hukumnya, tanpa didampingi oleh orang tuanyatersebut di atas;HAKIM ANGGOTA I HAKIM KETUA(GLORIOUS ANGGUNDORO, SH.)
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Pemeriksaan Permohonan PK-Oleh Hakim PN
Kata Kunci : Pemeriksaan Permohonan PK oleh Hakim PN
PIDANA/2/SEMA 3 2018 1599 — 0
- Pemeriksaan permohonanPK oleh HakimPengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa alasanpermohonan PK wajibmemberikan pendapat mengenai aspek formal dan materiil terhadap alasan-alasanPK yang dimohonkan Pemohon PKsesuai Pasal 265 ... [Selengkapnya]
Pemeriksaan permohonanPK oleh HakimPengadilan Negeri.
Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14 2530 — 1194
- Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.
Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung BidangPidana KhususPaparan yang disajikan oleh Ketua Muda PidanaKhusus yang mulia Bapak DJOKO SARWOKO,SH.MH. Makalah berjudul Rumusan Hukum HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. danJawaban Atas Beberapa Pertanyaan Dari Daerah(Tindak Pidana Khusus)1. Tanggapan para peserta2.
Penjelasan oleh Pemakalah.Bahwa setelah mendengar paparan serta pendapatyang berkembang didalam diskusi kelompok b bidangtindak pidana khusus perlu ditetapkan hasil diskusitersebut dan menyimpulkan sebagai berikut :MENYIMPULKAN :Bahwa jawaban yang disampaikan dalam beberapa permasalahan hukumditerima sepenuhnya dengan tambahan sebagaimana diuraikan dibawah ini :1.Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasidan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada harikalender jika
terdapat kesamaan keterangan,hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlahsaksi yang diajukan.Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan, kewenanganperpanjangan penahanan' sebelum pelimpahan berkas perkara adalahberlaku KUHAP. artinya kewenangan berada pada Ketua Pengadilandimana terjadi peristiwa pidana (Locus delicti).Dengan dengan berlakunya UndangUndang No. 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka semua perkara tindak pidanaTipikor hanya diadili oleh
majelis hakim Tipikor supaya memperhatikan Perma.No. 1 Tahun 2010 yang menentukan bahwa jika nilai yang dikorupsidiatas 50 Milyar harus disidangkan dengan majelis hakim terdiri dari 5orang sedangkan dibawah 50 Milyar disidangkan dengan majelis hakimterdiri dari 3 orang;Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistemretributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jeraoleh karena itu dilarang menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja.Permohonan kasasi yang diajukan oleh
terdakwa yang meninggal duniasebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dariJaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa yangMeninggal dunia sebelum permohonan Peninjauan Kembali diputus olehMahkamah Agung dikembalikan ke Pengadilan Negeri, oleh PaniteraMahkamah Agung untuk dilengkapi administrasinya oleh ahli warisnya.Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembalidi persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri
Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK oleh Jaksa/Penuntut Umum
Kata Kunci : PK diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum
PIDANA UMUM/3/SEMA 4 2014 1600 — 0
- Jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK. Sebab yang mengajukan PK sudah jelas diatur dalam KUHAP (Pasal 263 ayat (1)), untuk itu tidak dapat ditafsirkan dan disimpangi serta sesuai asas KUHAP bahwa hak-hak asasi terdakwa/terpidana lebih diutamakan.
Putus : 07-06-2006 — Upload : 24-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429PK/PDT/2002 Tanggal 7 Juni 2006 — KUSNADI ; JAW JUN FUNG ; PEMERINTAH R.I. cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK cq. DIREKTORAT PATEN
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14 2518 — 2300
- Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.
Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung BidangPidana KhususPaparan yang disajikan oleh Ketua Muda PidanaKhusus yang mulia Bapak DJOKO SARWOKO,SH.MH. Makalah berjudul Rumusan Hukum HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. danJawaban Atas Beberapa Pertanyaan Dari Daerah(Tindak Pidana Khusus)1. Tanggapan para peserta2.
Penjelasan oleh Pemakalah.Bahwa setelah mendengar paparan serta pendapatyang berkembang didalam diskusi kelompok b bidangtindak pidana khusus perlu ditetapkan hasil diskusitersebut dan menyimpulkan sebagai berikut :MENYIMPULKAN :Bahwa jawaban yang disampaikan dalam beberapa permasalahan hukumditerima sepenuhnya dengan tambahan sebagaimana diuraikan dibawah ini :1.Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasidan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada harikalender jika
terdapat kesamaan keterangan,hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlahsaksi yang diajukan.Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan, kewenanganperpanjangan penahanan' sebelum pelimpahan berkas perkara adalahberlaku KUHAP. artinya kewenangan berada pada Ketua Pengadilandimana terjadi peristiwa pidana (Locus delicti).Dengan dengan berlakunya UndangUndang No. 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka semua perkara tindak pidanaTipikor hanya diadili oleh
majelis hakim Tipikor supaya memperhatikan Perma.No. 1 Tahun 2010 yang menentukan bahwa jika nilai yang dikorupsidiatas 50 Milyar harus disidangkan dengan majelis hakim terdiri dari 5orang sedangkan dibawah 50 Milyar disidangkan dengan majelis hakimterdiri dari 3 orang;Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistemretributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jeraoleh karena itu dilarang menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja.Permohonan kasasi yang diajukan oleh
terdakwa yang meninggal duniasebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dariJaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa yangMeninggal dunia sebelum permohonan Peninjauan Kembali diputus olehMahkamah Agung dikembalikan ke Pengadilan Negeri, oleh PaniteraMahkamah Agung untuk dilengkapi administrasinya oleh ahli warisnya.Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembalidi persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri
Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Pertanahan Penguasaan tanah oleh pemerintah
Kata Kunci : penguasaan tanah belum bersertifikat oleh pemerintah; kriteria bukan PMH atas penguasaan tanah oleh pemerintah
PERDATA UMUM/3/SEMA 10 2020 2631 — 969
- Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secararutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampaidengan tahun 2020.Mahkamah Agung pada tanggal 29 November 2020 sampai dengan1 Desember 2020 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untukmembahas permasalahan teknis dan nonteknis yudisial yang mengemukadi masingmasing kamar.
RUMUSAN KAMAR PIDANA1.Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selainmenjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana dendayang jumlahnya minimal 2 (dua) kali atau maksimal sesuaidengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidakdisetor/diselewengkan oleh Terdakwa, jika Terpidana tidakmembayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, makaharta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi denda tersebut
pidana korupsi, pidana tambahan berupapembayaran uang pengganti harus diperhitungkan /dikompensasikan dengan uang/ barang yang telahdisita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Kas Daerah.44.
Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaranatas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebutdisebutkan sebagai bukti pelunasan.Penguasaan Tanah Oleh PemerintahPenguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintahdengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat
Hal ini didasarkanpada praktek selama ini dalam penanganan pengaduan yangTerlapornya adalah Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding,para pihak terkait diperiksa oleh Badan Pengawasan,sedangkan Terlapornya sendiri diperiksa Tim dari MajelisHakim Agung.
Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
Register : 10-02-2023 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 14-03-2023
Putusan PA BANDUNG Nomor 855/Pdt.G/2023/PA.Badg Tanggal 14 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 8
51 — 8
Register : 27-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 2143/Pdt.G/2016/PA.Tng Tanggal 7 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 6
21 — 6
Tng.Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan sementaraTermohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namundemikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehatdan saran serta arahan mengenai permohonan penunjukan wali tersebut akantetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut danterhadap dalildalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak hadir di persidangan, makatidak dapat didengar keterangan
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama ANAK KEDUA, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaTangerang tanggal 20 Juli 2010, bukti tersebut telah dinazegellen, dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode(Bukti P.5);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama xxx, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II SolokHalaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2143/Pdt.G/2016/PA.Tng.tanggal 09 Juni 1997,
(Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbuktibahwa Termohon (xxx) dan Farida semenjak tanggal 07 Maret 2000 telahterikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo.
Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditunjuk danditetapkan sebagai wali terhadap kedua orang anak tersebut dinyatakanHalaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2143/Pdt.G/2016/PA.
., M.H.I.masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Ahmad Muhtadin, S.H.I.Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2143/Pdt.G/2016/PA. Tng.sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpahadirnya Termohon;Ketua Majelis,H.ANTUNG JUMBERI, SH.,M.H.I.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Dra. MARFUAH Hj. MUSIDAH,S.Ag.
Register : 12-03-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PA SIJUNJUNG Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Sjj Tanggal 30 Maret 2015 — PEMOHON
25 — 2
25 — 2
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1310072604120001, Tanggal 27 April2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Dharmasraya, telah dinezagelen dan dilegalisir olehPanitera pengadilan Agama Sijunjung, oleh Ketua Majelis dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, lalu diberitanda P.1;b.
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon ANAK PMOHONyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil, Kabupaten Dharmasraya, tanggal 11 September 2006, telahdinezagelen dan dilegalisir oleh Panitera pengadilan Agama Sijunjung,oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberitanda P.2;c.
Surat penolakan pernikahan Nomor Kk.03.15.05/PW.01/4/2015 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATENDHARMASRAYA tanggal 11 Maret 2015, setelah diteliti ternyata benarlalu diberi tanda bukti P.3;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksiyang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di mukapersidangan yaitu :1.
, karena surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang danberisi keterangan yang mendukung dalil permohonan Pemohon terbukti bahwaPemohon telah melaporkan kehendak untuk menikahkan anaknya ke KantorUrusan Agama KABUPATEN DHARMASRAYA, namun ditolak oleh KepalaKantor Urusan Agama, KABUPATEN DHARMASRAYA, karena anak Pemohonbelum cukup umur 16 tahun, oleh karenanya majelis dapat menerima bukti P.3.dan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi di persidanganmajelis menilai
HABIB RASYIDI DAULAY, MH., Ketua Majelis, RODNAH, SH danADIL FAKHRU ROZA, SHI, HakimHakim Anggota, dan diucapkan oleh KetuaMajelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilahir 1486 H, dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas serta KARIMAN sebagaiPanitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.Halam 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0039/Padt.P/2015/PA SjjKetua Majelis,ttdDrs.
Register : 07-12-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 4629/Pdt.G/2016/PA.Cms Tanggal 29 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 2
31 — 2
surat permohonan Pemohon tersebutyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidakmengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat sebagai berikut; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten CiamisNIK. 3207024912660001 tanggal 11 Juni 2012 atas nama Ela Nurlela (buktiP.1); Fotokopi Kartu Keluarga No. 3207021708070366 tanggal 25
Februari2009 atas nama Adik Pemohon, S.Pd (bukti P.2); Fotokopi Akta Cerai Nomor: 873/AC/2007/PA.Cms tanggal 12 April 2007atas nama Adik Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Ciamis (bukti P.3); Asli Surat Keterangan Kematian No. 474.4/112Des/XI/2016 tanggal 07November 2016 yang dikeluarkan oleh Desa Gegempalan KecamatanCikoneng Kabupaten Ciamis (bukti P.4); Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 0010/KV/III/23207/KEP/2008 tanggal O6 Oktober 2008
yangdikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III (bukti P.5); Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13395/2007 tanggal 18 Juli2007, atas nama Anak Pertama Adik Pemohon, yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis (bukti P.6); Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13178/2007 tanggal 17 Juli2007, atas nama Anak Kedua Adik Pemohon, yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Kabupaten Ciamis (bukti P.7);Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut Pemohon juga telahmengajukan
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 321.000,(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 M.bertepatan dengan tanggal 29 Robiulawwal 1438 H. oleh Drs. H. NanaSupriatna, Ketua Mejelis, Drs. H. Abdul Mujib AY., M.H., dan Drs.
., Hakimhakim anggota, putusan mana pada hari itu jugadibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untukumum, dengan dihadiri oleh Agus Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, sertaPemohon tanpa hadirnya Termohon;Ketua Majelis,12Ttd.Drs. H. Nana SupriatnaHakim Anggota, Hakim Anggota,Ttd. Ttd.Drs. H. Abdul Mujib AY., M.H. Drs. Tatang Sutardi, M.HIPanitera Pengganti,Ttd.Agus Setiawan, S.H.Perincian Biaya Perkara: 1. Pendaftaran................c. cece eens Rp 30.000,2.
Register : 17-10-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PTA BANDUNG Nomor 246/Pdt.G/2023/PTA.Bdg Tanggal 25 Oktober 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
78 — 0
78 — 0
Register : 29-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA GARUT Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Grt Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 6
68 — 6
No. 207/Pdt.P/2018/PA.GrtMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapatdilakukan begitu juga upaya mediasi, namun demikian Majelis Hakim telahberusaha menasehati Pemohon agar menyelasaikan permasalahan perwalianini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulaipemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yangmaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa
Fotokopi KTP NIK: 3205371604510002 atas nama Saepudin yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, tertanggal 23 Mei 2016,bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan denganaslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;2.
Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3205KM160120190001tanggal 5 Desember 2018 atas nama Lyse Puspita Dewi yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenGarut tertanggal 16 Januari 2019, bermeterai cukup yang oleh KetuaMajelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberitanda P.4;5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205371205090005 atas nama KepalaKeluarga Saepudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danHal. 5 dari 17 hal. Pen.
Fotokopi KTP NIK: 3203231510770004 atas nama Wawan Wahyudinyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, tertanggal 11Maret 2013, dan NIK: 3205370906800001 atas nama Ail Yudi Iskandaryang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, Tertanggal 25Maret 2012 bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkandengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;9.
Kamaludin, MH. sebagai hakimhakim Anggota serta diucapkanoleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota dan dibantu oleh Yudi Cahyadi, SH.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya ParaTermohon ;Perincian Biaya Perkara :Ketua MajelisTtdDrs. Isyam Sambas Rosyi, SH.Hakim AnggotaTtdHakim AnggotatidDra. Hj. Inne Noor Faidah, MH. Dr. Kamaludin, MH.Panitera PenggantiTtdYudi Cahyadi, SH. 1.
Register : 24-05-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan PA MALANG Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.MLG Tanggal 30 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 3
47 — 3