Ditemukan 4305 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tempat tampur tompul tedius tempel tembus tempis tempua tempui tempuk tempos tempur tempuh tampus
Penelusuran terkait : Pidana tambahan; pidana tambahan perampasan atas barang yang diperoleh sebelum tempus delicti; tempus delicti; pidana tambahan perampasan;
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-11-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 184/Pid. B/2010/PN.Nnk
Tanggal 17 Nopember 2014 — Ir. H. SUWONO THALIB
89 — 38
  • Dalam ketentuan pasal 143 ayat(2) huruf b dirumuskan bahwa surat dakwaan harusmemuat uraian secara cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat tindakpidana pernah dilakukan, dengan konsekuensi suratdakwaan batal demihukum 52222222Bahwa, ketentuan KUHAP tersebut dipertegas oleh Surat Edaran JaksaAgung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993, tanggal 16November 1993, yang kemudian dijelaskan dengan Surat Edaran JaksaAgung
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
261 — 201
  • menghitung kerugian keuangan negaradengan total loss berdasarkan laporan yang dibuat ahli Penilai AsetJACOBUS MAKIN, ST.M.Ec.Dev tahun 2020 (nomor laporan:BPAD.A1.3/000.031/2072/2020 tanggal 11 Desember 2020);2) Bahwa menurut ahli JACOBUS MAKIN, ST.M.Ec.Dev ada prinsip cutoff dalam Ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yaitu prinsiptempus dan lokus penilaian artinya, hasil penilalian berlaku sesuaisaat penilain dan tidak berlaku surut, sebaliknya fakta hukum yangdiperoleh dipersidangan, bahwa tempus
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
153 — 553
  • perjanjiandengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka menyatakan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut'.Menimbang bahwa berdasarkan rumusan kerugian keuangan negara tersebutdiatas, dapat dijelaskan kerugian keuangan negara terjadi pada saat (tempus
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Umum
Register : 17-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bjb
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN
181 — 109
  • Saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesarRp. 144.700.000.000, (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah),terakhir ada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A.Yani km 33,5 Kota Banjarbaru;Bahwa perbuatanperbuatan tersebut di atas adalah berdiri sendirisendiri yaituwaktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti), dan kerugiannya berbeda satusama lainnya sedangkan perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa, maka haltersebut dapat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
236 — 68
  • Pidana ;Bahwa medepleger yakni semua pelaku berperan sebagai alat yang sama ;Bahwa disini ada 2 arahan ada tindakan dokter yang dilakukan tindakanoprasi alat dokter sendiri parameter managemen alat digunakan dibayarmanagemen, proses pembayaran perbuatan Melawan Hukum, kita melihatrangkaian dulu kita melihat fungsi masingmasing ada PengadaanLangsung atau bagaimana, dari fungsi dilinat dimana Perbuatan Melawanhukum, tempusnya, saat kapan muncul perbuatan melawan hukum denganperaturan berlaku, kenapa tempus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 21-06-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD YAHYA FUAD
903 — 675
  • dilihat di Pasal UUNo 1 Tahun 2004 yang memperinci apa tugas dan wewenang Bupati yang apabiladilihat adalah lebin kepada pemegang kebijakan bukan pengguna anggaran;Bahwa pelelangan bukan kewenangan dari Kepala Daerah namun merupakankewenangan dari OPD terkait, untuk pengadaan itu pada tataran PenggunaAngaran;Bahwa terkait penerimaan uang rintisan proyek dari pengusahapengusaha kepadaseseorang yang digunakan sebagai penggantian runtisan poroyek (Suap ke pusat)agar suatu dana turun maka dapat dilihat tempus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1027 — 726 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • usaha tersebut menerapkan sebuah kebijakan (praktek) usaha(conduct); dan keempat, kebijakan (praktek) usaha tersebut menimbulkanatau dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan, dimanasecara hukum unsurunsur tersebut secara komulatif harus terpenuhi untukmembuktikan adanya pelanggaran Pasal 17 ayat (1) UndangUndangNo. 5/1999.Bahwa secara hukum apabila suatu pihak diduga melakukan pelanggaranterhadap suatu peraturan in casu Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No.5/1999, maka saat terjadinya atau tempus
    Namun dalam perkara iniputusan Termohon mengandung ketidakjelasan dan adanya salingpertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnyamenyangkut mengenai waktu atau tempus terjadinya pelanggaran.Ketidakjelasan terhadap waktu atau saat terjadinya pelanggaransebagaimana dimaksud tersebut nampak dalam memberikan pertimbanganatas unsur ketiga Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 5/1999, yaitupelaku usaha tersebut menerapkan sebuah kebijakan (praktek) usaha(conduct) (vide uraian butir putusan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 27 Februari 2014 — Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD
77 — 19
  • Putusan No. 42/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.uang/aliran dana yang diperuntukkan untuk sesuatu pekerjaanyang menurut UndangUndang itu dilegitimasi di sini ada prosesHukum Administrasi yang berjalan, dalam perjalanannyaadanya aliran uang yang tercatat maka dalam hal aliran uangtelah beralih ke Pengelola dan tidak disalurkan sesuai denganketentuan maka Pengelola yang diminta pertangungjawabannyasesuai dengan tempus delictie yaitu kapan uang tersebut hilang,jadi dalam hal yang dapat diminta pertanggungjawabannyaadalah
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
400 — 1336
  • Pidana ;Bahwa Mede Pleger adalah semua pelaku berperan sebagai alat yangsama ;Bahwa disini ada 2 arahan ada tindakan dokter yang dilakukan tindakanoprasi alat dokter sendiri parameter managemen alat digunakan dibayarmanagemen, proses pembayaran perbuatan Melawan Hukum, kita melihatrangkaian dulu kita melihat fungsi masingmasing ada PengadaanLangsung atau bagaimana, dari fungsi dilinat dimana Perbuatan Melawanhukum, tempusnya, saat kapan muncul perbuatan melawan hukum denganperaturan berlaku, kKenapa tempus
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 185 /Pid.B/2010/PN.Nnk
Tanggal 6 Februari 2013 — Ir. H. SUJENDRO EDY NUGROHO, MM
86 — 35
  • Dalamketentuan pasal 143 ayat (2) huruf bdirumuskan bahwa surat dakwaan harusmemuat uraian secara cermat, jelas danlengkap mengenai' tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu(tempus delicti) dan tempat tindak pidanapernah dilakukan, dengan konsekuensi suratdakwaan batal demi hukum ;Bahwa, ketentuan KUHAP tersebut dipertegas oleh SuratEdaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993, tanggal 16 November 1993, yang kemudiandijelaskan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda TindakPidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si
123 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur Obyektif berupa uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempattindak pidana yang dilakukan.Sehingga selain surat dakwaan menyebut /ocus tempus dan locus delictjuga harus secara terperinci diuraikan dengan jelas mengenai unsurtindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan rumusan pasal tindakpidana yang dilanggar.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
502 — 392
  • Jadi beberapa perbuatan adalocus dan tempus yang berbeda untuk masingmasing perbuatan tetapi berasaldari satu keputusan kehendak, sehingga kemudian dipandang sebagai berlanjut.Ini merupakan satu bentuk varian dari concursus yang hakekatnya satuperbuatan tapi berlanjut secara terus menerus dalam beberapa kali perbuatan; Bahwa terdapat ketentuan mengenai concursus realis. Apabila ada beberapa kalipenyuapan masingmasing berdiri sendiri dan orangnya sama berarti ituconcursus realis.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2020 —
783 — 1757
  • ., namun ini bukan final statement bahwa ini penggelapan, halini harus diperiksa kalau sampai ada hak orang lain, karena ada unsursebagian milik orang lain, kita tidak bicara prosentase, kalau memang adabagian orang lain yang hilang, maka jadilah ini;Bahwa ada informasi yang berbeda di sini, kalau tadi ada yang mengatakanbahwa deposito dicairkan, pada tempus itu, maka Ahli katakan hilangnya hakkeperdataan.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
287 — 595
  • tetap mengacu kepada ketentuan KUHAP karena hal tersebuttidak diatur dalam undangundang TPPU dimana penyidik memiliki Kewenangan untukmelakukan penyitaan atas asetaset atau harta kekayaan milik tersangka yang didugadiperoleh dengan mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkanpertimbangan penyidik dan faktafakta yang ditemukan pada saat proses penyidikan,misalnya adanya ketidasesuaian antara penghasilan riil tersangka dengan asset yangdimilikinya dan asset tersebut diperoleh dalam tempus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
127 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tempus Mantuil Basirih8.000.000,00Rt. 54 Kel. Kelayan Selatan Kec. B. Masin Selatan190 Pengurus Langgar AlJihad JI. Teluk Kelayan Gg. Sedatu Rt.8.000.000,004 Kel. Kelayan Barat Kec. B. Masin Selatan191 Panitia Langgar Nurul Muslimin JI. Kelayan Besar Rt. 1 Kel.8.000.000,00Tanjung Pagar Kec. B.Masin Selatan192 Pengurus Langgar Nur Haq JI. Kelayan B Tengah Gg.98 4 Y 9 9 8.000.000,00Gembira Rt. 17 Kel. Kelayan Tengah Kec. B. Masin Selatan193 Panitia Langgar AlHuda JI.
    Tempus Mantuil Basirih UluRT. 46/11 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan 8.000.000,00508 Pengurus Langgar JANNATUN NAIM JI Tunjung Maya RT.32/02 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur 8.000.000,00509 Panitia Langgar SUKA DAMAI JI. Antasari Gg. Il SukaDamai RT. 9 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah 8.000.000,00510 Pengurus Langgar AL AMIN JI. Simpang Bali RT.14/05 Kel.Antasan Besar Kec. Banjarmnasin Tengah 8.000.000,00511 Pengurus Kelompok Tani Desa Galam Kec. Bajuin Kab.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
165 — 52
  • hukum sesuai doktrin dan yurusprudensisebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertianmelawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati kKeuntungan(korupsi) dan bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untukbertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya, dan merupakanperbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan/kebiasaan yang lazimatau bertentangan dengan peraturan per UndangUndangan/hukum positif yangberlakusesuai dengan tempus
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mad
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
230 — 90
  • untukkepentingan pemeriksaan di pengadilan Terdakwa wajib membuktikanHalaman 115 dari 497 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Madbahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidanakemudian pada pasal 78 Hakim memerintahkan kepada Terdakwadengan buktibukti yang cukup memerintahkan Terdakwa agarmembuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasalatau terkait tindak pidana sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (1); Bahwa mekanisme pembuktian terbalik terkait dengan harta yang disitapada tempus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
224 — 60
  • ,M.M. menurut hemat Majelis Hakim tidaklah beralasansecara hukum, oleh karena dalam hal perbuatan dan atau peristiwadalam perkara aquo terjadi pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019,yang pada tempus tersebut berlaku ketentuanketentuan tersebutsebagai petunjuk tehnis, sehingga materi pembelaan Penasehat HukumTerdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. danTerdakwa Ill DEDE M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1155 — 664
  • Anak Negeri (Permai Group) telahdigunakan dalam rangka penggalangan suara untuk kepentingan Anas Urbaningrum untukmenjadi Ketua Umum Partai Demokrat, Majelis Hakim sekali lagi menyatakan bahwaterhadap dalil Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang adanya aliran danatersebut tidak ada relefansinya dengan perkara a quo,karena tempus kegiatan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat pada tanggal 21 Mei 23 Mei2010, sedangkan dalam perkara ini telah terbukti bahwa penerimaan sebagian fee dari PT.DGI
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2021 — Penuntut Umum:
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
449 — 306
  • Adanya hasil kejahatan; Bahwa tempus delicti dan locus delicti terhadap dalam tindak pidanaMoney Loundry dengan Ciber Crime bisa berbeda karena bisa jadipedikat crimenya duluan baru dilakukan money loundry, locus delicti bisaberbeda misalnya uang tersebut ditransfer ke luar negeri untuk di cuci;Halaman 619 dari 861 Putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SELBahwa dalam TPPU ada 21 modus, modus yang paling dekat denganpredikat crime adalah menempatkan hasil kejahatan atas nama oranglain.